Kontraktor Keamanan Partikelir (Private Security Company)

1. Latar Belakang

Setelah Perang Dingin, dominasi Amerika Serikat tak terelakkan hingga memperkenalkan konsep demokrasi politik, pasar bebas, dan kebudayaan populer. Tiga elemen inilah yang menjadi basis penyangga globalisasi yang dilancarkan AS. Berdekatan dengan pergerakan globalisasi adalah fakta bahwa aparat keamanan yang terampil, terutama dari militer, dipindahkan dari kesatuannya. Hal ini menandakan emergence dan pertumbuhan yang cepat dari agen partikelir yang bergerak di bidang jasa keamanan. Mereka dibentuk untuk memenuhi tingginya permintaan akan penjagaan keamanan seiring dengan instabilitas dan intensitas konflik di suatu wilayah.

Agen partikelir dalam keamanan memiliki sebutan khusus dengan mercenary atau tentara bayaran yang tergabung dalam agen militer partikelir (Private Military Companies, PMCs) dan agen keamanan partikelir (Private Security Companies, PSCs). Tentara bayaran atau mercenaries berangkat ke medan tempur dengan motivasi murni demi uang, tanpa tendensi nilai dan latar belakang membela ideologi, kebangsaan, atau aliran politik tertentu (Angkasa edisi khusus “Tentara Bayaran”).

Jauh sebelum konsep mercenary dipopulerkan, di abad ke-17 saat maraknya negara-negara kolonial melakukan perperang demi gold, gospel, dan glory, sudah dikenal buccaneers atau privateers. Kata buccaneer dalam bahasa Prancis adalah bouncans, istilah yang sering digunakan pada kriminal dan buronan di pulau-pulau Karibia. Buccaneers jauh berbeda dari bajak laut dalam modus operasi dan motivasi dalam bertempur. Dalam perang perebutan wilayah kekuasaan dengan Spanyol untuk menghindari konflik terbuka, kerajaan Inggris Raya secara sembunyi-sembunyi memberikan dukungan terhadap operasi buccaneers di Amerika Selatan dan Karibia. Operasi itu dipimpin legendaris Henry Morgan yang kemudian menjadi Gubernur Panama dan mendapat gelar bangsawan sir dari Charles II.

Keberadaan agen keamanan dan militer partikelir merupakan kajian khusus dalam ranah security sector governance (SSG), yang mencoba meninjau ulang peran dan fungsi aktor-aktor keamanan dalam modernisasi konflik dan globalisasi. Khusus untuk Indonesia, kajian ini menjadi penting untuk melihat peran dan nexus agen keamanan partikelir (non-state actor) dengan kelompok keamanan tradisional, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisan Repubrik Indonesia (state actor).

2. Outsourcing Keamanan

Pergeseran relasi produksi dalam industri modern ditandai secara khusus dengan fleksibilitas modal dan tenaga kerja yang melahirkan capital flight dan diversifikasi tenaga kerja. Konteks ini berlaku global karena diusung oleh kaum neoliberal yang menabrak sendi-sendi pertahanan nasional suatu bangsa. Diversifikasi tenaga kerja dapat dipandang sebagai pembedaan terhadap status kerja antara tenaga kerja tetap, kontrak, lepas (outsource) dalam bentuk ikatan kerja. Kecenderungan model fleksibilitas adalah pergerakan tenaga kerja dengan cepat ditandai dengan terbangunnya pasar tenaga kerja dengan persediaan cadangan yang berlimpah (labor oversupply).

Praktik outsourcing atau labor contracting telah lama dilakukan negara-negara maju dan kini mulai berkembang di Indonesia. Kegiatan meng-subkontrak-kan pekerjaan ini oleh kalangan pendukung human resource management (HRM) dipandang sebagai efesiensi nilai kerja, solusi dari pasar tenaga kerja, kelangsungan perusahaan dalam berkompetisi, dan peningkatan keahlian tenaga kerja. Sementara dalam pandangan penentangnya seperti serikat pekerja dianggap sebagai bentuk perbudakan baru dan memperlemah posisi pekerja.

Praktik outsourcing dalam sektor keamanan memiliki akar historis yang panjang dan bukanlah hal asing. Dalam sejarah, Firaun, Nabi Muhammad, Aleksander Agung, serta tokoh dan perang besar lainnya pernah menggunakan jasa mereka. Outsourcing dalam sektor keamanan menggeliat lagi ditandai dengan momentum operasi yang dilakukan George Bush Senior dalam pembebasan warga negara AS di Iran. Dalam operasi itu Bush membentuk tim “tentara bayaran” setelah kegagalan operasi resmi di bawah Presiden Jimmy Carter. Peristiwa inilah yang mengantarkan Ronald Reagen ke tampuk kepresidenan dan menjadi kisah sukses praktik agen militer partikelir.

3. Konvensi Jenewa

Pro-kontra dalam penggunaan jasa agen keamanan partikelir biasanya merujuk pada  Konvensi Jenewa 1949 yang menggarisbawahi pengertian tentara bayaran. Berikut kutipan Protocol Additional dari Geneva Convention (GC) pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Juni 1977, Pasal 47, tentara bayaran adalah:

1). Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.

2). Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik.

3). Mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata pihak tersebut.

4). Bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak.

5). Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak; dan

6). Belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini. (Wikipedia)

Negara-negara di belahan Afrika dan Timur Tengah merupakan ajang paling subur dari tumbuh kembangnya agen militer partikelir ini. Konflik-konflik di negara dunia ketiga yang dipicu oleh masalah politik kekuasaan, perebutan akses sumber daya alam, ketidakadilan ekonomi, serta masalah agama dan etnis yang terus-menerus menjadi kondisi objektif untuk keterlibatan pihak ketiga. Tingginya tingkat ancaman dalam negeri menjadi alasan bagi rezim lokal meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju. Keterlibatan negara maju dengan pengiriman agen militer partikelir/PMC dalam sejarah selalu dibarengi kepentingan koorporasi penguasaan atas sumber daya alam yang dikenal dengan istilah Dirty War. Hubungan tentara bayaran dengan Dirty War terkait erat dengan jenis operasi berisiko tinggi seperti order penggulingan rezim di negara tertentu, jaringan mafia atau triad obat bius atau narkotika, dan pasar gelap peredaran senjata.

Di negara-negara maju, personel tentara bayaran direkrut dari mantan personel tentara yang telah habis masa dinasnya atau dikeluarkan dari dinas kemiliteran karena indisipliner atau restrukturisasi. Agen militer partikelir dalam hal ini mendapatkan keuntungan dengan kemampuan dasar dan pengalaman lapangan dari mantan tentara tersebut. Posisi yang tak kalah penting adalah pengurangan beban anggaran negara dalam membiayai personel yang terikat secara tetap. Kedua, difungsikan sebagai kanal sosial penciptaan lapangan kerja dengan keberadaan agen partikelir di sektor keamanan. Agen  militer partikelir/PMC mendapat tawaran bayaran yang sangat tinggi dibandingkan semasa berdinas dalam institusi negara.

Praktik agen militer partikelir di Indonesia mulai menjadi tren setelah 1998 yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi dan demokratisasi. Hingga akhir tahun 2003, sedikitnya 220 badan usaha jasa pengamanan dan penyelamatan (BUJPP) terdaftar di Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI). Enam jenis usaha kini digarap perusahaan-perusahaan itu, yakni jasa konsultasi keamanan (security consultancy); penerapan peralatan keamanan (security devices); pendidikan dan latihan keamanan (security training and education); kawal angkut uang dan barang berharga (cash in transit); penyediaan tenaga pengaman (guard services); dan penyelamatan (rescue services). (Bisnis Keamanan, Industri yang Menggiurkan, Suara Pembaruan, 12/7/2005) Perusahan jasa pengamanan yang tergabung dalam AMSI mempunyai legitimasi dari pemerintah berupa Surat Keputusan Kapolri No 500/VI/2002. Latar belakang agen keamanan partikelir di Indonesia berangkat dari organisasi massa yang berbasis kedaerahan dan agama, bahkan juga ada kelompok preman. Namun, sebagian dari mereka sudah mendapat sertifikat dari Polri untuk beroperasi.

4. Agen Keamanan

Dalam sejarah Nusantara, dengan bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak raja kecil dan tuan tanah, sudah memiliki alat represif berupa prajurit dan punggawa perang yang dalam bahasa modern disebut tentara reguler (militer). Sementara di pedesaan, elite-elite desa punya jawara dan centeng sebagai bentuk piranti kekuasaannya. Sampai sekarang sisa-sisa masyarakat tradisonal ini masih sangat berakar di era industri yang juga menggunakan jasa centeng dan jawara lokal sebagai satpam di kawasan bisnis dan industri.

Pasar grosir Tanah Abang adalah saksi sejarah dalam hubungan antara pasar-pedagang dan keamanan-centeng yang sudah berusia lebih dari dua setengah abad. Pasar Tanah Abang tak ubahnya lahan subur untuk tumbuhnya praktik palak, pungli, upeti, copet, calo, pemerasan, dan lainnya. Dalam sejarahnya Tanah Abang memiliki segudang centeng yang namanya berkibar dan dihormati warga setempat. Sebut saja Sabeni, legendaris dari Tanah Abang. Namanya terkenal sejagat Betawi jauh sebelum perang kemerdekaan pecah.

Keberagaman agen keamanan partekelir di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, memiliki basis motivasi yang berangkat dari kesukuan, agama, organisasi massa, dan organisasi politik. Kedua, berbasis pada basis dukungan atau sokongan terhadap keberadaan agen keamanan partikelir tersebut. Di mana basis dukungan ini bisa berasal dari state actor dan non state actor seperti pihak swasta. State actor biasanya berasosialisasi atau berafiliasi dengan TNI dan Polri. Sedangkan non-state actor berasosiasi dengan individu tertentu, swasta lokal/nasional atau lintas negara seperti TNCs. Ketiga, berbasis pada pengalaman lapangan dan bentuk aktivitasnya. Kategori ketiga ini dipecah menjadi jenis bisnis legal dan ilegal dan  dapat berperan dalam skala besar dan kecil. Gambaran lebih terstruktur ada dalam tabel berikut:

Aktor keamanan di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap bisnis keamanan (lihat tabel di samping). Aktor tersebut adalah state security actor (TNI and Polri), kontraktor partikelir, dan kelompok traditional (agama dan etnis).

Agen keamanan partekelir di Indonesia mempunyai hubungan kekerabatan dengan aktor keamanan negara. Kondisi ini jauh berbeda dari sejarah lahirnya keamanan partekelir seperti jawara dan centeng. Di masa kolonial Belanda, tidak stabilnya kondisi sosial masyarakat karena ketidakadaan jaminan keamanan pada waktu itu. Kondisi inilah yang memunculkan kelompok sosial yang berbasis pada agama, kesukuan, atau identitas umum lain. Sebagian dari kelompok ini kemudian tumbuh menjadi kelompok keamanan, centeng, dan laskar. Ketika Orde Baru mulai berkuasa pada 1966, kelompok-kelompok keamanan ini mengalami transformasi dengan orientasi bisnis dan keuntungan. Keberadaan kelompok-kelompok keamanan ini mengalami lompatan besar dengan liberalisasi setelah 1998 dan menjadi jauh lebih signifikan karena faktor kekerabatan dengan aktor keamanan negara.

5. Hubungan kelompok keamanan di Indonesia dapat digambarkan melalui:

1). Kelompok keamanan berbasis agama, kelompok milisi mendapat pengakuan dari Polri dengan UU 2/2002, di mana keberadaan milisi berbasis menjadi komponen sipil yang mendukung sistem keamanan nasional yang termaktub dalam UU 2/2002, seperti keberadaan pecalang-Bali dan amphibi-Lombok. Di Lombok, pemerintah melalui gubernur secara resmi meminta amphibi atau (ababil) terlibat aktif dalam pengamanan upacara Bodak dan membantu aparat keamanan mengendalikan kekacauan dan tindak kriminal lainnya. Amphibi mendapat pelatihan khusus dari kodim setempat dan berperan sebagai pamswakarsa. Sementara pecalang di Bali, Dharma Wisesa, mengklaim memiliki anggota 60.000 orang yang dipersenjatai secara tradisional. (IGJ Asia Report, 7/11/2003)

2). Organisasi massa atau organisasi kepemudaan binaan TNI dan Polri yang sering difungsikan sebagai kekuatan antidemonstransi dan penggusuran, seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, dan GIBAS.

3). Kelompok kesukuan dan pemerintah lokal, seperti Forum Betawi Rempug di Jakarta yang mengklaim sebagai representasi masyrakat Betawi asli. FBR memiliki kedekatan politik dengan Gubernur Sutyoso. Di Lampung keberadaan PAKU Banten juga memiliki fungsi politik serupa dengan FBR di Jakarta.

4). Rekanan bisnis di bawah pengaruh Polri/TNI. Kelompok ini hadir dengan tampilan lembaga yang profesional berupa perusahaan. Perusahaan ini memberikan jasa pengamanan seperti AMSI dan PT BASS. Perusahaan biasanya menyediakan jasa keamanan terhadap bank, hotel, mall, tempat karaoke, kompleks industri, apartemen, dan pertokoan. PT BASS di bawah binaan Yayasan Marinir yang menjadi pelatih dan perekrut personelnya. (Abdur Rozaki,”Sosial Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura“, Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki, Op.Cit.)

6. Reformasi Sektor Keamanan

Gerakan reformasi 1998 menjadi titik pijak proses demokrasi Indonesia yang mensyaratkan perubahaan dalam relasi kuasa rezim Orde Baru dengan aktor utama ABRI (TNI), birokrasi, dan Golkar. Tuntutan terhadap TNI “back to barac” memiliki suatu seruan yang merepresentasikan pemisahan antara arena politik (polis) dan senjata (oeicos), bukan hanya menarik TNI dari DPR, penghapusan komando teritorial, mengaudit bisnis TNI, sampai normalisasi kehidupan demokrasi dan politik di bawah otoritas politik sipil.

Demokrasi dan otoritas politik sipil bukanlah ruang dan waktu yang kosong dan berhenti di ranah formal prosedural semata. Mandat-mandat reformasi telah menandai peletakan batu fondasi aturan-aturan legislasi bagi aktor-aktor politik. Salah satu mandat yang diamanatkan adalah pemisahan TNI dan Polri melalui Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai komponen utama pertahanan dan komponen utama pemeliharaan keamanan. Tidak hanya berhenti pada ketetapan MPR, selanjutnya dipertegas dengan dikeluarkannya UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Polri dan TNI memang sudah ditetapkan, namun bukan berarti semua persoalan menjadi rampung. Reformasi sektor keamanan masih menyisakan permasalahan mendasar lain seperti pertahanan yang terpisah sama sekali dari keamanan. Seharusnya, seperti di negara-negara lain, pertahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam negeri. Pemisahan antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai kerugian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama jika terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada keutuhan negara, sebagai contoh kerusuhan Ambon, Poso, dan Papua (www.bappenas.go.id/001_PJP_Kondisi_Umum).

Sejauh ini pemerintah sudah menempuh beberapa program yang berdampak tidak langsung terhadap keberadaan para kontraktor keamanan partekelir. Pertama, reformasi TNI dimaksudkan untuk membangun otoritas politik sipil atas militer. Aspek yang cukup penting dalam reformasi TNI berkenaan dengan audit bisnis (formal) di kalangan TNI dan akuisisi menjadi BUMN perusahaan yang layak. Dalam usaha merealisasikan pengalihan bisnis militer, ada beberapa permasalahan. Bisnis militer mempunyai arti yang luas dan rancu. Bisnis militer bisa berarti militer sebagai sebuah institusi yang menjalankan bisnis atau institusi bisnis yang melayani aktivitas militer, ini sukar ditentukan.

Contoh paling jelas bisa dilihat ketika Endriartono Sutarto menjabat sebagai Panglima TNI, dia pernah mengeluarkan statemen bahwa TNI bukanlah tentara bayaran. “Kehadiran pasukan TNI untuk menjaga obyek vital, bukan sebagai tentara bayaran. Kami di sana bukan karena kehendak TNI, tapi karena ada permintaan dan kebutuhan untuk mengamankan obyek vital tersebut. Keberadaan pasukan TNI untuk pengamanan objek vital seperti Freeport dan Exxon Mobil hanya berdasarkan perintah yang tertuang dalam kontrak karya.” Dia juga meminta kepastian hukum pada pemerintah mengenai perlu atau tidaknya pasukan TNI menjaga obyek vital. Karena dasar kemitraan antara TNI dan Freeport tidak pernah ada. Karena pemerintah tidak mempunyai dana untuk menyiapkan akomodasi dan pembangunan pos-pos penjagaan bagi prajurit TNI (Koran Tempo, Panglima TNI: Kami Bukan Tentara Bayaran, 23/1/2006).

Kedua, reformasi Polri mengarah pada membangun kekuatan masyarakat sipil untuk menangani masalah keamanan sipil. Berbagai ragam kejahatan dengan skala besar-kecil, luas-sempit, serta tinggi-rendahnya dalam masyarakat terjadi karena kemampuan dan kapasitas polisi yang masih minimalis. Kerangka penting lain dalam reformasi Polri adalah legalisasi lembaga penyedia keamanan partikelir melalui Keputusan Kepala Polri Nomor Skep/1138/X/1999 yang diumumkan pada 5 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pelayanan Keselamatan dan Keamanan. Program lain yang diwacanakan adalah program membangun polisi masyarakat atau community policing.

Dalam upaya reformasi Polri beberapa permasalahannya adalah wacana community policing atau polmas tidak semegah yang diwacanakan. Walau secara formal sudah terlepas dari institusi militer, secara sistem dan budaya Polri masih saja militeristik. Bahkan, menjurus pada ranah kompetisi yang tidak kondusif antara TNI dan Polri, terutama seperti dalam kasus kelompok binaan. Di beberapa daerah, kelompok tradisional yang tumbuh menjadi kelompok keamanan partikelir tampil sebagai kelompok kekerasan yang justru menciptakan instabilitas. Contoh kasus Pecalang di Bali sebagai bantu polisi (pam swakarsa) yang menyerupai polisi terjebak pada praktik xenophobia untuk yang bekerja atau melakukan bisnis di Bali (ICG Asia Report °67, 2003).

7. Legislasi dan Aturan Pelibatan (Role of Engagement) Aktor Keamanan

Untuk memudahkan dalam membedah keberadaan kontraktor keamanan partikelir di Indonesia, penulis membagi dalam dua komponen sebagai alat analisis. Pertama, analisis tingkat risiko/ancaman kontraktor keamanan partikelir di Indonesia. Kedua, piranti perencanaan strategis untuk menemukan regulasi yang tepat diterapkan.

Seperti uraian sebelumnya, ada beberapa risiko berkaitan dengan agen keamanan partikelir di Indonesia. Tingkat risiko dihubungkan dengan status mereka dan cakupan aktivitasnya. Aktor keaman di Indonesia memang masih memiliki peran yang minimalis dalam industri penyedia jasa keamanan. Sejauh ini industri jasa ini masih mayoritas sebagai agen penyuplai tenaga satpam dan bodyguard.

Setelah kerusuhan massal 1998, dunia bisnis Indonesia mulai berpikir tidak hanya fokus pada bisnis inti, tetapi juga mulai memperhatikan keselamatan dan keamanan bisnis mereka. Gejala ini bisa dilihat bagaimana perusahan-perusahan melakukan outsourcing terhadap pengamanan perusahaan. Untuk mendapatkan kondisi aman perusahaan mengeluarkan anggaran besar. Sebagai contoh, honor satu pengawal pribadi beberapa tahun lalu saja sudah mencapai Rp 2,5 juta per hari. Belum jika bicara soal tarif sewa peralatan keamanan, seperti alat deteksi bom, cermin, dan ruang kontrol keamanan. Sewa peralatan secara lengkap bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan (Suara Pembaruan, 12/7/2005).

Aktor keamanan Indonesia bekerja dengan situasi negara dan masyarakat pasca-otoritarian yang menyisakan beberapa persoalan seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerawanan konflik, tradisi amuk massa, dan konstelasi (kompetitor) penyedia jasa keamanan dengan status yang beragam, mulai dari kelompok yang berbasis keagamaan, kedaerahan, geng, kepemudaan, sampai yang profesional seperti perusahaan. Situasi tersebut secara otomatis membutuhkan tingkat keterampilan tinggi karena berhadapan secara vertikal dengan masyarakat dan horizontal dengan aktor keamanan tradisional.

Tingginya tingkat risiko pada wilayah industri keamanan Indonesia karena belum memadainya basis peraturan perundangan yang legal seperti sektor industri jasa lain yang sudah mempunyai basis perundang-undangan yang sah. Sejauh ini industri penyedia jasa keamanan merupakan tatanan sistem kamtibmas swakarsa di bawah payung hukum Polri.

Bahwa penetapan kebijaksanaan teknis kepolisian di bidang preventif maupun represif bagi seluruh kegiatan badan usaha jasa pengamanan harus disesuaikan dan sejalan dengan kebijaksanaan di bidang Kamtibmas. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan. (Penjelasahan khusus sektor pertahanan dan keamanan)

Tidak berhenti pada tataran undang-undang saja, Polri juga merespons perkembangan agen keamanan partikelir di Indonesia dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang petunjuk lapangan pembinaan badan usaha jasa pengamanan dan penyelamatan.

Selayaknya aktor ataupun sektor ekonomi lainnya, riil dan jasa, memiliki status hukum di bawah departemen perindustrian. Sejauh ini dalam praktik ada dua sumber yang sering digunakan sebagai payung hukum, yaitu Undang-undang Organisasi Massa dan hukum adat yang sering menjadikan faktor kultural sebagai basis legitimasi keberadaan mereka.

Aktor keamanan yang dipayungi hukum adat secara riil bisa dilihat praktik pecalang di Bali, kelompok jawara pasar Banten, atau blater di Madura. Di Bali, pecalang menggunakan tradisi sebagai  pertimbangan untuk melanjutkan eksistensi. Peristiwa pemboman Bali dijadikan momentum meluaskan ruang geraknya untuk menyortir pendatang, terutama pendatang dari Jawa Timur. Di Banten, kelompok jawara pasar dibentuk pada tahun 1971 oleh rezim Orde Baru untuk mengakomodasi partai yang dominan. Aktivitasnya mulai dari mengakomodasi kepentingan politis sampai mengamankan kepentingan pemerintah di Banten. Setelah reformasi dan ada program pemekaran wilayah, dan Banten menjadi provinsi baru, terjadi pelipatgandaan peran jawara dalam relasi terhadap politik dan ekonomi seperti keberadaan pabrik-pabrik. Dalam kasus Inul Daratista, keberadaan Forum Betawi Rempug juga tidak jauh beda dari organisasi di atas, di mana peran keamanan partikelir dengan keamanan negara sama-sama tidak memberikan solusi konkret bagi persoalan jaminan keamanan warga negara.

Aktor keamanan yang dipayungi Undang-undang Organisasi Massa (memakai selubung ormas) lebih banyak berupa organisasi kepemudaan (OKP). Aktor keamanan kedua ini lebih banyak beroperasi di wilayah abu-abu atau ilegal. Organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Karya, atau Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, merupakan sederetan nama yang beroperasi pada ranah backing parkiran, prostitusi, perjudian, bahkan mendapat pesanan dari aparat keamanan negara untuk melakukan intimidasi dan teror. Contoh paling kasatmata adalah Pamswakarsa waktu Sidang Istimewa 1999, di mana ada instruksi langsung dari Panglima TNI Wiranto. Sejauh ini keberadaan aktor keamanan partikelir yang berselubung ormas kepemudaan merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Di ranah inilah tumpang-tindih regulasi di negara ini bermula, di mana pertarungan kepentingan antara aktor keamanan negara juga memiliki intervensi ke ranah privat. Tanpa perlu memberikan pemakluman pada transisi pasca-ototitarian, sistem hukum seperti ini harus dirombak untuk menghindari alasan “pembinaan” oleh aktor keamanan negara terhadap aktor keamanan tradisional dan privat.

8. Penutup

Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan ini, outsourcing agen keamanan sangat membantu mengurangi pengangguran dan beban anggaran pembelanjaan tetap di sektor keamanan dan pertahanan. Para pekerja bisa mendapatkan pekerjaan, meskipun dalam bentuk kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu (perjanjian kerja waktu tertentu/ PKWT). Pilihan agen keamanan partikelir menjadi relevan dengan gagasan merasionalisasi (pensiun dini) personel TNI karena permintaan pasar yang meningkat dan gaji yang diterima, bahkan bisa lebih besar karena sifatnya kontrak.

Pada posisi lain, pemerintah harus responsif terhadap situasi ini di mana Indonesia belum memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang secara jelas mewadahi kegiatan outsourcing untuk agen keamanan partikelir. Keberadaan UU Polri sebagai payung hukum merupakan posisi yang sangat lemah bagi perkembangan industri jasa keamanan.

Reformasi keamanan diletakkan sebagai persoalan yang sektoral, namun sebagai suatu konsep dan proses merupakan kebijakan dan otoritas politik. Sebagai konsep reformasi sektor keamanan juga fokus pada kajian antara keamanan dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia kekinian keberadaan agen keamanan partikelir dapat memiliki posisi strategis. Pertama, restrukturisasi aktor keamanan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh aktor negara dalam setiap level ekonomi. Kedua, melimpahnya pasokan tenaga kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia, di mana industri jasa keamanan merupakan pilihan alternatif. Ketiga, beban anggaran negara yang terlalu besar untuk alokasi keamanan dan pertahanan dapat dikurangi dengan pembagian peran dengan agen partikelir yang profesional. Keempat, dalam merespons modernisasi konflik yang terjadi, agen keamanan partikelir memiliki peran yang signifikan.

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 480 other followers

%d bloggers like this: