Polri, Tepat di Bawah Presiden

Pembahasan RUU keamanan nasional yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan inisiatif yang baik, namun perlu lebih mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan sumber, baik dari dalam negeri maupun luar negeri agar hasilnya komprehensif, akuntable.

Yang sangat menarik dalam pembahasan ini adalah menyangkut instansi kepolisian yang mempunyai tugas universal, meliputi; aparat penegak hukum (termasuk Crime Fghter), order maintenance (Hartib), public service (Yanmas) dan problem solver.

Untuk mempelajari, memahami deskripsi berbagai sistem kepolisian yang berlaku/dianut oleh suatu negara dengan memusatkan perhatian pada: keterkaitan sistem/bentuk pemerintah dengan sistem kepolisian, interlasi antara pemerintah dengan badan-badan kepolisian dalam penyelenggaraan pihak kepolisian dan sistem perekat antar badan-badan kepolisian yang terrpisah-pisah, menyatu sebagai kesatuan yang utuh baik dalam sikap, perilaku dan kebijaksanaan serta sejarah kepolisian negara tersebut.

Fokus pembentukan/penerapan sistem kepolisian di negara-negara demokratis berdasar pada, bagaimana memyeimbangkan antara pengendalian kejahatan dengan terjaminnya kebebasan dan keadilan.

Penerapan sistem kepolisian di negara demokratis harus memperoleh dukungan penuh masyarakat, ketaatan kontrol sosial terhadap pelaksanaan sistem, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya abuse of power dari badan kepolisian.

Terdapat 3 paradigma sistem kepolisan di negara demokratis:

a. Fragmented system of policing (terpisah atau berdiri sendiri)

b. Centralized system of policing (terpusat)

c. Intregatred system of policing (gabungan)

Sejarah kedudukan kepolisian Republik Indonesia sejak kemerdekaan:

a. 1945-1946                : Sesudah kemerdekaan masih menjadi rebutan Depdagri dan Depkeh.

b. 1 Juli 1946 -1950       : Dibawah Perdana Menteri

c. 1950 -1959                : Dibawah Perdana Menteri/Mentri Utama

d. 1959 – 1961              : Departemen tersendiri/Menteri Kepolisian

e. 1961 – 1999              : Bersama ABRI dibawah Menhankam

f.  UU no 2 /2002           : Langsung dibawah Presiden RI sampai dengan sekarang

Kalau melihat sejarah Republik Indonesia hampir sebagian besar polisi selalu berdiri sendiri, baik di bawah Perdana Menteri ataupun Presiden. Sistem ini juga dianut oleh Jepang di mana National Police Agency langsung berada dibawah Perdana Menteri, yang sehari-hari diawasi oleh komisi yang disebut National Public Safety Comission yang diketuai oleh pejabat setingkat Menteri Negara. Sistem ini juga dianut oleh Australia di mana Australian Federal Police berada langsung dibawah Perdana Menteri.

Jangan sampai terjebak oleh pemikiran dengan menempatkan Polri di bawah Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM tanpa melihat sejarah lahirnya Polri. Sebab, ada perbedaan sejarah yang patut dipahami dalam upaya mencapai masa transisi lebih baik. Melihat posisi Polri saat ini, sudah tepat di bawah Presiden. Tentang kapan status Polri tersebut adalah tidak terbatas waktunya. Mengingat kinerja Polri saat ini sudah independen sebagaimana diharapkan masyarakat.

Kalau kita ingin polisi berada dibawah otoritas politik sipil, maka dapat mencontoh RRC di mana ada Menteri Keamanan Publik, juga seperti halnya Mexico, di mana Kepala Polisi Federal berada di bawah Secretario Securidad Publica (Menteri Keamanan Publik).

Namun untuk lebih mengoptimalkan instansi yang bertugas di bidang keamanan, maka semua domain yang menjalani tugas-tugas keamanan nasional seyogyanya dikumpulkan dan dibuat suatu kementrian tersendiri yang disebut Kementrian Keamanan Nasional yang membawahi bukan hanya polisi, tetapi juga termasuk imigrasi, Badan Inteligen Nasional, Badan Narkotika Nasional, Bakorkamla, Badan SAR Nasional, penjaga perbatasan laut dan darat dan badan-badan lain yang bertugas di bidang keamanan.

Sistem ini sekarang diaplikasikan oleh Amerika Serikat serikat setelah peristiwa 11 September di New York dengan membentuk HomeLand Security Department yang membawahi semua instansi yang bertugas di bidang Keamanan Nasional, sehingga koordinasi lebih baik seperti FBI, CIA, US Custom, US Imigration, United States Secret Service, US Alcohol, Tobaco, and firearms, US Coast Guard, US Marshall, dll.

Dalam keadaan emergency atau darurat maka militer dalam hal ini US National Guard dapat diminta bantuannya khususnya kesatuan yang paling dekat dengan tempat emergency atau darurat.

Di sini terlihat keterlibatan militer dalam hal-hal yang diperlukan kehadirannya selalu atas permintaan, dalam hal ini Homeland Security Department, sehingga selalu terukur dan memenuhi azaz legalitas dan human rights.

Sementara belum ada dibuat UU tentang Kementrian, Kementrian mana yang harus ada dan mana yang perlu dihapuskan. Ini adalah kesempatan bagus untuk memunculkan Kementrian Keamanan Nasional atau Kementrian Keamanan Publik. UU ini akan mencegah Presiden dengan mudah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, serta menggabungkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang memberi dampak sosial yang tinggi bagi para PNS yang pernah terjadi saat Presiden Abdurahman Wahid. Pada era ke depan, Presiden tidak akan mudah membubarkan dan membentuk Kementrian dan bila UU Kementrian sudah ada, sehingga dengan membentuk Kementrian Keamanan Nasional atau Kementrian Keamanan Publik yang membawahi semua instansi-instansi yang mempunyai domain yang sama di bidang keamanan, akan menjadi penting dan membuat semua instansi yang mempunyai domain di bidang kemanan lebih terkonsentrasi, efektif dan efisien, serta tidak tambal sulam dan sesuai dengan tuntutan reformasi.

Penulis: Ahwil Lutan [Mantan Anggota Polri & Pengamat Kepolisian]

Advertisements

STRATEGI MEMANTAPKAN KEPEMIMPINAN POLRI DALAM MENGAKSELERASI POLMAS

Oleh : Drs. Sugianto, MSi.[1]

Dimensi kepemimpinan selalu bersifat kontekstual dan dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemimpinan selain membutuhkan kapabilitas personil (kemampuan memimpin), juga perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pimpinan struktural atau pembuat kebijakan struktural dan dukungan sumber daya yang memungkinkan seseorang dapat memimpin secara efektif. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus mampu menjabarkan visi dan misi organisasi melalui kebijakan dan strategi serta dioperasionalisasikan dalam bentuk program-program atau kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan Strategis (Renstra) Polri 2005-2009 telah memasukkan Polmas sebagai sebuah strategi Polri untuk membangun kemitraan sejajar dengan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui upaya-upaya pre-emtif dan pemecahan akar masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Untuk mengimplementasikan Polmas, Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. : 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Salah satu strategi yang harus dikembangkan Polri adalah mengedepankan kepemimpinan angkatan muda Polri dalam penerapan Polmas.

Untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang mampu mengakselerasi penerapan Polmas, maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain adalah membangun komitmen atau tanggung jawab moral untuk menerapkan Polmas sebagai strategi Polri untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan membangun birokrasi Polri yang profesional, adanya sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal) atas penerapan Polmas, serta adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait (stakeholders) dan masyarakat.

a. Komitmen dan Tanggungjawab Pimpinan Polri

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan Polmas adalah kuatnya komitmen pimpinan Polri di semua level kesatuan, mulai dari Mabes, Polda hingga Polres dan Polsek. Komitmen pimpinan Polri tidak cukup hanya dalam bentuk komitmen personil, namun harus ditransformasikan menjadi komitmen kelembagaan yang diwujudkan dalam bentuk sistem dan metode kerja mencakup :

1) Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)

Untuk menghasilkan pemimpin Polri yang memiliki komitmen kuat terhadap penerapan Polmas, maka setiap anggota Polri yang mencalonkan diri menjadi pemimpin Polri harus menjalani “Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)”. Melalui tes ini setiap calon pimpinan Polri harus memiliki pengetahuan dan konsep Polmas serta bagaimana strategi penerapannya di lapangan. Keharusan menjalani tes ini juga akan menjadikan Polmas sebagai wacana atau paradigma bagi setiap anggota Polri yang akan menjadi pemimpin dan merupakan salah satu strategi utama Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keharusan menjalani fit and proper test ini dapat dibangun melalui kebijakan Kapolri dan dilakukan oleh tim independen atau perguruan tinggi yang kompeten. Mekanisme seleksi dengan fit and proper test diharapkan mampu menghasilkan pimpinan Polri yang berkualitas dan memiliki visi pembangunan Polri yang profesional, bermoral dan moderen.

2) Kontrak Kerja

Setiap pimpinan Polri harus menandatangani “kontrak kerja” selama jangka waktu tertentu untuk menjalankan program-program kerja yang diajukannya ketika mengikuti seleksi. Kontrak kerja tersebut juga mencakup komitmen untuk merelisasikan program Polmas dengan target pencapaian hasil yang didasarkan atas indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Polri.

Kontrak kerja juga mencakup kemampuan pimpinan Polri dalam membangun etika kerja di lingkungan organisasinya serta mampu mengubah paradigma berpikir anggota Polri yang menjadi bawahannya agar menjadikan Polmas sebagai pendekatan utama Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pimpinan Polri juga harus mampu menegakkan etika kerja kepolisian bagi diri dan bawahannya serta memotivasi bawahannya agar bekerja secara profesional serta menjaga perilakunya agar tidak melanggar hukum dan etika kerja kepolisian, sehingga diharapkan dapat membangun akuntabilitas Polri di tengah masyarakat.

Dengan adanya kontrak kerja diharapkan pimpinan Polri dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Polri serta mensukseskan program Polmas di wilayah kerjanya. Keberhasilan merealisasikan target pencapaian hasil program Polmas selama menjadi pimpinan Polri, maka akan menjadi bahan pertimbangan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kegagalan dalam merealisasikan program Polmas akan menjadi catatan (track record) buruk bagi perjalanan karirnya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Setiap pimpinan Polri juga harus mampu mengembangkan manajemen sumber daya manusia (SDM) di kesatuan yang dipimpinnya, mencakup pembagian tugas dan kewenangan (job description), adanya studi kelayakan (feasibility study) dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sistem reward and punishment, sistem penilaian kinerja, kaderisasi dan pengembangan karir (promosi, mutasi dan demosi).

1) Deskripsi Kerja (Job Description)

Untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, seorang pimpinan Polri harus mengetahui beban kerja dan tanggung jawab organisasi sehingga mampu mendistribusikan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada sumber daya manusia (SDM) yang tersedia secara tepat.

Pembagian tugas dan tanggung jawab/kewenangan harus dilakukan secara tepat yang didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahlian, prestasi dan pengalaman setiap personil yang ada. Adanya pembagian kerja yang jelas tersebut juga harus ditunjang oleh sistem atau metode hubungan dan tata cara kerja antar bagian atau unit dalam organisasi Polri tersebut.

Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dari setiap personil, maka tugas dan tanggung jawab seorang petugas Polmas juga akan jelas dan tidak dibebani oleh tugas dan tanggung jawab lain yang dapat mengganggu kinerja penerapan Polmas.

2) Studi Kelayakan dalam Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal, maka dibutuhkan perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terarah dan tepat sasaran. Perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia tersebut hendaknya didasarkan atas hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek kebutuhan organisasi dan cakupan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan Polmas hendaknya didasarkan atas berbagai aspek, seperti aspek kultur masyarakat, perangkat kebijakan yang diperlukan, ketersediaan sumber daya dan lain-lain. Pimpinan Polri hendaknya mampu membuat perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan program Polmas yang didasarkan atas hasil studi kelayakan pada aspek kebijakan, kelembagaan, struktur masyarakat, karakter dan budaya masyarakat serta sumber daya agar penerapan program Polmas dapat berjalan secara efektif.

3) Sistem Imbalan dan Hukuman (Reward and Punishment)

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, maka pimpinan Polri dapat menerapkan sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment). Setiap personil Polri yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik harus diberikan imbalan (reward) yang pantas dan personil yang dinilai gagal melaksanakan tugas atau melanggar kode etik akan mendapatkan hukuman (punishment).

Untuk meningkatkan performa program Polmas, pimpinan Polri dapat menerapkan sistem imbalan dan hukuman kepada setiap personil yang bertanggung jawab terhadap program tersebut. Personil yang dinilai berhasil menjalankan program Polmas akan mendapatkan imbalan berupa promosi kenaikan pangkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Dengan diterapkan sistem imbalan dan hukuman tersebut, maka setiap personil Polri akan bersaing secara sehat untuk terlibat dalam program Polmas. Adanya insentif promosi tersebut diharapkan setiap personil Polri akan berusaha mempelajari dan memahami Polmas secara baik, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma atau cara berpikir setiap personil Polri terhadap Polmas.

4) Sistem Penilaian Kinerja

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang akuntabel, adil dan transparan. Pimpinan Polri harus mampu membangun sebuah sistem penilaian kinerja yang adil (fairness), obyektif dan transparan. Penilaian kinerja harus didasarkan atas kriteria yang jelas dan baku serta tidak bersifat subyektif yang dapat ditafsirkan atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka).

Mekanisme penilaian tidak hanya bersifat top down atau atasan terhadap bawahan, namun juga bersifat 2 (dua) arah, yakni penilaian yang bersifat vertikal (atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan) serta bersifat horisontal, yakni antar personil Polri dalam jenjang kepangkatan atau jabatan yang sama. Penilaian didasarkan atas dasar fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan atas isu/gosip atau asumsi semata.

5) Pengembangan Karir (Promosi, Mutasi dan Demosi)

Untuk meningkatkan atau menjaga semangat (spirit) kerja personil Polri, pimpinan Polri harus mampu membangun sistem pengembangan karir yang memungkinkan setiap personil memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir atau jabatannya. Pengembangan karir tersebut dapat dibangun melalui sistem promosi, mutasi dan demosi yang adil, obyektif dan transparan.

