PROFESIONALISME DAN CITRA DIRI POLISI

Pengantar

Peran dan posisi polisi sangat strategis dalam usaha menciptakan dan menegakkan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan utama (hak-hak asasi) polisi perlu mendapatkan prioritas utama dalam reformasi kepolisian nasional. Pembenahan kurikulum, perbaikan sarana dan prasarana, penyesuaian peraturan merupakan hal yang sangat penting bagi upaya pengembangan penegakan hukum dan tetapi sama sekali tidak bermakna jika polisinya “tidak professional” dan “tidak sejahtera”. Dengan demikian, upaya reformasi penegakan hukum dan seharusnya dimulai dari penataan polisi dilihat dari aspek “mutu” (dedikasi, keahlian, pengalaman) dan “kesejahteraan”. Upaya tersebut akan benar-benar terwujud jika polisi mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk memberdayakan diri. Secara konseptual, polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait, seperti : pemerintah, masyarakat luas, dan polisi sendiri.

Selanjutnya, beberapa karakteristik polisi yang ideal antara lain: memiliki semangat juang yang tinggi serta kualitas moral, iman dan takwa yang mantap; mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek; mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain; memiliki etos kerja yang kuat; memiliki kejelasan dan memiliki pengembangan jenjang karir; memiliki profesionalisme yang tinggi; polisi yang memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non-material; memiliki wawasan masa depan; dan mampu melaksanakan fungsi dan peranannya. Tetapi, dalam kenyataannya, keberadaan polisi masih tetap terabaikan. Hal yang paling menyulitkan polisi adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normatif ideal dengan suasana kehidupan yang materialistis, individualistis, kompetitif, dan konsumtif.

Faktor mendasar yang terkait dengan kinerja professional polisi adalah “kepuasan kerja” yang berkaitan dengan “kesejahteraan polisi” yang meliputi : imbal jasa, rasa aman dalam bertugas, hubungan antar pribadi, kondisi lingkungan kerja, dan kesempatan untuk pengembangan serta peningkatan diri. Beberapa dimensi permasalahan polisi yang masih harus diatasi adalah dimensi: kuantitas, kualitas, sebaran, sistem penegakan hukum (law enforcement), pengelolaan dan jenjang karir polisi, dan manajemen polisi. Sesuai dengan dimensi masalah yang dihadapi maka disarankan tindak lanjut yang konsepsional, dan realistis.

Posisi Polisi Dalam Pemerintahan Yang Demokratis

Dalam keseluruhan usaha menciptakan pengayoman, perlindungan dan rasa aman masyarakat, polisi memegang posisi yang paling strategis. Dalam negara hukum yang demokratis, norma umum yang harus berlaku adalah bahwa kepolisian (sebagai suatu organisasi) tunduk (tersubordinasi) pada hukum dan kekuasaan demokratis yang ada. Sedangkan kekuasaan demokratis adalah kekuasaan yang dibatasi oleh pertanggungjawaban kepada rakyat atau kedaulatan rakyat (Reksodiputro, 2004, hal. 2). Oleh karena itu, dalam program reformasi kepolisian, kesejahteraan dan rekruitmen polisi hendaknya menjadi pusat perhatian dalam penataannya. Disamping itu hak-hak asasi polisi sebagai pribadi, pemangku profesi kepolisian, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam reformasi penegakan hukum. Upaya pembenahan kurikulum, perbaikan sarana, penyesuaian peraturan, jelas sangat penting. Akan tetapi tanpa polisi yang profesional dan “kesejahteraan” yang memadai hal tersebut belum tentu ada hasilnya. Dengan demikian upaya reformasi kepolisian harus dimulai dengan penataan SDM “polisi” terutama dalam mutu profesi dan kesejahteraannya yang meliputi: imbalan jasa yang wajar, suasana rasa aman dalam bekerja, kondisi kerja yang baik, hubungan antar pribadi yang sehat, dan kesempatan peningkatan diri dan karir. Semua itu hanya mungkin terwujud apabila para polisi mendapat peluang yang besar untuk pemberdayaan dirinya dalam nuansa paradigma penegakan hukum dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Alangkah idealnya apabila semua pihak dapat menempatkan polisi dalam posisi yang tepat yaitu sebagai insan penegakan hukum melakukan tindakan nyata dalam upaya pemberdayaanya sesuai dengan hak-hak asasinya. Tetapi dikalangan para petinggi polisi maupun purnawirawannya masih banyak pemikiran untuk mempertahankan sistem manajemen dan sistem kepangkatan yang ada sekarang ini. Di sini patut diberika pujian terhadap gagasan Gubernur PTIK, khususnya dibidang perubahan-perubahan yang menyangkut gagasan pengembangan sumber daya manusia (Muhammad, 2004 : 7). Gagasan yang diajukan cukup maju dan fundamental jika dilakukan sedikit banyak bisa merubah kebudayaan lama institusi Polri.

Dalam pengertian terbatas, polisi diartikan sebagai satu sosok individu yang berada di depan dalam usaha sebagai individu maupun kelembagaan untuk menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain secara umum fungsi kepolisian, maka kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup baik tataran represif, preventif dan preemptif (Kelana, 2002 : 60). Secara lebih luas, polisi mempunyai makna sebagai seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di masyarakat maupun luar masyarakat. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional, polisi termasuk kelompok profesi khususnya tenaga penegak hukum, yang bertugas untuk membimbing, menegakan keamanan, dan atau melatih (membina) masyarakat. Siapapun akan mengakui bahwa keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dalam keseluruhan kehidupan umat manusia. Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law).

Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam suahan menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketrtiban atau keraturan/maintaining order (Reksodiputro, 2004, hal. 180). Dalam maraknya tuntutan pada masa kini, polisi bukan lagi satu-satunya aparat penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti KPK. Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dipandang oleh masyarakat masihlah cukup dominan dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat. Diakui atau tidak, setiap anggota masyarakat pernah menerima bantuan atau berhubungan dengan polisi, entah di masyarakat atau di luar masyarakat entah di pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi atau di lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini mempunyai makna bahwa polisi mempunyai andil dalam proses aktivitas sehari-hari seseorang. Oleh karena itu, pada hakekatnya polisi itu dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya. Seperti halnya pemerintahan sekarang yang menang karena akumulasi pencitraan dan dapat memanipulir keinginan rakyat lewat media tentang sosok yang tenang, berwibawa, karismatik tetapi pada kenyataan hari-hari ini kita saksikan langsung betapa tidak berdayanya menghadapi bencana Gempa dan Tsunami di Aceh. Belum seratus hari pemerintah bekerja hampir sebagian rakyat telah kehilangan harapan dan ketidakpuasan serta kritik di sana-sini terhadap kinerja kabinet khususnya aksi cepat tanggap darurat bencana tidak terlihat dari sosok alumni militer. Kenapa tidak karena pemerintahan dipilih karena karisma tidaklah cukup untuk menanggulangi berbagai masalah bangsa baik yang mendesak maupun yang telah bertumpuk. Jadi pelajaran apa yang harus diambil oleh polisi, adalah mendapatkan pujian baik tapi itu bukan tujuan. Karena polisi bekerja atas dasar tugas dan wewenangnya bukan mengejar kerja-kerja adhoc dan sesaat apalagi seratus hari, satu semester. Tetapi polisi bekerja karena kehendak rakyat sebagai pembayar pajak.

Bagaimanakah sosok polisi yang diharapkan itu, Secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut pandang masyarakat, polisi ideal adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum bersama-sama menciptakan rasa aman. Pada umumnya masyarakat sangat mengidamkan polisinya memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar, menguasai hukum, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dsb. Dari sudut pandang masyarakat, polisi yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra masyarakat. masyarakat sangat mengidamkan agar polisi itu menjadi teladan di masyarakat sehingga dapat melengkapi, menambah, memperbaiki pola-pola penegakan hukum dan di luar maupun di dalam keluarga. Pihak pemerintah, mengidamkan agar para polisi itu mampu berperan secara profesional sebagai unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah terutama di bidang penegakan hukum.

Dengan perkataan lain, polisi merupakan wakil pemerintah dan wakil masyarakat di lembaga penegakan hukum dan wakil lembaga penegakan hukum dan ada/eksistensinya diakui oleh masyarakat. Polisi merupakan unsur masyarakat yang diharapkan mampu mempersiapkan anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan sebaik-baiknya. Dari sudut pandang budaya, polisi merupakan subyek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bangsa yang beradab (policing). Dan benar apa yang dijelaskan oleh Gubernur PTIK, bahwa polisi sipil adalah suatu konsep bukan institusi (Muhammad, 2004 : 1). Demikianlah kehadiran sosok polisi ideal itu merupakan harapan semua pihak. Secara ideal polisi yang diharapkan adalah polisi yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja yang dapat mewujudkan fungsi dan peran-nya seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut terutama tercermin melalui ke-unggulannya dalam menegakan keamanan, hubungan dengan pihak lain, sikap dan ketrampilan profesional-nya. Penampilan semua itu dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pribadi, moral-spiritual, fisik, dsb.

Dari sudut pandang polisi itu sendiri, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan terhadap keberadaan dirinya sebagai pribadi insan penegakan hukum dan diberikan peluang untuk mewujudkan “otonomi tugasnya” secara profesional. Dalam mewujudkan otonomi tugasnya, polisi mengharapkan agar memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kinerja pribadi dan profesionalnya melalui pemberdayaan diri secara kreatif. Polisi juga mengharapkan agar memperoleh perlakuan yang wajar dan adil sesuai dengan hak dan martabatnya. Polisi mengharapkan perwujuan hak-haknya sebagai insan penegakan hukum dan yang berupa kesejahteraan pribadi dan profesional yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan profesional, (2) rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya, (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif, (5) kepastian jenjang karir dalam menuju masa depannya. Untuk pembenahan yang berkaitan dengan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan polri dititikberatkan pada materi-materi yang bersendikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana ciri dalam masyarakat demokratis dan juga pengetahuan tentang kebudayaan multikultural serta upaya-upaya pemolisian masyarakat (Reksodiputro, 1999, hal. 65)

Hubungan Masyarakat : Citra Polisi yang Diharapkan dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam mewujudkan kinerja polisi, secara ideal beberapa karakteristik citra polisi yang diharapkan antara lain sebagai berikut.
1. Polisi yang memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang mantap. Semangat juang merupakan landasan utama bagi perwujudan perilaku polisi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kinerja perilaku polisi menuntut kualitas semangat nasionalisme dalam menyukseskan pembangunan nasional. Bagaimanapun lembaga penegakan hukum dan yang menjadi lingkup pengabdian berada di Indonesia dan untuk kepentingan bangsa Indonesia sehingga harus senantiasa berorientasi nasional tidak gamang dan bertindak secara eksperimental, tidak memihak berdasarkan SARA, karena akan menyebabkan malapetaka yang sangat besar jika polisi memihak dan menguntungkan salah satu pihak (lebih jelas baca Suparlan, dalam tema-team konflik social dan solusinya dalam buku Hubungan Antar Suku Bangsa, 2004).
2. Polisi yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan pedoman dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek. Perwujudan diri para polisi hendaknya berorientasi kepada tuntutan perkembangan lingkungan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua unsur yang terkait harus mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan terutama tuntutan perkembangan pembangunan dan tuntutan social-budaya. Di samping itu, tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut agar para polisi mampu meyesuaikan profesi dan kompetensinya.
3. Polisi yang mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain. Dalam melaksanakan fungsinya setiap unsur tidak berbuat sendirian, akan tetapi harus berinteraksi dengan unsur lain yang terkait melalui suasana kemitraan yang bersifat sistemik, sinergik, dan simbiotik. Demikian pula antar disiplin ilmu seharusnya saling berinteraksi dan bekerjasama dalam berbagai pendekatan interdisipliner (interdisipliner approach) menghadapi berbagai masalah yang muncul dari tantangan kehidupan modern. Pendekatan interdisipliner dalam bentuk tim kerja merupakan sesuatu yang mutlak harus dijadikan landasan dalam kinerja polisi dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan pemecahannya secara professional (Suparlan, Sewindu Ilmu Kepolisian, 2004 : 12). Dalam makalahnya, Prof. Farouk Muhammad, tidak secara jelas menjelaskan bagaimana institusi polisi bekerja dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum (law enforcement) padahal kerjasama ini adalah penting dalam usaha meraih kesuksesan kerja polisi dana memerankan fungsinya.
4. Polisi yang memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja merupakan landasan utama bagi kinerja semua aparat dalam berbagai jenis dan jenjang penegakan hukum dan pembinaan dan pengembangan profesionalitas polisi senantiasa mengacu kepada etos kerja yang mencakup: disiplin kerja, kerja keras, menghargai waktu, berprestasi, sikap kerja, dan sebagainya.
5. Polisi yang memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir. Citra polisi profesional hanya dapat berkembang dengan baik apabila disertai dengan pengembangan karir secara jelas dan pasti. Semua karya-karya fungsi operasional para polisi hendaknya mempunyai dampak bagi prospek peningkatan karirnya di masa yang akan datang baik dalam status ataupun martabat dan hak-haknya. Ada hubungan antar pengembangan karir dan jenjang pendidikan, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian para komandan dilapangan, bagaimana memotivasi sehingga timbul produktivitas dalam kinerja polisi (Muhammad, 2003 : 149)
6. Polisi yang berjiwa profesional tinggi. Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh lima kompetensi sebagai berikut: (1) keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, (2) meningkatkan dan memelihara citra profesi, (3) keinginan untuk senatiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan, (4) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, (5) memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Sedangkan Prof. Parsudi Suparlan, menekankan bahwa profesionalisme polisi hanya mungkin dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teoritikal berbagai permasalahan social dan kepolisian, dan kemampuan analisa untuk mengatasi atau meredamnya (Parsudi, dalam Sewindu Ilmu Kepolisian, 2004 : 15)
7. Polisi yang memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non material. Kesejahteraan lahir dan batin merupakan kebutuhan hakiki bagi setiap individu. Dalam hubungan ini, upaya pembinaan dan pengembangan profesionalitas hendaknya tidak mengabaikan aspek kesejahteraan. Peningkatan profesionalitas seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan baik material maupun non-material. Dan sebaliknya peningkatan kesejahteraan seyogyanya mendorong untuk peningkatan profesionalitas. Peningkatan anggaran institusi polri harus dibarengi oleh peningkatan kinerja. Dalam hal ini Prof. Farouk Muhammad menjelaskannya antara hubungan peningkatan kinerja dengan peningkatan anggaran, termasuk didalamnya kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam setiap levelnya (Muhammad, 2004: 5).
8. Polisi yang memiliki visi (orientasi) masa depan. Sesuai dengan cita-citanya, manusia Indonesia harus mampu hidup sejahtera dan lestari di masa depan. Hal ini mengandung makna bahwa semua aktivitas penegakan hukum dan hendaknya senantiasa beroreintasi ke masa depan, sebab setiap karya yang dihasilkan masa kini sesungguhnya untuk kepentingan di masa yang akan datang. Semua itu, hendaknya dijadikan sebagai acuan bagi para polisi dalam melaksanakan tugasnya.
9. Polisi yang mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu. Asas ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum dan bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama semua pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait antara lain: para pembuat kebijakan dan keputusan, para manajer, para pakar dalam berbagai bidang dan disiplin, organisasi profesi, dan para pelaksana penegakan hukum dan itu sendiri. Dalam keterpaduan ini, polisi diharapkan menjadi inti dari keseluruhan kegiatan roda pengelolaan penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Prof. Parsudi, lebih jauh menjelaskan bahwa “ tugas-tugas kepolisian mencakup dalam hal menciptakan dan menjaga keteraturan, mengembalikan keteraturan karena hubungan yang bergejelok dalam berbagai permasalahan yang terwujud sebagai hasil hubungan antar individu dengan kelompok atau komuniti, antar komuniti, antar komuniti dengan masyarakat dan dengan negara atau pemerintah (Parsudi, dalam Hubungan Antar Suku Bangsa, 2004 : 318).

Siapapun sependapat bahwa polisi itu memegang peranan yang amat penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui penegakan hukum dan . Hal itu pasti selalu dinyatakan oleh sebagai pihak baik pribadi maupun pejabat dalam berbagai kesempatan. Namun dalam kenyataannya, polisi tetap terabaikan dalam perwujudan keberdayaannya sebagai insan penegakan hukum dan pengayoman. Polisi lebih banyak memperoleh perlakuan sebagai obyek administrative dan birokratis, sehingga keberdayaannya sebagai insane penegakan hukum akan selalu terpasung dan tidak berkembang. Berbagai upaya pembaharuan penegakan hukum dan telah banyak dilakukan melalui perbaikan sarana, peraturan, kurikulum, dan sebagainya, tapi belum memperioritaskan polisi sebagai pelaksana di tingkat instruksional terutama dari aspek kesejahteraannya. Manajemen SDM polisi yang mencakup rekrutmen, penegakan hukum dan pengayoman, pengangkatan, pengelolaan, pembinaan, dan sebagainya, masih dirasakan belum memberikan kenyamanan bagi para polisi dan selalu menimbulkan berbagai kendala dan masalah yang senantiasa dirasakan oleh polisi. Tanpa mengabaikan berbagai usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah terhadap polisi dengan berbagai hasilnya, masih dapat dikatakan bahwa sudah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, kondisi polisi (kesejahteraannya) masih belum memenuhi standar hidup minimal yang layak. Hal ini sudah tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja para polisi yang “katanya” sebagai ujung tombak dunia penegakan hukum dan pengayoman. Dalam hal penegakan hukum dan dinilai kurang berhasil, polisi masih selalu menjadi sasaran sebagai sumber kegagalan, dan manakala tercapai keberhasilan, polisi terlupakan kontribusinya sebagai salah satu unsur penegak hukum. Potensi polisi yang mencakup jumlah yang besar, penyebaran yang menjangkau seluruh kawasan tanah air, kualitas penegakan hukum dan pengayoman/pelayanan masyarakat, kualitas kepribadian, dan front tempat bertugas belum dinikmati oleh para polisi. Potensi polisi selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan dan kepentingan seperti politik, kekuasaan dan arogansi, bisnis, kepentingan pribadi, dan sebagainya. Jadi tidak pada tempatnya jika hanya melihat sisi keberhasilan kerja polisi hanya dilihat pada kasus-kasus yang menonjol dan menarik perhatian public, karena ini mencederai asas persamaan di depan hukum (rechstat bukan machstat).

Kepercayaan dan Sentimen Publik

Perwujudan polisi yang diharapkan itu tidak semudah yang dibayangkan karena demikian banyak factor yang terkait dan saling mempengaruhi. Kaum polisi sendiri sesungguhnya mempunyai keinginan untuk tampil sebagai polisi idaman. Namun, perlu diingat bahwa semuanya tidak hanya terletak dalam diri para polisi saja, sebagian besar faktornya berada di luar kaum polisi itu sendiri. Polisi tidak mungkin dapat mewujudkan kinerjanya dengan optimal tanpa dukungan dari pihak lain termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap peran dan fungsi polisi. Secara jujur diakui atau tidak pada saat ini polisi lebih banyak dituntut untuk mewujudkan kinerjanya dengan optimal tanpa dukungan dari pihak lain termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Secara jujur diakui atau tidak pada saat ini polisi lebih banyak dituntut untuk mewujudkan kinerja idealnya, sementara hal-hal yang menjadi hak polisi belum sepenuhnya diterima oleh polisi. Secara jujur diakui atau tidak terdapat oknum dan bagian dari institusi kepolisian itu sendiri yang menggerogoti dari dalam sehingga mencemarkan institusi kepolisian secara keseluruhan, baik citra maupun kinerja. Kinerja polisi sangat ditentukan oleh sikap dari masyarakat, yang sampai saat ini masih belum dirasakan oleh polisi dan begitu juga kebalikannya, masyarakat menunggu peran polisi untuk lebih meningkatkan pelayananany. Dan disatu sisi polisi sangat mengidamkan agar dapat bermitra dengan aparat penegak hukum lainnya dalam posisi sebagai penegak hukum dengan melepaskan berbagai atribut dan simbol-simbol posisi tertentu seperti pangkat, jabatan, kedudukan, materi, dan sebagainya. Misalnya pada waktu mengambil raport anak, polisi sangat mengidamkan dapat berdialog langsung dengan guru dan orang tua murid lainnya dalam suasana kemitraan dan bukan dalam suasana formal, atasan-bawahan atau orang kaya dan miskin, atau pimpinan dan rakyat, dan sebagainya. Dalam dialog ini dibicarakan berbagai aspek penegakan hukum dan anak-anaknya dalam suasana kekeluargaan dan kemitraan.

Hal yang paling menyulitkan para polisi adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normative ideal dengan suasana kehidupan masa kini yang ditandai dengan pola-pola kehidupan yang materialistis, individualistis, kompetitif, konsumtif, dan sebagianya. Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional polisi adalah “kepuasan kerja” yang berkaitan erat dengan “kesejahteraan” para polisi. Kepuasan ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor; (1) imbal jasa, (2) rasa aman dalam hubungan kerja, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, dan (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri. Nampaknya kelima faktor itu belum dapat terwujud sehingga mampu menunjukkan kinerjanya secara optimal.

Dari aspek imbal jasa baik yang bersifat materi ataupun non-materi, harus diakui masih jauh dari ”memberikan kepuasan” dan “keadilan.” Meskipun, diakui bahwa harkat dan martabat polisi bukan terletak pada aspek materi atau simbol-simbol lahiriah, namun kenyataan masa kini umumnya manusia menilai seseorang dari aspek materi dan penampilan lahiriah. Jadi anggapan masyarakat terhadap kehidupan polisi yang lebih sejahtera, dan nampak lebih sejahtera jika dibandingkan pada waktu masih bergabung dengan TNI. Dari sudut inilah para polisi sudah tentu sangat mengharapkan agar ”imbal jasa” dapat disesuaikan dengan syarat kualitas memadai, wajar, dan adil. Memang disadari bahwa masalah ini merupakan masalah nasional dan pemerintah terus menerus mengusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan polisi dan sampai batas tertentu sudah banyak dirasakan oleh kaum polisi. Semoga di masa yang kan datang idaman dapat terwujud sehingga polisi dapat mewujudkan kinerjanya dengan penuh kepuasan diri.

Rasa aman sebagai faktor kepuasan masih merupakan idaman para polisi. Kalau menelaah berbagai kasus kejadian yang banyak muncul dewasa ini (dan juga di masa lalu), ada kecenderungan kondisi ini belum terwujud secara penuh. Masih ada kasus pelecehan terhadap polisi seperti istilah-sitilah sogok/suap, salam tempel, korek api, setoran, dll. menjadi rahasia umum dan sering kita saksikan dalam berbagai pemberitaan di media masa. Belum lagi masalah-masalah yang masuk ke dunia penegak hukum lainnya dengan berlatar belakang “bisnis” yang dapat menyulitkan posisi polisi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yang digaji dari pajak. Perlakuan dari pihak atasan, atau aparat pemerintah lainnya, masyarakat, dan kadang-kadang dirasakan kurang mendukung rasa aman polisi dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya adanya pengaduan atau proses terhadap tindakan hukuman yang diberikan oleh polisi. Pemenuhan rasa keadilan itu benar-benar ditujukkan dengan bukti konkret kepada masyarakat luas. Momentum itu kini mendapat tempat, dan bibit-bibit kepercayaan sosial makin besar dan justeru anarki dan keresahan sementara dipendam di sekitar kita. Hanya tindakan main hakim sendiri masih terjadi dan tak terhindarkan karena setiap orang akan mewaspadai orang lain.

Kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan saat ini haruslah dikelola dengan baik dan kondisi penegakkan hukum yang suram itu dengan penunjukan individu yang memimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang tergabung dalam CJS pada gilirannya harus menjadi faktor penentu apakah pemerintahan ini dapat legitimasi lebih lama dari kehendak rakyat. Indikator kualitas hidup tentu saja tidak dapat direkayasa sekadar melalui obral program kampanye atau pamer gelar dan pengalaman para calon menteri. Begitu juga pujian dan harapan yang datang bertubi-tubi dari negara calon investor atau pelaku pasar baik dalam maupun luar negeri pada pemerintahan saat ini, tidak dapat sekadar ditanggapi dengan kemampuan argumentasi retorik dari presiden. Proyek-proyek politik yang akan datang dari DPR maupun DPD tidak hanya ditangkis sekadar dengan merumitkannya melalui argumentasi legalitas dan krisis multidimensional. Kenyataannya kehendak rakyat memang menghendaki suatu pemerintahan yang bersih dan transparan. Dan kini psikologi rakyat Indonesia memang sedang menanti hasil bagaimana upaya pemerintah saat ini mengimplementasikan program-program dalam kebijakannya tentang bagaimana mengeluarkan rakyat Indonesia dari penderitaan yang luar biasa dan memelihara sentiment positif dukungan rakyat dan negara-negara lain serta lembaga–lembaga internasional yang membantu para Korban Gempa dan Tsunami di Aceh (transparansi dan akuntabilitas publik). Bisakah ini menjadi modal pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Adalah wajar bila ketidakpuasan rakyat itu menjadi kabur terhadap politik sisa-sisa status quo. Dan dalam keadaan yang semacam ini, tunggang-menunggangi kembali masuk dalam kancah perpolitikan elit. Percampuran antara kepentingan reformasi yang sejati dan disain politik sisa-sisa status quo itulah yang kini terlihat dalam permainan politik elit sekarang. Dalam kondisi semacam itu, makin sukar terbentuknya pelembagaan politik demokratis. Makin sukar juga usaha untuk melokalisir politik masa lalu demi pemurnian kembali cita-cita reformasi total yang dipelopori para mahasiswa.

Harapan dan Proyeksi

Dalam perkembangan politik reformasi memang sedang menciptakan paradoks-paradoksnya sendiri. Seandainya ada jaminan kelembagaan yang akan menampung paradoks-paradoks itu, maka bayangan masa depan demokrasi tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa bukan saja kelembagaan itu tidak mewujud, tetapi bahkan kebudayaan politik yang pada mulanya diharapkan tumbuh secara sehat, justeru kembali mengalami retradisionalisasi. Padahal kita memerlukan kedua-duanya: lembaga-lembaga demokrasi dan kebudayaan politik publik yang juga demokratis.

Bahaya besar yang mengancam perjalanan reformasi sekarang adalah bahwa tradisi pluralistik dan fondasi-fondasi awal suatu bangunan politik demokratis belum lagi selesai tertanam. Sementara suasana ketegangan horisontal justeru meningkat. Ini adalah bom waktu bagi suatu bangsa yang sedang menjalani proses transisional. Kegagalan kita menanamkan kebudayaan politik plural dan kelambanan kita membenahi lembaga-lembaga utama demokrasi, akan mengembalikan kita ke dalam suasana pretorian yang lebih keras lagi. Alasannya sederhana saja, yaitu bahwa pertaruhan politik sisa-sisa pemerintahan lama memang akan berlangsung total, karena pilihan politiknya memang sangat kritis:memerintah lagi atau dihukum. Tentu saja realitas global dan memori kolektif publik akan menolak upaya strikes back rezim lama. Tetapi hukum kenyataan politik seringkali mendikte lebih cepat dibandingkan dengan daya tahan moral dan ideologis masyarakat transisional. Artinya, dalam keadaan dimana publik tidak menemukan titik cahaya di lorong panjang reformasi ini, maka bukan tidak mungkin tindakan berbalik arah menjadi pilihan pragmatisnya kembali.

Bagaimana dengan masa depan polisi Indonesia? Tidak banyak pilihan bagi polisi Indonesia kecuali kembali ke jalan utama, menjadi bhayangkara negara. Setelah sekian lama terkungkung dengan baju militeristik, sudah saatnya bagi Polri untuk menunjukan jatidirinya sebagai polisi yang menjunjung prinsip-prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas. Terlebih ditengah sorotan yang cukup deras dari masyarakat luas terhadap kinerja Polri yang kurang maksimal dan di sana sini ditemukan banyak penyimpangan, maka bagi Polri adalah cambuk dan tidak surut kebelakang yang ada adalah terus maju dan pantang mundur. Karena dalam negara demokrasi seluruh tatanan, ketertiban, taat hukum dan sendi-sendi kehidupan serta menjunjung tinggi supremasi hukum adalah ciri utama di mana institusi Polri adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga tradisi tersebut, yaitu tradisi demokrasi di mana polisi bekerja sesuai dengan asas profesionalisme.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s