WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

Kaji ulang atas sejumlah peraturan perundang-undangan memang merupakan suatu keniscayaan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilandasi dengan dasar pertimbangan yang matang, serta substansi yang konsisten terhadap tujuan perubahan tersebut. Dalam konteks inilah kehadiran wacana RUU Keamanan Nasional dipandang melahirkan sejumlah kontroversi menyangkut berbagai aspek yang melingkupinya.

Menyikapi polemik yang terus berpijar ini, Polri sebagai salah satu obyek yang turut diwacanakan di dalamnya, dituntut untuk mampu memberikan pandangan sehubungan dengan berkembangnya diskursus tersebut. Terlebih lagi bila mengingat gagasan terpendam dari RUU tersebut yang ingin menempatkan Polri di bawah suatu departemen tertentu, yang dalam koridor umum dipandang sebagai antitesis dari proses reformasi di negeri ini.

Suka atau tidak, berkembangnya wacana RUU ini memang melahirkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab tuntas, guna melihat dengan jernih dan transparan seluruh aspek serta dimensi dari RUU ini. Di tengah riuhnya polemik ini, hal pertama yang harus dijawab tentunya menyangkut urgensi dan relevansi dari pembahasan RUU Keamanan Nasional itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut apa yang mendasari sehingga wacana RUU ini perlu untuk ditanggapi.

Oleh karena sinkronisasi dan harmonisasi diperlukan oleh suatu UU, terutama terhadap UUD 1945, maka tinjauan juga perlu diberikan menyangkut amanat UUD 1945 tentang Keamanan, bagaimana pengelolaan serta penjabarannya. Dari sini akan didapatkan perspektif yang jelas, apakah pengelolaan Keamanan oleh Polri harus identik dengan TNI atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui RUU inipun berupaya untuk memberikan telaah atau redefinisi terhadap konsep Keamanan Nasional. Namun dalam iklim demokrasi, klaim sepihak tentunya tidak cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan bersama. Oleh karena itu diperlukan tinjauan terhadap redefinisi konsep ini, dengan melihat perbandingan antara konsep Keamanan Nasional versi Departemen Pertahanan, selaku penggagas RUU ini, dengan konsep Keamanan dalam pandangan Polri yang telah dibakukan oleh UU.

Sejatinya, UU menyangkut bidang Keamanan telah banyak kita miliki, seperti UU 2/2002 tentang Polri, UU 3/2002 tentang Pertahanan, UU 34/2004 tentang TNI, UU Darurat 23/1959 dan PP 16/1960, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran RUU ini sendiri melahirkan semacam ambiguitas ā€“ terlepas dari perlu tidaknya RUU ini ā€“ antara melengkapi atau menjadi payung berbagai UU bidang Keamanan yang telah ada sebelumnya. Karena itu perlu adanya penjabaran untuk mengetahui apa masalah aktual dalam implementasi UU bidang Keamanan yang telah ada. Kalaupun memang ada kekurangan dari berbagai UU tersebut, diperlukan jawaban mengenai bagaimana alternatif penyempurnaannya.

Muara dari polemik yang berkembang menyangkut RUU ini memang berpusar pada gagasan untuk menempatkan Polri di bawah departemen tertentu. Sebagai sebuah wacana, tentu saja gagasan tersebut sah-sah saja. Namun tentu tak setiap wacana merupakan kebenaran dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Oleh sebab itu tanggapan terhadap gagasan ini sangat diperlukan untuk meluruskan kembali opini sepihak yang telah tersebar secara luas. Terutama, argumentasi menyangkut resiko jika Polri berada di bawah departemen serta mengapa Polri harus berada di bawah Presiden.

Di antara berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, persoalan mendasar yang menarik untuk ditelaah adalah menyangkut latar belakang politik wacana dari RUU Keamanan Nasional ini. Sebab, sejak awal diluncurkannya gagasan ini, telah terjadi pergeseran substansi yang menjadi dasar pijakan RUU ini, dari koordinasi, hankamrata hingga supremasi sipil. Pergeseran ini tentunya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah RUU ini mengandung muatan politis dan jika benar demikian apa antisipasi terhadap muatan politis tersebut? Apakah gagasan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau justru menjadi antitesis dari derap reformasi itu sendiri?

Sebuah kesimpulan tentu tak dapat dibangun tanpa argumentasi yang memiliki landasan yang kokoh dan rasional. Jawaban serta alternatif pemecahan terhadap berbagai pokok persoalan ini pada akhirnya akan membimbing kita pada sebuah postulat baru menyangkut RUU Keamanan Nasional ini.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s