Setiap personil yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, berhak mendapatkan promosi peningkatan pangkat dan jabatan. Dan sebaliknya, personil Polri yang dinilai gagal atau tidak berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atau melanggar etika kerja kepolisian, akan mendapatkan demosi atau penurunan pangkat dan jabatan.

Pimpinan Polri juga harus dapat membangun mekanisme mutasi atau pemindahan tempat tugas personil Polri secara transparan. Setiap personil berhak mengetahui alasan atau sebab dilakukannya mutasi terhadap dirinya. Dengan adanya sistem promosi dan demosi serta mekanisme mutasi yang jelas, adil, obyektif dan transparan, maka setiap personil Polri yang bertanggung jawab terhadap penerapan Polmas akan bekerja secara optimal guna mendapatkan promosi dan mutasi ke jenjang karir yang lebih tinggi.

6) Kaderisasi

Untuk menjaga ketersediaan personil yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu, maka harus ada mekanisme atau sistem pengkaderan yang berkesinambungan. Pengkaderan personil sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) implementasi sebuah program kerja atau kegiatan.

Adanya mekanisme promosi atau demosi, memungkinkan setiap personil Polmas dimutasi untuk mengisi jabatan lain, sehingga dapat mengakibatkan kekosongan posisi jabatan yang ditinggalkan personil tersebut. Penempatan personil yang kurang tepat atau tidak memiliki kemampuan/keahlian dalam penerapan Polmas, dapat mengganggu aktivitas kerja atau penerapan program Polmas yang sedang berjalan.

Untuk mengantisipasi hal di atas, pimpinan Polri harus membangun sistem pengkaderan yang baku, obyektif dan transparan. Pengkaderan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan latihan, sosialisasi atau pembelajaran sambil bekerja (learning by doing) melalui transformasi pengetahuan atau keterampilan antar personil Polri yang menduduki posisi atau jabatan di Polmas.

c. Rasionalitas Sistem Birokrasi Polri

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh sistem birokrasi dan budaya organisasi. Sebuah sistem birokrasi yang korup, dapat membentuk atau mendorong orang yang jujur menjadi korup pula. Sistem birokrasi dapat menjadi “penjara” bagi ide-ide kreatif dan inovatif serta dapat membentuk “mentalitas” seseorang yang berada di dalam birokrasi tersebut.

Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, pimpinan Polri harus melakukan evaluasi atau penilaian kesehatan organisasi Polri yang dipimpinnya (organization health audit). Kesehatan organisasi merupakan prasyarat bagi berkembangnya ide-ide atau pemikiran kreatif dan inovatif bagi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Berkembangnya ide-ide atau gagasan pemikiran tentang penerapan Polmas, kadang terkendala oleh sistem birokrasi yang menghambat penerapan Polmas seperti lambatnya prosedur pencairan anggaran Polmas.

Pimpinan Polri harus menghilangkan segala hambatan birokrasi melalui rasionalitas birokrasi yang mampu mendukung berkembangnya ide-ide atau gagasan pemikiran yang dapat meningkatkan akselerasi penerapan Polmas di seluruh wilayah tugas Polri.

d. Sistem Pengawasan dan Penilaian (Monitoring dan Evaluasi)

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan dan implementasi program kerja atau kegiatan guna mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja atau kegiatan tersebut. Mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala, mencakup pengawasan internal organisasi Polri dan pengawasan yang dilakukan pihak lain di luar Polri, seperti masyarakat, media massa, ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain-lain. Sedangkan sistem penilaian (evaluasi) dilakukan pada setiap periode tertentu atau pada akhir program kerja dan didasarkan atas kriteria dan indikator keberhasilan program kerja yang jelas dan transparan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui dalam penerapan Polmas, pimpinan Polri harus mampu mengembangkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja. Pengawasan internal organisasi dilakukan melalui pembuatan laporan kemajuan (progress report) penerapan Polmas secara berkala (misalnya bulanan atau triwulan). Dan untuk mengetahui kebenaran isi laporan kemajuan, pimpinan Polri harus melakukan peninjauan atau kunjungan lapangan guna menilai sejauh mana keberhasilan penerapan Polmas serta berbagai kendala yang dihadapi personil Polri di lapangan.

Pimpinan Polri dapat membangun mekanisme pengawasan eksternal guna mendapatkan berbagai masukan ide, gagasan, pemikiran atau keluhan anggota masyarakat, ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan Polri maupun yang disampaikan melalui pemberitaan media massa. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Polri untuk menilai kinerja personil Polri guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Polri di mata masyarakat.

e. Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Publik

Polri merupakan lembaga publik yang secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, namun secara moral juga bertanggung jawab kepada rakyat, karena sumber anggaran Polri berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Polri.

Sebagai bentuk akuntabiltas publik, pimpinan Polri dapat membangun mekanisme pertanggungjawaban setiap unit atau bagian dari kesatuan Polri yang dipimpinnya. Setiap unit atau bagian di kesatuan Polri (Mabes, Polda, Polres dan Polsek) harus membuat laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan tingkat pencapaian hasil (performance) berdasarkan perbandingan antara perencanaan dengan realisasi (program dan anggaran).

f. Keterlibatan Pihak-pihak Terkait (Stakeholder Engagement)

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya urusan Polri semata, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, Polri membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait (stakeholders) guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pimpinan Polri harus mampu membangun dukungan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha (private sector), media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan masyarakat. Dukungan stakeholders dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat, media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap sikap dan perilaku personil Polri, dukungan anggaran melalui APBD, partisipasi dunia usaha dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui program community development atau corporate social responsibility (CSR) serta kalangan akademisi dalam bentuk gagasan pemikiran, ide-ide maupun kritik guna terwujudnya akuntabilitas Polri.


[1] Direktur Eksekutif ICPS

RUU KAMNAS DALAM ARAS DEMOKRASI

Salah satu aras demokrasi adalah berkembangnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) dengan prinsip dasar kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat sipil merupakan pendukung utama bagi masyarakat politik yang dituangkan dalam kerangka legal konstitusional. Kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menghendaki tegaknya supremasi sipil dan penegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya diaktualisasikan melalui Ketetapan MPR RI dan Peraturan Perundang-undangan.

Lahirnya gerakan reformasi dan proses demokratisasi merupakan manifestasi atas kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menginginkan adanya pemisahan fungsi Polri dan TNI. Pemisahan fungsi ini telah dimanifestasikan melalui Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Ketetapan MPR ini selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lahirnya konsep Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform/SSR) yang dituangkan dalam RUU Kamnas (Keamanan Nasional) selain tidak relevan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, juga bertentangan dengan cita-cita reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang menghendaki adanya penguatan instrumen masyarakat sipil serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Konvergensi fungsi keamanan nasional (national security) dalam sebuah kekuatan politik (institusionalisasi) seperti yang digagas dalam RUU Kamnas, berpotensi mengancam proses reformasi dan demokratisasi.

Proses penyusunan RUU Kamnas baru dilakukan secara terbatas melalui Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) tanpa adanya proses konsultasi publik dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini selain melanggar UU No. 10/2004 dan Perpres No. 68/2005, pada hakekatnya juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan perundangan-undangan.

Wacana pembuatan RUU Kamnas telah mengundang polemik dan hanya akan menguras energi serta membuang waktu untuk memecahkan masalah lain yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas, seperti krisis ekonomi dan kemiskinan yang dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional secara luas. Pemaksaan terhadap pengesahan RUU Kamnas dapat mengindikasikan adanya muatan kepentingan politik yang tidak menginginkan terjadinya reformasi dan demokratisasi di Indonesia. (SGT)

WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

Kaji ulang atas sejumlah peraturan perundang-undangan memang merupakan suatu keniscayaan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilandasi dengan dasar pertimbangan yang matang, serta substansi yang konsisten terhadap tujuan perubahan tersebut. Dalam konteks inilah kehadiran wacana RUU Keamanan Nasional dipandang melahirkan sejumlah kontroversi menyangkut berbagai aspek yang melingkupinya.

Menyikapi polemik yang terus berpijar ini, Polri sebagai salah satu obyek yang turut diwacanakan di dalamnya, dituntut untuk mampu memberikan pandangan sehubungan dengan berkembangnya diskursus tersebut. Terlebih lagi bila mengingat gagasan terpendam dari RUU tersebut yang ingin menempatkan Polri di bawah suatu departemen tertentu, yang dalam koridor umum dipandang sebagai antitesis dari proses reformasi di negeri ini.

Suka atau tidak, berkembangnya wacana RUU ini memang melahirkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab tuntas, guna melihat dengan jernih dan transparan seluruh aspek serta dimensi dari RUU ini. Di tengah riuhnya polemik ini, hal pertama yang harus dijawab tentunya menyangkut urgensi dan relevansi dari pembahasan RUU Keamanan Nasional itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut apa yang mendasari sehingga wacana RUU ini perlu untuk ditanggapi.

Oleh karena sinkronisasi dan harmonisasi diperlukan oleh suatu UU, terutama terhadap UUD 1945, maka tinjauan juga perlu diberikan menyangkut amanat UUD 1945 tentang Keamanan, bagaimana pengelolaan serta penjabarannya. Dari sini akan didapatkan perspektif yang jelas, apakah pengelolaan Keamanan oleh Polri harus identik dengan TNI atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui RUU inipun berupaya untuk memberikan telaah atau redefinisi terhadap konsep Keamanan Nasional. Namun dalam iklim demokrasi, klaim sepihak tentunya tidak cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan bersama. Oleh karena itu diperlukan tinjauan terhadap redefinisi konsep ini, dengan melihat perbandingan antara konsep Keamanan Nasional versi Departemen Pertahanan, selaku penggagas RUU ini, dengan konsep Keamanan dalam pandangan Polri yang telah dibakukan oleh UU.

