STRATEGI PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

1. Pendahuluan

Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompeksitas persoalan masyarakat (social exclution) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Kasus Teror Bom Bali, serangan bom di Gedung BEJ, Hotel Marriott dan Kedubes Australia membuktikan bahwa eskalasi ancaman dan gangguan keamanan di Indonesia telah memasuki fase massif (catastrophic) yang telah menimbulkan kerugian finansial, asset dan korban jiwa. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap obvitnas pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.

Berdasarkan Keppres No. 63/2004, ciri-ciri OBVITNAS adalah sebagai berikut:
a. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keppres diatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan. Dalam Keppres No. 63/2004 dinyatakan bahwa penetapan obyek keamanan yang masuk dalam kategori obvitnas dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Keppres No. 63/2004 juga menyatakan bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5). Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian.

Meskipun telah ditetapkannya Keppres No. 63/2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih dirasa belum optimal. Banyak obvitnas yang belum memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar dengan standar yang telah ditetapkan serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional. Selain itu, Polri juga masih dihadapkan pada beberapa kelemahan atau kendala dalam penanganan obvitnas, antara lain adalah :
a. Masih kurangnya koordinasi pengamanan antara pengelola obvitnas dengan Polri, sehingga bila terjadi gangguan keamanan, maka sulit bagi Polri untuk masuk ke lokasi obvitnas;
b. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan;
c. Pengelola obvitnas masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan;
d. Sistem pengamanan obvitnas masih dibawah standar, sehingga kadang masih terjadi unjuk rasa di obvitnas;
e. Sarana prasarana pengamanan Polri masih terbatas atau belum tercukupi, sebagai contoh belum terpasangnya CCTV;
f. Personil pengamanan Polri yang masih terbatas, DSPP 4.250 personil;
g. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/ canggih dalam sistem pengamanan;
h. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas.

2. Standar Sistem Pengamanan Obvitnas

Obyek vital nasional (obvitnas) memiliki peran yang cukup stratagis dalam mendorong pembangunan nasional serta dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional. Dalam Keppres No. 63/2004 disebutkan bahwa obvitnas merupakan kawasan/lokasi/ bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Mengingat peranannya yang cukup strategis, obvitnas membutuhkan sistem pengamanan yang lebih kuat dan didasarkan atas standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas.

Untuk meningkatkan ketaatan pengelola obvitnas dalam menerapkan standar sistem pengamanan obvitnas, Kementerian/Lembaga Non Departemen yang memiliki regulasi atas obvitnas dapat mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban (mandatory) untuk menerapkan standard sistem pengamanan yang dikeluarkan Polri dan secara periodik harus dilakukan audit kinerja sistem pengamanan obvitnas tersebut. Beberapa kriteria/indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem pengamanan obvitnas antara lain adalah :
a. Kebijakan Pengamanan Internal;
b. Perencanaan Pengamanan;
c. Standar dan Prosedur Pengamanan;
d. Kualifikasi Personil Tenaga Pengamanan;
e. Teknologi Pengamanan;
f. Sistem Kerjasama & Koordinasi dengan Aparat Kepolisian;
g. Kerjasama Pengamanan Swakarsa dengan Masyarakat dan Stakeholders;
h. Pengawasan dan Pengendalian;
i. Evaluasi Berkala;
j. Review & Perbaikan Sistem Pengamanan.

3. Peningkatan Kemampuan Personil Polri

Selain belum diterapkannya standard sistem pengamanan oleh para pengelola obvitnas, Polri juga masih dihadapkan pada persoalan terbatasnya jumlah dan kemampuan personil Polri yang bertugas mendukung sistem pengamanan obvitnas di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, secara bertahap Polri harus meningkatkan jumlah personil yang akan ditugaskan untuk mendukung sistem pengamanan obvitnas. Jumlah personil pam obvitnas di setiap satuan kewilayahan Polda harus disesuaikan dengan jumlah obvitnas yang ada di masing-masing wilayahnya. Sedangkan dalam jangka waktu panjang, di setiap satuan kewilayahan Polres akan memiliki unit pam obvitnas, hal ini tentunya didasarkan atas karakteristik dan kondisi geografis dimana lokasi obvitnas tersebut berada.

Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan personil pam obvitnas, maka Polri dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus untuk kebutuhan sistem pengamanan obvitnas. Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh Polri sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang pengamanan obvitnas. Peningkatan kemampuan personil pam obvitnas juga dilakukan dengan mengirimkan personil pam obvitnas untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan sistem pengamanan di luar negeri. Selain itu, peningkatan kemampuan personil juga dapat dilakukan melalui kegiatan seminar atau lokakarya terhadap isu-isu yang berkaitan erat dengan permasalahan pengamanan obvitnas.

4. Dukungan Sarana Prasarana Pam Obvitnas Polri

Untuk mendukung sistem pengamanan obvitnas di seluruh wilayah Indonesia, pam obvitnas Polri membutuhkan dukungan sarana prasarana pengamanan, seperti kendaraan operasional untuk bergerak cepat ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap obvitnas. Selain itu juga dibutuhkan teknologi pengamanan untuk penanggulangan gangguan keamanan atas obvitnas, seperti sarana sistem komunikasi dan informasi serta sarana pengendalian massa.

Dalam rangka pencegahan dan penangkalan terhadap ancaman gangguan keamanan obvitnas, pam obvitnas harus mengembangkan teknologi sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sistem peringatan dini tersebut harus mencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satuan kewilayahan dimana obvitnas tersebut berada.

5. Kerjasama dan Koordinasi Antar Stakeholders

Mengingat dampak gangguan keamanan obvitnas yang bersifat nasional, maka pengamanan obvitnas menjadi tanggungjawab bersama seluruh pihak terkait (stakeholders). Oleh karena itu, dalam pengamanan obvitnas Polri harus bekerjasama dengan berbagai stakeholders, seperti pengelola obvitnas, kementerian/ lembaga non departemen terkait, pemerintah daerah, TNI, Ormas/LSM, Pers dan masyarakat. Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan gangguan keamanan obvitnas, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui program Polmas yang telah dikembangkan Polri.

Sedangkan dalam kerangka penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, maka perlu dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Sistem koordinasi ini dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

6. Penutup

Berdasarkan Keppres No. 63/2004, Polri memiliki kewenangan untuk menentukan standard sistem pengamanan obvitnas dan melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan obvitnas. Namun masih banyak pengelola obvitnas yang belum menerapkan standar tersebut karena belum adanya kebijakan dari Kementrian/Lembaga Non Departemen yang mewajibkan (mandatory) setiap pengelola obvitnas untuk menerapkan standard sistem pengamanan obvitnas dan secara periodik dilakukan audit. Untuk itu, Polri juga perlu mengembangkan standard sistem pengamanan obvitnas yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk menilai kinerja sistem pengamanan setiap obvitnas.

Selain itu, Polri secara bertahap juga harus meningkatkan jumlah dan kemampuan personilnya dalam mendukung pengamanan obvitnas di seluruh wilayah Indonesia. Di setiap setiap satuan kewilayahan (Polda dan Polres) secara bertahap akan dikembangkan unit pam obvitnas sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis dimana lokasi obvitnas tersebut berada. Untuk mendukung pelaksanaan pengamanan obvitnas, Polri juga harus meningkatkan dukungan sarana prasarana pengamanan obvitnas di setiap satuan kewilayahan dimana lokasi obvitnas tersebut berada.

Dalam pengamanan obvitnas, Polri juga harus bekerjasama dengan berbagai stakeholders. Dalam kerangka pencegahan dan penangkalan, keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui program Polmas yang telah dikembangkan Polri. Sedangkan dalam kerangka penanggulangan, perlu dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Sistem koordinasi ini dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya.

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 115 other followers

%d bloggers like this: