KONFIGURASI KEKUATAN POLITIK DAN DAMPAK KEAMANAN PEMILU 2009

I. PENDAHULUAN

Perubahan format politik paska pemerintahan orde baru menampilkan babak baru dalam transisi demokrasi di Indonesia. Penguatan kelembagaan politik yang awalnya diharapkan mampu menjembatani proses transisi demokrasi, dalam kenyataannya telah menjelma menjadi “raksasa” kekuatan baru yang sangat menentukan arah perjalanan politik bangsa Indonesia ke depan.

Munculnya berbagai partai politik “bak cendawan di musim hujan” sebagai konsekuensi penerapan system politik multipartai telah menimbulkan masalah ketika diterapkan bersamaan dengan system pemerintahan presidensiil. Pemerintahan SBY-JK yang terbentuk dari hasil Pemilu 2004 ternyata harus berjalan tertatih-tatih dan melakukan politik akomodasi agar memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen (DPR) dan partai politik.

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan penguatan kelembagaan politik lokal melalui pemilu kada, dalam kenyataannya telah berubah menjadi arena transaksi politik yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu kada tingkat propinsi dan kabupaten sebagai salah satu strategi untuk meraih kepemimpinan nasional.

Rendahnya rasa nasionalisme dan semangat kebersamaan serta budaya “fairness” masyarakat dalam berpolitik, menjadikan pemilu hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan dan akses sumber daya ekonomi semata. Kondisi ini selanjutnya berdampak terhadap menurunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan politik dan meningkatnya potensi konflik serta ancaman dalam penyelenggaraan pemilu.

II. PILKADA DAN PEMILU 2009

Sejak tahun 2005 hingga Agustus 2008 telah dilaksanakan sebanyak 360 kali pilkada tingkat kabupaten/kota dan 29 pilkada tingkat propinsi. Dari keseluruhan propinsi dan kabupaten/kota, PDIP telah berhasil memenangkan di 15 propinsi dan 166 kab/kota (total sekitar 50%). Sedangkan Golkar memenangkan di 7 propinsi dan 154 kab/kota (sekitar 45%). Masih ada sekitar 4 propinsi dan 111 kab/kota yang belum melaksanakan pilkada (data per-juli 2008).

Secara umum, tingkat ketidak-ikutsertaan masyarakat (golput) dalam pilkada masih tergolong cukup tinggi atau berkisar 20-45% (lihat table 1). Faktor figur calon kepala daerah cenderung sangat menentukan kemenangan dalam pilkada, sedangkan dalam pemilu legislatif, faktor kemenangan lebih ditentukan oleh kinerja infrastruktur politik parpol.

Tabel 1. Jumlah Golput dalam Pilgub 2008

Propinsi

Pemenang

Jumlah Suara

Golput

Total Pemilih

Sumut

Syamsul Arifin-gatot Pujo Nugroho

28,31% (1.396.892)

41,83% (3.548.788)

8.482.505

Jawa Barat

Ahmad Heriawan-Dede Yusuf

40,5% (7.287.647)

32,6% (9.130.604)

27.933.259

Jawa Tengah

Bibit Waluyo-Rustriningsih

43,44% (6.084.261)

45,8% (11.854.192)

25.861.234

NTT

Frans Lebu Raya-Esthon Foenay

37,35% (772.030)

19,54% (516.718)

2.643.971

NTB

Tuanku Guru Bajang-Badrul Munir

38,84% (847.896)

25,05% (752.802)

3.004.902

Bali

Manku Pastika-Puspayoga

55,04% (1.087.910)

24,89% (655.259)

2.631.754

Keberhasilan parpol dalam memenangkan pilkada memiliki nilai strategis untuk membangun basis dukungan finansial dan jaringan politik untuk pemenangan Pemilu 2009. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis dukungan politik dan finansial bagi pemenangan parpol dalam Pemilu 2009, cenderung berada di tingkat kabupaten/kota, karena bupati/walikota merupakan perpanjangan tangan partai politik.

Berdasarkan hasil kemenangan parpol dalam pilkada tingkat kabupaten/ kota selama kurun waktu 2005-2008, Partai Golkar dan PDIP mendominasi posisi kepala daerah. Kekalahan kedua partai tersebut dalam beberapa pilkada tingkat propinsi/kabupaten/kota diprediksikan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara kedua parpol tersebut dalam Pemilu 2009.

Adanya parpol baru seperti HANURA atau GERINDRA pada Pemilu 2009, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Golkar dan PDIP. Banyaknya parpol peserta pemilu (34 parpol nasional & 6 parpol lokal di Aceh) akan semakin mempertajam persaingan antar parpol dalam memperebutkan perolehan suara. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam internal Parpol berpotensi menimbulkan friksi antar elit parpol & massa pendukungnya, termasuk perselisihan pidana maupun perdata.

Potensi konflik cukup tinggi akibat mobilisasi massa pendukung parpol khususnya pada masa kampanye akibat jadwal kampanye yang serentak. Potensi konflik akibat ketidakpuasan parpol atas keputusan KPU sangat tinggi (khususnya pada Pemilu Legislatif, penetapan DPT, DCT dan perhitungan suara ).

III. KONFIGURASI KEKUATAN POLITIK

Peta kekuatan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2009 tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik yang terdapat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Banyaknya pilkada yang dimenangkan Partai Golkar dan PDIP menunjukkan bahwa konfigurasi kekuatan politik masih berputar pada dua partai besar tersebut. Kemenangan pasangan yang didukung PKS dan PAN di Sumut dan Jabar tidak dapat dikatakan sebagai berakhirnya dominasi kedua partai tersebut, namun lebih kepada faktor keberuntungan akibat perubahan perilaku pemilih di tingkat lokal dan besarnya angka golput.

Kalahnya kandidat yang berasal dari kalangan mantan pejabat militer dalam pilkada menunjukkan kecenderungan perubahan perilaku pemilih yang tidak lagi percaya bahwa pemimpin dari kalangan militer mampu membawa perubahan hidup kearah yang lebih baik. Terpilihnya kandidat yang berlatar belakang artis juga tidak dapat dipandang dari sisi kepemimpinnya, namun lebih kepada populisme mereka kalangan wanita dan ibu-ibu rumah tangga yang lebih mengenal sosok mereka melalui tayangan televisi dibandingkan kalangan laki-laki dewasa yang cenderung memilih golput.

Kemenangan partai dalam berbagai pilkada memiliki nilai strategis bagi partai tersebut. Penguasaan kepala daerah merupakan modal politik untuk mendapatakan modal ekonomi. Penguasaan modal politik di level “elit” tersebut akan digunakan untuk mendapatkan modal ekonomi dari kalangan elit atau pengusaha yang diuntungkan secara ekonomi. Selanjutnya modal ekonomi tersebut akan digunakan untuk membiayai ongkos politik pemeliharaan basis-basis politik di level masyarakat. Dalam konteks Pemilu dan Pilpres 2009, pengerahan kekuatan modal ekonomi dilakukan melalui peningkatan akumulasi anggaran pemilu dan pilpres yang diperoleh dari mark-up atau korupsi dana APBD dan sumbangan “mengikat” dari relasi bisnis yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Sedangkan pengerahan kekuatan politik dibangun melalui jaringan basis massa pemilih (vote getter) yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat (community groups).

Pelaksanaan pilkada di tingkat propinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini cenderung tidak bergerak dalam diktum penguatan demokrasi kerakyatan, namun lebih kepada “demokrasi transaksional”. Mekanisme pilkada yang awalnya bertujuan untuk penguatan kapasitas kelembagaan politik, dalam kenyataannya telah menjadi ajang proses transaksi politik dan ekonomi. Kelembagaan politik hanya menjadi “kendaraan” bagi elit politik untuk mendapatkan akses kekuasaan politik dan penguasaan modal ekonomi.

Konfigurasi politik hasil Pemilu 2009 sangat mempengaruhi konfigurasi politik paska pilkada. Kemampuan kepala daerah terpilih dalam memenangkan caleg di setiap daerah pemilihan (dapil) akan menentukan konfigurasi politik di tingkat parlemen (DPR/DPRD) yang sangat mempengaruhi pemerintahanannya. Semakin banyaknya caleg terpilih yang berasal dari partainya, maka akan semakin menguatkan dukungan politik bagi jalannya pemerintahan dan sebaliknya. Untuk itu, setiap kepala daerah akan mengerahkan segenap kekuatan modal politik dan ekonominya untuk memenangkan Pemilu 2009. Kemenangan dalam pemilu pada akhirnya akan menentukan besaran dukungan suara atau kursi bagi proses pencalonan kandidat presiden dalam Pilpres 2009.

Kemenangan Golkar dan PDIP dalam berbagai pilkada merupakan potret awal untuk menggambarkan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Pilkada merupakan “aset” untuk mengakumulasikan kekuatan modal ekonomi dan politik bagi pemenangan Pemilu dan Pilpres 2009. Kekalahan Golkar dan PDIP oleh koalisi PKS dan PAN dalam pilkada Sumut dan Jabar merupakan pukulan yang cukup telak bagi kedua partai tersebut. Besarnya jumlah kursi yang berasal dari Dapil Sumut, Jabar, Jateng dan Jatim (lihat lampiran UU Pemilu) mendorong berbagai partai politik untuk memenangkan pilkada di daerah tersebut. Kekalahan Golkar dan PDIP di Sumut dan Jabar telah menjadi pelajaran bagi kedua partai tersebut agar tidak lagi kecolongan dalam pilkada Jateng dan Jatim. Untuk itu, kedua partai tersebut akan all out dalam memenangkan pilkada di kedua propinsi tersebut.

Berkaca dari perubahan perilaku massa pemilih (vote getter) dalam Pemilu 2004 dan Pilkada, maka sulit untuk memastikan kemana arah pilihan vote getter tersebut dalam Pemilu dan Pilpres 2009. Perlu juga disadari bahwa psikologi massa pemilih dalam Pilkada berbeda dengan Pemilu. Pilkada hanya melibatkan psikologi sebagian masyarakat, sementara Pemilu merupakan “hajatan” nasional yang mampu menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat. Sulit juga dipastikan, apakah hasil pilkada Sumut dan Jabar merupakan indikasi perubahan orientasi massa pemilih menuju pilihan yang lebih rasional atau emosional semata. Namun demikian, kemenangan PKS dalam beberapa pilkada mengindikasikan adanya pergerakan kekuatan politik PKS menuju tiga besar bersama Golkar dan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres 2009 yang akan datang.

Kekalahan Partai Demokrat (PD) dalam berbagai pilkada menunjukkan bahwa partai tersebut hanya bersandar pada popularitas personal SBY dan mengindikasikan semakin mengecilnya kekuatan politik partai tersebut menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Sementara PKB yang masuk 3 (tiga) besar perolehan suara dalam Pemilu 2004, saat ini mengalami perpecahan partai dan mulai ditinggalkan sebagian massa pemilihnya. Sedangkan PAN dan PPP yang dalam Pemilu 2004 masuk dalam 7 (tujuh) besar, saat ini juga mengalami penyusutan kekuatan politik, sehingga cenderung berperan sebagai kekuatan komplementer bagi kekuatan politik dominan.

Banyaknya pilkada yang harus dilaksanakan dipenghujung tahun 2008 serta konflik-konflik yang terjadi dalam pilkada berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan semakin memburuknya perekonomian nasional yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 120 US dollar per barrel. Tahun 2008 ini pemerintah harus menyediakan subsidi BBM lebih dari dua kali dari subsidi tahun sebelumnya. Bila pada tahun 2007 BBM adalah Rp. 88,048 triliun, maka pada tahun anggaran ini jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 187,108 triliun atau sekitar 20,97% dari Total Penerimaan Dalam Negeri. Dengan jumlah subsidi yang sangat besar ini maka kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi yang sangat dibutuhkan menjadi sangat terbatas.

Dengan tidak adanya kepastian mengenai harga minyak menjelang Pemilu dan Pilres 2009, maka kebijakan yang akan dilakukan adalah menyesuaikan secara bertahap harga BBM di dalam negeri agar bergerak searah dengan harga internasional. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya tarif listrik, transportasi dan harga pangan. Kesulitan ekonomi menjelang Pemilu dan Pilpres 2009 akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menjadi “titik ledak” terjadinya konflik sosial dalam skala massif yang dapat menimbulkan kerentanan keamanan dalam negeri.

IV. GERAKAN MASSA DAN ISU KENAIKAN HARGA BBM

Temperatur politik mulai bergerak ke titik panas menjelang suksesi kepemimpinan nasional. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 120 dollar AS per barrel telah memaksa pemerintahan SBY-JK untuk mengambil langkah tidak populis, yakni menaikkan harga jual BBM di dalam negeri. Meskipun Panitia Anggaran DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2008, namun keputusan menaikan harga BBM tersebut mendapat penentangan langsung dari kalangan DPR RI.

Penentangan juga datang dari berbagai kalangan, seperti politisi, pengusaha, kelompok masyarakat, LSM dan mahasiswa, bahkan beberapa kepala daerah secara terang-terangan juga menolak kenaikan harga BBM tersebut. Penentangan yang lain juga dilakukan terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni program pemerintah untuk mensubsidi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM.

Isu kenaikan harga BBM telah menjadi momentum penting bagi berbagai kekuatan politik oposisi untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintahan SBY-JK yang dianggapnya membohongi rakyat. Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Jenderal (Purn.) Wiranto secara terang-terangan menuduh Presiden SBY telah melakukan kebohongan publik dengan menaikkan harga BBM yang sebelumnya telah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM. Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Program BLT sebagai kebijakan “sinterklas” yang menciptakan masyarakat bermental pengemis.

Kenaikan harga BBM telah menimbulkan gelombang demonstrasi dan aksi mogok angkutan umum di berbagai kota. Kondisi ini telah dimanfaatkan berbagai kekuatan politik untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintahan SBY-JK sehingga diharapkan akan menurunkan dukungan rakyat pada Pilpres 2009. Penolakan kenaikan BBM juga dimanfaatkan beberapa pengusaha besar yang terlibat, korupsi, BLBI dan kasus-kasus besar lainnya dengan memberikan dukungan baik tersamar maupun terang-terangan dengan tujuan menciptakan destabilitas politik nasional, sehingga diharapkan dapat melemahkan upaya penegakkan hukum terhadap pengusaha yang bersangkutan.

Penolakan kenaikan BBM dan skema penyaluran subsidi telah menyatukan kepentingan politik dan hukum para pengusaha besar yang memiliki dana dan memiliki jaringan politik untuk memperluas dan menghancurkan kredibilitas pemerintahan saat ini. Para pengusaha besar mengucurkan dana kepada berbagai kekuatan politik untuk pengerahan massa menentang kenaikan harga BBM. Penolakan terhadap kenaikan BBM dan Program BLT juga dilakukan oleh beberapa kepala pemerintahan daerah yang diusung oleh kekuatan politik di luar maupun di dalam pemerintahan SBY-JK. Penolakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk insubordinasi birokrasi dan “disintegrasi politik” dalam pemerintahan saat ini.

Isu kenaikan harga BBM telah menjadi komoditas politik yang melibatkan berbagai kekuatan politik. Tindak kekerasan dalam penanganan aksi penolakan BBM, telah digunakan sebagai isu pemicu (trigger issue) oleh kekuatan politik tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yang berkuasa. Hal ini tentunya tidak lepas dari pertarungan politik menjelang Pemilu 2009.

V. GERAKAN POLITIK DAN SUKSESI NASIONAL

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM telah menimbulkan gelombang aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Beberapa aksi demonstrasi tersebut telah menjurus pada tindak kekerasan dan menjurus pada anarki, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oknum aparat kepolisian. Aksi kekerasan mulai meluas dalam berbagai demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Aksi kekerasan mencapai puncaknya pada demontrasi mahasiswa di Kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta tanggal 24 Mei 2008 dan aksi pembakaran kendaraan milik pemerintah di Jakarta. Mahasiswa dan aparat kepolisian juga terlibat bentrok fisik yang mengakibatkan beberapa mahasiswa dan polisi mengalami luka-luka dan kerusakan pada beberapa fasilitas umum.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menuding ada pihak ketiga yang membenturkan mahasiswa dengan aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Kampus Universitas Nasional, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS dalam siaran pers tanggal 26 Mei 2008 mengatakan bahwa unjuk rasa di Kampus UNAS telah ditunggangi pihak ketiga yang mendorong terjadinya aksi anarkis dan kekerasan dengan membenturkan pihak pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Pernyataan pemerintah tersebut sekaligus menguatkan pernyataan senada yang dilontarkan Kepala BIN Syamsir Siregar beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan pemerintah tersebut menyiratkan adanya gerakan politik di balik aksi demonstrasi mahasiswa yang marak di berbagai daerah. Meskipun pemerintah tidak menyebutkan secara eksplisit kekuatan politik yang mendalangi aksi kekerasan tersebut, namun tampaknya tuduhan mengarah pada kekuatan politik “nasionalis-kiri” dan avonturir yang memiliki jaringan di kampus-kampus, seperti UNAS, UKI, Moetopo, Mercu Buana, dll. Pemilihan mahasiswa sebagai basis gerakan massa untuk menentang kenaikan harga BBM, tentunya tidak lepas dari pandangan umum bahwa mahasiswa cenderung tidak memiliki vested interest tertentu dalam melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap menyesengsarakan rakyat.

Gerakan politik yang terjadi saat ini tentunya tidak lepas dari adanya rivalitas politik di antara beberapa tokoh politik tanah air. Rivalitas politik antara SBY denga Wiranto sudah berlangsung sebelum Pemilu 2004, yakni adanya black campaign dari kubu SBY terhadap Wiranto di Washington sehingga ditolak masuk ke Amerika Serikat. Wiranto dianggap bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Timor Timur (Timor Leste). Rivalitas ini terus berlanjut saat Pemilu 2004 dengan saling melakukan black campaign di beberapa daerah, seperti di Maluku dan Sulawesi Tengah.

Selain dengan Wiranto, rivalitas juga terjadi antara SBY dengan Megawati. Rivalitas mulai terbangun saat SBY mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam Kabinet Gotong Royong dan mencalonkan diri untuk maju dalam Pilpres 2004. Pengunduran diri SBY mendekati pemilu ini dianggap Megawati sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab karena situasi sosial politik dan keamanan menjelang pemilu yang menuntut penanganan serius Menko Polkam. Rivalitas Megawati-SBY semakin memuncak saat terjadi saling kritik antara SBY dengan Taufi Kiemas tentang perilaku SBY tersebut.

Rivalitas politik juga terjadi antara Wapres Jusuf Kalla dengan Akbar Tanjung saat menjelang Pemilu 2004. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang mendukung Capres/Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dalam putaran kedua Pilpres 2004 ditentang sebagian elit Golkar yang tergabung dalam Forum Pembaharuan Partai Golkar yang justru mendukung Capres/ Cawapres Susulo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Rivalitas semakin memuncak ketika Rapat Pleno DPP Golkar tanggal 15 September 2004 secara aklamasi memecat Jusuf Kalla sebagai penasihat DPP Golkar.

Selain persoalan rivalitas, gerakan politik juga didalangi oleh beberapa elit politik yang masuk “barisan sakit hati” karena tidak dimasukkan dalam struktur kekuasaan pemerintahan SBY-JK. Selanjutnya mereka menjalin “aliansi taktis” dengan kekuatan rivalitas dan menggunakan jaringan politik mahasiswa di kampus-kampus untuk melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM. Aksi dilakukan secara serentak di beberapa kota dengan pola yang sama, yakni melakukan pembakaran ban dan memprovokasi aparat kepolisian untuk menggunakan kekerasan, sehingga diharapkan akan terjadi aksi kekerasan dan anarkis.

Dalam masa kampanye pemilu caleg sejak Juli 2008 hingga April 2009 ini, aksi penolakan kenaikan harga BBM cenderung menurun. Hal ini tentunya tidak lepas dari pemusatan konsentrasi dan konsolidasi parpol memenangkan pemilu legislative dan pilpres 2009. Para elit politik yang sebelumnya “bermain” membangun gerakan politik untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK melalui isu kenaikan BBM, saat ini mulai mengalihkan konsentrasinya untuk pemenangan dalam Pemilu dan Pilpres 2009.

VI. DAMPAK KEAMANAN PERTARUNGAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2009

Pertarungan politik kekuatan “opisisi” dan avonturir yang menggunakan kendaraan aksi-aksi mahasiswa dengan isu kenaikkan harga BBM telah menimbulkan dampak keamanan yang cukup serius. Beberapa aksi mahasiswa telah menjurus pada tindakan anarkis yang telah menimbulkan gangguan kamtibmas. Aksi provokasi dan kekerasan merupakan strategi untuk menggiring aparat kepolisian kedalam lingkaran konflik vertikal.

Para “oposan” dan kelompok avonturir berharap terjadinya konflik vertikal antara mahasiswa dengan kepolisian, yang selanjutnya menjadi “pintu masuk” untuk menjatuhkan kredibilitas atau pemakzulan pemerintahan SBY-JK. Isu kenaikkan harga BBM digunakan sebagai “isu bersama” berbagai kekuatan politik untuk mengancurkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK sehingga diharapkan tidak lagi mendapatkan dukungan suara dalam Pilpres 2009 yang akan datang.

