SEJARAH PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat maka dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (extra-ordinary).

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.

Sejarah Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sejarah pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan munculnya Perppu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No.24/1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budhi”, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. “Operasi Budhi” antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap UU 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ad-hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan “koruptor”.

Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan “penilaian obyektif” terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan “pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi”. Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat. Anggota-anggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris.

Selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi, yaitu Deputi Kapolri Letjen Pol Siswadji (1977, divonis 8 tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden menguranginya menjadi 20 tahun). Koruptor itu menilep uang negara Rp. 7,6 milyar — jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang dipetieskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.

Selain Komisi Empat, dimasa pemerintahan orde baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970. Anggota KAK terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66 seperti Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Asmara Nababan dkk. Namun belum terlihat hasil yang telah dicapai, Komisi ini dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau hanya dua bulan sejak terbentuk.

Pada tahun 1977 dengan berdasarkan Inpres 9 Tahun 1977, Pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB). Dalam empat tahun (1977-81) Opstib telah menyelamatkan uang negara Rp.200 milyar dan menindak 6.000 pegawai. Opstib merupakan gabungan dari unsur polisi, kejaksaan, militer, dan dari menteri pedayaguanaan aparatur negara dan setiap tiga bulan melaporkan kepada Presiden tentang penertiban di departemen dan jawatan pemerintah.

Ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tim ini berada di bawah Jaksa Agung Marzuki Darusman. TGPTPK dibentuk sebagai lembaga sementara sampai terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan amanat UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sayang, TGPTPK yang beranggotakan jaksa, polisi dan wakil dari masyarakat tidak mendapat dukungan. Bahkan oleh Jaksa Agung sendiri. Permintaan TGPTPK untuk mengusut kasus BLBI yang banyak macet prosesnya ditolak oleh Jaksa Agung. Akhirnya, TGPTPK dibubarkan tahun 2001 ketika gugatan judicial review tiga orang Hakim Agung pernah diperiksa oleh TGPTPK dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Pada tahun 1999 juga pernah terbentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaran Negara (KPKPN) berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Komisi yang dipimpin oleh Yusuf Syakir ini bertugas menerima dan memeriksa laporan kekayaan para penyelenggara negara. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN ke Kepolisian, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti kasus kepemilikan rumah dan tanah yang tidak dilaporkan milik Jaksa Agung waktu itu, MA Rachman. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya KPKPN dilebur menjadi bagian KPK. Upaya terakhir mempertahankan KPKPN melalui permohonan Judicial Review akhirnya ditolak oleh Mahakamah Konstitusi.

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi superbody yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Sepuluh kasus diantaranya ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan sudah dua kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Abdullah Puteh dan Harun Let Let dan keduanya telah divonis). Kasus korupsi besar yang telah ditangani KPK adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai Setjen KPU ke penjara. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia.

Setelah Megawati lengser dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh oleh Wakil Jaksa Agung , Basrief Arief dibawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Meskipun belum terlihat hasil yang telah dicapai, namun Tim Pemburu koruptor diberitakan sudah menurunkan tim ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia. Selain itu Tim pemburu koruptor juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang terparkir di luar negeri sebanyak Rp 6-7 triliun.

Tim pemberantasan korupsi yang terakhir dibentuk adalah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 2 Mei 2005. Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji. Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian keuangan secara optimal.

Masa tugas Tim yang terdiri dari 48 orang anggota dan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan dan BPKP adalah dua tahun dan dapat diperpanjang. Tim ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap tiga bulan, timtas tipikor melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Tidak lama setelah berdiri, tim ini sudah disibukkan dengan penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 Departemen, 3 perusahaan swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menentukan adanya kriteria kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi, dalam Kepres No. 11 Tahun 2005 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtas Tipikor tidak menyebutkan kriteria kasus apa saja yang menjadi kewenangannya.

Permasalahan dalam Pemberantasan Korupsi

Persoalan penting yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah keharusan adanya izin pemeriksaan dari presiden terhadap pejabat negara. Berlarut-larutnya penanganan kasus korupsi di daerah disebabkan belum adanya izin presiden untuk memeriksa kepala daerah atau anggota DPR sebagai saksi atau tersangka. Keharusan adanya izin pemeriksaan bagi pejabat daerah khususnya kepala daerah yang diduga terlibat perkara korupsi kenyataannya tidak hanya menjadi persoalan pelik bagi KPK dan kepolisian, namun juga kendala bagi kejaksaan.

Adanya izin pemeriksaan, dalam kenyataaanya justru mempersempit gerak aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi. Beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan proses perizinan pemeriksaan dari presiden adalah Pertama, keharusan adanya izin pemeriksaan bagi kepala daerah justru menghambat penuntasan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisan atau kejaksaan di daerah. Dalam beberapa temuan misalnya menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara korupsi seringkali tertunda karena masih menunggu keluarnya izin dari presiden. Di samping itu, izin pemeriksaan kenyataannya bersifat parsial atau tidak menyeluruh. Dalam hal seorang kepala daerah diperiksa sebagai saksi, pihak penegak hukum di daerah harus mengajukan izinkepada presiden. Dan apabila statusnya meningkat sebagai tersangka maka penyidik harus meminta izin kembali. Izin pemeriksaan ternyata tidak bisa dilakukan satu paket misalnya izin diberikan mulai dari kepala daerah diperiksa menjadi saksi, tersangka, dan termasuk ketika akan menahan tersangka.

Persoalan adminitrasi dan birokrasi perizinan juga menjadi alasan penyebab lambatnya izin pemeriksaan turun. Hingga saat ini belum ada standar yang jelas mengenai jangka waktu keluarnya izin pemeriksaan oleh presiden. Berdasarkan surat KPK kepada Presiden SBY tanggal 25 Agustus 2006, masih terdapat 36 kepala daerah yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan di daerah yang penanganannya terhambat karena belum mendapatkan izin pemeriksaan dari Presiden SBY.

Kedua, pemberian izin tidak diikuti dengan langkah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam praktiknya, cepatnya keluar izin pemeriksaan dari presiden ternyata tidak diikuti dengan cepatnya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Presiden terkesan memasrahkan begitu saja tugas selanjutnya kepada kedua institusi hukum yang meminta izin tersebut, tanpa adanya monitoring dan evaluasi atas kinerja penanganan perkara secara terus-menerus. Tidak ada konsekuensi atau tindakan yang diberikan oleh presiden kepada kejaksaan atau kepolisian daerah apabila penanganan perkara terhadap tersangka berlarut-larut. Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi APBD Sumbar 2003 yang diduga melibatkan mantan gubernur Sumbar, Zaenal Bakar. Meskipun izin pemeriksaan sebagai tersangka sudah keluar sejak 4 Desember 2004, namun hingga hampir tiga tahun, pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar belum juga melimpahkan Zainal Bakar ke pengadilan.

Selain berlarut-larut, hasil akhir yang dicapai penanganan perkara korupsi seringkali mengecewakan. Pada tahun 2006, dari 70 perkara, sudah ada enam perkara yang melibatkan kepala daerah dibebaskan oleh pengadilan. Hanya satu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi yaitu perkara korupsi dana pemilu yang melibatkan Bupati Temanggung non aktif Totok Ary Prabowo (vonis kasasi MA empat tahun penjara). Selebihnya atau 56 perkara masih macet di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Dalam beberapa perkara pemberian izin pemeriksaan juga juga tidak diikuti dengan langkah presiden memberhentikan sementara (non aktif) ketika para kepala daerah beralih status menjadi terdakwa. Padahal Pasal 31 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah secara jelas menyebutkan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Berdasarkan uraian tersebut jelas jika presiden benar-benar serius memberantas korupsi, maka perlu menghapus kebijakan kewajiban bagi penyidik untuk meminta izin pemeriksaan bagi kepala daerah kepada Presiden. Peraturan ini terbukti memperlambat percepatan pemberantasan korupsi, diskriminatif, dan bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 45. Agar tidak dianggap sebagai penghambat pemberantasan korupsi dan tidak dinilai sebagai upaya menaikkan citra semata maka kebijakan meminta izin pemeriksaan bagi kepala daerah harus dihapuskan. Kebijakan ini dapat diganti dengan cukup adanya pemberitahuan pemeriksaan kepada presiden. Selain itu monitoring dan evaluasi atas kinerja aparat kejaksaaan atau kepolisian di daerah juga harus ditingkatkan.

Kualitas SDM Aparat Penegak Hukum Masih Rendah

Untuk menangani berbagai persoalan korupsi yang semakin sistematis dan canggih, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penanganan tindak pidana korupsi saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang terspesialisasi dalam aspek atau bidang tertentu. Korupsi yang terjadi dalam bidang perbankan, tentunya juga membutuhkan kapasitas SDM yang kompeten di bidang keuangan dan perbankan. Untuk itu, aparat penegak hukum tindak pidana korupsi hendaknya memiliki kapasitas atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani persoalan korupsi yang semakin kompleks dan sistematis tersebut.

Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan masih memiliki keterbatasan dalam penegakkan hukum, khususnya penanganan tindak pidana korupsi. Adanya keterbatasan SDM Polri tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong dibentuknya Tim atau Komisi pemberantasan korupsi, seperti Komisi Anti Korupsi (1970), Operasi Penertiban/ OBSTIB (1977), Tim Gabungan Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/ KPKPN (1999), Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK (2002) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Timtas Tipikor (2005). Pembentukan tim/ komisi pemberantasan korupsi tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Munculnya Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) yang berfungsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang efektifnya penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Bahkan di antara aparat penegak hukum banyak yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan ditangkapnya beberapa perwira tinggi kepolisian yang terlibat dalam kasus pembobolan BNI dan beberapa jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi dana BLBI.

Keterbatasan SDM Polri di atas juga tidak lepas dari keterbatasan anggaran penegakkan hukum korupsi. Keterbatasan anggaran tersebut pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak anggota Polri dan kejaksaan yang terlibat tindak pidana korupsi karena menyelesaikan kasus korupsi dengan korupsi. Banyak proses penyidikan kasus korupsi dihentikan karena anggota Polri atau kejaksaan menerima suap dari orang-orang yang terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Koordinasi Aparat Penegak Hukum Korupsi Masih Lemah

Terdapat beberapa institusi yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Kejaksaan, Kepoliisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Timtas Tipikor. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan atau tumpang tindih (over lapping) kewenangan antar institusi pemberantasan korupsi. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kesepahaman untuk menghindari rivalitas yang negatif diantara sesama lembaga tersebut. Hal ini penting untuk segera diatasi agar upaya pemberantasan korupsi tidak jalan buntu (dead lock) akibat terjadinya perebutan antar instansi penegak hukum.

Salah satu sebab dari kegagalan penanganan tindak pidana korupsi masa lalu adalah karena kurang atau bahkan tidak adanya koordinasi antar institusi penegak hukum. Masing-masing institusi berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkordinasi satu sama lain. Selain itu, birokrasi dan campur tangan pihak lain juga menghambat dalam melakukan kordinasi antar institusi penegak hukum. Oleh karena itu, koordinasi antar institusi pemberantasan korupsi sangat mutlak diperlukan dan selanjutnya setiap pembuatan dan pembaharuan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi harus dikoordinasikan oleh semua institusi penegak hukum. Koordinasi yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk atau melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.

Salah satu pelajaran dari buruknya koordinasi diantara sesama institusi penegak hukum dapat dilihat dari kasus kaburnya Sudjiono Timan terpidana kasus korupsi BPUI senilai US$ 128 Juta. Pihak Mahkamah Agung (MA) yang memberikan vonis penjara ditingkat kasasi ternyata lambat memberikan salinan putusannya kepada kejaksaan sebagai eksekutor. Kejaksaan sendiri berdalih tidak dapat melakukan ekskusi tanpa adanya salinan putusan dan juga melakukan kekeliruan dengan tidak melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak imigrasi untuk menghindari kaburnya terpidana kasus ini keluar negeri. Pada akhirnya setelah terpidana korupsi ini berhasil melarikan diri keluar negeri yang terjadi adalah saling menyalahkan diantara institusi penegak hukum.
Pasal 30 UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain: (a) Melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (c) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan melihat tugas dan wewenang kejaksaan di atas, maka terlihat ada kesamaan tugas dan wewenang dengan Timtas Tipikor khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara pidana termasuk didalamnya tindak pidana korupsi. Namun kemungkinan munculnya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara kejaksaan dengan Timtas Tipikor dapat teratasi dengan adanya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Instruksi Khusus angka 9 Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Presiden memerintahkan agar Jaksa Agung mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan mengembalikan keuangan negara. Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004, agenda pemberantasan korupsi dilakukan dengan dua tujuan spesifik yaitu menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

Selain tumpang-tindih tugas dan kewenangan dengan kejaksaan, kehadiran Timtas Tipikor juga menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena baik Timtas Tipikor maupun KPK sama-sama memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kehadiran Timtas Tipikor idealnya dapat menjadi “counterpartner” bagi KPK, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Namun dalam kenyataannya kerjasama tersebut kurang berjalan secara optimal, sehingga menyulitkan proses pemberantasan korupsi.

Kekhawatiran kehadiran Timtastipikor akan menimbulkan tumpang tindih dengan KPK seharusnya dapat diminimalisir apabila adanya koordinasi diantara kedua lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Berdasarkan UU no. 30 Tahun 2002, tugas pertama dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal melaksanakan tugas, KPK berwenang : (1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; (2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; (3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; (4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan (5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Langkah koordinasi dalam pemberantasan korupsi antara KPK dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (kepolisian dan kejaksaan) sudah dimulai sejak lembaga Superbody ini mulai efektif bekerja (tahun 2004). Berdasarkan laporan KPK hingga November 2004 disebutkan terdapat 307 perkara korupsi yang ditangani kepolisian (66) dan kejaksaan (241) telah dikoordinasikan dengan KPK. Namun koordinasi yag dilakukan oleh dua institusi penegak hukum kepada KPK masih terbatas kepada pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Untuk menghindari tumpang tindih penanganan perkara korupsi, Tim Tastipikor telah berkoordinasi dengan KPK dengan menjelaskan tugas yang diberikan kepada Tim Tastipikor, seperti pemberantasan korupsi di 4 departemen dan 16 BUMN serta menjelaskan ada 15 perkara yang akan ditangani Tim Tastipikor. Dalam pertemuan untuk koordinasi disepakati bahwa perkara haji yang ditangani KPK diserahkan untuk ditangani bersama dengan perkara yang saat ini ditangani Tim Tastipikor. Meskipun telah ada koordinasi, tetapi berdasarkan tugas dan kewenangan luar biasa yang diberikan undang-undang, KPK tetap memililki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memantau perkara korupsi yang dilimpahkan kepada institusi penegak hukum lain termasuk Timtas Tipikor. Bahkan dalam keadaan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh Polri, kejaksaan dan Timtas Tipikor (SGT/2011).

About these ads
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 115 other followers

%d bloggers like this: