POLRI DALAM PUSARAN SEJARAH POLITIK KEKUASAAN (BAGIAN 2)

Polri di Era Orde Baru

POLRI berada di bawah Panglima ABRI terjadi di era Orde Baru. Era Orde baru adalah era yang banyak mengubah wajah POLRI. Era ini berlangsung sangat panjang yaitu hampir 32 tahun. Orde Baru dalam pandangan David Bourchier dan Vedi R. Hadis adalah satu sistem pemerintahan yang menekankan organisisme yang bertolak dari kepercayaan yang sangat penuh kepada ketertiban, harmoni dan hirarki. Penekanan pada tiga unsur itu bersumbu pada Soeharto sebagai pemimpin politik tertinggi. Dalam konsepsi organisisme itu bertumpu pada gagasan bhawa otoritas negara harus mencerminkan pola-pola keluarga tradisional dan masyarakat pedesaan yang tertib. Bentuk operasional dari paham ini adalah korporatisme negara yang didukung oleh militer dan anti partai politik. Dalam tataran pemikiran itu, dwifungsi militer dijadikan tulang pungung sisitem politik Orde Baru sebagai kekuatan kekeluargaan yang integral.

Era ini dimulai setelah pecah peristiwa G30S. Peristiwa G30S menjadi penghantar dari munculnya sistem politik baru di Indonesia. Sisitem Orde Baru juga membawa berbagai bentuk perubahan dan tangan bagi organisasi POLRI. Perubahan itu terjadi karena dalam sistem Orde Baru, ABRI menjadi kekuatan politik utama. POLRI sebagai bagian dari ABRI juga menjadi kekuatan penyokong Orde Baru. Salah satu bentuk besar perubahan itu adalah tidak lagi dipakainya sebutan Menteri kepada Kepala Kepolisian. Sebutan menteri juga tidak dipakai untuk pimpinan MRPS, DPRGR, MA dan DPA. Begitu juga kepada Pang AD, AU, AL sebutan menteri ditiadakan. Dengan ditiadakannya sebutan menteri itu, menunjukan bahwa pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan lembaga kemiliteran dan Polisi tidak secara administratif tidak lagi menjadi pembantu presiden, melainkan penyelengara fungsi-fungsi tertentu dalam sistem kenegaraan.

Terkait dengan POLRI, 1 Juli 1969 sebutan Menteri/Pangak berubah menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Sejak ini pula pimpinan tertingi POLRI disebut dengan Kapolri. Meski pun demikian di era Orde baru ini pengintegarasin POLRI ke dalam ABRI menjadi jauh lebih kokoh. Tujuan dari Penyatuan adalah untuk menyamakan mental dan militansi ABRI sebagai upaya koreksi terhadap langkah-langkah politik di era demokrasi terpimpin. Implikasi dari integrasi yang kokoh ini adalah Organisasi POLRI langsung berada di bawah Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI. Artinya POLRI yang mandiri secara operasional dan pembinaan sejak era kemerdekaan berakhir dengan diintegrasikannya POLRI kedalam ABRI.

Seiring dengan perubahan organisasi ini, operasional dan pembinaan anggota POLRI juga berada dalam ABRI. Akibatnya peranan, fungsi dan tugas POLRI menjadi rancu dengan tugas-tugas militer. Soliditas, moral anggota dan kreatifitas menjadi pimpinan POLRI menjadi surut. Mental yang menunjukan semangat espirit d’corps melorot. Keadaan menjadi lebih rusak ketika KOPKAMTIB menjelma menjadi lembaga ‘buldozer’ yang bisa berperan menjadi penegak hukum dan penyidik. Intervensi terhadap kerja POLRI menjadi jauh lebih dalam. Hal ini tampak dari satu operasi pemberantas kriminalitas yang lebih dikenal dengan sebutan sandi Petrus (penembakan misterius). Operasi kejut (shock therapy) yang memakan korban hampir 5.000 jiwa ini melibatkan polisi dan militer dengan cara penyelesaian di jalanan untuk mengatasi maraknya aksi kejahatan. Mayat-mayat korbannya dibuang di berbagai tempat terbuka untuk menciptakan rasa takut kepada publik. Aksi pemberantasan pelaku kriminal tanpa jalur hukum dan pengadilan ini oleh Presiden Soeharto dalam biografinya disebut sebagai sebagai “terapi kejut.”

Bukan itu saja, era Orde baru yang merupakan era emas militer ini, POLRI menunjukan penurunan, pelayanan terhadap masyarakat menurun, kemampuan teknis profesional kepolisian berkurang. Dalam pembinaan, penjaringan calon perwira untuk AKPOL, dilakukan oleh KODAM dan kemudian dilatih kemiliteran selama setahun di AKABRI. Hasilnya perwira POLRI lebih menunjukan karakter militeristik ketimbang sebagai polisi yang menjadi penegak hukum dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, dari sisi pengembangan personil agar dapat sesuai dengan rasio populasi Indonesia menjadi terhambat. Selama era Orde Baru, POLRI meskipun bagian integaral dari ABRI, mengalami pengerdilan, baik dalam postur maupun dalam tugas dan peran. POLRI selama Orde Baru menjalankan peran dwifungsi ABRI yaitu memiliki peran sosial-politik selain peran sebagai penegak hukum. Dengan peran sosial-politik itu perwira-perwira POLRI juga dikaryakan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi sampai kabupaten. Oleh karena itu selama Orde Baru, Polri dapat juga disebut pula POLRI Dwifungsi.

Harapan perbaikan bagi POLRI menyingsing ketika reformasi politik terjadi di tahun 1998. Era reformasi ini didahului oleh krisis ekonomi dan politik yang panjang. Krisis ini kemudian menumbah relasi kuasa aktor-aktor politik dalam kekuasaan di Indonesia. Krisis diawali oleh kembali dipilihnya Soeharto menjadi Presiden untuk masa jabatan yang ke 6 kalinya di tahun 1997. Ketika Presiden Soeharto mengumumkan kabinetnya yang terdiri dari Mbak Tutut (anak) dan Bob Hasan (kroni), maka kemarahan dan kekecewaan mulai meletus. Kerusuhan terjadi di berbagai daerah sejak tahun 1996, yang bermula dari penyerangan kantor DPP PDI di Jakarta yang meluas menjadi pembakaran beberapa bangunan dan ruko. Kemudian kerusuhan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti Kupang dan Banjarmasin, serta Banyuwangi dan Garut. Kejadian ini juga diikuti oleh aksi penculikan terhadap pemuda-pemuda yang memprotes pemerintahan Soeharto dan dwi fungsi ABRI. Sebagian dari pemuda-pemuda yang diculik itu sampai kini belum diketahui keberadaannya.

Krisis ekonomi dan politik ini pada gilirannya membuat nepotisme dan favoritisme di lingkaran Soeharto mengoyah. Pendukung Soeharto meninggalkannya akibat kian kuatnya tekanan politik dari rakyat dan tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Presiden Soeharto. Presiden mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998. B J Habibie sebagai wakil presiden selanjutnya ditunjuk untuk mengantikannya. Salah satu isu utama yang dihadapi Presiden Habibie adalah masa depan reformasi dan masa depan ABRI. Masa depan ABRI dimulai dengan mengurangi jumlah anggota Fakrti ABRI di DPR-MPR setelah Pemilu 1999. Kerberadaan ABRI di DPR-MPR sebagai wujud dari dwifungsi ABRI secara perlahan dikoreksi. Baru di tahun 2004 Farksi ABRI tidak ada lagi di DPR dan MPR. Sekaligus juga menghilangkan pengaruh langsung ABRI terhadap GOLKAR. Sejak tahun 1999 Golkar mengubah dirinya menjadi Partai politik yang tidak lagi dikendalikan oleh birokrasi sipil dan militer. Sejalan dengan itu, isu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI muncul kepermukaan dan menghiasi berita koran dan televisi setiap hari. Puncak dari isu pelanggaran HAM itu adalah dibentuknya KPP HAM oleh Komnas HAM untuk memeriksa beberapa pertinggi TNI dan POLRI, khususnya dalam masalah Timor-Timur.

Meskipun di awal reformasi itu aparat POLRI kerap menjadi sasaran kemarah masyarakat, namun POLRI tetap menjalankan fungsi dan tugas pokoknya untuk mengawal jalan reformasi. Harapan perubahan itu muncul kepermukaan ketika dalam gerak reformasi itu mencuat tuntutan masyarat perlunya pemisahan POLRI dari ABRI. Pemisahan itu diperlukan agar ada perbedaan fungsi dan tugas yang jelas antara kekuatan perang dengan jajaran penegakan hukum. Tuntutan pemisahan itu terwujud pada bulan 1 April 1999 ketika Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyatakan bahwa POLRI dipisahkan dari ABRI. Hal ini dilakukan setelah adanya Inpres N0.2/1999 yang memerintahkan pemisahan ABRI dengan POLRI. Sejak itu POLRI keluar dari ABRI, namun secara organisasi tetap berada di bawah kendali Menhankam sampai tahun 2001. Sejak itu agenda reformasi POLRI bergerak menuju POLRI dengan paradigama baru sesuai dengan sisitem politik era reformasi. Organisasi polri kembali menjadi organisasi yang utuh sejak dari markas besar hingga pos-pos polisi di seluruh Indonesia. Sesuai dengan perkembangan itu, POLRI kembali langsung di bawah Presiden.

Setelah mengalami perjalan yang panjang, POLRI yang 32 tahun dibawah Menhankam/Pangab, berkat gerakan reformasi dan perjuangan pimpinan POLRI, organisasi POLRI kembali menjadi organisasi yang mendiri dan utuh serta langsung berada di bawah Presiden. Sejak menjadi organisasi mandiri ini maka tantangan-tantangan baru muncul dan harus digapai oleh kepolisian. Salah satu tantangan baru yang hentak jajaran POLRI adalah munculnya aksi peledakan bom di berbagai daerah di Indonesia. Aksi peledakan Bom dimulai dari Atrium Senen, Jakarta tanggal 11 Desember 1998. Kemudian berlanjut di Toserba Ramayana, Plaza hayam Wuruk. Ledakan kecil juga terjadi di selasar Mesjid Istqlal Jakarta tanggal 19 April 1999. Kemudian terjadi ledakan di Gereja Kristen Protestan dan Gereja Katholik di Medan tanggal 28-29 Mei 2000. Setelah itu di rumah kediaman Dubes Filipina di Jakarta dan Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000. Pada malam Natal tahun 2000, 38 Bom meledak di seluruh Indonesia yang menelan korban 19 Orang. Namun dari serangkaian aksi peledakan bom itu aksi terbesar terjadi di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Setelah itu terjadi lagi peledakan bom di Hotel JW Mariot tahun 2003 dan Kedutaan besar Australia di Jakarta bulan September 2004. peledakan Bom ini sebagaian besar dilakukan oleh kelompok jaringan teroris yang mentasnamakan Islam dari kalangan Jemaah Islamiah. Aksi peledakan bom ini juga berkait dengan aksi-aksi kerusuhan bernuansa agama yang pecah di Ambon dan Poso. Untuk itu POLRI kemudian membentuk satuan tugas Densus 88 untuk mengatasi aksi teror.

Jajaran kepolisian harus menyesuaikan diri dengan sistem baru, yang jauh lebih dinamis ketimbang era Orde Baru. Tantangan baru itu adalah mekarnya demokrasi dan kian berani dan terbukanya masyarakat menyatakan pendapatnya berkat adanya perlindungan hukum atas kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi. Kian kuatnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat juga membuat jajaran POLRI harus jauh lebih berhati-hati dalam menjalan tugas agar tidak menimbulkan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia membuat POLRI juga harus menyusun secara baru tata kerja, kultur personil dan lembaga serta kurikulum pendidikan calon anggota dan pimpinan POLRI agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perlindungan hak asasi manusia.

Reformasi juga membuat jajaran POLRI harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemerintah yang lebih menganut desentralisasi. Dalam konteks perkembangan desentralisasi ini, peran kepala daerah dan lembaga-lembaga daerah kian membesar, sementara jajaran POLRI di daerah yang merupakan lembaga nasional belum memiliki ruang diskresi kepada pimpinan Kepolisian di daerah untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan daerah. Ini sebuah tantangan yang harus dapat dijawah segera oleh jajaran POLRI. Upaya gerakan politik untuk membentuk daerah pemerintahan juga memberikan pelajaran berarti bagi POLRI ketika terjadi peristiwa meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara dalam aksi demonstrasi menuntut pembentukan provinsi Tapanuli di DPRD Sumut. Akibat meninggalnya ketua DPRD Sumatera Utara itu, Kapolda Sumut dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan fungsi dan tugas pengamanan.

Desentralisasi juga memacu pembentukan administrasi daerah baru, baik provinsi mau pun kabupaten/kota. Sekrang Indonesia telah terdiri dari 33 administrasi Pemerintahan Provinsi, dan 400 kabupaten/Kota. Pergerakan perkembangan kabupaten yang begitu cepat, yang harus pula siiringi oleh kecepatan pembentukan satuan-satuan setingkat POLRES menjadi satu tantangan luar bisa bagi POLRI. Tantangannya adalah mempersiapakan jumlah anggota agar bisa mengisi seluruh pos di satu sisi, dan meningkatkan kualitas personil dan pelayanan di sisi lain agar sesuai dengan perkembangan desentralisasi itu.

Tantangan lainnya adalah era reformasi memberlakukan kembali sistem multi partai, jajaran POLRI menghadapi dinamika politik yang tinggi –sejalan dengan sistem demokrasi moderen. Kepentingan politik dari tiap-tiap partai politik memiliki kepentingan dengan jajaran kepemimpinan POLRI. Implikasinya adalah besar kemungkinan godaan kepada pimpinan di jajaran POLRI kehilangan kendali dan kemandirian jika kurang waspada. Jika terjadi, kealfaan dalam komunikasi dengan pimpinan partai politik ini, dampaknya adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap POLRI dan hilangnya wibawa pimpinan di hadapan anggota.

Peristiwa itu pernah terjadi di awal reformasi. Ketika munculnya rumor yang menyatakan adanya intervensi kekuatan politik ke dalam tubuh POLRI. Gejolak dari intervensi itu, muncul ketika terjadi dramatisasi pergantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro ke Jenderal Chaisudddin Ismael ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Presiden Abdurrahman Wahid yang kurang puas dengan kinerja Kapolri Jenderal Bimantoro, secara mendadak mengaktifkan jabatan Wakapolri yang telah dia hapus sebelumnya. Inkonsisitensi Presiden ini, menimbulkan semacam perlawanan dalam POLRI, yang selanjutkanya menimbulkan pertentangan internal, ketika ada kelompok perwira menengah yang mendukung kebijakan Presiden. Namun insiden ini berhasil diselesaikan dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Wahid jatuh KAPOLRI tetap dadalam gengaman Jenderal Bimantoro.

Dari peristiwa ini, pelajaran berharga bagi jajaran POLRI adalah sistem politik di era reformasi yang belum mantap kerap mendatangkan kejutan pada jajaran POLRI. Karakter kepemimpin yang matang dan tidak berpolitik yang diperlukan dalam situasi ini untuk menjaga independensi POLRI. Karakter kepemimpinan yang matang dan tidak main politik ini kian relevan ketika di era setelah Presiden Wahid pengangkatan seorang Kapolri diwarnai oleh penerimaan politik di DPR-RI. Artinya seorang Presiden sesuai amanat UU POLRI, tidak dapat serta-merta menunjuk seorang Kapolri. Presiden membutuhkan persetujuan DPR-RI untuk menetapkan seseorang menjadi Kapolri. Dalam kontek ini, pengaruh politik menjadi kental. Jika seorang perwira tinggi Polri tergelincir main politik untuk mengejar jabatan, maka organisasi POLRI taruhannya. Meski pun demikian, tentu sangat diperlukan relasi dan jaringan yang kuat untuk bisa menduduki kursi Kapolri, tetapi hal itu tidak dipakai dalam kerangka main politik. Ini lah tantangan POLRI.

Sesuai dengan perkembangan sisitem politik yang berubah cepat, jajaran POLRI di era reformasi ini juga dihadapkan pada tugas besar yaitu menjadi penegak hukum dan pengamanan proses pemilu. Saat ini, jika seluruh proses pemilihan jabatan politik kita sebut Pemilu, jajaran kepolisian dihadapakan pada berbagai tingkat Pemilu. Mulai dari Pemilu pemilihan kepala daerah di Kabupaten/kota serta Provinsi yang dilakukan secara langsung mau pun Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang secara langsung juga. Pemilu bagaimana pun ada peningkatan ekalasi dan eselerasi kekuatan-kekuatanb politik. Seluruhnya berpotensi menimbulkan kekerasan dan tindakan Pidana serta kecurangan-kecurangan lainnya. Untuk hal itu jajaran POLRI ditempat di barisan terdepan. Baik untuk pengamanan fisik ketika kosentrasi massa terjadi, mau pun untuk pengawasan tertutup untuk mendetkesi kecurangan dan tidak pidana.

Peristiwa yang terjadi di Jawa Timur yang berujung pada pencopotan Kapolda yang membuka masalah ketidakberesan DPT adalah pelajaran berharga bagi POLRI dalam menyikapi dan bertindak terhadap proses Pemilu Daerah. Bukan itu saja, kekerasan massal dan aksi-aksi pengerahan massa pasca pemilihan Gubernur hampir setahun lamanya di Maluku Utara adalah pelajaran dan tantangan lain bagi POLRI agar bisa menjadi independensi dalam menjalankan tugas kepolisian. Berbagai macam kasus pidana dan pengerahan masa dalam Pemilu Legislatif 2009 juga adalah bentuk pelajaran baru karena Polisi dihadapan secara langsung menjadi penindak pelanggaran Pidana Pemilu yang banyak dikeluhkan orang.

Jika dicermati dari era ke era POLRI telah berkembang sedmikian rupa sesuai dengan perkembangan sisitem politik yang ada. Bukan itu saja, polisi juga telah belajar menyesuaikan diri dan sekaligus memperbaharui diri agar bisa mengikuti perkembangan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s