Memasuki masa kampanye pemilu selama kurun waktu Juli 2008-April 2009, gerakan politik “oposisi” melalui aksi penolakan harga BBM semakin melemah. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengalihan perhatian para elit politik untuk berkonsentrasi dan konsolidasi bagi pemenangan pemilu dan pilpres 2009. Situasi ini berdampak terhadap menurunnya intensitas aksi-aksi demontrasi yang kerap dilakukan mahasiswa. Kondisi ini juga menunjukkan adanya korelasi antara maraknya aksi-aksi penolakan kenaikkan harga BBM oleh mahasiswa dengan keterlibatan elit politik dalam gerakan politik melalui isu kenaikkan harga BBM.

Mendekati masa penetapan daftar pemilih tetap (DPT), daftar calon tetap (DCT), pemungutan suara dan perhitungan suara, maka konflik akan bergeser dari konflik vertikal menuju konflik horizontal. Konflik yang sebelumnya terjadi antara mahasiswa dengan pemerintah, selanjutnya akan bergeser menjadi konflik antar pendukung partai atau konflik internal partai. Konflik juga akan terjadi antara massa pendukung partai dengan KPU/KPUD atau Bawaslu/Panwaslu.

Konflik horizontal yang terjadi dalam pemilu atau pilpres, dapat digunakan oleh kekuatan politik yang kalah untuk membuat kekacauan dan tindakan anarkis yang pada akhirnya diharapkan akan menganulir pemilu atau pilpres yang telah dilaksanakan. Jika kondisi ini terjadi, maka proses demokrasi dan keamanan dalam negeri mengalami ancaman serius.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kekuatan politik menjelang Pemilu 2009 dibangun melalui upaya pemenangan dalam Pilkada, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Pemenangan ini memiliki nilai strategis untuk mengembangkan basis ekonomi dan jaringan politik bagi pemenangan Pilpres 2009. Kemenangan PDIP pada sekitar 50% pilkada kabupaten/kota dan Partai Golkar pada 45% pilkada menunjukkan bahwa kekuatan politik menjelang pemilu 2009 masih didominasi oleh kedua partai tersebut.

Adanya kebijakan menaikkan harga BBM telah digunakan berbagai kekuatan politik “oposisi” dan avonturir untuk menghancurkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK, sehingga diharapkan tidak terpilih lagi dalam Pilpres 2009 yang akan datang. Para “oposan” dan kelompok avonturir telah menggunakan jaringan politiknya di kampus-kampus untuk menggerakkan aksi-aksi mahasiswa untuk menentang kenaikkan harga BBM. Aksi-aksi mahasiswa yang menggunakan kekerasan dan aksi anarkis menunjukkan bahwa aksi tersebut sudah merupakan gerakan politik ketimbang gerakan moral.

Dimulainya masa kampanye pemilu legislatif selama periode Juli 2008-April 2009 menunjukkan intensitas aksi mahasiswa cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi antara maraknya aksi-aksi penolakan kenaikkan harga BBM oleh mahasiswa dengan keterlibatan elit politik dalam gerakan politik melalui isu kenaikkan harga BBM. Memasuki masa pemilu, konflik cenderung bergeser dari konflik vertikal menuju konflik horizontal. Konflik yang sebelumnya terjadi antara mahasiswa dengan pemerintah, selanjutnya akan bergeser menjadi konflik antar pendukung partai atau konflik internal partai. Konflik juga akan terjadi antara massa pendukung partai dengan KPU/KPUD atau Bawaslu/Panwaslu.

Konflik horizontal yang terjadi dalam pemilu atau pilpres, dapat digunakan oleh kekuatan politik yang kalah untuk membuat kekacauan dan tindakan anarkis yang pada akhirnya diharapkan akan menganulir pemilu atau pilpres yang telah dilaksanakan. Jika kondisi ini terjadi, maka proses demokrasi dan keamanan dalam negeri mengalami ancaman serius.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian aparat kepolisian, yakni :

a. Polri harus dapat mengikuti perkembangan setiap tahapan pemilu, mulai dari tahapan pendataan pemilih tetap, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan paska perhitungan suara.

b. Polri, khususnya di tingkat KOD harus mampu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan KPU/KPUD, Bawaslu/ Panwaslu, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK dan pihak terkait lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan antisipasi dampak keamanan selama penyelenggaraan Pemilu.

c. Polri, khususnya di tingkat KOD, KPUD/Panwaslu, Papol, Pemda, dan Kejaksaan hendaknya dapat menginisiasi adanya kesepakatan atau ikrar bersama untuk melaksanakan pemilu secara aman, damai dan demokratis.

d. Polri, khususnya di tingkat KOD harus melakukan penguatan program Polmas agar mampu mengerahkan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan memelihara kamtibmas di lingkungannya masing-masing.