KAMNAS DALAM PERSPEKTIF POLRI

Munculnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang diprakarsai oleh Departeman Pertahanan RI dengan dalih menjadi payung dan mensinkronkan perundang-undangan di bidang Pertahanan, pada hakekatnya bertujuan untuk merevisi dan menjadi induk terhadap beberapa Undang-Undang dibidang Pertahanan dan Keamanan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, RUU Kamnas juga disertai dengan wacana untuk merubah status dan kedudukan Polri agar kembali di bawah suatu departemen. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dan kemandirian Polri menghadapi tantangan dan kenyataan untuk ditarik surut ke belakang. Penyempitan makna (peyoratif) Keamanan Nasional dapat menimbulkan salah tafsir, karena istilah keamanan (security) hanya ditafsirkan dalam konteks nexus military-external sehingga Keamanan Nasional cenderung digambarkan dengan status Tertib Sipil, Keadaan Darurat Bencana dan Keadaan Bahaya (Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Keadaan Perang).

Setiap penyusunan RUU pada`dasarnya harus mengacu pada UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentutan tersebut antara lain mensyaratkan bahwa RUU harus melalui proses pembuatan naskah akademis, pelibatan unsur-unsur terkait dalam merancangnya, sosialisasi naskah akademis RUU, sinkronisasi kepentingan institusi, dan harmonisasi antar instansi teknis terkait,sehingga RUU yang dibuat benar-benar lengkap dan harmonis, guna menjamin agar dalam penerapannya tidak ada hambatan.

Harus diakui bahwa memang cukup banyak peraturan perundang-undangan yang perlu dibenahi agar sesuai dengan paradigma reformasi. Dalam sektor keamanan pun masih banyak peraturan yang sangat mendesak untuk dilengkapi, seperti RUU Intelijen, RUU Keadaan Bahaya, RUU Peradilan Militer dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gagasan penyusunan RUU Kamnas mempunyai konsekuensi menganulir Ketetapan MPR No. VI dan VII, Amandemen UUD 1945 serta beberapa UU yang merupakan produk reformasi, seperti UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004.

Melalui RUU Keamanan Nasional ini, pendekatan keamanan akan membayangi seluruh lini kehidupan masyarakat. Padahal, pengalaman di masa Orba telah mengajarkan kepada kita bahwa pendekatan ‘keamanan nasional’ yang berlebihan hanya akan menyebabkan terbelenggunya kemerdekaan serta hak-hak warga masyarakat. Selain itu pula, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk intrusi serta penyalahgunaan wewenang dan pendekatan kekuasaan ke dalam seluruh aspek kehidupan, dengan dalih untuk kepentingan nasional.

Berbagai fenomena yang menggoreskan trauma mendalam tersebut telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang keamanan dengan tidak lagi mencampuradukkan masalah pertahanan dan keamanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tap MPR dan Amandemen UUD 1945. Konsekuensinya, peran TNI dan Polri didudukkan pada posisi yang tepat, sehingga dapat mengembangkan profesionalisme masing-masing dengan optimal. TNI menjadi komponen utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjadi komponen utama di bidang keamanan.

Pemahaman Amanat UUD 1945 Tentang Keamanan

Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Amandemen menyampaikan amanat agar segera disusun dalam suatu Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan TNI, Polri, serta hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan tersebut nampak bahwa tugas yang mendesak adalah bukan menyusun UU tentang Keamanan Nasional, melainkan UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Undang-Undang ini dapat disusun dengan perspektif situasi negara dalam keadaan bahaya menghadapi ancaman nasional. Untuk itu dibutuhkan pengerahan seluruh komponen bangsa dan sumber daya alam serta buatan. Dengan demikian, menurut amanat Pasal 30 ayat 5 UUD 1945, yang perlu segera dituntaskan adalah UU Bela Negara, UU Mobilisasi dan Demobilisasi serta UU tentang Bantuan TNI dan Polri.

Bila kita cermati, masalah keamanan dan pertahanan sudah diatur melalui berbagai UU yang terkait, seperti UU 2/2002 Polri, UU 3/2002 Pertahanan, UU 34/2004 TNI, UU darurat 23/59 dan PP 16/60, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Penerapan berbagai UU tersebut selama ini telah mampu menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif, sehingga dapat mengawal bangsa ini dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu dibangun sinergisitas melalui perumusan peraturan pelaksanaannya tanpa harus membuat undang-undang baru. Sesungguhnya undang-undang yang telah ada dinilai telah cukup dan mengakomodir seluruh aspek keamanan, tanpa perlu perombakan lagi. Wacana pembuatan RUU Keamanan Nasional ini hanya akan mengundang polemik, menguras energi dan menyita waktu serta konsentrasi yang sebenarnya dapat difokuskan untuk pemecahan masalah lain, yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas penyelesaiannya.

