RUU KAMNAS DALAM ARAS DEMOKRASI

Salah satu aras demokrasi adalah berkembangnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) dengan prinsip dasar kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat sipil merupakan pendukung utama bagi masyarakat politik yang dituangkan dalam kerangka legal konstitusional. Kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menghendaki tegaknya supremasi sipil dan penegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya diaktualisasikan melalui Ketetapan MPR RI dan Peraturan Perundang-undangan.

Lahirnya gerakan reformasi dan proses demokratisasi merupakan manifestasi atas kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menginginkan adanya pemisahan fungsi Polri dan TNI. Pemisahan fungsi ini telah dimanifestasikan melalui Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Ketetapan MPR ini selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lahirnya konsep Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform/SSR) yang dituangkan dalam RUU Kamnas (Keamanan Nasional) selain tidak relevan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, juga bertentangan dengan cita-cita reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang menghendaki adanya penguatan instrumen masyarakat sipil serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Konvergensi fungsi keamanan nasional (national security) dalam sebuah kekuatan politik (institusionalisasi) seperti yang digagas dalam RUU Kamnas, berpotensi mengancam proses reformasi dan demokratisasi.

Proses penyusunan RUU Kamnas baru dilakukan secara terbatas melalui Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) tanpa adanya proses konsultasi publik dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini selain melanggar UU No. 10/2004 dan Perpres No. 68/2005, pada hakekatnya juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan perundangan-undangan.

Wacana pembuatan RUU Kamnas telah mengundang polemik dan hanya akan menguras energi serta membuang waktu untuk memecahkan masalah lain yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas, seperti krisis ekonomi dan kemiskinan yang dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional secara luas. Pemaksaan terhadap pengesahan RUU Kamnas dapat mengindikasikan adanya muatan kepentingan politik yang tidak menginginkan terjadinya reformasi dan demokratisasi di Indonesia. (SGT)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s