POLRI DALAM PUSARAN SEJARAH POLITIK KEKUASAAN (BAGIAN 1)

Dalam sistem politik yang dianut sebuah negara akan melahirkan realitas politik yang selanjutnya berujung pada terbangunnya afiliasi politik, termasuk afiliasi politik para elit yang ada dalam institusi-institusi negara/pemerintahan. Dalam perjalanan kesejarahannya sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, keberadaan Polri juga tidak lepas dari konteks sistem politik dan kekuasaan. Nilai strategis Polri dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan institusi tersebut selalu berada dalam pusaran kepentingan politik dan kekuasaan. Pengunaan Polri sebagai aparatur yang represif pada era Orde Baru menunjukkan bahwa Polri telah digunakannya sebagai alat kepentingan politik dan kekuasaan. Demikian pula polemik seputar pergantian Kapolri Bimantoro pada awal era pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Polri pada Awal Kemerdekaan

Sejarahwan MC. Ricklef dalam bukunya Sejarah Modern Indonesia menyatakan bahwa corak sistem politik Indonesia pada periode awal kemerdekaan merupaka sistem politik yang sedang mencari-cari bentuk. Pada periode ini hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi masing-masing lembaga juga belum tertata secara baik. Sementara kekuatan penjajahan selalu membayangi dengan adanya aksi polisionil Belanda. Dalam situasi ini, kelembagaan POLRI belum sepenuhnya utuh seperti yang ada sekarang. Ketika sistem ketatanegaraan belum terbentuk sebagaimana mestinya, tentu POLRI dibentuk dalam segala keterbatasannya.

Di era awal Republik ini polisi memainkan peran yang sesuai dengan semangat zaman dan disebut era POLRI perjuangan. Sebagai POLRI perjuangan, anggota POLRI baik berasal dari perwira-perwira mantan pendikan era Jepang maupun anggota yang direkrut belakangan tidak saja menjalankan tugas polisionil, tetapi juga adalah kekuatan perjuangan. Sebagai kekuatan perjuangan, anggota serta pimpinan POLRI merupakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi kekuatan penjajah. Dalam era inilah dikenal istilah Polisi Istimewa, yakni sebutan kepada korp polisi yang maju ke garis depan dan berjibaku menghadapi kekuatan penjajahan dan kekuatan asing lainnya yang hendak menghentikan lajunya Indonesia Merdeka.

Pada masa itu POLRI juga belum memiliki susunan kesatuan. Kesatuan polisi di berbagai daerah masih merupakan satuan polisi milik Jepang meskipun beberapa orang anggotanya menyatakan diri menjadi bagian dari Indonesia merdeka. Selain itu, kepolisian pemerintahan pendudukan Jepang diselengarakan secara desentralistik untuk keperluan kekuasaan militer untuk kemenangan Perang Asia Timur Raya. Presiden Soekarno pertama kali menunjukan RS Soekanto sebagai Kepala Kepolisian Negara setelah sidang Kabinet pertama tanggal 29 September 1945. Penunjukan itu sekaligus merupakan perintah Presiden kepada RS Soekanto untuk membangun Polisi Nasional. Dengan adanya Kepala Kepolisian Nasional, sedari awal telah tampak bahwa kepolisian Indonesia disusun dengan sistem tersentralisasi.

Meskipun Kepala Kepolisian Nasional baru ditunjukan pada bulan September 1945, sepak terjang anggota kepolisian tentu tidak dimulai pada saat itu, melainkan sejak awal proklamasi. Namun peran yang dilakoni sejak awal proklamasi itu, belum sebagai tindakan terstruktur dengan komando yang sistematis, melainkan merupakan inisiatif-inisitif satuan diberbagai tempat yang pada diri pimpinan dan anggotanya mengalami perubahan mental dan sikap terhadap Indonesia. Anggota-anggota kepolisian yang awalnya dapat saja berasal dari mantan polisi kolonial Belanda atau polisi pemerintahan pendudukan Jepang, berubah sikap menjadi berpihak pada kemerdekaan Indonesia.

Selama era awal Pendirian Republik Indonesia polisi sesunguhnya belum merupakan organisasi yang solid dan utuh menjangkau seluruh Indonesia. Hal itu terjadi baik karena adanya sistem politik yang belum solid maupun akibat dari belum terkonsolidasinya seluruh kekuatan polisi ke dalam organisasi yang utuh. Di tengah-tengah upaya menysusun polisi nasional, Belanda melalui NICA kembali membentuk satuan-satuan polisi NICA di wailayah-wilayah yang sudah dikuasai. Dalam situasi ini terdapat beberapa kesatuan polisi, yaitu POLRI, polisi NICA dan ada Polisi Federal di masa RIS.

Dari era yang serba bergerak itu, sistem politik Indonesia beranjak ke dalam sisitem yang jauh lebih tertata. Era ini dikenal dengan sebutan era sistem Demokrasi Parlementer yang disebut oleh Ricklefs sebagai era percobaan demokrasi yang berlangsung antara tahun 1950-1959. Sistem demokrasi parlementer adalah sistem politik yang didaulat oleh partai-partai. Implikasinya memang kian menegangkan, Indonesia selama era percobaan demokrasi ini masuk ke dalam situasi adanya kegagalan pemimpin yang belum dapat mencapai kesepakatan yang berarti untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Demokrasi perwakilan yang hendak dibangun berantakan karena dasar bagi demokrasi perwakilan belum lagi mewujud. Namun di era ini pula artikulasi politik dari masing-masing kelompok berjalan secara bebas, meski pun tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam era ini terjadi terus-menerus guncangan politik nasional akibat sering terjadi pergantian kabinet. Pergantian kabinet terjadi karena adanya mosi tidak percaya yang selalu dialamatkan oleh partai politik terhadap kabinet yang sedang memimpin pemerintahan. Waktu ini juga diwarnai oleh adanya dua pimpinan yang memiliki pengarus besar, yaitu Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Impilikasi dari sistem parlementer ini adalah organisi kepolisian berada di bawah kendali Perdana Menteri. Meski pun Kepala POLRI tidak diganti setiap kali Perdana Menteri berganti, namun POLRI terus harus menyesuaikan diri dengan Perdana Menteri yang baru. Inilah suatu tantangan yang nyata bagi POLRI di era ini.

Selain itu, dalam era parlementer ini, Indonesia juga diguncang oleh gejolak politik daerah yang menentang Pemerintah pusat. Akibatnya jajaran POLRI juga dilibatkan dalam upaya mengatasi berbagai bentuk ganguan keamanan bersenjata yang kemudian dikenal dengan nama, APRA, Gerakan Andi Azis, RMS, DI/TII, PRRI/Parmesta pecah di Sumatera dan Sulawesi. DI/TII pecah di Aceh sejak tahun 1953 kemudian menjalar ke berbagai daerah khususnya Jawa barat dan Jawa Tengah. Pergolakan bersenjata di daerah ini menjadi tantangan tersendiri bagi POLRI, karena ada sebagian anggota POLRI yang bergabung dengan kelompok pemberontak.

Era ketiga adalah era demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin ini meski pun tidak berlangsung lama, yaitu hanya 6 tahun (1959-1965), tetapi era ini merupakan era yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, dan tentu saja juga dalam sejarah POLRI. Demokrasi terpimpin adalah gagasan Presiden Soekarno. Ricklefs menyatakan era ini adalah era politik yang paling tidak rawan dalam sejarah Indonesia, karena selalu berada dalam krisis. Implikasinya terjadi terus-menerus penyesuian politik dengan krisis yang terus terjadi. Semua itu diambil oleh Presiden untuk membuat imbangan-imbangan politik dari kekuatan-kekuatan politik yang ulir dikonsolidasikan.

Era ini berakhir ketika Presiden Soekarno membulatkan kekuasaan pada dirinya dan sekaligus mengakhiri era parlementer. Berkat Dekrit Presiden 5 juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, yang artinya Indonesia masuk kedalam sistem politik presidensial, yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sejalan dengan perubahan sistem politik ini, POLRI juga mengalami perubahan seiring berubahnya kedudukan Kapolri. Dalam era demokrasi terpimpin ini, Kapolri menjadi pembantu presiden dengan sebutan Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian Nasional. Pada masa demokrasi terpimpin inilah pertama kali terjadi pergantian Pimpinan POLRI. RS Soekanto yang menjabat sebagai pemimpin POLRI sejak awal kemerdeka setelah 14 tahun menjabat diganti oleh Presiden dengan mengangkat Kombes Pol. I Soekarna Djoyonegoro di bulan Desember 1959.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s