Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya

Oleh : Parsudi Suparlan

Pendahuluan

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama: pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan. Karena itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acapkali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antardua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang.

Sesuatu konflik fisik atau perang biasanya berhenti untuk sementara, karena harus istirahat agar dapat melepaskan lelah; atau bila jumlah korban pihak lawan sudah seimbang dengan jumlah korban pihak sendiri. Setelah istirahat, konflik diteruskan atau diulang lagi pada waktu atau kesempatan yang lain. Contoh klasik dari proses-proses konflik tersebut dapat dilihat dalam kehidupan Orang Dani dan Orang Yale yang hidup di pegunungan Jayawijaya, Irian Jaya. Orang Dani, secara tradisional, dari waktu ke waktu, hidup dalam keadaan perang antarkelompok kerabat atau klen, atau moiety yang terwujud sebagai perang antardesa atau federasi desa (lihat Heider 1970). Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan Orang Yale, yang hidup di wilayah bagian Timur dari Orang Dani (lihat Koch 1971:359-365). Menurut Koch (1971:360), sesuatu perang sebagai sebuah symptom, umumnya terjadi karena ketidakadaan, tidak cukupnya, atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan dan menghentikan perang, atau konflik tersebut.

Dalam karya klasik tokoh sosiologi Talcott Parsons dan Edward Shills (1951), dinyatakan bahwa proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama di antara para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu, proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium di antara unsurunsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Parsons dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, para ahli sosiologi konflik, melihat gejala-gejala sosial, termasuk tindakantindakan sosial manusia, sebagai hasil dari konflik. Menurut para ahli sosiologi konflik, kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang perorang atau kelompok berada diatas normanorma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Usaha-usaha pencapaian kepentingan-kepentingan itu didorong oleh konflik-konflik antarindividu dan kelompok sebagai aspek-aspek yang lazim terdapat dalam kehidupan sosial manusia. Model lain yang bertentangan, tetapi relevan dengan model konflik, adalah model keteraturan yang digunakan untuk melihat berbagai bentuk kompetisi dan konflik dalam olahraga dan politik sebagai sebuah bentuk keteraturan. Dalam tulisan ini, saya mencoba melihat konflik sosial dalam perspektif model konflik dan model keteraturan, dalam upaya memahami potensipotensi dan eskalasinya, serta upaya-upaya untuk pencegahannya.

Konflik dan Keteraturan

Dahrendorf (1959), salah seorang tokoh yang mengembangkan model konflik, melihat bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat; yang dilihatnya sebagai organisasi sosial. Lebih lanjut dikatakannya bahwa organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang ‘mempunyai’ dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan, yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Oleh Dahrendorf konflik dilihat sebagai sesuatu yang endemik, atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Coakley (1986:24-33), seorang ahli sosiologi olahraga, melihat kehidupan manusia sebagai sebuah keteraturan, dan bahwa keteraturan tersebut terwujud karena adanya berbagai dukungan yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. Dukungan yang dimaksud adalah pranata-pranata sosial dan norma-norma sosial serta nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Olahraga, menurut Coakley, adalah salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat yang mendukung lestarinya keteraturan. Model keteraturan tersebut sebenarnya adalah model dialektik dari hakekat olahraga itu sendiri, yaitu kompetisi (konflik) yang terwujud sebagai konflik antarindividu atau antara sekelompok individu dengan sekelompok individu lainnya (individu-individu melalui individualitas masing-masing bekerjasama dalam sebuah tim untuk mengalahkan individu-individu dari tim lainnya).

Jadi, sebenarnya keteraturan hanya mungkin terwujud kalau ada perbedaan di antara unsur-unsurnya, dan jika perbedaan tersebut berada dalam keadaan kompetisi (konflik) yang dilakukan secara teratur, karena mematuhi aturan-aturan permainan yang bersifat adil dan jujur. Model keteraturan ini menuntut adanya nilai-nilai budaya yang menjadi acuan bagi etika dan moral yang tercermin dalam aturan permainan atau konflik, yang perwujudannya dalam tindakan-tindakan pelakunya lazim kita namakan sebagai sportivitas. Sportivitas hanya mungkin diwujudkan dalam tindakan-tindakan para pelaku olahraga kompetitif bila ada aturan main yang jujur dan adil dalam kompetisi tersebut, dan bila ada wasit dan/atau juri yang menjaga keberlangsungan keadilan dan kejujuran selama kompetisi tersebut berlangsung. Ini pun masih harus didukung oleh adanya penonton yang mengawasi bagaimana wasit dan/atau juri tersebut menjalankan peran-perannya. Bila dirasa kurang, maka bila perlu, dibentuk komisi yang akan menilai keputusan-keputusan wasit dan/atau juri dalam memimpin dan menilai kompetisi yang telah berlangsung. Karena itu, individu-individu dalam kompetisi tim, seperti basket misalnya, mau tidak mau akan harus bermain secara sportif. Bila tidak, secara individu, mereka akan merugikan tim atau kelompoknya, karena berbagai bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh wasit dan/atau juri atas pelanggaran-pelanggaran mereka sebagai individu anggota tim dalam kompetisi yang berlangsung.

Model Coakley tersebut telah dikemukakan sebelumnya oleh Bailey (1969) dalam menjelaskan proses-proses politik. Bailey menyatakan bahwa proses-proses politik pada dasarnya adalah persaingan antara dua kelompok atau lebih untuk memperebutkan posisi atau kekuasaan penentu dalam kebijakan umum mengenai penguasaan, alokasi, dan pendistribusian dari sumber-sumberdaya yang terbatas. Dalam persaingan tersebut harus ada aturan main yang adil dan jujur, ada wasit, dan ada juri sehingga aturan main tersebut dapat menjamin terlaksananya persaingan yang adil dan beradab. Model Bailey tersebut seringkali juga dinamakan model zero sum game, karena dalam model ini yang ada hanyalah persaingan di antara dua pihak. Satu pihak harus mengalahkan pihak yang lain untuk memenangkan hadiah, berupa posisi penentu kebijakan umum tersebut. Dalam kenyataan proses-proses politik yang berlaku, yang ada tidak hanya antara yang kalah dan yang menang dalam kompetisi, tetapi juga kompromi atau kerjasama di antara pihak-pihak yang saling bertentangan (model non-zero sum game).

Model keteraturan dari Coakley atau Bailey, seperti tersebut di atas, adalah model yang berlaku dalam masyarakat yang menganut prinsip demokrasi. Model ini bertentangan dengan model ekuilibrium dari Talcott Parsons dan Edward Shills yang biasanya digunakan dalam sistem pemerintahan yang pseudodemokrasi atau otoriter. Di samping model Machiavelli, model ekuilibrium ini secara menyolok telah digunakan dalam pemerintahan Orde Baru untuk menciptakan kestabilan, dan karena itu diacu untuk meredam konflik-konflik dan perbedaan-perbedaan serta individualitas (yang acuan dasarnya adalah individualisme) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam paradigma ekuilibrium, konflik dan dinamika kehidupan masyarakat yang anti kestabilan adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak fungsional dalam kehidupan. Karena itu, semua bentuk ungkapan yang berbeda dari kebijakan pemerintah dilihat sebagai penyimpangan yang harus ditiadakan. Penekanan dari kestabilan sosial dalam zaman Orde Baru adalah gotong royong, anti individualitas dan individualisme, dan karena itu memuja keseragaman, keseimbangan, dan keserasian. Ungkapan-ungkapan dan tindakan-tindakan individualisme dan individualitas, dalam zaman Orde Baru, hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Karena mereka itu yang berkuasa, maka tindakantindakan mereka tidak digolongkan sebagai penyimpangan oleh pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Dahrendorf tersebut di atas. Aturan main yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Orde Baru adalah aturan main yang ditentukan dari atas ke bawah (top down), yang tidak selamanya dapat diterima oleh mereka yang di bawah, tetapi harus diterima. Kalau tidak, mereka dianggap menyimpang atau tidak fungsional dalam kehidupan Orde Baru.

Model gotong royong dan anti individualisme atau anti individualitas dengan aturan main yang datangnya dari atas selama pemerintahan Orde Baru, telah menghasilkan berbagai bentuk konflik terselubung. Konflik tersebut tidak terwujud sebagai konflik terbuka, karena tidak seimbangnya hubungan kekuatan sosial yang dipunyai oleh yang berkuasa, dengan yang dipunyai oleh yang dikuasai—atau rakyat—sehingga rakyat tidak berani menentang kekuasaan pemerintah secara terang-terangan. Konflik terselubung tersebut terjadi antara mereka yang menikmati berbagai bentuk kekuasaan dan fasilitas pemerintahan Orde Baru, dengan mereka yang tersingkirkan atau dimiskinkan kemampuan kekuatan sosialnya oleh kemapanan kekuasaan Orde Baru, sebagaimana dikemukakan Dahrendorf di atas.

Begitu juga kebencian yang mendalam terhadap kemapanan kekuasaan sebagai akibat dari ketersingkiran atau pemiskinan kekuatan sosial yang diderita oleh sebagian warga masyarakat. Hal itu dianggap oleh mereka yang tersingkir sebagai tidak adil atau sewenangwenang, yang secara sadar atau tidak sadar telah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Kebencian tersebut baru dapat meledak setelah keruntuhan pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, dengan kekuatan ABRI (militer dan kepolisian) yang begitu besar, tidak ada sesuatu kekuatan sipil apa pun yang berani untuk dan mampu berbeda pendapat dengan pemerintah; apalagi bertentangan dengan kebijakan-kebijakannya. Dalam masa reformasi sekarang ini, saat proses-proses demokratisasi menuju kematangannya, barulah berbagai bentuk ketidakadilan dan penderitaan karena kesewenang-wenangan yang diderita oleh masyarakat meledak dalam berbagai bentuk konflik sosial dan kerusuhan massa. Ledakan dalam wujud konflik dan kerusuhan itu sebenarnya ditujukan terhadap pemerintahan Orde Baru sebagai pranata politik, terhadap tindakan-tindakan pemerintahan Orde Baru dan oknum-oknumnya serta kroni-kroninya, maupun terhadap ABRI yang menjadi tulang punggung kekuatan kekuasaan pemerintahan Orde Baru.

Faksi-faksi politik, yang merupakan kekuatan-kekuatan sosial untuk berbeda dari kebijakan pemerintah Orde Baru, hanya mungkin terwujud di antara golongan elite politik dan militer (yang juga merupakan kekuatan sosial-politik). Model konflik dari Dahrendorf dapat digunakan untuk melihat berbagai gejala sosial yang berlaku dalam elite politik dan militer dalam zaman Orde Baru. Model keteraturan dari Coakley tidak berlaku untuk memahami konflik-konflik sosial politik yang terbuka maupun tertutup di antara faksifaksi politik dan militer pada tingkat atas, karena corak aturan main ditentukan oleh yang berkuasa, yaitu penguasa tunggal Orde Baru pada waktu itu dan para kroninya.

Potensi-potensi Konflik

Bila kita mengikuti model Dahrendorf di atas, secara hipotetis kita ketahui bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik, karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat merupakan potensi konflik, bila dilakukan tanpa mengikuti aturan main (yang terwujud sebagai hukum, hukum adat, adat, atau konvensi sosial yang berlaku setempat), yang dianggap adil dan beradab. Bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat sebagai adil dan beradab, maka potensi-potensi konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan. Jadi, potensi-potensi konflik tumbuh dan berkembang pada saat perasaan-perasaan—yang dipunyai oleh salah seorang pelaku akan adanya perlakuan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan tidak adil serta biadab yang dideritanya, yang diakibatkan oleh perbuatan pihak lawannya itu—muncul, berkembang dan semakin mantap.

Adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan. Dalam keadaan itu, si pelaku tidak mampu untuk melawan atau menolaknya, dan bahkan tidak mampu untuk menghindarinya. Dalam keadaan tersebut si pelaku mengembangkan perasaan kebencian yang terpendam terhadap pihak lawan. Perasaan kebencian tersebut bersifat akumulatif oleh perbuatanperbuatan lain yang merugikan dari pihak lawannya. Kebencian yang mendalam dari si pelaku—yang selalu kalah—biasanya terwujud dalam bentuk menghindar atau melarikan diri dari pihak lawan. Tetapi, kebencian tersebut secara umum biasanya terungkap dalam bentuk kemarahan atau amuk, yaitu pada waktu si pelaku yang selalu kalah tidak dapat menghindar lagi dari pilihan harus melawan atau mati, yang dapat dilihat dalam bentuk konflik fisik dan verbal di antara dua pelaku yang bertentangan tersebut.

Konflik fisik yang menyebabkan kekalahan si pelaku oleh lawan akan menghentikan tindakan perlawanan si pelaku. Hal itu tidak berarti bahwa berhentinya perlawanan tersebut menghentikan kebenciannya ataupun dorongannya untuk menghancurkan pihak lawannya. Kebencian yang mendalam masih tersimpan dalam hatinya, yang akan merupakan landasan semangat untuk menghancurkan pihak lawan. Sewaktu-waktu bila pihak lawan lengah atau situasi yang dihadapi memungkinkan, maka dia akan berusaha untuk menghancurkannya. Tujuannya, agar ia merasa telah menang atau setidak-tidaknya telah seimbang dengan kekalahan yang telah dideritanya dari pihak lawan.

Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan biasanya dilihat oleh pelaku yang bersangkutan dalam kaitan dengan konsep hak yang dimiliki (harta, jatidiri, kehormatan, keselamatan, dan nyawa) oleh diri pribadi, keluarga, kerabat, dan komunitas atau masyarakatnya. Sesuatu pelanggaran atau perampasan atas hak milik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dapat diterima oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak tersebut, bila sesuai menurut norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat, atau memang seharusnya demikian. Tetapi, hal itu tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, bila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku. Dalam hubungan antarsukubangsa, konsep hipotesa kebudayaan dominan dari Bruner (lihat Suparlan 1999d:13–20) menjadi relevan sebagai acuan untuk memahami keberadaan aturan-aturan main, atau konvensikonvensi sosial yang berlaku di antara dua sukubangsa atau lebih, yang bersama-sama menempati sebuah wilayah, dan membentuk kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat setempat.

Bila dalam kehidupan masyarakat setempat ada sebuah sukubangsa yang dominan, maka kebudayaan sukubangsa tersebut menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat setempat. Kebudayaan dominan tersebut menjadi acuan bagi penilaian mengenai tindakan-tindakan yang layak dan tidak layak yang berlaku bagi warga masyarakat setempat tersebut di tempat-tempat umum, termasuk warga dari berbagai sukubangsa yang tidak tergolong sebagai sukubangsa yang dominan dalam masyarakat tersebut. Kalau model hipotesa kebudayaan dominan dari Bruner (1974) bercorak generalis, yang digunakannya untuk memperbandingkan corak ungkapan-ungkapan kesukubangsaan di Medan dan di Bandung, maka secara empirik model hipotesa kebudayaan dominan tersebut menunjukkan variasi-variasi dalam corak dominasi kebudayaannya (lihat kritik Suparlan 1995). Variasi tersebut muncul karena masyarakat sebagai sebuah satuan kehidupan tidak dibatasi oleh sebuah satuan kehidupan kota, ataupun dibatasi oleh sebuah satuan kategori masyarakat sukubangsa; tetapi oleh satuan kehidupan dari masyarakat itu sendiri, yang menempati sebuah wilayah atau lingkungan tertentu. Apa yang menjadi corak kehidupan dari suatu masyarakat dalam sebuah satuan wilayah atau lingkungan tertentu, akan berbeda dari corak yang dipunyai oleh suatu masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah atau lingkungan yang lain; walaupun kedua masyarakat tersebut tercakup dalam suatu satuan kehidupan masyarakat sukubangsa.

Dengan demikian, dalam suatu masyarakat yang sukubangsa setempatnya dominan, sukusukubangsa lainnya yang hidup dalam masyarakat tersebut akan tergolong sebagai minoritas. Sebaliknya, sukubangsa minoritas dalam masyarakat tersebut akan menjadi dominan dalam lingkungan masyarakatnya sendiri. Bila dalam masyarakat luas sukubangsa, pedoman penilaian dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada kebudayaan dominan sukubangsa tersebut, maka dalam masyarakat-masyarakat sukubangsa minoritas, pedoman penilaian yang berlaku mengacu pada kebudayaan sukubangsa minoritas yang bersangkutan, yang berlaku setempat dan bukannya mengacu pada kebudayaan dominan yang berlaku dalam masyarakat luas. Karena itu, konsep benar atau salah, adil atau tidak adil, menjadi kontekstual atau tidak dapat diberlakukan secara umum dan merata.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yang terdiri atas berbagai sukubangsa dengan kebudayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing yang dipersatukan oleh sistem nasional Indonesia menjadi sebuah masyarakat-negara (Suparlan 1999a). Sebagai sebuah masyarakat majemuk, Indonesia mempunyai potensi-potensi konflik yang tidak sedikit jumlahnya. Potensi-potensi konflik tersebut dapat terwujud sebagai konflik-konflik antarindividu. Konflik-konflik antarindividu dapat meledak menjadi konflik-konflik sosial yang terjadi sebagai konflik antarsukubangsa atau antara yang dikuasai dan yang berkuasa. Konflik antarindividu bisa mempunyai potensi untuk menjadi konflik sosial atau konflik antarsukubangsa, pada waktu konflik tersebut dirasakan sebagai suatu perwujudan ketidakadilan oleh salah satu pihak terhadap lainnya. Ketidakadilan tersebut dirasakan sebagai ketidakadilan yang bukan hanya menimpa individu yang bersangkutan, melainkan menimpa sukubangsanya dan kepentingankepentingannya (jatidiri, kehormatan, kerugian material dan penderitaan atau ketidakpuasan secara umum karena ketidakadilan yang merata yang diderita oleh warga sukubangsa tersebut).

Pihak yang menjadi lawan bisa saja sukubangsa lainnya (kasus Sambas, kasus Ambon), atau pemerintah dan aparatnya (kasus Irian Jaya, kasus Aceh, kasus Riau). Harus dicatat bahwa sesuatu potensi konflik sosial tidak akan terwujud bila tidak ada ‘tukang kipas’ atau provokatornya, yang biasanya mempunyai kepentingan yang ingin dicapai melalui kejayaan sukubangsa atau golongannya yang telah direndahkan martabatnya dalam konflik antarindividu. Begitu juga harus dicatat bahwa sesuatu potensi konflik sosial tidak akan meledak menjadi konflik atau kerusuhan sosial, bila kondisi kelompok—yang menginginkan adanya konflik sosial itu—tidak berada dalam keadaan tanpa pilihan lain karena situasi yang dihasilkan oleh hubungan antar kelompok sukubangsa tersebut dengan sukubangsa lainnya, atau dengan pemerintah sebagai pihak lawan. Situasi yang dimaksud adalah tidak adanya jalur-jalur yang dapat mengomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka secara memuaskan, yang dapat menjembatani untuk mengakomodasi dan mengkrompomikan perbedaan-perbedaan dan pertentanganpertentangan antara kelompok tersebut dengan pihak lawannya.

Dalam upaya untuk memperkokoh kesatuan dan menjalin persatuan Indonesia, pemerintah Indonesia (dalam zaman pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto) memperkuat sistem nasional, antara lain, dengan memperkuat tentara (zaman Presiden Sukarno), dan memperkuat ABRI (Polisi dijadikan bagian dari ABRI, dalam pemerintahan Presiden Soeharto). Dengan menggunakan kekuatan nyata yang menakutkan, yang dapat memaksa ini, maka kesatuan Indonesia dapat diperkokoh, dan persatuan dapat dijalin secara semu. Hal itu terjalin secara semu, karena kesatuan dan persatuan tersebut ‘dipaksakan’ dari atas ke bawah, dan karena itu tidak mempunyai landasan atau dukungan dari bawah (bottom up); yaitu masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dirugikan oleh penguatan sistem nasional. Dampak dari penguatan sistem nasional seperti tersebut di atas adalah dilemahkannya sistem-sistem sukubangsa.

Pemerintahan Orde Baru yang menyandarkan kekuasaannya pada kekuatan militer yang mempunyai kekuatan memaksa, telah secara sadar atau tidak, menghasilkan pola-pola tindakan yang ‘sewenang-wenang’ yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkuasa dan para aparatnya. Tidak ada mekanisme kontrol yang efektif yang dapat menjadi rambu rambu bagi tindakan-tindakan penyimpangan para oknum-oknum penguasa tersebut. Seringkali, tindakan-tindakan sewenang-wenang tersebut dianggap sebagai hal yang biasa oleh warga masyarakat Indonesia. Dalam zaman pemerintahan Orde Baru, tindakan-tindakan yang ‘sewenang-wenang’ dari anggota tentara dan kepolisian, seperti naik bis atau makan di ‘warteg’ tidak membayar, dianggap bukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan, saya pernah menyaksikan seorang anggota tentara yang membayar biaya naik bis kota di Jakarta, ditolak oleh kondektur bis tersebut.

Perlakuan sewenang-wenang oleh orang atau kelompok lain yang diderita oleh seseorang atau sebuah kelompok atau masyarakat, bila tidak mampu diatasi dalam bentuk perlawanan oleh yang diperlakukan sewenang-wenang, akan membekas dalam bentuk kebencian. Kebencian yang timbul saat terjadinya peristiwa tersebut akan tersimpan atau terpendam dalam hati, karena pihak yang dirugikan tidak berani atau tidak mampu untuk melawannya, atau tertutup oleh berbagai kesibukan dalam suatu jangka waktu tertentu. Peristiwa kesewenang- wenangan yang terpendam seperti ini akan muncul dan terungkap dalam bentuk stereotip dan prasangka. Stereotip atau prasangka tersebut akan terwujud dalam bentuk simbol-simbol yang menjadi atribut dari keburukan atau kerendahan martabat pelaku yang sewenang-wenang tersebut. Simbol-simbol tersebut bisa diacu dari pewayangan (sebagaimana yang terjadi pada Orang Jawa di Suriname, dalam Suparlan 1995), atau hewan, atau terwujud dalam bentuk ‘kirata basa’ atau penjabaran sebuah kata yang menghasilkan berbagai corak atribut lawan dalam bentuk kalimat yang kata-katanya penuh dengan ungkapan makna penghinaan karena kebencian.

Ungkapan ini seringkali terwujud dalam kalimat yang isinya adalah kata-kata lucu, sehingga menjadi lelucon yang menghibur bagi yang merasa terpuruk (lihat Douglas 1975:96-101). Pada tahun 1998 yang baru lalu, pada waktu menjelang dan setelah beberapa lama kejatuhan Pak Harto sebagai presiden—yaitu pada waktu gencar-gencarnya aksi anti pak Harto—di kampung-kampung di Jakarta, anak-anak menyayikan lagu menunjuk hidung— yang pada tahun ini sudah hilang dari peredaran permainan anak-anak—dengan cara memlesetkan liriknya, sehingga berbunyi:
Dang dang tut
Bambang ama Tutut Anak raja maling

Sedangkan aslinya berbunyi:
Dang dang tut Akar kolang kaling
Siapa yang kentut Ditembak raja maling

Keberadaan potensi konflik sosial pada dasarnya juga mengikuti pola-pola yang berlaku dalam terwujudnya potensi konflik antarindividu. Potensi konflik yang meledak menjadi konflik antarindividu, bisa terbatas hanya pada dua orang individu yang bersangkutan saja, tetapi dapat juga meluas melibatkan anggota-anggota keluarga dan kerabatnya, serta komunitas atau masyarakat sukubangsa kedua belah pihak. Keterlibatan keluarga atau kerabat, komunitas, atau juga masyarakat sukubangsa kedua belah pihak dalam konflik yang terjadi, menunjukkan bahwa konflik antarindividu telah mewujudkan dirinya dalam bentuk konflik sosial.

Konflik Sosial

Konflik sosial terjadi antara dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, jatidiri dari orang perorang yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jatidiri orang perorang tersebut diganti oleh jatidiri golongan atau kelompok. Dengan kata lain, dalam konflik sosial, yang terjadi bukanlah konflik antara orang perorang dengan jatidiri masing-masing, melainkan antara orang perorang yang mewakili jatidiri golongan atau kelompoknya. Atribut-atribut yang menunjukkan ciri-ciri jatidiri orang perorang tersebut berasal dari stereotip yang berlaku dalam kehidupan antargolongan yang terwakili oleh kelompokkelompok konflik. Dalam konflik sosial, tidak lagi ada tindakan memilah-milah dan menyeleksi siapa-siapa pihak lawan yang harus dihancurkan. Sasarannya adalah keseluruhan kelompok yang tergolong dalam golongan yang menjadi musuh atau lawannya, sehingga penghancuran atas diri dan harta milik orang perorang dari pihak lawan, dilihatnya sama dengan penghancuran kelompok pihak lawan.

Dalam konflik fisik yang terjadi, orang dari golongan sosial atau sukubangsa yang berbeda—yang semula adalah teman baik—akan menghapus hubungan pertemanan yang baik tersebut menjadi hubungan permusuhan, atau setidak-tidaknya menjadi hubungan penghindaran. Hubungan mereka menjadi hubungan golongan, yaitu masing-masing mewakili golongannya dalam hubungan konflik yang terjadi. Orang-orang luar, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompokkelompok yang sedang dalam konflik fisik tersebut—bila mempunyai atribut-atribut yang memperlihatkan kesamaan dengan ciri-ciri dari pihak lawan—akan digolongkan sebagai lawan. Tanpa permisi atau meminta penjelasan mengenai jatidiri golongannya, orang-orang tersebut akan juga dihancurkan.

Di antara berbagai konflik sosial yang terwujud sebagai konflik fisik, konflik antarsukubangsa adalah konflik yang tidak dapat dengan mudah didamaikan. Konflik yang terjadi, yang disebabkan oleh rasa ketidakadilan,
kesewenang-wenangan ataupun kekalahan, dipahami sebagai penghancuran harga diri dan kehormatan. Kehancuran harga diri itu kemudian dipahami sebagai kehancuran eksistensi atau keberadaan sukubangsanya. Keberadaan sukubangsanya adalah segala kehidupannya, karena dia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan sukubangsanya. Dalam lingkungan kehidupan sukubangsanya, dia dibesarkan dan dijadikan manusia, dan memperoleh perlindungan dari segala gangguan yang berasal dari luar kehidupan sukubangsanya. Pada waktu mati, dia juga akan dirawat dan dikebumikan sebagai manusia dan sebagai hamba Tuhan atau Sang Pencipta oleh kerabat-kerabat dan handai taulan yang juga sesama warga sukubangsanya. Sukubangsa adalah sesuatu acuan yang primordial (yang utama dan pertama) dalam dan bagi kehidupannya. Sukubangsa bagi warga sukubangsa yang bersangkutan adalah sama dengan dirinya sendiri. Penghinaan terhadap dirinya adalah sama dengan penghinaan terhadap sukubangsanya, dan penghinaan terhadap sukubangsanya adalah sama dengan penghinaan terhadap dirinya.

Sukubangsa mewujudkan dirinya sebagai sebuah masyarakat, yang terwujud sebagai kumpulan individu-individu, yang pemenuhanpemenuhan kebutuhan hidup dan keteraturan kehidupannya dipedomani oleh kebudayaannya. Dengan menggunakan kebudayaannya, warga sukubangsa itu dijadikan orang atau dimanusiakan.oleh keluarga dan masyarakat sukubangsanya. Dengan menggunakan kebudayaan yang berisikan pengetahuan yang diyakini kebenarannya, warga sukubangsa melihat diri mereka dan melihat mereka yang tergolong sebagai sukubangsa lainnya berbeda dari mereka yang berbeda sukubangsanya. Dengan mengacu pada kebudayaannya, warga sukubangsa mengembangkan stereotip dan prasangka mengenai suku-sukubangsa lainnya dan berbagai golongan sosial lainnya yang ada dalam kehidupan mereka. Melalui stereotip dan prasangka ini, batas-batas sosial dan budaya, atau batas-batas sukubangsa yang tergolong dalam sukubangsanya, dan yang tergolong dalam sukubangsa mereka (yang lain), ataupun yang tergolong dalam golongan sosial lainnya, dapat menjadi jelas.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (Suparlan 1999a), dengan sistem nasional Indonesia yang mempersatukan suku-sukubangsa yang semula adalah masyarakat jajahan Hindia Belanda menjadi sebuah masyarakat-negara Indonesia, kedudukan sukubangsa berada di bawah kekuasaan sistem nasional atau pemerintah Indonesia. Dalam posisi yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia, sukubangsa yang terwujud sebagai masyarakat sukubangsa, sadar atau tidak sadar, merasakan dominasi kekuasaan pemerintah dalam berbagai bentuk dominasi. Tanah dan segala isinya yang semula adalah hak mereka menurut adat, sekarang menjadi milik negara yang dikuasai oleh pemerintah. Begitu juga halnya dengan wilayah hutan dan air beserta segala isinya. Berbagai ketentuan yang semula diatur oleh adat, sekarang harus diatur oleh hukum positif yang berlaku secara nasional berikut sanksisanksinya, yang berbeda dengan sanksi-sanksi adat yang semula berlaku. Wilayah-wilayah yang secara adat adalah wilayah mereka, sekarang juga menjadi wilayah yang berhak untuk dihuni oleh mereka yang berasal dari berbagai sukubangsa.

Konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat mana pun di dunia ini— termasuk yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia—dimulai oleh perebutan sumber-sumber daya atau sumber-sumber rezeki. Bila perebutan yang terjadi berjalan sesuai aturan main yang mereka anggap adil, maka tidak akan terjadi konflik sosial di antara mereka. Dalam keadaan diberlakukannya aturan main secara tidak adil oleh satu dari dua atau lebih kelompok yang bersaing memperebutkan sumber daya atau rezeki, konflik sosial tidak akan terwujud bila penegak hukum dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom. Tetapi, bila penegak hukum bertindak tidak adil, maka aturan-aturan main yang adil dan beradab tidak akan dapat diberlakukan. Tidak ada yang memaksa untuk memberlakukan aturan-aturan main itu. Sebaliknya, masing-masing pihak yang bermusuhan akan menggunakan aturan-aturan mainnya sendiri yang menguntungkan mereka untuk dapat memenangkan konflik yang berlaku.

Jadi, sebuah persyaratan penting untuk meredam, atau menghentikan konflik sosial—yang mentransformasikan dirinya menjadi kerusuhan sosial, yang ditandai oleh menonjolnya konflik fisik yang saling menghancurkan—ialah adanya aturan main yang adil, dan adanya penegak hukum yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat. Bila petugas kepolisian sebagai penegak hukum tidak dapat bertindak adil dan tidak dapat bertindak sebagai pengayom masyarakat, maka kerusuhan yang terjadi tidak dapat dicegah. Ini pernah terjadi dalam Kerusuhan Sambas (Suparlan 1999b), saat petugas kepolisian di Kecamatan Jawai— yang merupakan asal mula terjadinya kerusuhan Sambas—tidak berani menahan pencuri asal Madura yang tertangkap basah. Akibat dari dilepaskannya pencuri asal Madura tersebut, 200 warga Madura asal kecamatan lain—yang merupakan temanteman dan kerabat si pencuri—datang menyerbu dan membunuh tiga orang Melayu di Kecamatan Jawai, tempat ditangkapnya si pencuri. Keberanian orang-orang Madura tersebut telah didorong, antara lain, oleh ketidakberanian petugas kepolisian Jawai untuk menghadapi orang-orang Madura.

Kerusuhan sosial sebagai konflik antar sukubangsa, yang terwujud sebagai saling penghancuran oleh satu kelompok sukubangsa terhadap kelompok sukubangsa lainnya, juga terwujud sebagai kegiatan ‘perang’ penaklukan. ‘Perang’ penaklukan itu bertujuan menguasai wilayah-wilayah untuk diakui sebagai wilayah sukubangsanya, yaitu untuk menciptakan kebudayaan dominan dalam wilayah yang telah dikuasainya itu. Hal ini terjadi dalam Kerusuhan Sambas dan Kerusuhan Ambon (Suparlan 1999c), dan juga terjadi dalam kerusuhan Aceh.

Dalam Kerusuhan Ambon, konflik yang semula terjadi antara orang-orang Bugis, Buton, dan Makasar (BBM) yang beragama Islam di satu pihak, dengan orang-orang Ambon di kota Ambon yang beragama Kristen di pihak lain, telah bergeser menjadi konflik antara sesama Orang Ambon, yaitu antara Orang Ambon yang beragama Islam dengan yang beragama Kristen. Akibatnya, kerusuhan yang saat ini terjadi di Ambon adalah kerusuhan sosial antara orang-orang Ambon Kristen lawan Islam. Dari berita terakhir yang ada di media massa, kita ketahui bahwa kota Ambon dibagi dalam wilayahwilayah Kristen dan Islam.

Penutup: Menghentikan Konflik Sosial

Konflik sosial yang terwujud sebagai kerusuhan fisik atau amuk massa harus dihentikan. Yang seharusnya menghentikan adalah petugas kepolisian, dan bukannya tentara, karena doktrin kepolisian sebenarnya berbeda dari doktrin ketentaraan. Sayangnya, Polisi Indonesia sudah menjadi seperti tentara, karena selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, polisi telah dijadikan sebagai sebuah satuan yang tidak terpisahkan dari ABRI. Bahkan, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Habibie untuk memisahkan Polisi dari ABRI, Polisi pun secara organisasi masih berada di bawah departemen Hankam.

Fungsi polisi dalam masyarakat adalah sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, dan pelayan masyarakat. Sebagai penegak hukum, polisi juga menjalankan fungsi sebagai pembasmi kejahatan. Dalam organisasi ABRI, selama 32 tahun, fungsi sebagai pembasmi kejahatanlah yang diutamakan dan dibiayai secara memadai. Fungsi-fungsi lainnya dianaktirikan, atau bahkan diabaikan sama sekali. Fungsi sebagai pembasmi kejahatan mempunyai kesamaan dengan fungsi tentara sebagai penyerang atau penghancur musuh, dan karena itu cocok dengan posisi polisi sebagai bagian dari ABRI.

Dampak dari pengabaian fungsi-fungsi polisi seperti tersebut di atas—yang sebetulnya merupakan fungsi-fungsi utama dari polisi—adalah bahwa polisi menjadi kurang mampu, atau tidak profesional dalam menangani berbagai konflik dan kerusuhan sosial. Hal itu disebabkan oleh cara penanganannya yang bukan merupakan cara penanganan polisi, melainkan cara penanganan tentara. Yang diturunkan ke lapangan untuk menangani konflik atau kerusuhan sosial adalah pasukan tempur, dan bukannya pasukan pendamai. Akibatnya, konflik sosial yang terjadi bukannya dapat dihentikan, melainkan malah berkembang biak.

Syarat utama bagi setiap upaya penanganan konflik sosial agar dapat menghentikan konflik tersebut, ialah adanya suatu pranata atau organisasi (yang terbaik adalah polisi) yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bermusuhan, dan yang digolongkan sebagai pihak ketiga, yang artinya tidak mempunyai kepentingan dalam konflik tersebut. Pihak ketiga itu dipercaya karena keadilan dan kekuatan yang dipunyainya. Bila polisi juga mempunyai kepentingan dalam konflik atau kerusuhan sosial yang terjadi, maka polisi tidak dapat berfungsi sebagai penghenti konflik sosial tersebut. Begitu juga, bila polisi sebagai sebuah pranata atau organisasi tidak mempunyai kekuatan yang sah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka polisi juga tidak akan dapat berfungsi untuk menghentikan konflik sosial yang terjadi.

Syarat kedua adalah tidak memusuhi atau menembak para perusuh, baik salah satu pihak atau kedua pihak yang bermusuhan, tetapi berbicara dengan mereka. Dari apa yang telah diuraikan terdahulu, konflik atau perang terjadi karena tidak adanya jalur komunikasi yang dapat mengakomodasi atau meredam perbedaan- perbedaan dan pertentangan-pertentangan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari kepala-kepala atau tokoh-tokoh yang betul-betul pemimpin dari kelompok-kelompok yang bermusuhan tersebut untuk diajak saling berbicara. Tujuannya ialah mencari titik temu yang memungkinkan dapat dihentikannya konflik sosial yang merugikan semua pihak. Bila suatu keputusan yang disetujui bersama telah dicapai, maka persetujuan bersama tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang bermusuhan dengan diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya oleh polisi, untuk betul-betul dijalankan secara bulat dan menyeluruh. Bila hasil persetujuan tidak dijalankan secara bulat dan menyeluruh, maka perdamaian tidak akan berlangsung lama. Seperti yang telah terjadi di Ambon, saya mengusulkan untuk mengaktifkan pela gandong, sebuah ikatan darah atau seketurunan yang mengikat secara adat dua orang atau kelompok yang beragama Islam dan Kristen sebagai sebuah satuan kehidupan sehidup semati, berikut sanksi-sanksi adat bagi para pelanggarnya, yang harus dilakukan melalui upacara yang sakral. Tetapi, yang telah dilakukan untuk mendamaikan konflik Ambon tersebut pada bulan Mei 1999 yang lalu, bukanlah membuat upacara ritual yang sakral, melainkan membuat upacara seremonial yang superfisial. Tentu saja upaya perdamaian tersebut gagal.

Perundingan yang harus dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan diakui kewibawaan kekuasaannya oleh kedua belah pihak yang bermusuhan, adalah titik kunci pembuka jalan perdamaian. Pembicaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus terpusat pada sebab-sebab permusuhan dan patokan-patokan penilaian menurut kebudayaan masing-masing pihak yang bermusuhan tersebut. Berdasarkan patokan-patokan nilai budaya yang digunakan oleh masing-masing pihak yang berkonflik tersebut, pihak ketiga dapat melakukan tawar menawar mengenai sumber-sumber konflik. Hal itu bertujuan untuk mereduksi sumber-sumber konflik menjadi perbedaan-perbedaan yang tidak harus diselesaikan dengan cara saling menghancurkan satu sama lain. Tujuan akhir dari pihak ketiga dalam perundingan tersebut adalah tercapainya persetujuan dari pihak-pihak yang konflik mengenai patokan keadilan yang harus mereka patuhi bersama, keutuhan jatidiri dan kehormatan masing-masing pihak. Kedua belah pihak harus merasa diuntungkan dengan adanya perdamaian di antara mereka. Cara-cara perdamaian dan isi perdamaian harus dirundingkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dari pihak-pihak yang konflik. Jadi, bukan menurut cara-cara pihak ketiga.

Selama perundingan berlangsung, konflik sosial dalam bentuk kerusuhan ataupun pembunuhan dan pembakaran harta benda harus dapat dihentikan, dan dengan persetujuan atau setidak-tidaknya sepengetahuan pihak-pihak yang konflik. Penghentian kerusuhan dilakukan dengan menyiarkan pengumuman secara meluas kepada dua belah pihak yang konflik untuk menghentikan segala kegiatan pengrusakan mereka; dan mengenakan sanksi bagi pelanggar-pelanggarnya tanpa pandang bulu. Penghentian harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan polisi yang harus mampu mengambil tindakan tegas bila ada yang melanggarnya. Ketegasan bertindak yang adil dengan cara bertindak yang tidak pandang bulu harus dilakukan.
(ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 30, No. 2, 2006)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s