RENSTRA POLRI 2010-2014

VISI
Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

MISI
a. melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif;
c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
d. menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
e. mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
f. menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
g. mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
h. membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building / networking).

TUJUAN
a. terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional lima tahun ke depan;
b. tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman oleh Negara serta kepastian dunia usaha;
c. terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;
d. terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas Negara dalam rangka mewujudkan upaya menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
e. terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud masyarakat patuh hukum.

SASARAN STRATEGIS
a. Terbangunnya sistem komunikasi Polri berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap panggilan dan permintaan bantuan dari masyarakat, komunikasi persuasif, sampai pengendalian peristiwa kejahatan, perlindungan dan pengayoman masyarakat.
b. Tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan pengayoman.
c. Terpenuhinya hak – hak tersangka yang berlandaskan pada asas Praduga tak bersalah sehingga secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan.
d. Terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publik.
e. Tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk (khususnya Selat Malaka).
f. Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui perizinan.
g. Terwujudnya komunitas samapta di desa dan kawasan sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka menjaga keamanan.
h. Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara obyektif.
i. Terwujudnya kemitraan antara Polri dengan Kementerian / Lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka sinergi keamanan yang berorientasi pada tindakan proaktif daripada tindakan reaktif.
j. Terlaksananya peran serta media massa dalam rangka pencitraan Polri atas hal-hal yang telah dicapai Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.
k. Tergelarnya peralatan Polri berbasis teknologi dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang berkembang dengan semakin canggihnya kejahatan, bahkan kejahatan sudah merambah pada dunia maya, sehingga memerlukan suatu kemampuan peralatan yang sebanding dalam melakukan deteksi terhadap kejahatan berdimensi baru tersebut.
l. Terpenuhinya jumlah personel untuk mengisi sebaran pelayanan di tengah masyarakat.
m. Tergelarnya personel Polri yang profesional sehingga pada Renstra Polri 2010-2014 memasuki era kualitas melalui pendidikan kejuruan di SPN – SPN dan pendidikan D3 / S1 khususnya pengemban diskresi, bekerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat (in service training) maupun Universitas Terbuka.
n. Terwujudnya suatu Sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka akuntabilitas, legalitas dan legitimasi sistem Kepolisian Indonesia dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan UUD 1945.

PROGRAM-PROGRAM
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri.
b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepolisian.
d. Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian.
e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kepolisian.
f. Program Pendidikan dan Latihan Polri.
g. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.
h. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban.
i. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.
j. Program Pemeliharaan Kamtibmas.
k. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
l. Progaram Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi
m. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

Advertisements

PARADIGMA KEAMANAN NASIONAL

Munculnya polemik dan perdebatan dalam menyikapi RUU Kamnas menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memandang konsep keamanan. Konsep keamanan kontemporer tidak lagi memandang keamanan hanya sebagai nexus military-external tetapi juga menyangkut dimensi-dimensi keamanan lainnya.

Menurut Caroline Thomas dan Jessica Mathews, keamanan bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk di dalamnya upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa (nation-building), ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir. Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (environmental security), keamanan pangan (food security), keamanan energi (energy security), dan keamanan ekonomi (economic security). Hal ini menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Belakangan juga muncul perspektif baru: human security. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, “human security” yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparatur represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan.

Mempertimbangkan semua itu akan terlihat bahwa individu atau entitas sosial mungkin harus menghadapi spektrum ancaman yang luas, mulai dari ancaman yang bersifat non-fisik sampai yang bersifat fisik. Oleh sebab itu, kontekstualisasi menjadi penting. Mungkin saja hakikat suatu ancaman lebih berkaitan dengan ancaman terhadap negara tetapi tidak merupakan suatu ancaman yang langsung terhadap warganegara. Sebaliknya, mungkin pula suatu ancaman pada hakikatnya merupakan ancaman pada kehidupan warganegara tetapi tidak harus merupakan ancaman terhadap negara.

Dewasa ini, sumber ancaman (source of threat) terhadap keamanan nasional bahkan menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (internal threat) dan/atau luar (external threat), tetapi juga ancaman azymutal yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman (nature of threat) juga berubah menjadi multidimensional. Ancaman menjadi semakin majemuk, dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer, namun juga ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan kultural.

KAMNAS DALAM PERSPEKTIF POLRI

Munculnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dengan dalih menjadi payung dan mensinkronkan perundang-undangan di bidang Pertahanan, pada hakekatnya bertujuan untuk merevisi dan menjadi induk terhadap beberapa Undang-Undang dibidang Pertahanan dan Keamanan seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu, RUU Kamnas juga disertai dengan wacana untuk merubah status dan kedudukan Polri agar kembali di bawah suatu departemen. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi dan kemandirian Polri menghadapi tantangan dan kenyataan untuk ditarik surut ke belakang. Penyempitan makna (peyoratif) Keamanan Nasional dapat menimbulkan salah tafsir, karena istilah keamanan (security) hanya ditafsirkan dalam konteks nexus military-external sehingga Keamanan Nasional cenderung digambarkan dengan status Tertib Sipil, Keadaan Darurat Bencana dan Keadaan Bahaya (Darurat Sipil, Darurat Militer, dan Keadaan Perang).

Setiap penyusunan RUU pada`dasarnya harus mengacu pada UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentutan tersebut antara lain mensyaratkan bahwa RUU harus melalui proses pembuatan naskah akademis, pelibatan unsur-unsur terkait dalam merancangnya, sosialisasi naskah akademis RUU, sinkronisasi kepentingan institusi, dan harmonisasi antar instansi teknis terkait,sehingga RUU yang dibuat benar-benar lengkap dan harmonis, guna menjamin agar dalam penerapannya tidak ada hambatan.
Harus diakui bahwa memang cukup banyak peraturan perundang-undangan yang perlu dibenahi agar sesuai dengan paradigma reformasi. Dalam sektor keamanan pun masih banyak peraturan yang sangat mendesak untuk dilengkapi, seperti RUU Intelijen, RUU Keadaan Bahaya, RUU Peradilan Militer dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gagasan penyusunan RUU Kamnas mempunyai konsekuensi menganulir Ketetapan MPR No. VI dan VII, Amandemen UUD 1945 serta beberapa UU yang merupakan produk reformasi, seperti UU 2/2002, UU 3/2002 dan UU 34/2004.

Melalui RUU Keamanan Nasional ini, pendekatan keamanan akan membayangi seluruh lini kehidupan masyarakat. Padahal, pengalaman di masa Orba telah mengajarkan kepada kita bahwa pendekatan ‘keamanan nasional’ yang berlebihan hanya akan menyebabkan terbelenggunya kemerdekaan serta hak-hak warga masyarakat. Selain itu pula, hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk intrusi serta penyalahgunaan wewenang dan pendekatan kekuasaan ke dalam seluruh aspek kehidupan, dengan dalih untuk kepentingan nasional.

Berbagai fenomena yang menggoreskan trauma mendalam tersebut telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang keamanan dengan tidak lagi mencampuradukkan masalah pertahanan dan keamanan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Tap MPR dan Amandemen UUD 1945. Konsekuensinya, peran TNI dan Polri didudukkan pada posisi yang tepat, sehingga dapat mengembangkan profesionalisme masing-masing dengan optimal. TNI menjadi komponen utama di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjadi komponen utama di bidang keamanan.

Pemahaman Amanat UUD 1945 Tentang Keamanan

Pasal 30 ayat 5 UUD 1945 Amandemen menyampaikan amanat agar segera disusun dalam suatu Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan TNI, Polri, serta hubungan kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan.

Dari rumusan tersebut nampak bahwa tugas yang mendesak adalah bukan menyusun UU tentang Keamanan Nasional, melainkan UU tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Undang-Undang ini dapat disusun dengan perspektif situasi negara dalam keadaan bahaya menghadapi ancaman nasional. Untuk itu dibutuhkan pengerahan seluruh komponen bangsa dan sumber daya alam serta buatan. Dengan demikian, menurut amanat Pasal 30 ayat 5 UUD 1945, yang perlu segera dituntaskan adalah UU Bela Negara, UU Mobilisasi dan Demobilisasi serta UU tentang Bantuan TNI dan Polri.

Bila kita cermati, masalah keamanan dan pertahanan sudah diatur melalui berbagai UU yang terkait, seperti UU 2/2002 Polri, UU 3/2002 Pertahanan, UU 34/2004 TNI, UU darurat 23/59 dan PP 16/60, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Penerapan berbagai UU tersebut selama ini telah mampu menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif, sehingga dapat mengawal bangsa ini dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perlu dibangun sinergisitas melalui perumusan peraturan pelaksanaannya tanpa harus membuat undang-undang baru. Sesungguhnya undang-undang yang telah ada dinilai telah cukup dan mengakomodir seluruh aspek keamanan, tanpa perlu perombakan lagi. Wacana pembuatan RUU Keamanan Nasional ini hanya akan mengundang polemik, menguras energi dan menyita waktu serta konsentrasi yang sebenarnya dapat difokuskan untuk pemecahan masalah lain, yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas penyelesaiannya.

Konsep Keamanan Polri

Istilah keamanan nasional yang diintrodusir melalui RUU Kamnas, selain tidak dikenal dalam Polri, juga telah menimbulkan penafsiran yang beragam. Polri memiliki istilah keamanan yang telah dikukuhkan di dalam undang-undang dan telah dipahami oleh seluruh anggota Polri maupun masyarakat umum. Salah satu istilah tersebut adalah ‘keamanan dalam negeri’ sebagaimana yang digunakan di dalam UU No.2/2002. Istilah ini bermakna suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayonan dan pelayanan kepada masyarakat.

Istilah lain Polri menyangkut keamanan adalah ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’. Istilah ini menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Istilah ini juga mengandung pengertian kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Secara umum, dalam dunia kepolisian pembahasan konsep keamanan selalu dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan sosiologi kejahatan itu sendiri, yakni akar kejahatan merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Dalam konteks kepolisian, akar persoalan kejahatan seperti pengangguran dan urbanisasi dikenal sebagai faktor korelatif kriminogen. Situasi lanjutan yang memungkinkan terjadinya kejahatan dikenal dengan istilah police hazard atau kerawanan. Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi dikenal dengan istilah ancaman faktual.

Dengan demikian, bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu Kamtibmas diproyeksikan dalam tiga bentuk ancaman, yaitu mulai dari yang paling mendasar berupa akar permasalahan dan belum berbentuk gangguan (faktor korelatif kriminogen) yaitu semua faktor dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi faktor kewilayahan, kependudukan, sumber daya alam, ipoleksosbud hankam, terutama sekali yang sifatnya negatif dan berpotensi mengganggu kamtibmas, berikutnya adalah bentuk ancaman berupa kerawanan (police hazard), sampai pada bentuk gangguan kamtibmas yang telah nyata (ancaman faktual).

Pola penanggulangan Kamtibmas pun disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut. Untuk ancaman yang berupa faktor korelatif kriminogen, strategi penanggulangan yang digunakan adalah pre-emtif. Strategi ini mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan.

Untuk ancaman yang berupa police hazard, strategi penanggulangan yang digunakan bersifat preventif. Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya pencegahan dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat”, melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli. Sedangkan untuk menghadapi ancaman faktual maka strategi yang digunakan bersifat represif, yakni berupa penindakan melalui penegakkan hukum.

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh Polri, tetapi juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan pola yang melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya ini, semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam dan gerombolan bersenjata telah dapat ditanggulangi oleh Polri secara efektif.

Berdasarkan konsep keamanan Polri tersebut di atas, maka setiap persoalan keamanan dipilah sesuai dengan skala dan derajat ancamannya, tidak digeneralisir sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat karena semua persoalan ditinjau dari satu pendekatan saja. Oleh karenanya Polri memilah dan membedakan masalah keamanan, pertahanan serta stabilitas.

Pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara terhadap ancaman dari dalam ataupun luar negeri. Sedangkan keamanan terkait dengan upaya menciptakan keamanan di dalam negeri terhadap segala ancaman dari manapun yang dapat mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat maupun pembangunan nasional. Menyangkut stabilitas nasional, Polri menyadari adanya kondisi stabilitas negara, yaitu kondisi nasional yang stabil atau tidak terganggu secara signifikan.

Stabilitas nasional tentunya berbeda dengan keamanan. Sebab, stabilitas nasional dapat diakibatkan oleh berbagai faktor atau delapan gatra yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan stabilitas nasional. Kedelapan gatra tersebut adalah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, dalam bidang politik dapat berupa isu-isu kudeta yang berkembang luas, dalam bidang ekonomi dapat berupa krisis pangan ataupun embargo perdagangan, dalam bidang sosial berupa persoalan pengangguran dan gelandangan maupun pandemi, dalam bidang budaya dapat berupa dekadensi moral dan lain sebagainya.

Sesuai dengan pemilahan tersebut, maka penanganan masalah Pertahanan ditangani oleh Dephan dengan TNI sebagai kekuatan utamanya dibantu oleh segenap komponen bangsa. Untuk penanganan Keamanan pendekatannya dipilah lagi dalam keadaan normal dan dalam keadaan genting/darurat. Dalam keadaan normal, ancaman yang dihadapi oleh negara adalah ancaman faktual, kerawanan dan faktor korelatif kriminogen. Ancaman faktual berupa kejahatan, pelanggaran hukum, bencana alam dan bencana sosial, diatasi dengan kegiatan represif melalui penegakkan hukum, penanggulangan kejahatan, penertiban dan rehabilitasi oleh Polri sebagai kekuatan utama dan unsur criminal justice systems dibantu Polsus, Polisi Pamong Praja, instansi lain dan potensi masyarakat.

Untuk kerawanan ditangani dengan tindakan preventif meliputi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli serta pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur yang terkait dengan masalah tersebut. Sedangkan untuk faktor korelatif kriminogen, penanganannya dilakukan dengan upaya preemptif dengan tindakan engginering, pembinaan yang dilakukan oleh semua unsur dan komponen negara.

Dalam keadaan genting/darurat, seluruh komponen bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya manajemen krisis dari level atas sampai bawah yang mengkoordinasikan dan mengerahkan segenap komponen secara terpadu. Jadi, dalam konteks ini yang paling krusial adalah UU penataan keamanan dalam keadaan darurat regional/nasional.

Sama seperti pendekatan keamanan, penanganan stabilitas nasional juga dipilah dalam keadaan stabil dan dalam keadaan darurat atau stabilitas terganggu secara signifikan. Dalam keadaan stabil, semua departemen mengemban tugas menjaga stabilitas nasional sesuai dengan proporsinya masing-masing. Koordinasinya dilakukan oleh Menko Polhukam. Sedangkan dalam keadaan darurat atau stabilitas nasional terganggu secara signifikan, maka semua komponen berperan lebih aktif dengan berpedoman kepada kebijakan manajemen krisis. Dalam hal ini manajemen krisis berperan sebagai pengendali.

WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

Kaji ulang atas sejumlah peraturan perundang-undangan memang merupakan suatu keniscayaan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilandasi dengan dasar pertimbangan yang matang, serta substansi yang konsisten terhadap tujuan perubahan tersebut. Dalam konteks inilah kehadiran wacana RUU Keamanan Nasional dipandang melahirkan sejumlah kontroversi menyangkut berbagai aspek yang melingkupinya.

Menyikapi polemik yang terus berpijar ini, Polri sebagai salah satu obyek yang turut diwacanakan di dalamnya, dituntut untuk mampu memberikan pandangan sehubungan dengan berkembangnya diskursus tersebut. Terlebih lagi bila mengingat gagasan terpendam dari RUU tersebut yang ingin menempatkan Polri di bawah suatu departemen tertentu, yang dalam koridor umum dipandang sebagai antitesis dari proses reformasi di negeri ini.

Suka atau tidak, berkembangnya wacana RUU ini memang melahirkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab tuntas, guna melihat dengan jernih dan transparan seluruh aspek serta dimensi dari RUU ini. Di tengah riuhnya polemik ini, hal pertama yang harus dijawab tentunya menyangkut urgensi dan relevansi dari pembahasan RUU Keamanan Nasional itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut apa yang mendasari sehingga wacana RUU ini perlu untuk ditanggapi.

Oleh karena sinkronisasi dan harmonisasi diperlukan oleh suatu UU, terutama terhadap UUD 1945, maka tinjauan juga perlu diberikan menyangkut amanat UUD 1945 tentang Keamanan, bagaimana pengelolaan serta penjabarannya. Dari sini akan didapatkan perspektif yang jelas, apakah pengelolaan Keamanan oleh Polri harus identik dengan TNI atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui RUU inipun berupaya untuk memberikan telaah atau redefinisi terhadap konsep Keamanan Nasional. Namun dalam iklim demokrasi, klaim sepihak tentunya tidak cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan bersama. Oleh karena itu diperlukan tinjauan terhadap redefinisi konsep ini, dengan melihat perbandingan antara konsep Keamanan Nasional versi Departemen Pertahanan, selaku penggagas RUU ini, dengan konsep Keamanan dalam pandangan Polri yang telah dibakukan oleh UU.

Sejatinya, UU menyangkut bidang Keamanan telah banyak kita miliki, seperti UU 2/2002 tentang Polri, UU 3/2002 tentang Pertahanan, UU 34/2004 tentang TNI, UU Darurat 23/1959 dan PP 16/1960, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran RUU ini sendiri melahirkan semacam ambiguitas – terlepas dari perlu tidaknya RUU ini – antara melengkapi atau menjadi payung berbagai UU bidang Keamanan yang telah ada sebelumnya. Karena itu perlu adanya penjabaran untuk mengetahui apa masalah aktual dalam implementasi UU bidang Keamanan yang telah ada. Kalaupun memang ada kekurangan dari berbagai UU tersebut, diperlukan jawaban mengenai bagaimana alternatif penyempurnaannya.

Muara dari polemik yang berkembang menyangkut RUU ini memang berpusar pada gagasan untuk menempatkan Polri di bawah departemen tertentu. Sebagai sebuah wacana, tentu saja gagasan tersebut sah-sah saja. Namun tentu tak setiap wacana merupakan kebenaran dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Oleh sebab itu tanggapan terhadap gagasan ini sangat diperlukan untuk meluruskan kembali opini sepihak yang telah tersebar secara luas. Terutama, argumentasi menyangkut resiko jika Polri berada di bawah departemen serta mengapa Polri harus berada di bawah Presiden.

Di antara berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, persoalan mendasar yang menarik untuk ditelaah adalah menyangkut latar belakang politik wacana dari RUU Keamanan Nasional ini. Sebab, sejak awal diluncurkannya gagasan ini, telah terjadi pergeseran substansi yang menjadi dasar pijakan RUU ini, dari koordinasi, hankamrata hingga supremasi sipil. Pergeseran ini tentunya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah RUU ini mengandung muatan politis dan jika benar demikian apa antisipasi terhadap muatan politis tersebut? Apakah gagasan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau justru menjadi antitesis dari derap reformasi itu sendiri?

Sebuah kesimpulan tentu tak dapat dibangun tanpa argumentasi yang memiliki landasan yang kokoh dan rasional. Jawaban serta alternatif pemecahan terhadap berbagai pokok persoalan ini pada akhirnya akan membimbing kita pada sebuah postulat baru menyangkut RUU Keamanan Nasional ini.

PERBANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM TUGAS KEAMANAN

I. Pendahuluan
Gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia ke arah kehidupan nasional yang demokratis melalui penataan kelembagaan dan kesisteman termasuk didalamnya penataan ulang institusi Polri dan TNI, meliputi pemisahan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Sejalan dengan dinamika reformasi tersebut, berbagai pemikiran yang berkembang terkait dengan penataan institusi Polri dan TNI bermuara pada amandemen kedua UUD 1945 yang memisahkan kelembagaan, tugas, fungsi dan peranan masing-masing dan dijabarkan dalam UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 3/2002 tentang pertahanan dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Walaupun telah diadakan penataan melalui UU, bukan berarti permasalahan di bidang Pertahanan dan Keamanan telah selesai, karena masih menyisakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbantuan TNI di bidang keamanan dan perbantuan Polri dalam keadaan darurat militer dan perang.

II. Landasan Pemikiran

1. Prinsip Negara Demokratis.
Pilar utama negara demokratis adalah adanya check and balance yang ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang menjamin adanya keseimbangan kekuasaan, kesetaraan dan berlangsungnya proses pengawasan politik melalui pranata sosial.

2. Prinsip Supremasi Hukum.
Kehidupan demokratis didasarkan pada penghormatan terhadap supremasi hokum yang menuntut perubahan paradigma Polri agar berwatak sipil, mengutamakan penegakan hokum daripada menjadi alat kekuasaan dan lebih berorientasi pada tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

3. Prinsip Konstitusional.
Tugas, fungsi dan peranan Polri telah dirumuskan dalam pasal 30 (4) UUD 1945. “ Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut telah diterbitkan UU No. 2/2002 tentang Polri yang mengatur tentang: tujuan, susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian, nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama.

4. Perbantuan TNI.
Dalam UU No. 2/2002, Bab VIII, Bantuan, Hubungan dan kerja sama, dirumuskan sebagai berikut:
Pasal 41:
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian, negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang Kepolisian Negara Republik Indonesia membrikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Permasalahan

1. Landasan Hukum.

a. Peraturan perbantuan TNI kepada Polri berdasar UU No. 2/2002 dinyatakan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan berdasar UU No. 34/2004 pasal 7 (2) huruf b 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang.
Adanya perbedaan hirarki peraturan perundang-undangan tentang perbantuan dari kedua UU tersebut, perlu ada kesamaan tafsir.

b. Lingkup tugas Polri dan TNI
Tugas Polri dalam UU No. 2/2002 pasal 13 dan pasal 14. bersentuhan dengan tugas TNI yang diatur dalam UU No. 34/2004 pasal 7 (2) huruf b. tentang operasi militer selain perang mulai angka 1 s/d 14.
Persentuhan tugas tersebut memerlukan adanya pengaturan yang jelas walaupun sebenarnya tugas TNI tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 (3) dinyatakan dilaksanakan berdasar kebijakan dan keputusan politik Negara.

c. UU No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya dan PP 16/1960.
Berdasar Undang-Undang No. 23/1959 Keadaan dibagi atas: Tertib Sipil, Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat Perang. Dalam tertib sipil, tanggung jawab keamanan berada pada Polri, dalam darurat sipil kekuasaan di tangan Gubernur dan penanggung jawab militer dan perang, kekuasaan dipegang oleh TNI. Dalam PP/1960 permintaan bantuan militer diajukan oleh Gubernur. PP ini masih dijadikan pedoman oleh TNI.

2. Empiris.
a. Dalam menghadapi Konflik Vertikal dan Horizontal (NAD, Ambon, Papua, Poso dan daerah lainnya) bentuk penugasannya berbeda-beda satu sama lain. Pemindahan GAM di NAD, dimulai dengan penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) menjadi Darurat Militer berubah menjadi Darurat Sipil dan Tertib Sipil. Di Ambon dinyatakan Darurat Sipil tetapi kekuasaan di tangan TNI.
b. Dalam menghadapi unjuk rasa anarkhis dan kerusuhan missal, penanggung jawab Polri dan atas permintaan kepada Polri setempat dibantu oleh TNI.
c. Dalam menghadapi Pengamanan Kegiatan Pemerintah dari masyarakat, penenggung jawab adalah Polri dan atas permintaan dibantu oleh TNI – seperti: Pemilu, Pilkada, Pam Lebaran, Natal dan Tahun Baru, dll.
Khusus untuk Pengamanan Tamu Negara (Kepala Negara/Pemerintahan) penanggung jawab adalah TNI.

IV. Pembahasan.

1. Perbantuan TNI kepada Polri yang berkaitan dengan hubungan kewenangan, walaupun UU sudah mengatur tugas, fungsi dan peran Polri dan TNI, masih memerlukan pengaturan dengan memperhatikan:
a. Lingkup kompetensi masing-masing dalam koridor hukum dengan memperhatikan aspek ketersedian sarana prasarana, kekuatan dan kemampuan serta keterpaduan upaya.
b. Eskalesi gangguan keamanan: pemberontakan bersenjata, seperti bersenjata dan konflik komunal yang anarkhis menimbulkan kerusahan missal.
c. Perbantuan TNI dilaksanakan secara proporsional, tidak melanggar HAM dan asas demokrasi harus jelas dalam kondisi keamanan dan cara perbantuan diberikan.
2. Perbantuan TNI tersebut baik personil dan satuan TNI berada di bawah kendali Polri.
3. Perbantuan TNI tersebut, memperhatikan asas legalitas, manfaat, fungsional. Perbantuan TNI harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan jelas batas waktunya serta ada kriteria Kodal dari Polri ke TNI.
4. Perbantuan TNI acap kali tergantung pada penilaian Kepala Polisi setempat, untuk menghindarkan subjektivitas perlu diatur kriteria yang jelas dan dipedomani dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diatasi kemungkinan terlambatnya perbantuan TNI tersebut.

V. Penutup

Memang Perlu diatur tata cara perbantuan TNI dalam peraturan perundang-undangan apakah setingkat PP atau UU.