Sejatinya, UU menyangkut bidang Keamanan telah banyak kita miliki, seperti UU 2/2002 tentang Polri, UU 3/2002 tentang Pertahanan, UU 34/2004 tentang TNI, UU Darurat 23/1959 dan PP 16/1960, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran RUU ini sendiri melahirkan semacam ambiguitas – terlepas dari perlu tidaknya RUU ini – antara melengkapi atau menjadi payung berbagai UU bidang Keamanan yang telah ada sebelumnya. Karena itu perlu adanya penjabaran untuk mengetahui apa masalah aktual dalam implementasi UU bidang Keamanan yang telah ada. Kalaupun memang ada kekurangan dari berbagai UU tersebut, diperlukan jawaban mengenai bagaimana alternatif penyempurnaannya.

Muara dari polemik yang berkembang menyangkut RUU ini memang berpusar pada gagasan untuk menempatkan Polri di bawah departemen tertentu. Sebagai sebuah wacana, tentu saja gagasan tersebut sah-sah saja. Namun tentu tak setiap wacana merupakan kebenaran dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Oleh sebab itu tanggapan terhadap gagasan ini sangat diperlukan untuk meluruskan kembali opini sepihak yang telah tersebar secara luas. Terutama, argumentasi menyangkut resiko jika Polri berada di bawah departemen serta mengapa Polri harus berada di bawah Presiden.

Di antara berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, persoalan mendasar yang menarik untuk ditelaah adalah menyangkut latar belakang politik wacana dari RUU Keamanan Nasional ini. Sebab, sejak awal diluncurkannya gagasan ini, telah terjadi pergeseran substansi yang menjadi dasar pijakan RUU ini, dari koordinasi, hankamrata hingga supremasi sipil. Pergeseran ini tentunya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah RUU ini mengandung muatan politis dan jika benar demikian apa antisipasi terhadap muatan politis tersebut? Apakah gagasan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau justru menjadi antitesis dari derap reformasi itu sendiri?

Sebuah kesimpulan tentu tak dapat dibangun tanpa argumentasi yang memiliki landasan yang kokoh dan rasional. Jawaban serta alternatif pemecahan terhadap berbagai pokok persoalan ini pada akhirnya akan membimbing kita pada sebuah postulat baru menyangkut RUU Keamanan Nasional ini. (KRM)

KAMNAS DALAM PERSPEKTIF POLRI

Munculnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang diprakarsai oleh Departeman Pertahanan RI dengan dalih menjadi payung dan mensinkronkan perundang-undangan di bidang Pertahanan, pada hakekatnya bertujuan untuk merevisi dan menjadi induk terhadap beberapa Undang-Undang dibidang Pertahanan dan Keamanan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, RUU Kamnas juga disertai dengan wacana untuk merubah status dan kedudukan Polri agar kembali di bawah suatu departemen. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dan kemandirian Polri menghadapi tantangan dan kenyataan untuk ditarik surut ke belakang. Penyempitan makna (peyoratif) Keamanan Nasional dapat menimbulkan salah tafsir, karena istilah keamanan (security) hanya ditafsirkan dalam konteks nexus military-external sehingga Keamanan Nasional cenderung digambarkan dengan status Tertib Sipil, Keadaan Darurat Bencana dan Keadaan Bahaya (Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Keadaan Perang).

Setiap penyusunan RUU pada`dasarnya harus mengacu pada UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentutan tersebut antara lain mensyaratkan bahwa RUU harus melalui proses pembuatan naskah akademis, pelibatan unsur-unsur terkait dalam merancangnya, sosialisasi naskah akademis RUU, sinkronisasi kepentingan institusi, dan harmonisasi antar instansi teknis terkait,sehingga RUU yang dibuat benar-benar lengkap dan harmonis, guna menjamin agar dalam penerapannya tidak ada hambatan.

Harus diakui bahwa memang cukup banyak peraturan perundang-undangan yang perlu dibenahi agar sesuai dengan paradigma reformasi. Dalam sektor keamanan pun masih banyak peraturan yang sangat mendesak untuk dilengkapi, seperti RUU Intelijen, RUU Keadaan Bahaya, RUU Peradilan Militer dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gagasan penyusunan RUU Kamnas mempunyai konsekuensi menganulir Ketetapan MPR No. VI dan VII, Amandemen UUD 1945 serta beberapa UU yang merupakan produk reformasi, seperti UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004.

Melalui RUU Keamanan Nasional ini, pendekatan keamanan akan membayangi seluruh lini kehidupan masyarakat. Padahal, pengalaman di masa Orba telah mengajarkan kepada kita bahwa pendekatan ‘keamanan nasional’ yang berlebihan hanya akan menyebabkan terbelenggunya kemerdekaan serta hak-hak warga masyarakat. Selain itu pula, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk intrusi serta penyalahgunaan wewenang dan pendekatan kekuasaan ke dalam seluruh aspek kehidupan, dengan dalih untuk kepentingan nasional.

Berbagai fenomena yang menggoreskan trauma mendalam tersebut telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang keamanan dengan tidak lagi mencampuradukkan masalah pertahanan dan keamanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tap MPR dan Amandemen UUD 1945. Konsekuensinya, peran TNI dan Polri didudukkan pada posisi yang tepat, sehingga dapat mengembangkan profesionalisme masing-masing dengan optimal. TNI menjadi komponen utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjadi komponen utama di bidang keamanan.

Pemahaman Amanat UUD 1945 Tentang Keamanan

Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Amandemen menyampaikan amanat agar segera disusun dalam suatu Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan TNI, Polri, serta hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan tersebut nampak bahwa tugas yang mendesak adalah bukan menyusun UU tentang Keamanan Nasional, melainkan UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Undang-Undang ini dapat disusun dengan perspektif situasi negara dalam keadaan bahaya menghadapi ancaman nasional. Untuk itu dibutuhkan pengerahan seluruh komponen bangsa dan sumber daya alam serta buatan. Dengan demikian, menurut amanat Pasal 30 ayat 5 UUD 1945, yang perlu segera dituntaskan adalah UU Bela Negara, UU Mobilisasi dan Demobilisasi serta UU tentang Bantuan TNI dan Polri.

Bila kita cermati, masalah keamanan dan pertahanan sudah diatur melalui berbagai UU yang terkait, seperti UU 2/2002 Polri, UU 3/2002 Pertahanan, UU 34/2004 TNI, UU darurat 23/59 dan PP 16/60, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Penerapan berbagai UU tersebut selama ini telah mampu menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif, sehingga dapat mengawal bangsa ini dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu dibangun sinergisitas melalui perumusan peraturan pelaksanaannya tanpa harus membuat undang-undang baru. Sesungguhnya undang-undang yang telah ada dinilai telah cukup dan mengakomodir seluruh aspek keamanan, tanpa perlu perombakan lagi. Wacana pembuatan RUU Keamanan Nasional ini hanya akan mengundang polemik, menguras energi dan menyita waktu serta konsentrasi yang sebenarnya dapat difokuskan untuk pemecahan masalah lain, yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas penyelesaiannya.

Konsep Keamanan Polri

Istilah keamanan nasional yang diintrodusir melalui RUU Kamnas, selain tidak dikenal dalam Polri, juga telah menimbulkan penafsiran yang beragam. Polri memiliki istilah keamanan yang telah dikukuhkan di dalam undang-undang dan telah dipahami oleh seluruh anggota Polri maupun masyarakat umum. Salah satu istilah tersebut adalah ‘keamanan dalam negeri’ sebagaimana yang digunakan di dalam UU No.2/2002. Istilah ini bermakna suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayonan dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah lain Polri menyangkut keamanan adalah ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’. Istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Istilah ini juga mengandung pengertian kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Secara umum, dalam dunia kepolisian pembahasan konsep keamanan selalu dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan sosiologi kejahatan itu sendiri, yakni akar kejahatan merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Dalam konteks kepolisian, akar persoalan kejahatan seperti pengangguran dan urbanisasi dikenal sebagai faktor korelatif kriminogen. Situasi lanjutan yang memungkinkan terjadinya kejahatan dikenal dengan istilah police hazard atau kerawanan. Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi dikenal dengan istilah ancaman faktual.

Dengan demikian, bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu Kamtibmas diproyeksikan dalam tiga bentuk ancaman, yaitu mulai dari yang paling mendasar berupa akar permasalahan dan belum berbentuk gangguan (faktor korelatif kriminogen) yaitu semua faktor dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi faktor kewilayahan, kependudukan, sumber daya alam, ipoleksosbud hankam, terutama sekali yang sifatnya negatif dan berpotensi mengganggu kamtibmas, berikutnya adalah bentuk ancaman berupa kerawanan (police hazard), sampai pada bentuk gangguan kamtibmas yang telah nyata (ancaman faktual).

Pola penanggulangan Kamtibmas pun disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut. Untuk ancaman yang berupa faktor korelatif kriminogen, strategi penanggulangan yang digunakan adalah pre-emtif. Strategi ini mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan.

Untuk ancaman yang berupa police hazard, strategi penanggulangan yang digunakan bersifat preventif. Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya pencegahan dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli. Sedangkan untuk menghadapi ancaman faktual maka strategi yang digunakan bersifat represif, yakni berupa penindakan melalui penegakkan hukum.

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh Polri, tetapi juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan pola yang melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya ini, semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam dan gerombolan bersenjata telah dapat ditanggulangi oleh Polri secara efektif.

Berdasarkan konsep keamanan Polri tersebut di atas, maka setiap persoalan keamanan dipilah sesuai dengan skala dan derajat ancamannya, tidak digeneralisir sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat karena semua persoalan ditinjau dari satu pendekatan saja. Oleh karenanya Polri memilah dan membedakan masalah keamanan, pertahanan serta stabilitas.

Pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan keamanan terkait dengan upaya menciptakan keamanan di dalam negeri terhadap segala ancaman dari manapun yang dapat mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional. Menyangkut stabilitas nasional, Polri menyadari adanya kondisi stabilitas negara, yaitu kondisi nasional yang stabil atau tidak terganggu secara signifikan.

Stabilitas nasional tentunya berbeda dengan keamanan. Sebab, stabilitas nasional dapat diakibatkan oleh berbagai faktor atau delapan gatra yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan stabilitas nasional. Kedelapan gatra tersebut adalah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, dalam bidang politik dapat berupa isu-isu kudeta yang berkembang luas, dalam bidang ekonomi dapat berupa krisis pangan ataupun embargo perdagangan, dalam bidang sosial berupa persoalan pengangguran dan gelandangan maupun pandemi, dalam bidang budaya dapat berupa dekadensi moral dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pemilahan tersebut, maka penanganan masalah Pertahanan ditangani oleh Dephan dengan TNI sebagai kekuatan utamanya dibantu oleh segenap komponen bangsa. Untuk penanganan Keamanan pendekatannya dipilah lagi dalam keadaan normal dan dalam keadaan genting/darurat. Dalam keadaan normal, ancaman yang dihadapi oleh negara adalah ancaman faktual, kerawanan dan faktor korelatif kriminogen. Ancaman faktual berupa kejahatan, pelanggaran hukum, bencana alam dan bencana sosial, diatasi dengan kegiatan represif melalui penegakkan hukum, penanggulangan kejahatan, penertiban dan rehabilitasi oleh Polri sebagai kekuatan utama dan unsur criminal justice systems dibantu Polsus, Polisi Pamong Praja, instansi lain dan potensi masyarakat.

Untuk kerawanan ditangani dengan tindakan preventif meliputi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli serta pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur yang terkait dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk faktor korelatif kriminogen, penanganannya dilakukan dengan upaya preemptif dengan tindakan engginering, pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur dan komponen negara.

Dalam keadaan genting/darurat, seluruh komponen bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya manajemen krisis dari level atas sampai bawah yang mengkoordinasikan dan mengerahkan segenap komponen secara terpadu. Jadi, dalam konteks ini yang paling krusial adalah UU penataan keamanan dalam keadaan darurat regional/nasional.

Sama seperti pendekatan keamanan, penanganan stabilitas nasional juga dipilah dalam keadaan stabil dan dalam keadaan darurat atau stabilitas terganggu secara signifikan. Dalam keadaan stabil, semua departemen mengemban tugas menjaga stabilitas nasional sesuai dengan proporsinya masing-masing. Koordinasinya dilakukan oleh Menko Polhukam. Sedangkan dalam keadaan darurat atau stabilitas nasional terganggu secara signifikan, maka semua komponen berperan lebih aktif dengan berpedoman kepada kebijakan manajemen krisis. Dalam hal ini manajemen krisis berperan sebagai pengendali.

PARADIGMA KEAMANAN NASIONAL

Munculnya polemik dan perdebatan dalam menyikapi RUU Kamnas menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memandang konsep keamanan. Konsep keamanan kontemporer tidak lagi memandang keamanan hanya sebagai nexus military-external tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi keamanan lainnya.

Menurut Caroline Thomas dan Jessica Mathews, keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk di dalamnya upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa (nation-building), ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (environmental security), keamanan pangan (food security), keamanan energi (energy security), dan keamanan ekonomi (economic security). Hal ini menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Belakangan juga muncul perspektif baru: human security. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, “human security” yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparatur represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

Mempertimbangkan semua itu akan terlihat bahwa individu atau entitas sosial mungkin harus menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari ancaman yang bersifat non-fisik sampai yang bersifat fisik. Oleh sebab itu, kontekstualisasi menjadi penting. Mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan ancaman terhadap negara tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada kehidupan warganegara tetapi tidak harus merupakan ancaman terhadap negara.

Dewasa ini, sumber ancaman (source of threat) terhadap keamanan nasional bahkan menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) dan/atau luar (external threat), tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, namun juga ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan kultural.