PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TUGAS KEAMANAN

I. Pendahuluan
Gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah kehidupan nasional yang demokratis melalui penataan kelembagaan dan kesisteman termasuk didalamnya penataan ulang institusi Polri dan TNI, meliputi pemisahan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Sejalan dengan dinamika reformasi tersebut, berbagai pemikiran yang berkembang terkait dengan penataan institusi Polri dan TNI bermuara pada amandemen kedua UUD 1945 yang memisahkan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranan masing-masing dan dijabarkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 3/2002 tentang pertahanan dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Walaupun telah diadakan penataan melalui UU, bukan berarti permasalahan di bidang Pertahanan dan Keamanan telah selesai, karena masih menyisakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbantuan TNI di bidang keamanan dan perbantuan Polri dalam keadaan darurat militer dan perang.

II. Landasan Pemikiran

1. Prinsip Negara Demokratis.
Pilar utama negara demokratis adalah adanya check and balance yang ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang menjamin adanya keseimbangan kekuasaan, kesetaraan dan berlangsungnya proses pengawasan politik melalui pranata sosial.

2. Prinsip Supremasi Hukum.
Kehidupan demokratis didasarkan pada penghormatan terhadap supremasi hokum yang menuntut perubahan paradigma Polri agar berwatak sipil, mengutamakan penegakan hokum daripada menjadi alat kekuasaan dan lebih berorientasi pada tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

3. Prinsip Konstitusional.
Tugas, fungsi dan peranan Polri telah dirumuskan dalam pasal 30 (4) UUD 1945. “ Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut telah diterbitkan UU No. 2/2002 tentang Polri yang mengatur tentang: tujuan, susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian, nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama.

4. Perbantuan TNI.
Dalam UU No. 2/2002, Bab VIII, Bantuan, Hubungan dan kerja sama, dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 41:
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian, negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang Kepolisian Negara Republik Indonesia membrikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Permasalahan

1. Landasan Hukum.

a. Peraturan perbantuan TNI kepada Polri berdasar UU No. 2/2002 dinyatakan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan berdasar UU No. 34/2004 pasal 7 (2) huruf b 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang.
Adanya perbedaan hirarki peraturan perundang-undangan tentang perbantuan dari kedua UU tersebut, perlu ada kesamaan tafsir.

b. Lingkup tugas Polri dan TNI
Tugas Polri dalam UU No. 2/2002 pasal 13 dan pasal 14. bersentuhan dengan tugas TNI yang diatur dalam UU No. 34/2004 pasal 7 (2) huruf b. tentang operasi militer selain perang mulai angka 1 s/d 14.
Persentuhan tugas tersebut memerlukan adanya pengaturan yang jelas walaupun sebenarnya tugas TNI tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 (3) dinyatakan dilaksanakan berdasar kebijakan dan keputusan politik Negara.

c. UU No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dan PP 16/1960.
Berdasar Undang-Undang No. 23/1959 Keadaan dibagi atas: Tertib Sipil, Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat Perang. Dalam tertib sipil, tanggung jawab keamanan berada pada Polri, dalam darurat sipil kekuasaan di tangan Gubernur dan penanggung jawab militer dan perang, kekuasaan dipegang oleh TNI. Dalam PP/1960 permintaan bantuan militer diajukan oleh Gubernur. PP ini masih dijadikan pedoman oleh TNI.

2. Empiris.
a. Dalam menghadapi Konflik Vertikal dan Horizontal (NAD, Ambon, Papua, Poso dan daerah lainnya) bentuk penugasannya berbeda-beda satu sama lain. Pemindahan GAM di NAD, dimulai dengan penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) menjadi Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil dan Tertib Sipil. Di Ambon dinyatakan Darurat Sipil tetapi kekuasaan di tangan TNI.
b. Dalam menghadapi unjuk rasa anarkhis dan kerusuhan missal, penanggung jawab Polri dan atas permintaan kepada Polri setempat dibantu oleh TNI.
c. Dalam menghadapi Pengamanan Kegiatan Pemerintah dari masyarakat, penenggung jawab adalah Polri dan atas permintaan dibantu oleh TNI – seperti: Pemilu, Pilkada, Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dll.
Khusus untuk Pengamanan Tamu Negara (Kepala Negara/Pemerintahan) penanggung jawab adalah TNI.

IV. Pembahasan.

1. Perbantuan TNI kepada Polri yang berkaitan dengan hubungan kewenangan, walaupun UU sudah mengatur tugas, fungsi dan peran Polri dan TNI, masih memerlukan pengaturan dengan memperhatikan:
a. Lingkup kompetensi masing-masing dalam koridor hukum dengan memperhatikan aspek ketersedian sarana prasarana, kekuatan dan kemampuan serta keterpaduan upaya.
b. Eskalesi gangguan keamanan: pemberontakan bersenjata, seperti bersenjata dan konflik komunal yang anarkhis menimbulkan kerusahan missal.
c. Perbantuan TNI dilaksanakan secara proporsional, tidak melanggar HAM dan asas demokrasi harus jelas dalam kondisi keamanan dan cara perbantuan diberikan.
2. Perbantuan TNI tersebut baik personil dan satuan TNI berada di bawah kendali Polri.
3. Perbantuan TNI tersebut, memperhatikan asas legalitas, manfaat, fungsional. Perbantuan TNI harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan jelas batas waktunya serta ada kriteria Kodal dari Polri ke TNI.
4. Perbantuan TNI acap kali tergantung pada penilaian Kepala Polisi setempat, untuk menghindarkan subjektivitas perlu diatur kriteria yang jelas dan dipedomani dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diatasi kemungkinan terlambatnya perbantuan TNI tersebut.

V. Penutup

Memang Perlu diatur tata cara perbantuan TNI dalam peraturan perundang-undangan apakah setingkat PP atau UU.

About these ads