REFORMASI POLRI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Satu dasawarsa lebih Polri melaksanakan “Reformasi Menuju Polri yang Profesional, Bermoral dan Moderen”. Dalam rentang waktu sepuluh tahun lebih tersebut, Polri telah melaksanakan reformasi yang mencakup aspek struktural, instrumental dan kultural. Namun yang menjadi pertanyaan umum adalah, seberapa jauh hal itu telah dilakukan? Dalam masyarakat yang demokratis, Polri dituntut menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance), karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.

Untuk itulah maka reformasi Polri menjadi sebuah keniscayaan. Bila sebelumnya Polri menjadi bagian dari ABRI dan instrumen kekuasaan, sehingga sifat militeristiknya sangat terlihat, ke depan Polri harus berperilaku sipil dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian juga dalam memecahkan masalah kejahatan, Polri harus profesional dan menghindari cara-cara represif. Selain itu, Polri harus lebih dekat dengan rakyat di dalam pemeliharaan kamtibmas dan memberikan, pelayanan hukum kepada masyarakat. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati HAM, merupakan persyaratan lain yang harus dilakukan Polri dalam mereformasi dirinya. Dengan kata lain, dalam mewujudkan misinya, Polri harus mampu membangun citra sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta pengabdi bangsa dan negara.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Polri masih dihadapkan pada persoalan kultur organisasi yang belum sepenuhnya mencerminkan reformasi dirinya. Terungkapnya kasus mafia hukum dan peradilan, seperti dalam kasus pajak Gayus Holomoan Tambunan menunjukkan bahwa masih banyak anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan “makelar kasus”. Dalam kasus pajak tersebut, beberapa perwira tinggi dan menegah diduga menerima suap dan gratifikasi. Kasus pajak ini juga telah mempermalukan institusi Polri dengan kasus kaburnya Gayus dari rutan Brimob untuk plesiran ke Bali, Macao, Malaysia dan Singapura.

Hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terhadap cara-cara anggota Polri dalam menjalankan tugas. Polri dianggap tidak mengalami perubahan, baik dalam tugas harkamtibmas, penegakkan hukum maupun pelayanan masyarakat. Dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR tanggal 21 Pebruari 2011, Komnas HAM menyatakan bahwa pada tahun 2010 terdapat 1.369 pengaduan masyarakat tentang pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian. Pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM oleh polisi ini menduduki peringkat teratas diantara lembaga negara/pemerintahan yang lain. Banyak anggota masyarakat yang mengeluhkan keberpihakan atau diskriminasi anggota Polri dalam menangani kasus-kasus hukum. Polri dianggap berpihak kepada kalangan pemodal (pengusaha) atau orang yang memberinya uang dalam penanganan kasus-kasus hukum. Banyak anggota masyarakat yang juga menganggap anggota Polri melakukan pemerasan atau meminta uang kepada pihak yang terlibat kasus-kasus hukum.

Perilaku korup -dalam arti penyalahgunaan kekuasaan– juga masih melekat dalam tubuh Polri. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 yang dikeluarkan oleh TII menempatkan Polri diperingkat teratas dalam persepsi masyarakat tentang lembaga negara yang paling korup. Hasil penelitian TII ini menjadi acuan Global Corruption Barometer (GCB) 2007 dalam menilai kinerja Polri bersama parlemen, lembaga peradilan dan partai politik. Temuan-temuan penting GCB 2007, antara lain menunjukan adanya 1 dari 10 orang di seluruh dunia harus membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Praktik suap secara khusus menyebar dalam interaksi dengan polisi, lembaga peradilan dan lembaga pelayanan perijinan. GCB 2007 menunjukkan, banyak responden mengaku lembaga kepolisian adalah yang paling bermasalah dalam membayar suap. Ada empat zona titik rawan korupsi di kepolisian. Pertama, zona pelayanan dalam urusan pemberian izin, registrasi, verifikasi dan sebagainya; kedua zona kewenangan, khususnya dalam tugas selaku penegak hukum; ketiga zona fiskal atau anggaran, di mana pos belanja barang, khususnya persenjataan telah menjadi sasaran empuk pemburu ekonomi rente; keempat, zona manajemen personalia, khususnya saat rekruitmen, promosi, mutasi bahkan diklat untuk jabatan yang strategis.

Berbagai permasalahan diatas, hingga saat ini masih terus menjadi sisi kelam wajah reformasi kultural Polri. Berbagai keberhasilan Polri dalam penegakkan hukum seperti pemberantasan terorisme, seolah tenggelam ditelan isu-isu korupsi, makelar kasus dan pelanggaran HAM. Bahkan reformasi struktural dan instrumental menimbulkan paradox keberpihakan Polri terhadap kekuasaan melalui instrumen politik hukum, yakni penangkapan/penahanan pihak-pihak yang dianggap mendiskriditkan atau ingin menjatuhkan kredibilitas pemerintah (presiden). Kedudukan Kapolri di bawah Presiden menyiratkan bahwa Polri bisa menjadi alat kekuasaan presiden selaku kepala pemerintahan, dan bukan sebagai kepolisian negara yang netral dari intervensi politik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Atau, jangan-jangan UU No. 2/2002 itu sendiri yang bermasalah dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang demokratis ? Wallahualam.

One thought on “REFORMASI POLRI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s