PERBEDAAN SISTEM KAMTIBMAS DENGAN PEMOLISIAN KOMUNITI

Dalam kamtibmas swakarsa masyarakat menjadi subyek dan menentukan bagaiaman dan apa yang harus dilakukan untuk menciptaka rasa aman dan menajga keamanan lingkungan. Sedangkan dalam pemolisian komuniti, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, dalam kuliah KIK UI lebih mengedapankan peran kepolisian. Polisi menjadi agent utama dari perubahan. Polisi sebagai pembina dan tempat dituju. Hal dinayatakan dengan pendirian pos pemolisian komuniti, dimana warga yuang dilibatkan dalam proses ini harus selalau berkonsulatsi dengan polisi di kantor /markas polisi.

Tetapi ada pendapat umum juga bahwa kamtibmas swakarsa dalam pengertian lama (zaman Orba) kamtibmas swakarsa sejauh apa yang bisa ditelusur dari berbagai literature tetap mengacu pada kehendak kekuasaan. Pengertian swakarsa di sini hanya seola-olah. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Pihak aparat, khususnya militer sering memakai kepentingan keamanan swakarsa untuk memobilisir kehendak kekuasaan untuk tujuan-tujuan lain, seperti misalnya politik. Peran militer, di mana pada waktu itu institusi kepolisian masih berada dibawahnya ada penentu gerak dan kehendak politik dengan Presiden Soeharto sebagai aktor utamanya. Rakyat dimobilisir dengan nama kamtibmas swakarsa berlabel keamanan rakyat (kamra), rakyat terlatih (ratih), pertahanan sipil (hansip) dan lain-lain organisasi mantel partai yang berkuasa pada saat itu. Sering makna kamtibmas diselewengkan dan di tinjau dari sudut pandang yang searah.

Indonesia saat ini baru saja meniti jalan demokrasi, rule of law, penghormatan terhadap HAM, tetapi aspirasi dan kehendak yang ingin melakukan perubahan terhadap institusi Polri begitu banyak dan sekonyong konyong mau merombak polisi tanpa mempelajari situasi kondisi dalam dan luar negeri. Malah ada yang langsung mau membawahkan polisi langsung kepada Presiden. Baru saja kita bebas dari Police State sudah mau dijebloskan lagi dalam Police State. Di Romania Presiden Nicolae Ceauscescu telah mengangkangi kekuasaan secara sewenang-wenang karena dia langsung membawahi polisi. Kekuasaan Presiden RI menurut UUD 45 saat itu adalah mutlak, baru sekarang saja ada pelbagai aturan yang mengatur penyelenggaraan kepolisian secara lebih baik. Pada saat itu polisi banyak terlibat dalam kepentingan politik sebagai contoh polisi terlibat dalam skandal 27 Juli, penyiksaan dan penembakan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi, apalagi di luar Jawa reputasinya buruk benar. Jangan bicara dulu soal Polantas. Amerika adalah negara paling demokratis, paling patuh rule of law, HAM, Civil Liberties, reputasi polisi di LA dan New York coreng moreng karena penganiayaan Rodney King dan penganiayaan Louima, penembakan Amadou Dialo sampai 41 kali padahal ia tidak bersenjata, sehingga menimbulkan huru hara di kedua kota itu mengakibatkan hubungan masyarakat denganpolisi tegang sekali. Maka daripada itu pelajarilah kepolisian di Jepang, Inggeris dan Amerika sebelum “plunging headfirst” reformasi Indonesia karena kita sudah mau dijebak perangkap totalitarianisme lagi. Tanggal 1 April diharapkan menjadi hari bersejarah bagi hubungan polisi dan masyarakat. Polisi secara bertahap disapih dari ABRI. Keputusan itu mengandung makna bahwa polisi dikembalikan ke fungsi asalnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Dengan pemisahan, polisi mesti meninggalkan kerangka berpikir angkatan bersenjata: bahwa siapa pun yang mengancam keamanan negara dianggap musuh. Polisi, sebagai pengayom, tak bisa memperlakukan masyarakat yang dihadapinya sebagai musuh. Langkah terpenting buat polisi saat ini adalah memperbaiki citranya. Sebagai salah satu angkatan dari TNI (dulu ABRI), selama ini polisi sering kena getah. Dalam permainan politik, polisi suka dimanfaatkan secara militeristik untuk melakukan intimidasi, penahanan, penangkapan, dan penekanan kelompok kritis. Memang, melaksanakan tugas kemiliteran seperti itu bukannya tanpa imbalan. Selain tampak lebih seram, polisi juga kecipratan “sawab” politik ABRI yang selama ini memainkan peran penting dalam percaturan politik. Jatah kursi di lembaga perwakilan rakyat bisa didapatnya dengan gratis, dan beberapa “jatah” jabatan sipil. Di mata masyarakat, citra polisi lagi tak cerah. Kesan bahwa polisi mengesalkan rakyat masih melekat. Polisi suka mengutip di jalan, menjual izin, memeras, sampai memperdagangkan perkara. Sebaliknya, pada saat dibutuhkan mereka sering absen. Misalnya, pada saat terjadi aksi penjarahan, perampokan di jalanan, kerusuhan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Ada sederet harapan setelah penyapihan itu. Polisi akan segera mendapat dukungan masyarakat asalkan benar-benar menjadi pengayom, bukan “memusuhi” rakyat. Tugas utama yang mendesak adalah menegakkan kamtibmas. Sebab, pemulihan rasa aman saat ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia kepada Indonesia. Dan, kepercayaan itu penting artinya bagi pemulihan ekonomi kita.

Dalam keseluruhan usaha menciptakan pengayoman, perlindungan dan rasa aman masyarakat, polisi memegang posisi yang paling strategis. Dalam negara hukum yang demokratis, norma umum yang harus berlaku adalah bahwa kepolisian (sebagai suatu organisasi) tunduk (tersubordinasi) pada hukum dan kekuasaan demokratis yang ada. Sedangkan kekuasaan demokratis adalah kekuasaan yang dibatasi oleh pertanggungjawaban kepada rakyat atau kedaulatan rakyat (Reksodiputro, 2004, hal. 2). Oleh karena itu, dalam program reformasi kepolisian, kesejahteraan dan rekruitmen polisi hendaknya menjadi pusat perhatian dalam penataannya. Disamping itu hak-hak asasi polisi sebagai pribadi, pemangku profesi kepolisian, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam reformasi penegakan hukum. Upaya pembenahan kurikulum, perbaikan sarana, penyesuaian peraturan, jelas sangat penting. Akan tetapi tanpa polisi yang profesional dan “kesejahteraan” yang memadai hal tersebut belum tentu ada hasilnya.

Dengan demikian upaya reformasi kepolisian harus dimulai dengan penataan SDM “polisi” terutama dalam mutu profesi dan kesejahteraannya yang meliputi: imbalan jasa yang wajar, suasana rasa aman dalam bekerja, kondisi kerja yang baik, hubungan antar pribadi yang sehat, dan kesempatan peningkatan diri dan karir. Semua itu hanya mungkin terwujud apabila para polisi mendapat peluang yang besar untuk pemberdayaan dirinya dalam nuansa paradigma penegakan hukum dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Alangkah idealnya apabila semua pihak dapat menempatkan polisi dalam posisi yang tepat yaitu sebagai insan penegakan hukum melakukan tindakan nyata dalam upaya pemberdayaanya sesuai dengan hak-hak asasinya. Tetapi dikalangan para petinggi polisi maupun purnawirawannya masih banyak pemikiran untuk mempertahankan sistem manajemen dan sistem kepangkatan yang ada sekarang ini. Di sini patut diberika pujian terhadap gagasan Gubernur PTIK, khususnya dibidang perubahan-perubahan yang menyangkut gagasan pengembangan sumber daya manusia (Muhammad, 2004 : 7). Gagasan yang diajukan cukup maju dan fundamental jika dilakukan sedikit banyak bisa merubah kebudayaan lama institusi Polri.

Dalam pengertian terbatas, polisi diartikan sebagai satu sosok individu yang berada di depan dalam usaha sebagai individu maupun kelembagaan untuk menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain secara umum fungsi kepolisian, maka kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup baik tataran represif, preventif dan preemptif (Kelana, 2002 : 60). Secara lebih luas, polisi mempunyai makna sebagai seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di masyarakat maupun luar masyarakat. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional, polisi termasuk kelompok profesi khususnya tenaga penegak hukum, yang bertugas untuk membimbing, menegakan keamanan, dan atau melatih (membina) masyarakat. Siapapun akan mengakui bahwa keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dalam keseluruhan kehidupan umat manusia. Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam suahan menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketrtiban atau keraturan/maintaining order (Reksodiputro, 2004, hal. 180).

Dalam maraknya tuntutan pada masa kini, polisi bukan lagi satu-satunya aparat penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti KPK. Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dipandang oleh masyarakat masihlah cukup dominan dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat. Diakui atau tidak, setiap anggota masyarakat pernah menerima bantuan atau berhubungan dengan polisi, entah di masyarakat atau di luar masyarakat entah di pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi atau di lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini mempunyai makna bahwa polisi mempunyai andil dalam proses aktivitas sehari-hari seseorang. Oleh karena itu, pada hakekatnya polisi itu dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya. Kenapa tidak karena pemerintahan dipilih karena karisma tidaklah cukup untuk menanggulangi berbagai masalah bangsa baik yang mendesak maupun yang telah bertumpuk. Jadi pelajaran apa yang harus diambil oleh polisi, adalah mendapatkan pujian baik tapi itu bukan tujuan. Karena polisi bekerja atas dasar tugas dan wewenangnya bukan mengejar kerja-kerja adhoc dan sesaat apalagi seratus hari, satu semester. Tetapi polisi bekerja karena kehendak rakyat sebagai pembayar pajak.

Bagaimanakah sosok polisi yang diharapkan itu, Secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut pandang masyarakat, polisi ideal adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum bersama-sama menciptakan rasa aman. Pada umumnya masyarakat sangat mengidamkan polisinya memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar, menguasai hukum, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dsb. Dari sudut pandang masyarakat, polisi yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra masyarakat. masyarakat sangat mengidamkan agar polisi itu menjadi teladan di masyarakat sehingga dapat melengkapi, menambah, memperbaiki pola-pola penegakan hukum dan di luar maupun di dalam keluarga. Pihak pemerintah, mengidamkan agar para polisi itu mampu berperan secara profesional sebagai unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah terutama di bidang penegakan hukum. Dengan perkataan lain, polisi merupakan wakil pemerintah dan wakil masyarakat di lembaga penegakan hukum dan wakil lembaga penegakan hukum dan ada/eksistensinya diakui oleh masyarakat. Polisi merupakan unsur masyarakat yang diharapkan mampu mempersiapkan anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan sebaik-baiknya.

Dari sudut pandang budaya, polisi merupakan subyek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bangsa yang beradab (policing). Dan benar apa yang dijelaskan oleh Gubernur PTIK, bahwa polisi sipil adalah suatu konsep bukan institusi (Muhammad, 2004 : 1). Demikianlah kehadiran sosok polisi ideal itu merupakan harapan semua pihak. Secara ideal polisi yang diharapkan adalah polisi yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja yang dapat mewujudkan fungsi dan peran-nya seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut terutama tercermin melalui ke-unggulannya dalam menegakan keamanan, hubungan dengan pihak lain, sikap dan ketrampilan profesional-nya. Penampilan semua itu dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pribadi, moral-spiritual, fisik, dsb.

Dari sudut pandang polisi itu sendiri, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan terhadap keberadaan dirinya sebagai pribadi insan penegakan hukum dan diberikan peluang untuk mewujudkan “otonomi tugasnya” secara profesional. Dalam mewujudkan otonomi tugasnya, polisi mengharapkan agar memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kinerja pribadi dan profesionalnya melalui pemberdayaan diri secara kreatif. Polisi juga mengharapkan agar memperoleh perlakuan yang wajar dan adil sesuai dengan hak dan martabatnya. Polisi mengharapkan perwujuan hak-haknya sebagai insan penegakan hukum dan yang berupa kesejahteraan pribadi dan profesional yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan profesional, (2) rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya, (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif, (5) kepastian jenjang karir dalam menuju masa depannya. Untuk pembenahan yang berkaitan dengan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan polri dititikberatkan pada materi-materi yang bersendikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana ciri dalam masyarakat demokratis dan juga pengetahuan tentang kebudayaan multikultural serta upaya-upaya pemolisian masyarakat (Reksodiputro, 1999, hal. 65.

Perwujudan nyata dari pola dan cara pandang dalam melihat perubahan yang sekarang sedang terjadi di tubuh Polri adalah dengan melihat pemaknaan terhadap kamtibmas swakarsa dan pemolisian komuniti. Perbedaan itu bisa di dipahami karena antara lain pemaknaan atas kamtibmas swakarsa saat itu sering diwarnai kepentingan politik. Peran polisi ketika masih bergabung dengan TNI masih sering dijadikan alat kekuasaan untuk mengintimidasi dan kekuatan penekan rakyat. Dalam kamtibmas swakarsa polisi lebih menjadi pelopor, lebih menjadi subyek dalam pembinaan kamtibmas. Sedangkan dalam konsep pemolisian komuniti, mulai ada kesetaraan antara peran kepolisian dengan masyarakat. Adanya forum untuk menciptakan dan menjaga kamtibmas di lingkungan tempat tinggal. Komunikasi sedemikian rupa berjalan dua arah dan saling mengisi jika ada masalah tanpa harus menunggu persoalan menumpuk dan berpotensi merusak. Dalam pemolisian komuniti masyarakat adalah aktor utama untuk menciptakan dan menegakan keamanan. Peran kepolisian adalah mitra dan fasilitator bagi tercapainya tujuan pemolisian komuniti bagi warga masyarakat setempat.

Advertisements

PEMOLISIAN KOMUNITAS MASYARAKAT : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN, PERSPEKTIF DINAMIKA MASYARAKAT DEMOKRATIS

CERAMAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN PPRA XLII LEMHANAS RI / 2008
14 Agustus 2008

1. PENDAHULUAN

INDONESIA DIBANGUN DENGAN KONSEP KEMAJEMUKAN, KEBINEKAAN MASYARAKATNYA DIKRISTALISASI DALAM FILOSOFI PERIKEHIDUPAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. PARA FOUNDING FATHERS BANGSA INDONESIA TIDAK MELIHAT KEBHINEKAAN SEBAGAI KELEMAHAN, JUSTRU MELIHAT SEBAGAI KEKUATAN MODAL UTAMA MEMBANGUN BANGSA DARI BERBAGAI KOMPONEN KEBUDAYAAN DAN PERADABAN WARISAN NENEK MOYANG YANG SELAMA RATUSAN TAHUN. AKHIRNYA SETELAH PERJUANGAN PANJANG BANGSA INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 MERDEKA DARI PENJAJAH MEMBENTUK NEGARA YANG BERDAULAT DISEBUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

SEBAGAI AMANAT RAKYAT INDONESIA MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH, DASAR NEGARA DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL UUD 1945. CITA-CITA NKRI ADALAH MELINDUNGI SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA. HAL INI MENGAMANATKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA TERSEBUT. ADA DUA ASPEK MENDASAR YANG MENJADI KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA NEGARA YAITU KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN DISEMUA BIDANG KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA. KEDUA ASPEK TERSEBUT SATU SAMA LAINNYA BERBEDA DIMENSI, PENDEKATAN MAUPUN PENYELENGGARAANYA, NAMUN SALING TERKAIT, BERSINERGI DAN TIDAK BISA DIPISAHKAN IBARAT DUA SISI MATA UANG YANG DITUJUKAN KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA.

PENYELENGGARA NEGARA MENGHADAPI KONDISI OBYEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS YANG TIDAKLAH MUDAH. BERBAGAI ANCAMAN PERPECAHAN DAN KONFLIK MERUPAKAN SPEKTRUM KERAWANAN YANG HARUS TERUS DIIKUTI DAN DICEGAH IMPLIKASINYA SEDINI MUNGKIN. PERLU KEMAMPUAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KONFLIK SECARA TEPAT DAN ARIF SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEAMANAN MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN AGAR ASPEK KEHIDUPAN MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL DINAMIS SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.

KONDISI INI DAPAT KITA WUJUDKAN MANAKALA SEMUA PENYELENGGARA NEGARA DAN SELURUH KOMPONEN BANGSA MENYADARI MEREKA SEDANG MENGHADAPI BERBAGAI PERUBAHAN, KARENA ITU PERLU PENGUATAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, KEMITRAAN DAN BERORIENTASI KEPADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESETARAAN, TERJADI PERUBAHAN CARA BERPIKIR DAN BERSIKAP YANG DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT.

2. MENGHADAPI PERUBAHAN

PASCA ERA PERANG DINGIN, MEMASUKI ABAD MILLENIUM TELAH TERJADI BERBAGAI PERUBAHAN FUNDAMENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DI SELURUH DUNIA. DEMOKRATISASI, SUPREMASI HUKUM DAN HAM TELAH MENJADI IKON BARU BAGI SETIAP WARGA NEGARA. TIDAK LAGI HANYA SEBAGAI OBYEK, NAMUN TELAH BERGESER SEBAGAI SUBJEK YANG MENENTUKAN JALANNYA PEMERINTAHAN SUATU NEGARA MAUPUN KEGIATAN LINTAS NEGARA DIPICU OLEH KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI/INFORMASI MEMBUAT INTERAKSI MASYARAKAT DUNIA TAK LAGI TERSEKAT OLEH BATAS WILAYAH.

PERUBAHAN MENDASAR SEPERTI INI JUGA TELAH MELANDA BANGSA INDONESIA MELALUI PROSES REFORMASI DAN BERBAGAI PERUBAHAN TERJADI DI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA; KONDISI YANG DULUNYA DIANGGAP TIDAK MEMBAWA KEBAIKAN DAN KESEJAHTERAAN TELAH DITATA ULANG DENGAN KONSEP YANG LEBIH BAIK GUNA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP.

REALITAS PERUBAHAN MENIMBULKAN GEJALA BARU, BERBAGAI GESEKAN KETIDAK-TERATURAN, GANGGUAN KEAMANAN BERUPA KEJAHATAN BERDIMENSI BARU MAUPUN KONFLIK-KONFLIK SOSIAL HORIZONTAL, VERTIKAL TIDAK JARANG MENIMBULKAN KERUGIAN HARTA BENDA DAN KORBAN JIWA MASYARAKAT. KEADAAN INI TIDAK SELALU MERUPAKAN DAMPAK MENINGKATNYA DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK MASYARAKAT PADA SUATU SISI, YANG MERUPAKAN INHEREN DALAM MASYARAKAT. NAMUN JUGA DIRASAKAN PRANATA-PRANATA SOSIAL KURANG BERFUNGSI DIBERDAYAKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN MAUPUN PENYELESAIANNYA.

MENCERMATI FENOMENA SOSIAL DAN POLITIK TERSEBUT, PROSES REFORMASI PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI SEJALAN DENGAN DESENTRALISASI/OTONOMI DAERAH, PERUBAHAN ORIENTASI FUNGSI HARUS DIJALANKAN SECARA TRANSPARAN, AKUNTABLE PARTISIPATIF. MENTAL BIROKRASI SEBAGAI PENGUASA DIRUBAH MENJADI PELAYAN, PARTISIPASI MASYARAKAT YANG SUB-ORDINASI MENJADI HUBUNGAN KEMITRAAN/KESETARAAN DAN HARUS NYATA DIRASAKAN MASYARAKAT.

KOMPLEKSITAS DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT TERSEBUT MENJADI TANTANGAN TUGAS POLRI SEBAGAI APARAT NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG KEAMANAN UNTUK DAPAT MENGHADIRKAN PELAYANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (HARKAMTIBMAS), PELINDUNG, PENGAYOM PELAYAN MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM.

3. PENYELENGGARAAN KEAMANAN NEGARA

BAGI BANGSA INDONESIA LANDASAN FILOSOFI PANCASILA DAN KONSTITUSIONAL UUD 1945, PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAHNYA. MENJAMIN RASA AMAN DAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, PADA AKHIRNYA TERWUJUD NEGARA SENTOSA, TANGGUH DI SEMUA SENDI KEHIDUPAN DAN SANGGUP MENGHADAPI GEJOLAK KEPENTINGAN, SEMUA BENTUK PERSAINGAN ANTAR BANGSA DAN MENCIPTAKAN PERDAMAINAN DUNIA YANG ABADI SEKALIGUS MENINGKATKAN RASA AMAN MASYARAKAT DUNIA.

PERLINDUNGAN TERHADAP SETIAP WARGA NEGARA AGAR TERCIPTA RASA AMAN DIMANAPUN BERADA ADALAH TUGAS UTAMA NEGARA KARENA RASA AMAN MERUPAKAN KEBUTUHAN MENDASAR BAGI SETIAP INDIVIDU DALAM BERINTERAKSI SOSIAL. KONDISI INI AKAN TERGANGGU BILA UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BERBAGAI BENTUK GANGGUAN TIDAK BERJALAN SECARA BAIK.

UNTUK ITULAH SETIAP NEGARA PADA TATARAN OPERASIONAL MEMBENTUK INSTITUSI KEPOLISIAN. DI INDONESIA; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KEWENANGANNYA DIATUR DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN. PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI NEGARA BERPERAN MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT (LIHAT UUD 1945 PASAL 30)

DOMAIN TUGAS POKOK POLRI ADALAH MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DALAM NEGERI ADALAH SUATU KEADAAN YANG DILANDASI TERJAMINNYA SUASANA TERTIB DAN NYAMAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.

DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI ALAT NEGARA, POLRI TUNDUK KEPADA HUKUM, DARI SEGI KETATANEGARAAN SUBSTANSI TUGAS POKOK POLRI DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI SETIAP GERAK PELAKSANAAN TUGASNYA MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT SEHINGGA MENJADI JATIDIRI/WATAK DASAR POLRI.
DALAM MEMELIHARA KEAMANAN SETIDAKNYA MENYENTUH 4 (EMPAT) KEPENTINGAN YANG SATU SAMA LAIN SALING TERKAIT YAITU :
– KEPENTINGAN MASYARAKAT; YAITU TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN.
– KEPENTINGAN NEGARA: INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YAITU TERTIB, TEGAK DAN TERLAKSANANYA PENEGAKKAN HUKUM.
– KEPENTINGAN PENDUDUK: SECARA INDIVIDUAL; YAITU TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASAYARAKAT.
– KEPENTINGAN RASA AMAN: TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT, DENGAN TERCIPTA RASA AMAN SETIAP ORANG YANG BERADA DI WILAYAH NKRI.

OLEH KARENA ITU POLRI SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI, SUBSTANSINYA HARUS LEBIH DEKAT BERMITRA DENGAN MASYARAKAT. KARENA MASYARAKAT BERKEMAMPUAN POLISIONING UNTUK DIRINYA. INI JUGA MESTI DIKELOLA DENGAN KEARIFAN LOKAL KARENA JIKA TERLAU MENGEDEPANKAN KEWENANGAN POLISI DALAM PARADIGMA NEGARA, CENDERUNG MELAHIRKAN NEGARA POLISI (POLICE STATE), BAHKAN LEBIH JAUH LAGI MILITERISASI POLISI (MILITERIZED POLICE). NEGARA YANG DEMOKRATIS MEMANG MUTLAK MEMILIKI KEPOLISIAN YANG KUAT, TETAPI POLISI YANG DEMOKRATIS (DEMOCRATIC POLICING).

HAL INI SUDAH LAMA DIKENALKAN J. SKOLNICK DAN SUDAH BERABAD SILAM DIOPERASIONALKAN DI NEGARA-NEGARA MAJU, NAMUN MEREKA TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN ISTILAH POLISI SIPIL (CIVILIAN POLICE) KARENA ISTILAH CIVILIAN POLICE LAZIM DIGUNAKAN DALAM PENUGASAN POLISI DIBERBAGAI NEGARA OLEH PBB. KEMUDIAN KITA MENGENAL PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLICING SOCIETY) AWAL ABAD KE-20 SEBAGAI UPAYA EXSTERNAL MENGAJAK PARTISIPASI MASYARAKAT AGAR TAAT HUKUM. DAN PADA AKHIR ABAD KE-20 (1998) LAHIR ISTILAH PEMOLISIAN KOMUNITAS (COMMUNITY POLICING) YANG DI INDONESIA DITERJEMAHKAN SEBAGAI “POLMAS”.

POLRI SEBAGAI LEADING SEKTOR YANG BERTANGGUNGJAWAB BIDANG KEAMANAN DALAM NEGERI, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA LEBIH MENEKANKAN KEGIATAN BERSIFAT PRE-EMTIF DAN BERMITRA DENGAN MASYARAKAT SEBAGAI SUMBERDAYA KAMTIBMAS YANG BERASAL DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT, AGAR KEHIDUPAN MASYARAKAT TIDAK BERKEMBANG KE ARAH KONDISI NEGATIF YANG DAPAT MENGHAMBAT PEMBANGUNAN, KEGIATAN SECARA KONSISTEN BERTINDAK TEGAS NON DISKRIMINATIF, AKUNTABEL, HUMANISTIK, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW. (KEADILAN HUKUM)

KEMITRAAN DALAM POLMAS

1. KONSEPSI POLMAS
POLRI TERUS MELAKUKAN REFORMASI UNTUK MENJADI KEPOLISIAN YANG CERDAS (SMART), SANTUN (CIVILIAN), HUMANISTIC, BERMARTABAT (CIVILIZED) YANG ADAPTIF DENGAN PERADABAN (CIVILIZATION). PARADIGMA BARU POLRI DARI REAKTIF KONVENSIONAL MENUJU PROAKTIF PROFESIONAL MODERN YANG MENGEDEPANKAN KEMITRAAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH.
POLRI SEBELUM REFORMASI CENDERUNG SEBAGAI ALAT PENGUASA BERGESER MENGABDI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN NEGARA. HAL INI MEMBAWA BERBAGAI IMPLIKASI PERUBAHAN, SALAH SATUNYA PENEGASAN PERAN POLRI SESUAI UU NOMOR 2/2002; MEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM, PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT. DALAM PELAKSANAAN PERAN TERSEBUT, POLRI TIDAK HANYA BERORENTASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI JUGA TUNDUK KEPADA PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL YANG BERLAKU SECARA INTERNASIONAL DALAM MASYARAKAT MADANI POLRI YANG MENEKANKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BINGKAI SUPREMASI HUKUM.
MODEL PEMOLISIAN TERBARU DIKENAL DENGAN BERBAGAI NAMA SEPERTI COMMUNITY POLICING ; COMMUNITY BASED POLICING; NEIGHBOURHOOD POLICING DAN AKHIRNYA POPULER DENGAN COMMUNITY POLICING (CP). NAMUN KONSEP CP PADA HAKEKATNYA BUKAN HAL ASING DI INDONESIA.
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BANGSA INDONESIA TELAH MENGENAL SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN SWAKARSA DIANGKAT DARI KEARIFAN LOKAL, MENGGUNAKAN NILAI-NILAI KULTURAL MASYARAKAT INDONESIA YANG MENJUNJUNG NILAI-NILAI SOSIAL DARIPADA NILAI INDIVIDU YANG DIKANDUNG DALAM KONSEP CP. ATAS PERTIMBANGAN TERSEBUT DIPANDANG PERLU KONSEP CP DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK BANGSA INDONESIA DENGAN CARA DAN NAMA INDONESIA; “PEMOLISIAN MASYARAKAT” (POLMAS).
SECARA KONSEPTUAL “POLMAS” ATAU LEBIH TEPATNYA ADALAH; “PEMOLISIAN KOMUNITAS MASYARAKAT” YANG KINI DIJADIKAN SALAH SATU STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLRI TERTUANG DALAM SKEP KAPOLRI NO POL: SKEP/ 737/X/2005. 13 OKTOBER 2005 YANG TERUS DISEMPURNAKAN.
POLMAS PADA HAKEKATNYA MENGANDUNG 2 UNSUR UTAMA YAITU : PERTAMA, MEMBANGUN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT, KEDUA, IKUT MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH SOSIAL YANG BERIMPLIKASI KEPADA GANGGUAN KAMTIBMAS LOKAL. OLEH KARENA ITU PENERAPAN POLMAS DITUJUKAN UNTUK MEMBERDAYAKAN (EMPOWERING) MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DALAM MENENTUKAN DAN MENGELOLA SENDIRI UPAYA PENCIPTAAN KOMUNITAS SEHINGGA DAPAT HIDUP TERTIB, AMAN, TENTERAM YANG DIFASILITASI OLEH POLRI YANG BERPERAN SEBAGAI PETUGAS POLMAS DALAM KEMITRAAN KOMUNITAS BAIK STRATEGIS MAUPUN FILOSOFIS.
STRATEGI, POLMAS ADALAH MODEL PEMOLISIAN YANG MENEKANKAN KEMITRAAN SEJAJAR ANTARA PETUGAS POLMAS DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT DAN MENCARI MENGATASI SERTA MEMBERIKAN SOLUSI PERMASALAHAN SOSIAL YANG MENGANCAM KAMTIBMAS SERTA KETENTERAMAN MASYARAKAT SETEMPAT DENGAN TUJUAN MENGURANGI KEJAHATAN (CRIME PREVENTION) DAN RASA TAKUT PADA KEJAHATAN (FEAR OF CRIME) MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP WARGA MASYARAKAT.
FALSAFAH; POLMAS SEBAGAI “MODEL PEMOLISIAN YANG MENEKANKAN NILAI-NILAI SOSIAL MENAMPILKAN SIKAP SANTUN, SALING MENGHARGAI ANTARA POLISI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN HARMONIS DEMI KELANCARAN TERSELENGGARANYA FUNGSI KEPOLISIAN DAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”.
PERWUJUDAN POLMAS SEBAGAI SUATU FALSAFAH INI DIHARAPKAN MENJADI AKSELERASI REFORMASI KULTURAL POLRI DALAM BERSIKAP DAN PERILAKU SETIAP ANGGOTA POLRI DALAM MENCERMINKAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN BAIK DALAM KEDINASAN MAUPUN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL SEHARI-HARI.
PERWUJUDAN DAN PENERAPAN POLMAS DAPAT MENGAMBIL BERBAGAI MODEL MISALNYA;
a. MODEL WILAYAH, YAITU YANG MENCAKUP SATU ATAU GABUNGAN BEBERAPA AREA KAWASAN PEMUKIMAN, ATAU MODEL KAWASAN YAITU SATU KESATUAN AREA KEGIATAN BISNIS DENGAN PEMBATASAN YANG JELAS DALAM SUATU FORUM KEMITRAAN.
b. MODEL PROFESI: BAIK PROFESI DI BIROKRASI PEMERINTAHAN MAUPUN PROFESI NON PEMERINTAH/ SWASTA.
c. MODEL PEKERJAAN/ KEGIATAN; NELAYAN, PETANI, KAMPUS, PESANTREN, ARTIS DAN SEBAGAINYA.
PEMILIHAN MODEL POLMAS DI ATAS SESUAI DENGAN SKALA PRIORITAS DAN SELEKTIFITAS TIAP DAERAH MUNGKIN PRIORITASNYA BISA BERBEDA. SEBAGAI CONTOH KOMUNITAS MASYARAKAT NELAYAN BISA DIPRIORITASKAN UNTUK DISENTUH PROGRAM POLMAS KARENA 2/3 LUAS WILAYAH INDONESIA ADALAH PERAIRAN DAN ADA INDIKASI BERBAGAI KEJAHATAN PENYELUNDUPAN (SMUGGLING) MENINGKAT DI INDONESIA AKHIR-AKHIR INI SEPERTI PENYELUNDUPAN MANUSIA, SENJATA API, NARKOBA, ELEKTRONIK DAN SEBAGAINYA. DALAM MENENTUKAN SKALA PRIORITAS SASARAN PERLU DIKOORDINASIKAN LEBIH DAHULU DENGAN KOMUNITASNYA DAN BISA JUGA BERDASARKAN ATAS PERMINTAAN KOMUNITAS MASYARAKAT SENDIRI ATAU ATAS INISIATIF BERSAMA TANPA MENINGGALKAN KEARIFAN LOKAL.

POLMAS
2. POLRI – MASYARAKAT.
KEAMANAN DAN RASA AMAN ADALAH KEBUTUHAN DASAR MANUSIA SECARA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK, DISAMPING KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DASAR LAINNYA. KETIDAK TERTIBAN SOSIAL DAN GANGGUAN KEAMANAN SELALU ADA KARENA POTENSI, SUMBER DAN PENYEBABNYA MUNCUL DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI (THE SHADOW OF CIVILIZATION). KARENA ITU GANGGUAN KAMTIBMAS TIDAK BERAKAR TUNGGAL ADA VARIAN FAKTOR YANG HARUS DIURAI SEPERTI TEORI GUNUNG ES DAN HARUS SELALU DICEGAH AGAR TIDAK MENGGANGGU PROSES PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN.
UPAYA UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA GANGGUAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT SANGAT DITENTUKAN DARI KUALITAS PARTISIPASI KETERLIBATAN MASYARAKAT BESERTA APARAT PEMERINTAH.
MASYARAKAT SEBAGAI OBJEK SEKALIGUS SUBJEK, PARTISIPASINYA MENJADI SANGAT URGEN, TIMBUL PERASAAN MEMILIKI MELU HANDARBENI (SENSE OF BILONGING) MERASA IKUT BERTANGGUNG JAWAB / MELU HANGRUNGKEBI (SENSE OF RESPONSIBILITY) DAN SADAR IKUT MEMBELA JIKA DIGANGGU MELU MULAT SARIRO HANGROSOWANI (SENSE OF SUPPORT) INILAH YANG DINAMAKAN KEARIFAN-KEARIFAN LOKAL YANG TERUS KITA GUNAKAN UNTUK MENYUKSESKAN PROGRAM.
BUKAN HANYA DIDASARKAN PADA ATURAN SEMATA TETAPI MUNCUL SECARA SADAR DARI DIRI PRIBADI ANGGOTA MASYARAKAT. SIKAP INI AKAN MEMUDAHKAN TERWUJUDNYA INTERAKSI DAN KOMUNIKASI DALAM KESETARAAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH SOSIAL ANTARA MASYARAKAT DAN APARAT NEGARA BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN INSTITUSI.

3. POLRI – PEMERINTAH.
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002, POLRI ADALAH APARATUR NEGARA PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DIBIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN APARAT PEMERINTAH LAINNYA SERTA MASYARAKAT.
POLRI DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN DIBANTU OLEH KEPOLISIAN KHUSUS, PPNS, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI APARAT PEMERINTAH SERTA BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA OLEH MASYARAKAT. BERTITIK TOLAK DARI KETENTUAN YURIDIS YANG ADA BAHWA PADA DASARNYA HUBUNGAN POLRI DAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN KEAMANAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG MEMBEDAKAN IMPLEMENTASI PERANNYA.
KHUSUS PADA POLMAS DALAM KERANGKA UPAYA HARKAMTIBMAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTDA PASAL 14 (1) DAN PASAL 27 MENYATAKAN OPERASIONALISASINYA SAMPAI PADA TINGKAT PEMERINTAHAN DESA. INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA TERJALINNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN SEMUA INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH DAN SEMUA PERANGKAT DAE RAH.
LANDASAN YURIDIS INI SEBAGAI PEDOMAN IMPLEMENTASI HUBUNGAN ANTARA POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH. DOMAIN TUGAS POKOKNYA DALAM KERANGKA PENERAPAN POLMAS AKAN LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF.
DALAM OPERASIONALNYA, DENGAN SKEP KAPOLRI NO. POL : SKEP/737/X/2005 TELAH MENETAPKAN KEBIJAKAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT MENITIKBERATKAN TERBANGUNNYA KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DPRD SERTA KEMITRAAN SEGENAP KOMPONEN TERKAIT YAITU INSTANSI PEMERINTAH SIPIL/ MILITER, PENGUSAHA, LEMBAGA SOSIAL DAN MEDIA MASSA.
MASING-MASING KESATUAN KEWILAYAHAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH SETEMPAT, DPRD DAN INSTANSI TERKAIT LAIN. HUBUNGAN DAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM UNDANG-UNDANG 2/2002 PASAL 42 (2) BERBUNYI: “HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDALAM NEGERI DILAKUKAN TERUTAMA DENGAN UNSUR-UNSUR PEMDA, PENEGAK HUKUM, BADAN, LEMBAGA, INSTANSI LAIN, SERTA MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS.”
PENERAPAN POLMAS SECARA LOKAL TIDAK BERARTI BAHWA PROSESNYA HANYA DILAKUKAN TERBATAS PADA TATARAN OPERASIONAL, TETAPI BERLANDASKAN KEBIJAKAN KOMPREHENSIF YANG MEMUAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN/ ORGANISASI, MANAJEMEN, SDM, KEUANGAN, DAN LAIN LAIN. HUBUNGAN KELEMBAGAAN/ORGANISASI DALAM PENERAPAN POLMAS MENEKANKAN ADANYA KESAMAAN KOMITMEN DAN KERJASAMA DENGAN SEGENAP INSTANSI TERKAIT TERUTAMA PEMDA SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KEARIFAN-KEARIFAN LOKAL.
SEBAGAI PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN POLRI DALAM HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DARI ASPEK KEAMANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. SEHINGGA PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KAMTIBMAS, MEMBERIKAN ALTERNATIF LANGKAH KEBIJAKAN SETIDAKNYA MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI PEJABAT POLRI SETEMPAT.
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) HENDAKNYA POLRI DILIBATKAN UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM ASPEK-ASPEK PERTIMBANGAN HARKAMTIBMAS. KERJASAMA POLISI DAN PEMERINTAH DAERAH AKAN BERPENGARUH POSITIF SERTA EFEKTIF DALAM MENGOPERASIONALKAN POLMAS KARENA KEBERHASILAN POLMAS SEKALIGUS DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

1. VISI.
KONSEP POLMAS SEBAGAI FALSAFAH DAN STRATEGI DALAM PELAKSANAAN OPERASIONALNYA MEMBERIKAN GAMBARAN KOMPREHENSIF DALAM DIMENSI POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN. ADA TIGA ASPEK PENTING BAGI PENYELENGGARAAN KEAMANAN YAITU : TRUST, SINERGI DAN TAAT HUKUM.
KETIGA ASPEK INI MEMBERI KONSTRIBUSI TERWUJUDNYA RASA KEADILAN, DEMOKRATIS DAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN SENTOSA. SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 POLRI TELAH MENETAPKAN VISI POLRI YAITU :
” TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL DAN MODERN SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM PELAYAN MASYARAKAT YANG DIPERCAYA DALAM HARKAMTIB MAS DAN MENEGAKKAN HUKUM ”.
INTI VISI POLRI TERSEBUT DIATAS ADALAH PELAYANAN. MENUNTUT SEMUA ANGGOTA POLRI BERPIKIR DAN BERPRILAKU SEBAGAI PELAYAN MEMBERIKAN BANTUAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT. POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEAMANAN BERPAYUNG PADA SUPREMASI HUKUM DAN HAM, DIBANTU OLEH PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA, INSTANSI PEMERINTAH SECARA PROPORSIONAL SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DENGAN KATA LAIN ”POLRI BERSAMA MASYARAKAT MENINGKATKAN KEAMANAN.”
UPAYA POLRI MEMBANGUN POLISI PROFESIONAL SECARA GARIS BESAR BERHASIL APABILA POLISI TELAH MAHIR KARENA BERBEKAL ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SARANA PRASARANA YANG MEMADAI SESUAI TUNTUTAN ZAMAN. POLISI MENJADI TERPUJI KARENA SEMAKIN PROFESIONAL SEHINGGA SELALU BERHASIL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN POLISI SANGAT PATUH HUKUM DENGAN NILAI-NILAI MORAL, MENTAL YANG DIMILIKINYA SEPADAN DENGAN PROFESIONALISMENYA
DALAM RANGKA MENUJU POLISI YANG PROFESIONAL, BERBAGAI LANGKAH PENATAAN TELAH DILAKUKAN MELIPUTI ASPEK INSTRUMENTAL, STRUKTURAL DAN KULTURAL. PELEMBAGAAN KODE ETIK PROFESI POLRI SEBAGAI PERUBAHAN ASPEK INSTRUMENTAL SERTA PENYUSUNAN KEMBALI PIRANTI LUNAK SEBAGAI PENJABARAN DARI UNDANG-UNDANG. ASPEK STRUKTURAL MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPOLISIAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN KEWILAYAHAN TERUS DILAKSANAKAN AGAR ADAPTIF DENGAN PROGRAM DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH. SEDANGKAN ASPEK KULTURAL PERUBAHAN PERILAKU ANGGOTA POLRI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DISADARI BAHWA PERUBAHAN ASPEK KULTURAL TIDAK DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU SINGKAT, MENGINGAT SEBELUMNYA POLRI DI DIDIK, DIBINA DAN HIDUP DALAM PARADIGMA KONTRADIKTIF DENGAN FILOSOFIS KEPOLISIAN MODERN.

2. MISI.
UNTUK MEWUJUDKAN VISI POLRI MENETAPKAN MISINYA SEBAGAI BERIKUT:
a. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN YANG MUDAH, RESPONSIF DAN TIDAK DISKRIMINATIF AGAR MASYARAKAT TERJAGA DARI SEGALA BENTUK GANGGUAN FISIK MAUPUN PSIKIS.
b. MEMELIHARA KAMTIBMAS DISELURUH WILAYAH NKRI SERTA FASILITATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HARKAMTIBMAS DI LINGKUNGAN MASING-MASING.
c. HARKAMTIBMAS DAN CARLANTAS MENJAMIN KESELAMATAN DAN KELANCARAN ARUS PEMBANGUNAN, MANUSIA MAUPUN BARANG.
d. MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MEMBANGKITKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM DAN MENJADI MITRA KEPOLISIAN.
e. PENEGAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL PROPORSIONAL, OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG AKUNTABEL SELURUH SUMBERDAYA POLRI.

3. GRAND STRATEGY POLRI 2005 – 2025.
DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KEDEPAN SERBA KOMPLEKS DAN PENUH KETIDAKPASTIAN DIKAITKAN DENGAN PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN, SEBAGAI BERIKUT :
a. TAHAP I ”TRUST BUILDING” (2005-2010) : MEMBANGUN KEPERCAYAAN INTERNAL POLRI, TERUTAMA BIDANG KEPEMINPINAN; SUMBER DANA, SDM YANG EFEKTIF.
b. TAHAP II “PARTNERSHIP BUILDING” (2011-2015) : MEMBANGUN KERJASAMA YANG ERAT DENGAN BERBAGAI PIHAK” BIDANG PENEGAKKAN HUKUM; KETERTIBAN; PELAYANAN; PERLINDUNGAN; DAN PENGAYOMAN.
c. TAHAP III “STRIVE FOR EXCELENCE” (2016-2025) MEMBANGUN KEMAMPUAN PELAYANAN PUBLIK YANG UNGGUL DENGAN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE; PRO FESIONALISME SDM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFRA STRUKTUR MATERIIL, FASILITAS DAN JASA.

4. ARAH PENYELENGGARAAN KEAMANAN 2005 – 2009.
SAAT INI, TAHAP I “TRUST BUILDING” (RENSTRA POLRI 2005 – 2010) MASIH BERLANGSUNG, ARAH PENYELENGGARAAN KEAMANAN SELAMA 5 TAHUN TELAH DITUANGKAN DALAM REN STRA POLRI DALAM BENTUK 3 (TIGA) PILAR UTAMA YAITU :

a. MEMBANGUN MASYARAKAT PATUH HUKUM.
MASYARAKAT PATUH HUKUM ADALAH PONDASI SUPREMASI HUKUM YANG PERLU DIBANGUN MELAUI PEMBUDAYAAN SEMUA LAPISAN. DENGAN MASYARAKAT PATUH HUKUM DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. HAL INI MERUPAKAN ASPEK YANG MENDASAR DARI PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGARAN HUKUM BERBAGAI BENTUK SEKALIGUS AKAN MENJADI IDENTITAS WATAK BANGSA DI TENGAH PERGAULAN DUNIA INTERNASIONAL.

b. MEMBANGUN SINERGI ANTAR KOMPONEN NEGARA
MELALUI SINERGI ANTAR DEPARTEMEN, ANTAR LEMBAGA TINGKAT LOKAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL MENJADI SATU KEKUATAN UNTUK MENINDAK MAUPUN MENCEGAH BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN (PELANGGARAN HUKUM). MEMBANGUN SINERGI MERUPAKAN STRATEGI PRE-EMTIF BERBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT, MASYARAKAT SUDAH MELENGKAPINYA SISTEM PENGAMANAN SEJAK PROSES YANG PALING AWAL.

c. MEMBANGUN TRUST MASYARAKAT;
MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA POLRI DIFOKUSKAN PADA PENATAAN INTERNAL POLRI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT. DENGAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT, MAKA BERBAGAI PERMASALAHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAPAT DITANGGULANGI DENGAN CEPAT DENGAN KEHADIRAN POLISI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT KEPERCAYAAN AKAN TUMBUH DALAM MASYARAKAT BERSAMAAN DENGAN TUMBUHNYA RASA AMAN DAN TENTERAM MASYARAKAT.

FALSAFAH “SOFT POWER POLICE”

SESUAI ALUR GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025 PADA TAHAP SEKARANG INI TITIK BERAT PADA TRUST BUILDING UNTUK MENGHADIRKAN TAMPILAN KINERJA POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA MASYARAKAT DAN PERSIAPAN TAHAP SELANJUTNYA SUDAH DIMULAI. PADA TAHAP INI TELAH DIGELAR METODE PROACTIVE POLICING BUKAN REACTIVE POLICING. HAL INI DIDASARI PADA PENGALAMAN NEGARA-NEGARA MAJU ANGKA KONFLIK DENGAN KEKERASAN LEBIH KECIL DIBANDING DENGAN NEGARA-NEGARA YANG SEDANG MENCARI BENTUK DEMOKRASI.

DALAM SISTEM INI PROFESIONALISME POLRI DIBANGUN KEARAH YANG SAMA YAITU KEMAHIRAN TIDAK SELALU MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM MENANGANI BERBAGAI BENTUK GANGGUAN KEAMANAN, TERMASUK DALAM INTERAKSI SOSIAL MENINGGALKAN ANTAGONISTIS MENJADI PROTAGONIS BENTUK KEMANTAPAN KULTURAL SEBAGAI TAMPILAN POLRI YANG BERMORAL, BERKINERJA MODEREN MENGAMANKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN DENGAN PENDEKATAN “SOFT POWER” DAN LEBIH MENGEDEPANKAN PELAYANAN. INILAH ROH DARI VISI DAN MISI POLRI.

KONSEPSI DIATAS MELANDASI SIKAP PRO-ACTIVE POLICING MENANGANI KONFLIK DARI AKAR PERMASALAH SEJAK STADIUM DINI. AKAR MASALAH TERSEBUT MASIH TERBENAM DALAM MASYARAKAT BELUM MENJADI POLICING PROBLEM. KONSEP INI MENJADI LANDASAN MENGHADAPI BERBAGAI POTENSI KONFLIK DALAM NEGERI. LANGKAH PENANGANANNYA POLRI BEKERJASAMA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA INSTITUSI PUBLIK DAN MASYARAKAT “SINERGI POLISIONAL” AGAR TIDAK MUNCUL MENJADI PROBLEM POLISIONIL. DENGAN DEMIKIAN KONFLIK BISA DIKELOLA SECARA SEIMBANG SEJAK DINI, UNTUK MENGHINDARI TIMBULNYA KORBAN DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA YANG BESAR BAIK PERSONIL, MATERIL DAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN KONFLIK.

PROACTIVE POLICING JUGA STEROTIPE YANG DITOPANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI SEPERTI : TEKNOLOGI PORENSIK, LABORATURIUM, DNA, TI. DIKEMBANGKAN “E-POLICE” SUBSISTEM DARI “E-GOVERNMENT” DALAM RANGKA MENAMPILKAN POLISI SEBAGAI “SOFT POWER” DIGUNAKAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN MASSA (RIOT CONTROL) BERUPA ARMOURED WATER CANON (AWC), SECURITY BARRIERS (KAWAT PEMISAH), PAPER BALL (PELURU KERTAS) DAN SEJENISNYA, MESKIPUN HAKIKATNYA PADA ASPEK MORAL NAMUN TEKNOLOGI PENTING SEBAGAI PENDUKUNGNYA.

DEMIKIAN PULA UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM NEGERI DAN TRANSNASIONAL TELAH DIBUAT BERBAGAI MOU ANTARA POLRI DENGAN 38 LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA INTERNASIONAL. SECARA KELEMBAGAAN TELAH DIDIRIKAN TNCC (TRANSNASIONAL CRIME CENTRE), PLATINA (PUSAT LATIHAN ANTI TEROR INTERNASIONAL), JCLEC (JAKARTA CENTRE FOR LAW ENFORCEMENT CORPORATION), ASEANAPOL DAN SENIOR LIASSON OFFICER (SLO) DI 6 (ENAM) NEGARA. SEMUA INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 42 UU NO. 2/2002.

UNTUK MENDUKUNG METODE PROACTIVE POLICING KEKUATAN POLRI DI DISTRIBUSIKAN KESELURUH WILAYAH NKRI UNTUK LEBIH MENDEKATKAN PELAYANAN KEPOLISIAN SECARA UMUM KEPADA MASYARAKAT MAUPUN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN TINDAK DINI SERTA KEMAMPUAN DITEKSI DINI KEMUNGKINAN ADANYA “WEAKS SIGNAL”. SINYAL-SINYAL HALUS YANG MENGISYARATKAN ADANYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DI DAERAH-DAERAH HOT-SPOT DAN BLANK–SPOT, POSTUR KEKUATAN TERSEBUT DIKEMBANGKAN DENGAN SUSUNAN MABES KECIL, POLDA CUKUP, POLRES BESAR, POLSEK KUAT DAN POS POL TANGGUH.

DALAM IMPLEMENTASINYA PERAN SELURUH LEMBAGA NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA SERTA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT; MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA SECARA AKTIF DALAM UPAYA HARKAMDAGRI MULAI DARI HULU SAMPAI HILIR. PERSPEKTIF MEMPERKUAT HAKEKAT DAN LANDASAN HARKAMDAGRI BERORIENTASI PADA KEKPENTINGAN RAKYAT DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MELALUI KEARIFAN LOKAL MENJADI ANDALAN BANGSA IMPLEMENTASI DARI SISHANKAMRATA SESUAI PASAL 30 (5) UUD45.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLMAS

TUJUAN POLMAS ADALAH TERWUJUDNYA KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (KOMUNITAS) UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN DAN KETIDAKTERTIBAN SOSIAL UNTUK MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DALAM KEHIDUPAN KOMUNITAS. MENANGGULANGI KEJAHATAN DAN KETIDAK-TERTIBAN SOSIAL BUKAN HANYA MENCEGAH TIMBULNYA, TETAPI JUGA MENCARI JALAN KELUAR PEMECAHAN MASALAH YANG MENIMBULKAN GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERSUMBER DARI KOMUNITAS ITU SENDIRI.

UNTUK MEMUNGKINKAN TERBANGUNNYA KEMITRAAN YANG MERUPAKAN TUJUAN POLMAS SEPERTI DIURAIKAN DIATAS, SASARANNYA ADALAH MEMBANGUN POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA OLEH WARGA DAN MEMBANGUN KOMUNITAS YANG SIAP BERMITRA DENGAN POLRI TERMASUK DENGAN PEMDA DALAM MENIADAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENCIPTAKAN KETENTERAMAN WARGA.

POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA TERCERMIN DARI SIKAP DAN PERILAKU SEGENAP PERSONEL POLRI, BAIK DALAM KEHIDUPAN PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI KOMUNITAS MAUPUN DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEREKA, YANG MENYADARI BAHWA WARGA KOMUNITAS ADALAH STAKEHOLDERS YANG MENUNTUT LAYANAN KEPOLISIAN, SEDANGKAN KOMUNITAS ADALAH WARGA YANG WALAUPUN DENGAN LATAR BELAKANG KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MEMAHAMI DAN MENYADARI BAHWA KEPENTINGAN PENCIPTAAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA ANTARA WARGA DENGAN POLISI.

POLMAS SECARA LOKAL TIDAK BERARTI PROSESNYA HANYA DILAKUKAN TERBATAS PADA TATARAN OPERASIONAL, TETAPI BERLANDASKAN PADA KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF MULAI DARI TATARAN KONSEPTUAL PADA LEVEL MANAJEMEN. SEBAGAI PENDEKATAN BERSIFAT KOMPREHENSIF, MAKA KEBIJAKAN POLMAS MENYANGKUT BIDANG ; ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN, MANAJEMEN SDM, MANAJEMEN LOGISTIK, MANAJEMEN ANGGARAN DAN MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI. STRATEGI PENERAPAN POLMAS SECARA INTERNAL DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN SDM BAGI PETUGAS POLMAS, PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLMAS, PENYEDIAAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI PELAKSANAAN TUGAS POLMAS SERTA PENGEMBANGAN UPAYA PENCIPTAAN KONDISI INTERNAL POLRI YANG KONDUSIF, SEDANGKAN SECARA EKSTERNAL DIUPAYAKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI TERKAIT DAN MEMBANGUN SERTA MEMBINA KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI PIHAK.

IMPLEMENTASI POLMAS DAN HARAPAN.

MENDASARI KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH PENYELENGGARAN KEAMANAN, POLMAS DITETAPKAN SEBAGAI KEGIATAN PROGRAM HARKAMTIBMAS DAN KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN, MELALUI POLMAS DIHARAPKAN PERCEPATAN TRUST TERWUJUD SECARA EFEKTIF.

DARI TATARAN EMPIRIK, SEBENARNYA POLMAS BUKAN MERUPAKAN KONSEPSI BARU BAGI POLRI WALAUPUN SECARA KONSEPSI POLMAS BARU DICANANGKAN PADA TAHUN 2006, NAMUN PADA KENYATAANNYA SEJAK TAHUN 2006 SAMPAI SAAT INI PADA KESATUAN KEWILAYAH SUDAH DILAKSANAKAN. SALAH SATU KENDALA LAPANGAN ANTARA LAIN PENYESUAIAN METODE, KELEMAHAN KUALITAS KUANTITAS PELAKSANA UNTUK MENCAPAI DAERAH TUGAS DI DESA-DESA. PADA LINGKUP EKSTERNAL KHUSUSNYA PERAN SERTA PEMUDA DAN MASYARAKAT MASIH BELUM OPTIMAL, HAL INI BERALASAN KARENA TRAUMATIS PERILAKU APARATUR NEGARA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT BELUM BERUBAH.

PENGEMBANGAN POLMAS SEBAGAI SUATU STRATEGI/PROGRAM HARUS DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DENGAN MEMPRIORITASKAN PERKEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA POLRI DAN PEMBENTUKAN POLMAS BERIKUT SARANA/PRASARANA PADA DESA/KELURAHAN SESUAI KEBUTUHAN OPERASIONAL, SEHINGGA DIHARAPKAN PADA TAHUN 2010 KEBUTUHAN PENEMPATAN PETUGAS POLMAS SECARA MENYELURUH MENCAKUP SELURUH DESA/KELURAHAN DI INDONESIA SEJUMLAH 70.000 DESA/KELURAHAN.

SESUAI DENGAN PROGRAM PENGEMBANGAN LIMA TAHUN POLMAS 2006 – 2010 TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM YANG SEDANG DILAKASANAKAN, ANTARA LAIN PROGRAM PENYUSUNAN SISTEM DAN METODA MELIPUTI PEMBINAAN PERSONEL PENGEMBAN FUNGSI POLMAS, PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DENGAN PRIORITAS PENYUSUNAN HANJAR DAN PELATIHAN TRAINERS DAN MASTER TRAINERS POLMAS, PROGRAM PENYUSUNAN PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA DAN REINVENTARISASI DISTRIBUSI PERALATAN SERTA PROGRAM OPERASIONALISASI POLMAS.

DUKUNGAN DAN KERJASAMA.

KEBERHASILAN DAN KEEFEKTIFAN OPERASIONALISASI PROGRAM POLMAS DITENTUKAN OLEH HAL-HAL DAN KONDISI ANTARA LAIN :
a. PERUBAHAN PERSEPSI DIKALANGAN ANGGOTA KEPOLISIAN SETEMPAT; MASYARAKAT ADALAH PEMILIK (STAKEHOLDERS), BUKAN HANYA KEPADA SIAPA POLISI MEMBERIKAN LAYANAN, TETAPI JUGA KEPADA SIAPA MEREKA BERTANGGUNGJAWAB.
b. PELAKSANAAN TUGAS SATUAN FUNGSI OPERASIONAL POLRI DIJIWAI SEMANGAT “MELAYANI DAN MELINDUNGI” SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN POLISI.
c. KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA), LEGISLATIF, DAN KOMPONEN TERKAIT SERTA MEDIA MASSA.

KERJASAMA DAN DUKUNGAN MASYARAKAT SERTA PEMERINTAH KHUSUSNYA PEMERINTAH DAERAH, TERMASUK PERANGKAT PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PASAL 22 HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI, DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI; DAN MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT.

DENGAN DEMIKIAN PERLU SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PROGRAM POLMAS. DUKUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, MENYANGKUT PERAN DAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
a. UNSUR POLRI :
1) PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA SEBAGAI PETUGAS POLMAS TERUTAMA DENGAN MEMBERDAYAKAN BINTARA PEMBINA KAMTIBMAS YANG DIBERIKAN PELATIHAN ULANG.
2) MENYIAPKAN PERALATAN/PERLENGKAPAN PETUGAS POLMAS TERMASUK BARANG-BARANG BEKAL UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI.
3) MENGUSAHAKAN DUKUNGAN ANGGARAN DARI INSTANSI PEMERINTAH LAIN SEPERTI ; BAPPENAS, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
4) MENYEDIAKAN/MENYALURKAN DUKUNGAN ANGGARAN PETUGAS POLMAS UNTUK TUNJANGAN KHUSUS/FUNGSIONAL DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONALISASI.
5) MENGAWASI DAN MENGARAHKAN OPERASIONALISASI POLMAS.

b. UNSUR MASYARAKAT :
1) MERANGSANG DAN MENDORONG TUMBUHNYA RESPON DAN DUKUNGAN POSITIF SERTA KESADARAN WARGA MASYARAKAT UNTUK BEKERJASAMA MEMBANGUN KEMITRAAN DAN MEMECAHKAN BERBAGAI PERMASALAHAN SOSIAL YANG DAPAT MEMBAWA IMPLIKASI TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
2) MENGUSAHAKAN KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS PUSAT KEGIATAN POLMAS SEBAGAI BALAI KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT.
3) MENJADI MITRA AKTIF SERTA PENYEDIA SUMBERDAYA MANUSIA DAN MATERIAL, TERMASUK SUKARELAWAN, TOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA UNTUK MENANGANI BERBAGAI MASALAH SOSIAL DAN KEJAHATAN, SEHINGGA MENJAMIN DAPAT MENJAMIN PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTAR WARGA PADA TATARAN KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL DAN TIMBULNYA DAYA CEGAH JANGKA PANJANG.

c. UNSUR PEMERINTAH ;
1) CAMAT BERSAMA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN LPD KELURAHAN DIHARAPKAN :
a) BERSAMA KAPOLSEK MENGAMBIL LANGKAH-PERSIAPAN OPERASIONALISASI PROGRAM POLMAS DENGAN MEMBENTUK FKPM.
b) MEMANTAU OPERASIONALISASI POLMAS DAN MENGKOORDINASIKAN DENGAN UNSUR POLRI DALAM HAL MENGANTISIPASI ADANYA KENDALA YANG DIHADAPI.
c) MEMBERIKAN ATAU MENGUSAHAKAN ADANYA DUKUNGAN DANA, TENAGA DAN PEMIKIRAN UNTUK PEMECAHAN BERBAGAI MASALAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH FKPM DALAM PENGGALANGAN DUKUNGAN PEMERINTAH.
d) KADES/LURAH DIHARAPKAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT-RAPAT FKPM DAN MEMBERI MASUKAN.

2) PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DIHARAPKAN :
a) MENYEDIAKAN DUKUNGAN DANA UNTUK BIAYA OPERASIONALISASI (RAPAT/AKTIVITAS) FKPM.
b) MENGUSAHAKAN DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN DANPEMECAHAN MASALAH REKOMENDASI FKPM

HARAPAN KEDEPAN MELALUI POLMAS, KEMITRAAN, SINERGITAS POLRI – MASYARAKAT – PEMERINTAH DAPAT TERBANGUN DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT. MELALUI POLMAS POTENSI-POTENSI GANGGUAN DAN KONFLIK SOSIAL SECARA DINI DAPAT DIKETAHUI (EARLY DETECTION) DAN SEBAGAI PERINGATAN DINI (EARLY WARMING) SEHINGGA SEGERA DAPAT DIAMBIL LANGKAH AWAL PELAYANANNYA (AKSI DINI), AGAR TIDAK MENJADI GANGGUAN NYATA SERTA MENJADI MELUAS.

APABILA KEGIATAN POLMAS DAPAT TERLAKSANA, KITA SEMUA MENGAKUI BAHWA PADA DASARNYA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KITA, CINTA AKAN KEDAMAIAN, MENJUNJUNG PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAN TERCERMIN DALAM BUDAYA GOTONG ROYONG YANG KESEHARIAN MASIH HIDUP DALAM MASYARAKAT KITA. SEHINGGA DALAM MENGHADAPI BERBAGAI DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT SEPERTI KONFLIK-KONFLIK SOSIAL, BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN SERTA PERILAKU APARAT PEMERINTAH YANG TIDAK SESUAI ATURAN DAN NORMA DALAM MASYARAKT YANG TIDAK BERORIENTASI KEPADA RAKYAT SEBAGAI STAKEHOLDER DAPAT DENGAN SEGERA DIELIMINIR.

PENUTUP

POLRI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI MASYARAKATNYA, KARENA MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI. JADI, FALSAFAH POLMAS BUKAN SESUATU HAL YANG BARU BAGI POLRI. SEBAGIAN DARI POLMAS SEBAGAI SUTUA STRATEGI OPERASIONAL SUDAH DIJALANKAN OLEH POLRI. STRATEGI POLMAS, MENGEDEPANKAN TINDAKAN BERSIFAT PRE-EMTIF DAN PREVENTIF MAKA TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN ALTERNATIF TERAKHIR.

MELALUI PENERAPAN PRINSIP KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT – PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN LOKALITAS, MAKA MASYARAKAT TERLIBAT SECARA LANGSUNG DI DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN. SELAIN ITU, MASYARAKAT JUGA TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM PENGAWASAN, SEHINGGA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DARI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POLISIONAL OLEH ANGGOTA POLRI. SEMAKIN AKUNTABEL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POLISI, MAKA POLISI PUN SEMAKIN PROFESIONAL, DAN BEGITU PULA SEBALIKNYA.

POLMAS BUKAN TUJUAN, MELAINKAN INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DARI FUNGSI DAN EKSISTENSI KEPOLISIAN, YAITU TERCIPTANYA RASA AMAN DAN KEAMANAN DI MASYARAKAT, SERTA TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN. SEBAGAI INSTRUMEN, POLMAS DITERAPKAN UNTUK MENGGESER SITUASI DAN KONDISI PADA TAHAP KONTIJENSI/PENEGAKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN REPRESIF KETAHAP PENCEGAHAN (PREVENTIF), DAN BAHKAN KE TAHAP PALING AMAN DAN TENTERAM, YAITU PENANGKALAN (PRE-EMPTIF). POLMAS TIDAK HANYA MENYENTUH PADA TATARAN HILIR, NAMUN MENYENTUH PULA PADA TATARAN HULU. UNTUK ITU, DIPERLUKAN KESAMAAN PERSEPSI, SERTA HUBUNGAN KERJASAMA YANG EFEKTIF ANTARA POLRI DAN UNSUR PEMERINTAHAN BAIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN MAUPUN BIDANG PENGAWASAN.

DENGAN DEMIKIAN, UKURAN KINERJA POLRI TIDAK LAGI SEMATA-MATA DILIHAT DARI PERSENTASE KASUS YANG DAPAT DISELESAIKAN ATAU JUMLAH KASUS YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN (DARK NUMBER). PARAMETER KINERJA POLRI KEMUDIAN BERTAMBAH DENGAN TURUNNYA ANGKA KEJAHATAN (CRIME RATE). SEMAKIN AMAN SUATU MASYARAKAT, ATAU SEMAKIN TINGGI RASA AMAN MASYARAKAT, TERCERMIN DARI SEMAKIN RENDAHNYA TINGKAT KEJAHATAN DAN SEMAKIN KONDUSIF IKLIM PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

POLMAS YANG EFEKTIF AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI TERCIPTANYA RASA AMAN DALAM MASYARAKAT DI DALAM MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN DALAM NEGERI BERBASIS PADA PERAN SERTA SECARA AKTIF DARI SELURUH APARATUR NEGARA DAN SEGENAP KOMPONEN BANGSA. PARAMETER EFEKTIVITAS POLMAS TERCEMIN DARI TUMBUHNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI PADA KHUSUSNYA DAN PEMERINTAH PADA UMUMNYA.

EFEKTIVITAS POLMAS JUGA AKAN TAMPAK MANAKALA SISTEM DETEKSI DINI YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI TELAH BERFUNGSI SEBAGAI PERINGATAN DINI BAGI TIMBULNYA GANGGUAN KEAMANAN SETEMPAT, SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN ATAS PENYIMPANGAN DI DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAPAT DILAKUKAN LEBIH EFEKTIF. DIBAWAH KONTEKS INILAH POLRI MEJALANKAN TUGAS DAN PERANNYA DALAM MENGELOLA KEAMANAN DALAM NEGERI. PADA DASARNYA TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL YANG DINAMIS UNTUK TETAP MENJAGA DAN MENGAWAL KEUTUHAN DAN KEADULATAN NKRI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ ALAIKUM Wr. Wb.

JAKARTA, AGUSTUS 2008