Konsep Keamanan Polri

Istilah keamanan nasional yang diintrodusir melalui RUU Kamnas, selain tidak dikenal dalam Polri, juga telah menimbulkan penafsiran yang beragam. Polri memiliki istilah keamanan yang telah dikukuhkan di dalam undang-undang dan telah dipahami oleh seluruh anggota Polri maupun masyarakat umum. Salah satu istilah tersebut adalah ‘keamanan dalam negeri’ sebagaimana yang digunakan di dalam UU No.2/2002. Istilah ini bermakna suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayonan dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah lain Polri menyangkut keamanan adalah ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’. Istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Istilah ini juga mengandung pengertian kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Secara umum, dalam dunia kepolisian pembahasan konsep keamanan selalu dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan sosiologi kejahatan itu sendiri, yakni akar kejahatan merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Dalam konteks kepolisian, akar persoalan kejahatan seperti pengangguran dan urbanisasi dikenal sebagai faktor korelatif kriminogen. Situasi lanjutan yang memungkinkan terjadinya kejahatan dikenal dengan istilah police hazard atau kerawanan. Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi dikenal dengan istilah ancaman faktual.

Dengan demikian, bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu Kamtibmas diproyeksikan dalam tiga bentuk ancaman, yaitu mulai dari yang paling mendasar berupa akar permasalahan dan belum berbentuk gangguan (faktor korelatif kriminogen) yaitu semua faktor dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi faktor kewilayahan, kependudukan, sumber daya alam, ipoleksosbud hankam, terutama sekali yang sifatnya negatif dan berpotensi mengganggu kamtibmas, berikutnya adalah bentuk ancaman berupa kerawanan (police hazard), sampai pada bentuk gangguan kamtibmas yang telah nyata (ancaman faktual).

Pola penanggulangan Kamtibmas pun disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut. Untuk ancaman yang berupa faktor korelatif kriminogen, strategi penanggulangan yang digunakan adalah pre-emtif. Strategi ini mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan.

Untuk ancaman yang berupa police hazard, strategi penanggulangan yang digunakan bersifat preventif. Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya pencegahan dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli. Sedangkan untuk menghadapi ancaman faktual maka strategi yang digunakan bersifat represif, yakni berupa penindakan melalui penegakkan hukum.

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh Polri, tetapi juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan pola yang melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya ini, semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam dan gerombolan bersenjata telah dapat ditanggulangi oleh Polri secara efektif.

Berdasarkan konsep keamanan Polri tersebut di atas, maka setiap persoalan keamanan dipilah sesuai dengan skala dan derajat ancamannya, tidak digeneralisir sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat karena semua persoalan ditinjau dari satu pendekatan saja. Oleh karenanya Polri memilah dan membedakan masalah keamanan, pertahanan serta stabilitas.

Pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan keamanan terkait dengan upaya menciptakan keamanan di dalam negeri terhadap segala ancaman dari manapun yang dapat mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional. Menyangkut stabilitas nasional, Polri menyadari adanya kondisi stabilitas negara, yaitu kondisi nasional yang stabil atau tidak terganggu secara signifikan.

Stabilitas nasional tentunya berbeda dengan keamanan. Sebab, stabilitas nasional dapat diakibatkan oleh berbagai faktor atau delapan gatra yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan stabilitas nasional. Kedelapan gatra tersebut adalah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, dalam bidang politik dapat berupa isu-isu kudeta yang berkembang luas, dalam bidang ekonomi dapat berupa krisis pangan ataupun embargo perdagangan, dalam bidang sosial berupa persoalan pengangguran dan gelandangan maupun pandemi, dalam bidang budaya dapat berupa dekadensi moral dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pemilahan tersebut, maka penanganan masalah Pertahanan ditangani oleh Dephan dengan TNI sebagai kekuatan utamanya dibantu oleh segenap komponen bangsa. Untuk penanganan Keamanan pendekatannya dipilah lagi dalam keadaan normal dan dalam keadaan genting/darurat. Dalam keadaan normal, ancaman yang dihadapi oleh negara adalah ancaman faktual, kerawanan dan faktor korelatif kriminogen. Ancaman faktual berupa kejahatan, pelanggaran hukum, bencana alam dan bencana sosial, diatasi dengan kegiatan represif melalui penegakkan hukum, penanggulangan kejahatan, penertiban dan rehabilitasi oleh Polri sebagai kekuatan utama dan unsur criminal justice systems dibantu Polsus, Polisi Pamong Praja, instansi lain dan potensi masyarakat.

Untuk kerawanan ditangani dengan tindakan preventif meliputi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli serta pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur yang terkait dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk faktor korelatif kriminogen, penanganannya dilakukan dengan upaya preemptif dengan tindakan engginering, pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur dan komponen negara.

Dalam keadaan genting/darurat, seluruh komponen bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya manajemen krisis dari level atas sampai bawah yang mengkoordinasikan dan mengerahkan segenap komponen secara terpadu. Jadi, dalam konteks ini yang paling krusial adalah UU penataan keamanan dalam keadaan darurat regional/nasional.

Sama seperti pendekatan keamanan, penanganan stabilitas nasional juga dipilah dalam keadaan stabil dan dalam keadaan darurat atau stabilitas terganggu secara signifikan. Dalam keadaan stabil, semua departemen mengemban tugas menjaga stabilitas nasional sesuai dengan proporsinya masing-masing. Koordinasinya dilakukan oleh Menko Polhukam. Sedangkan dalam keadaan darurat atau stabilitas nasional terganggu secara signifikan, maka semua komponen berperan lebih aktif dengan berpedoman kepada kebijakan manajemen krisis. Dalam hal ini manajemen krisis berperan sebagai pengendali.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 115 other followers

%d bloggers like this: