PERBEDAAN SISTEM KAMTIBMAS DENGAN PEMOLISIAN KOMUNITI

Dalam kamtibmas swakarsa masyarakat menjadi subyek dan menentukan bagaiaman dan apa yang harus dilakukan untuk menciptaka rasa aman dan menajga keamanan lingkungan. Sedangkan dalam pemolisian komuniti, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, dalam kuliah KIK UI lebih mengedapankan peran kepolisian. Polisi menjadi agent utama dari perubahan. Polisi sebagai pembina dan tempat dituju. Hal dinayatakan dengan pendirian pos pemolisian komuniti, dimana warga yuang dilibatkan dalam proses ini harus selalau berkonsulatsi dengan polisi di kantor /markas polisi.

Tetapi ada pendapat umum juga bahwa kamtibmas swakarsa dalam pengertian lama (zaman Orba) kamtibmas swakarsa sejauh apa yang bisa ditelusur dari berbagai literature tetap mengacu pada kehendak kekuasaan. Pengertian swakarsa di sini hanya seola-olah. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Pihak aparat, khususnya militer sering memakai kepentingan keamanan swakarsa untuk memobilisir kehendak kekuasaan untuk tujuan-tujuan lain, seperti misalnya politik. Peran militer, di mana pada waktu itu institusi kepolisian masih berada dibawahnya ada penentu gerak dan kehendak politik dengan Presiden Soeharto sebagai aktor utamanya. Rakyat dimobilisir dengan nama kamtibmas swakarsa berlabel keamanan rakyat (kamra), rakyat terlatih (ratih), pertahanan sipil (hansip) dan lain-lain organisasi mantel partai yang berkuasa pada saat itu. Sering makna kamtibmas diselewengkan dan di tinjau dari sudut pandang yang searah.

Indonesia saat ini baru saja meniti jalan demokrasi, rule of law, penghormatan terhadap HAM, tetapi aspirasi dan kehendak yang ingin melakukan perubahan terhadap institusi Polri begitu banyak dan sekonyong konyong mau merombak polisi tanpa mempelajari situasi kondisi dalam dan luar negeri. Malah ada yang langsung mau membawahkan polisi langsung kepada Presiden. Baru saja kita bebas dari Police State sudah mau dijebloskan lagi dalam Police State. Di Romania Presiden Nicolae Ceauscescu telah mengangkangi kekuasaan secara sewenang-wenang karena dia langsung membawahi polisi. Kekuasaan Presiden RI menurut UUD 45 saat itu adalah mutlak, baru sekarang saja ada pelbagai aturan yang mengatur penyelenggaraan kepolisian secara lebih baik. Pada saat itu polisi banyak terlibat dalam kepentingan politik sebagai contoh polisi terlibat dalam skandal 27 Juli, penyiksaan dan penembakan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi, apalagi di luar Jawa reputasinya buruk benar. Jangan bicara dulu soal Polantas. Amerika adalah negara paling demokratis, paling patuh rule of law, HAM, Civil Liberties, reputasi polisi di LA dan New York coreng moreng karena penganiayaan Rodney King dan penganiayaan Louima, penembakan Amadou Dialo sampai 41 kali padahal ia tidak bersenjata, sehingga menimbulkan huru hara di kedua kota itu mengakibatkan hubungan masyarakat denganpolisi tegang sekali. Maka daripada itu pelajarilah kepolisian di Jepang, Inggeris dan Amerika sebelum “plunging headfirst” reformasi Indonesia karena kita sudah mau dijebak perangkap totalitarianisme lagi. Tanggal 1 April diharapkan menjadi hari bersejarah bagi hubungan polisi dan masyarakat. Polisi secara bertahap disapih dari ABRI. Keputusan itu mengandung makna bahwa polisi dikembalikan ke fungsi asalnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Dengan pemisahan, polisi mesti meninggalkan kerangka berpikir angkatan bersenjata: bahwa siapa pun yang mengancam keamanan negara dianggap musuh. Polisi, sebagai pengayom, tak bisa memperlakukan masyarakat yang dihadapinya sebagai musuh. Langkah terpenting buat polisi saat ini adalah memperbaiki citranya. Sebagai salah satu angkatan dari TNI (dulu ABRI), selama ini polisi sering kena getah. Dalam permainan politik, polisi suka dimanfaatkan secara militeristik untuk melakukan intimidasi, penahanan, penangkapan, dan penekanan kelompok kritis. Memang, melaksanakan tugas kemiliteran seperti itu bukannya tanpa imbalan. Selain tampak lebih seram, polisi juga kecipratan “sawab” politik ABRI yang selama ini memainkan peran penting dalam percaturan politik. Jatah kursi di lembaga perwakilan rakyat bisa didapatnya dengan gratis, dan beberapa “jatah” jabatan sipil. Di mata masyarakat, citra polisi lagi tak cerah. Kesan bahwa polisi mengesalkan rakyat masih melekat. Polisi suka mengutip di jalan, menjual izin, memeras, sampai memperdagangkan perkara. Sebaliknya, pada saat dibutuhkan mereka sering absen. Misalnya, pada saat terjadi aksi penjarahan, perampokan di jalanan, kerusuhan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Ada sederet harapan setelah penyapihan itu. Polisi akan segera mendapat dukungan masyarakat asalkan benar-benar menjadi pengayom, bukan “memusuhi” rakyat. Tugas utama yang mendesak adalah menegakkan kamtibmas. Sebab, pemulihan rasa aman saat ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia kepada Indonesia. Dan, kepercayaan itu penting artinya bagi pemulihan ekonomi kita.

Dalam keseluruhan usaha menciptakan pengayoman, perlindungan dan rasa aman masyarakat, polisi memegang posisi yang paling strategis. Dalam negara hukum yang demokratis, norma umum yang harus berlaku adalah bahwa kepolisian (sebagai suatu organisasi) tunduk (tersubordinasi) pada hukum dan kekuasaan demokratis yang ada. Sedangkan kekuasaan demokratis adalah kekuasaan yang dibatasi oleh pertanggungjawaban kepada rakyat atau kedaulatan rakyat (Reksodiputro, 2004, hal. 2). Oleh karena itu, dalam program reformasi kepolisian, kesejahteraan dan rekruitmen polisi hendaknya menjadi pusat perhatian dalam penataannya. Disamping itu hak-hak asasi polisi sebagai pribadi, pemangku profesi kepolisian, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam reformasi penegakan hukum. Upaya pembenahan kurikulum, perbaikan sarana, penyesuaian peraturan, jelas sangat penting. Akan tetapi tanpa polisi yang profesional dan “kesejahteraan” yang memadai hal tersebut belum tentu ada hasilnya.

Dengan demikian upaya reformasi kepolisian harus dimulai dengan penataan SDM “polisi” terutama dalam mutu profesi dan kesejahteraannya yang meliputi: imbalan jasa yang wajar, suasana rasa aman dalam bekerja, kondisi kerja yang baik, hubungan antar pribadi yang sehat, dan kesempatan peningkatan diri dan karir. Semua itu hanya mungkin terwujud apabila para polisi mendapat peluang yang besar untuk pemberdayaan dirinya dalam nuansa paradigma penegakan hukum dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Alangkah idealnya apabila semua pihak dapat menempatkan polisi dalam posisi yang tepat yaitu sebagai insan penegakan hukum melakukan tindakan nyata dalam upaya pemberdayaanya sesuai dengan hak-hak asasinya. Tetapi dikalangan para petinggi polisi maupun purnawirawannya masih banyak pemikiran untuk mempertahankan sistem manajemen dan sistem kepangkatan yang ada sekarang ini. Di sini patut diberika pujian terhadap gagasan Gubernur PTIK, khususnya dibidang perubahan-perubahan yang menyangkut gagasan pengembangan sumber daya manusia (Muhammad, 2004 : 7). Gagasan yang diajukan cukup maju dan fundamental jika dilakukan sedikit banyak bisa merubah kebudayaan lama institusi Polri.

Dalam pengertian terbatas, polisi diartikan sebagai satu sosok individu yang berada di depan dalam usaha sebagai individu maupun kelembagaan untuk menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain secara umum fungsi kepolisian, maka kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup baik tataran represif, preventif dan preemptif (Kelana, 2002 : 60). Secara lebih luas, polisi mempunyai makna sebagai seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di masyarakat maupun luar masyarakat. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional, polisi termasuk kelompok profesi khususnya tenaga penegak hukum, yang bertugas untuk membimbing, menegakan keamanan, dan atau melatih (membina) masyarakat. Siapapun akan mengakui bahwa keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dalam keseluruhan kehidupan umat manusia. Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam suahan menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketrtiban atau keraturan/maintaining order (Reksodiputro, 2004, hal. 180).

Dalam maraknya tuntutan pada masa kini, polisi bukan lagi satu-satunya aparat penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti KPK. Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dipandang oleh masyarakat masihlah cukup dominan dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat. Diakui atau tidak, setiap anggota masyarakat pernah menerima bantuan atau berhubungan dengan polisi, entah di masyarakat atau di luar masyarakat entah di pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi atau di lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini mempunyai makna bahwa polisi mempunyai andil dalam proses aktivitas sehari-hari seseorang. Oleh karena itu, pada hakekatnya polisi itu dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya. Kenapa tidak karena pemerintahan dipilih karena karisma tidaklah cukup untuk menanggulangi berbagai masalah bangsa baik yang mendesak maupun yang telah bertumpuk. Jadi pelajaran apa yang harus diambil oleh polisi, adalah mendapatkan pujian baik tapi itu bukan tujuan. Karena polisi bekerja atas dasar tugas dan wewenangnya bukan mengejar kerja-kerja adhoc dan sesaat apalagi seratus hari, satu semester. Tetapi polisi bekerja karena kehendak rakyat sebagai pembayar pajak.

Bagaimanakah sosok polisi yang diharapkan itu, Secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut pandang masyarakat, polisi ideal adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum bersama-sama menciptakan rasa aman. Pada umumnya masyarakat sangat mengidamkan polisinya memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar, menguasai hukum, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dsb. Dari sudut pandang masyarakat, polisi yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra masyarakat. masyarakat sangat mengidamkan agar polisi itu menjadi teladan di masyarakat sehingga dapat melengkapi, menambah, memperbaiki pola-pola penegakan hukum dan di luar maupun di dalam keluarga. Pihak pemerintah, mengidamkan agar para polisi itu mampu berperan secara profesional sebagai unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah terutama di bidang penegakan hukum. Dengan perkataan lain, polisi merupakan wakil pemerintah dan wakil masyarakat di lembaga penegakan hukum dan wakil lembaga penegakan hukum dan ada/eksistensinya diakui oleh masyarakat. Polisi merupakan unsur masyarakat yang diharapkan mampu mempersiapkan anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan sebaik-baiknya.

Dari sudut pandang budaya, polisi merupakan subyek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bangsa yang beradab (policing). Dan benar apa yang dijelaskan oleh Gubernur PTIK, bahwa polisi sipil adalah suatu konsep bukan institusi (Muhammad, 2004 : 1). Demikianlah kehadiran sosok polisi ideal itu merupakan harapan semua pihak. Secara ideal polisi yang diharapkan adalah polisi yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja yang dapat mewujudkan fungsi dan peran-nya seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut terutama tercermin melalui ke-unggulannya dalam menegakan keamanan, hubungan dengan pihak lain, sikap dan ketrampilan profesional-nya. Penampilan semua itu dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pribadi, moral-spiritual, fisik, dsb.

Dari sudut pandang polisi itu sendiri, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan terhadap keberadaan dirinya sebagai pribadi insan penegakan hukum dan diberikan peluang untuk mewujudkan “otonomi tugasnya” secara profesional. Dalam mewujudkan otonomi tugasnya, polisi mengharapkan agar memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kinerja pribadi dan profesionalnya melalui pemberdayaan diri secara kreatif. Polisi juga mengharapkan agar memperoleh perlakuan yang wajar dan adil sesuai dengan hak dan martabatnya. Polisi mengharapkan perwujuan hak-haknya sebagai insan penegakan hukum dan yang berupa kesejahteraan pribadi dan profesional yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan profesional, (2) rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya, (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif, (5) kepastian jenjang karir dalam menuju masa depannya. Untuk pembenahan yang berkaitan dengan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan polri dititikberatkan pada materi-materi yang bersendikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana ciri dalam masyarakat demokratis dan juga pengetahuan tentang kebudayaan multikultural serta upaya-upaya pemolisian masyarakat (Reksodiputro, 1999, hal. 65.

Perwujudan nyata dari pola dan cara pandang dalam melihat perubahan yang sekarang sedang terjadi di tubuh Polri adalah dengan melihat pemaknaan terhadap kamtibmas swakarsa dan pemolisian komuniti. Perbedaan itu bisa di dipahami karena antara lain pemaknaan atas kamtibmas swakarsa saat itu sering diwarnai kepentingan politik. Peran polisi ketika masih bergabung dengan TNI masih sering dijadikan alat kekuasaan untuk mengintimidasi dan kekuatan penekan rakyat. Dalam kamtibmas swakarsa polisi lebih menjadi pelopor, lebih menjadi subyek dalam pembinaan kamtibmas. Sedangkan dalam konsep pemolisian komuniti, mulai ada kesetaraan antara peran kepolisian dengan masyarakat. Adanya forum untuk menciptakan dan menjaga kamtibmas di lingkungan tempat tinggal. Komunikasi sedemikian rupa berjalan dua arah dan saling mengisi jika ada masalah tanpa harus menunggu persoalan menumpuk dan berpotensi merusak. Dalam pemolisian komuniti masyarakat adalah aktor utama untuk menciptakan dan menegakan keamanan. Peran kepolisian adalah mitra dan fasilitator bagi tercapainya tujuan pemolisian komuniti bagi warga masyarakat setempat.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 486 other followers

%d bloggers like this: