STRATEGI PEMBANGUNAN PERTAHANAN & KEAMANAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NASIONAL

1. Pendahuluan

Indon-41Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah :

a. Belum Selarasnya Landasan Hukum Strategi Hankam

Makin variatifnya potensi ancaman keamanan, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan. Belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antar institusi menjadikan pentingnya sebuah kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang sudah ada. Kerangka kebijakan tersebut bersifat memayungi berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan yang telah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya.

b. Terbatasnya Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Efek penggentar (detterent effect) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya.
Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negaranegara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Belum tercapainya postur pertahanan pada skala minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

c. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi keamanan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun partisipasi warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran serta atau partisipasi masyarakat. Sebagaimana tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat berperan serta ikut menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multi- dimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

3. Tujuan dan Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : (a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force; (b) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (c) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging); (d) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (e) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (f) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Terlaksananya keenam prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya penggentar sistem pertahanan Indonesia, meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri, meningkatkan kekayaan negara, masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan nasional.

Kondisi keamanan nasional saat ini relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan negatif internasional terhadap kasus pelanggaran HAM oleh oknum TNI/Polri dapat diredam dengan baik seiring dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dari aspek penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai keberhasilan menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Di berbagai wilayah masih ditemukan berbagai gangguan pertahanan dan keamanan baik berupa pelanggaran wilayah maupun tindak kriminal yang apabila tidak diatasi dengan baik berpotensi mendegradasi keamanan dan kenyamanan aktivitas masyakat dan dunia investasi.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada dasarnya mengacu pada kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan prioritas bidang untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

a. Meneruskan upaya modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasionalkan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
b. Melanjutkan peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
c. Menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
d. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
e. Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Indonesian Coast Guard, yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
g. Melanjutkan upaya pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
h. Melanjutkan program “Quick Win” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
i. Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
k. Melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika;
l. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
m. Melanjutkan upaya pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
n. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

5. Konsep dan Strategi Pembangunan Hankam

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Standard Deterence). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan beberapa strategi yang relevan dengan kebutuhan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melaksanakan pembangunan pertahanan dan keamanan dibutuhkan beberapa strategi yang mencakup :

a. Menyelaraskan Landasan Hukum Hankam

Upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dilaksanakan dengan Sishankamrata. Amanat ini telah diupayakan pengembangannya melalui berbagai upaya pembangunan komponen-komponen sistemnya, namun belum menggambarkan perkembangan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sishankamrata yang sebelumnya telah diupayakan penataannya, sejak amandemen UUD 1945 sampai sekarang belum ditata kembali secara menyeluruh kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan tentang rakyat sebagai kekuatan pendukung sama sekali belum dijabarkan. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi yang telah ada perlu disesuaikan kembali karena dasar yang digunakan sudah berbeda.

Dalam rangka rencana pembangunan Sishankamrata, maka perlu dilakukan penyempurnaan perangkat perundang-undangan hankamneg dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait, didahului dengan kajian, uji coba dan sosialisasi konsep. Sebagai konsekuensi logis dari jabaran sistem tersebut, maka telah selesai dilaksanakan pemisahan TNI dengan Polri dan No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penataan selanjutnya baru pada tahap penjabaran Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU yang bersangkutan. Sejalan dengan itu juga telah berkembang gagasan untuk menyusun UU tentang Keamanan Nasional (National Security Act), yang substansinya dapat menampung setiap upaya pertahanan dan keamanan negara dengan Sishankamrata. Konsep UU tersebut tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

b. Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Hankam

Kebijakan hankam adalah meningkatkan postur MEF (minimum essential force) sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014. Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada dua periode pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu dengan mengingat keterbatasan anggaran negara, maka prioritas pembangunan pertahanan dilaksanakan melalui modernisasi alutsista TNI/Alut Polri secara terbatas baik melalui penggantian, up grading, maupun perbaikan alutsista TNI/ Alut Polri untuk mempertahankan usia pakainya. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI/ Polri salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan personil TNI/ Polri. Upaya ini dilakukan dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan asuransi, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), peningkatan uang lauk pauk (ULP), dan pemberian tunjangan khusus bagi personil yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara. Dalam rangka mendukung pembentukan postur MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produkproduk militer yang secara teknis mampu diproduksi.

Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force (MEF) yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala kekuatan tidak mudah diwujudkan apabila melihat kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI yang relatif masih kurang, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan teknologi militer dan keadaan lingkungan masa kini.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5). Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori sebanyak mungkin di lingkungan masing-masing.

Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

6. Penutup

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri, profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Deterrence Standard). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Advertisements

KULTUR ORGANISASI POLRI DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU

Oleh : Sugianto

1. Pendahuluan

20110131075514polisi-310111Sejak bergulirnya reformasi sistem politik dan pemerintahan tahun 1999, Polri telah melakukan reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural. Pemisahan struktur Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri dibawah langsung Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi struktural Polri. Langkah ini kemudian diikuti dengan diterapkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi pilar reformasi aspek instrumental Polri. Polri juga melakukan reformasi aspek kultural melalui perubahan paradigma Polri dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis menjadi progonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas.

Namun dalam kenyataannya, reformasi kultural yang dilaksanakan Polri hingga saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Masih banyaknya kasus pelanggaran hukum atau penyelewengan yang dilakukan anggota Polri merupakan indikator bahwa reformasi kultural yang dijalankan Polri selama ini masih cenderung bersifat formal-prosedural semata. Reformasi kultural Polri belum menyentuh aspek budaya organisasi Polri, sehingga dari waktu ke waktu sikap dan perilaku hampir sebagian besar anggota Polri masih mengadopsi paradigma lama. Masih banyak anggota Polri yang sibuk mengejar posisi (simbolic capital) dan sumberdaya ekonomi (economic capital), sehingga tidak jarang terjadi kompetisi dan konflik antar anggota yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan kode etik kepolisian serta dikorbankannya kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan budaya (cultural knowledge) organisasi Polri yang lama terdisposisi kedalam pengetahuan budaya organisasi Polri saat ini.

2. Kultur Organisasi Polri

Reformasi kultural Polri yang diharapkan mampu merubah paradigma berfikir, bersikap dan perilaku anggota Polri dalam kenyataannya masih mengadopsi paradigma lama. Berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota Polri (police deviance) seperti penerimaan suap, korupsi polisi, kekerasan polisi dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi kultural Polri belum menyentuh perubahan aspek budaya organisasi, namun hanya sebatas perubahan formal-prosedural semata. Perubahan paradigma yang dicanangkan dalam reformasi kultural Polri belum sepenuhnya menanggalkan pola-pola budaya organisasi masa lalu, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas Polri saat ini.

Untuk mengetahui dan memahami budaya organisasi kepolisian dan kaitannya dengan reformasi kultural Polri, kita dapat menggunakan kerangka analisis konsep field, habitus dan capital yang dikembangkan Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, transposible disposition) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Sedangkan field (ranah) adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat, seperti ranah pendidikan, ranah ekonomi, ranah budaya, ranah agama, dan ranah sosial-politik. Ranah membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya, namun habitus juga membentuk dan mengubah ranah sesuai dengan strukturnya. Sementara capital meliputi benda-benda material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut ‘yang tak tersentuh’, namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya prestise, status dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi).

a. Ranah Kepolisian (the Field of Policing)

Ranah kepolisian (the field of policing) adalah sebuah ruang sosial dari konflik dan kompetisi yang tersusun atas hierarki imbalan (capital) dan sanksi (negative capital). Ranah kepolisian berada dalam posisi subordinat atau dominasi bidang kekuasaan dengan prestise yg relatif rendah dalam hal modal ekonomi, namun mendapat penghargaan dari masyarakat dan dukungan pemerintah (modal politik dan modal simbolis). Sebagai sebuah institusi, kepolisian dibangun melalui proses politik yang ditujukan untuk menegakkan hukum, memelihara kamtibmas dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Karena posisi simboliknya yang tinggi ditengah masyarakat, anggota kepolisian memilki kepentingan pribadi (vested interest) terhadap kekuasaan diskresi untuk penyelidikan, penyidikan dan menangkap pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum.

Dalam ranah kepolisian, para anggota kepolisian juga bersaing untuk mengendalikan berbagai jenis sumber daya atau modal yang ada. Untuk bertahan dalam posisinya, petugas kepolisian memerlukan modal sosial dan modal budaya. Modal sosial (dalam bentuk dukungan jaringan kerja) merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa mereka dilindungi, tidak saja terhadap bahaya eksternal atau permusuhan yang terkait dengan pekerjaan polisi, tetapi juga terhadap praktek-praktek pengawasan atau manajemen yang dianggapnya sewenang-wenang. Masih banyak anggota kepolisian yang masih menerapkan pola organisasi militer yakni ketaatan atau loyalitas terhadap atasan, sehingga untuk mendapatkan perhatian atau dukungan atasan maka anggota kepolisian memberikan “imbalan”. Hal ini juga bertujuan agar anggota kepolisian tersebut terhindar dari masalah atau hukuman ketika melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Pola hubungan ‘mutual simbiosis’ yang terus-menerus terulang tersebut selanjutnya terakumulasi membentuk modal sosial.

Petugas kepolisian juga memerlukan modal budaya berupa informasi, pengetahuan dan kompetensi. Karena sebagian besar pekerjaan polisi di tingkat operasional membutuhkan penilaian individual, respon cepat dan keputusan diskresi, maka tindakan situational kepolisian dibenarkan, yakni tindakan yang diambil sebagai permintaan situasi, dan kemudian dibenarkan oleh peraturan yang ada. Petugas kepolisian yang mampu membangun jaringan informan yang baik, menguasai peraturan hukum dan birokrasi serta mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dihargai lebih tinggi. Seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki anggota tersebut merupakan modal budaya.

Modal fisik (physical capital) dalam ranah kepolisian berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan fisik. Anggota kepolisian yang memiliki kekuatan dan daya tahan fisik dianggap memiliki modal fisik yang lebih baik. Kekuatan dan daya tahan fisik dibutuhkan untuk pekerjaan kepolisian yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan. Untuk meningkatkan disiplin dan daya tahan fisik, maka dilakukan pelatihan-pelatihan fisik. Polisi wanita yang dianggap memiliki fisik dibawah laki-laki pada akhirnya memiliki modal fisik yang rendah (negative capital).

Sedangkan modal simbolik yang didasarkan atas reputasi, opini dan representasi ditentukan oleh habitus yang dominan, namun bisa juga dibangun oleh hukum atau kebijakan. Dalam visi polisi sebagai pemberaantas kejahatan, anggota kepolisian yang memiliki modal simbolik paling besar adalah mereka yang berhasil menangkap penjahat, yang dipercaya dapat melindungi warga dan memiliki pengalaman lebih baik. Sedangkan dalam visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) atau pemolisian masyarakat (polmas) berusaha mengubah pandangan tersebut melalui pengenalan alternatif sumber modal simbolik dengan kemampuan mengatasi masalah, bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

b. Habitus Kepolisian (the Habitus of Policing)

Habitus kepolisian dapat dipandang sebagai sebuah budaya kepolisian yang disadari maupun tidak disadari telah mendisposisikan budaya organisasi masa lalu kedalam budaya kepolisian saat ini dan membentuk pengetahuan budaya (mental, cara berfikir, sikap dan perilaku) dikalangan anggota kepolisian. Habitus kepolisian juga terbangun dari sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem pembinaan dan praktek manajemen organisasi yang diterapkan di kepolisian. Untuk memahami habitus kepolisian, Janet Chan (2004) menggunakan empat tipologi pengetahuan budaya yang dikembangkan Sonja Sackmann (1991), yakni axiomatic knowledge (pengetahuan aksioma), dictionary knowledge (pengetahuan kamus), directory knowledge (pengetahuan direktori), dan recipe knowledge (pengetahuan resep). Selain ke empat tipologi tersebut, terdapat tipologi ke lima yang berkaitan dengan disposisi fisik atau bentuk tubuh. Mengacu pada konsep Bourdeau, tipologi tersebut dikenal dengan pengetahuan bentuk tubuh (bodily knowledge).

1)   Pengetahuan Aksioma

Pengetahuan aksioma (axiomatic knowledge) adalah pengetahuan yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), atau apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai doxa, yakni kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident). Doxa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih disukai secara universal (universally favorable).

Doxa kepolisian adalah jaminan kebenaran tentang pekerjaan polisi yang tak terbantahkan, yakni memerangi kejahatan, menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Peter Manning (1978) menggambarkan pandangan masyarakat tentang polisi sebagai karakteristik yang penuh semangat, berbahaya dan efisien. Pandangan heroik masyarakat terhadap polisi sebagai penangkap penjahat dan pemberantas kejahatan tersebut dipicu oleh pandangan petugas kepolisian itu sendiri. Publik pada gilirannya menuntut lebih atas tugas pemberantasan dan pencegahan kejahatan. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini kemudian diubah oleh organisasi polisi menjadi kriteria yang terdistorsi untuk promosi, keberhasilan dan keamanan. Akibatnya, polisi sering membuat perbedaan antara pekerjaan riil polisi dan pekerjaan rutin yang mereka melakukan. Namun, sangat sedikit waktu yang dihabiskan petugas dilapangan daripada apa yang mereka anggap sebagai fungsi utama mereka. Tugas riil polisi tersebut selanjutnya menjadi sumber kepuasan dan frustrasi.

Aspek penting lain dari doxa kepolisian berkaitan dengan dominasi kejantanan (masculinity). Kebutuhan untuk menggunakan paksaan dalam beberapa situasi sering disamakan dengan kebutuhan untuk menggunakan kekuatan fisik, memerangi kejahatan secara agresif dan gigih dengan menyamakan fisik dan maskulinitas, kepolisian umumnya dianggap sebagai pekerjaan pria. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan polisi adalah tentang pemeliharaan, layanan dan resolusi konflik yang memerlukan hubungan interpersonal dan keahlian pemecahan masalah. Pengenalan pemolisian masyarakat (polmas) dan perekrutan petugas perempuan di berbagai kesatuan polisi telah menyajikan sebuah tantangan untuk dimensi pengetahuan budaya ini, tapi doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan terus mendominasi, dan akibatnya membentuk keyakinan bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya merupakan pekerjaan pria. Kekuatan doxa ini menjadi sedemikian rupa sehingga pekerjaan fisik tersebut telah diterima oleh polisi wanita dan polisi pria sebagai tatanan alam dan tidak membutuhkan pembenaran.

2)   Pengetahuan Kamus : Kategorisasi Polisi

Pengetahuan ini menyediakan definisi dan penandaan orang, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi polisi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melakukan tupoksinya, kepolisian memerlukan petugas untuk merangkum situasi yang kompleks dan ambigu dalam waktu singkat dan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, petugas mengembangkan kategorisasi terhadap lingkungan sosial dan orang-orang yang dicurigainya. Petugas lapangan kadang membuat kategorisasi normal dan abnormal untuk lingkungan sosial tertentu. Kategorisasi ini bertujuan untuk membedakan atau menandakan berbagai kelompok masyarakat yang ada disebuah wilayah yang dianggapnya dapat menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban.

Pengetahuan ‘kamus’ juga berlaku untuk pekerjaan polisi itu sendiri. Doxa bahwa kepolisian sebagai pemberantas kejahatan berarti bahwa perbedaan seksual sudah tidak lagi dipertentangkan dalam pengaturan kerja polisi : fisik versus emosional, luar (di jalan) versus dalam (di kantor), kerja menangkap penjahat versus tugas lain, penggunaan kekerasan versus cara lain penyelesaian sengketa, dll. Kategorisasi polisi ini juga mencakup perbedaan pandangan/penilaian anggota kepolisian terhadap unit/satuan yang dianggap lebih memiliki prestise dengan satuan lain yang tidak/kurang memiliki prestise. Penilaian anggota tersebut juga berkaitan dengan modal ekonomi dan modal simbolik yang dimiliki oleh unit/satuan tersebut.

3)   Pengetahuan Direktori : Metode Kepolisian

Pengetahuan ‘direktori’ menginformasikan petugas kepolisian tentang bagaimana kegiatan operasional dijalankan. Metode operasional ini mengikuti definisi dan kategori yang ditetapkan oleh kamus pengetahuan. Setelah mengembangkan indikator normalitas dan abnormalitas, pra perkiraan dan kehormatan, polisi cenderung menggunakan kategorisasi tersebut untuk mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan atasan, sehingga kadang sekedar memenuhi target namun mengabaikan kualitas hasil serta akibatnya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu kewenangan kepolisian adalah menggunakan kekuatan koersif jika diperlukan. Penggunaan kekerasan (represif) oleh polisi dianggap sebagai sarana yang sah dalam situasi untuk memelihara otoritas, kontrol terhadap para tersangka, untuk mendapatkan informasi atau bahkan untuk menghindari peradilanan jalanan (street justice). Namun dalam situasi tertentu, polisi tidak memiliki hak untuk memaksa. Sebaliknya, pemulihan ketertiban kadang memerlukan banyak keterampilan interpersonal untuk memperoleh kepatuhan, penyelesaian konflik, dan memberikan dukungan kepada para korban dan sesama petugas. Dalam pemberantasan kejahatan, doxa maskulin kepolisian membutuhkan kecakapan fisik dan kontrol emosional dalam menghadapi bahaya, sehingga keterampilan interpersonal dan dukungan emosional justru kehilangan nilainya.

4)   Pengetahuan Resep : Nilai-nilai Kepolisian

Pengetahuan ‘resep’ merujuk pada dimensi normatif pengetahuan budaya. Hal ini merujuk apa yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Resep pengetahuan memberikan rekomendasi dan strategi dalam penanganan pekerjaan polisi. Petugas polisi kadang menghindari persoalan dengan melakukan pekerjaan seminim mungkin dari yang seharusnya. Petugas kadang juga mengembangkan sikap skeptis terhadap atasannya dan belajar untuk tidak berharap banyak dari organisasi, reward (imbalan) yang mereka peroleh dalam bentuk persahabatan/perkawanan dan dukungan kecil dari atasan. Petugas juga belajar untuk menutupi kesalahan diantara mereka untuk menghindari tindakan disiplin organisasi, sehingga akibatnya mereka memanipulasi rekaman peristiwa/kasus untuk menghindari penilaian buruk dari atasannya.

Aspek lain yang terdokumentasi dengan baik dari resep pengetahuan (nilai-nilai) kepolisian adalah “aturan tutup mulut” dan solidaritas diantara petugas kepolisian ketika dihadapkan pada tuduhan penyimpangan. Solidaritas terbangun sebagai respon atas kondisi kerja, hasilnya bukan saja ketertutupan, namun juga kebutuhan untuk bergantung pada rekan-rekan dalam lingkungannya, dan menjadi kekuatan pelindung dari pengetahuan publik atas pelanggaran-pelanggaran.

5)   Pengetahuan Bentuk Tubuh

Pengetahuan ini mengacu pada disposisi fisik atau jasmani yang dibawa anggota polisi kedalam posisi kedudukannya. Doxa bahwa polisi sebagai pemberantas kejahatan memerlukan kekuatan fisik dan latihan ketahanan fisik sebagai pembenaran persyaratan fisik yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga anggota polisi yang direkrut merupakan orang yang tepat. Dengan pelatihan gaya militer, pelatihan polisi mencakup disiplin, pengendalian diri, dan ketahanan diri (mortifikasi). Hal-hal yang melekat dalam kondisi fisik dari dimensi habitus ini termasuk tidak hanya standar seragam polisi, model potongan rambut, bentuk alis dan anting-anting (piercing), tetapi juga cara berjalan, bicara, berdiri, melihat, duduk, dsb.
Pelatihan fisik merupakan cara untuk membangun karakter dalam pekerjaan polisi, yakni toleran terhadap keterbatasan fisik, ketaatan, keteraturan dan kepatuhan. Doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan dan jaminan ketahanan kondisi fisik dalam sebuah perbedaan seksual, digunakan sebagai pembenaran alami bahwa kepolisian adalah pekerjaan pria. Dengan demikian, dalam rangka mempertahankan posisinya, polisi wanita harus belajar untuk mengambil posisi maskulin dan melakukan perubahan perilaku mengenai cara bicara, bentuk wajah, dan penampilan tubuh, termasuk belajar untuk tidak tersenyum dan menghindari postur yang menunjukkan kefemininan atau keragu-raguan bertindak

c. Hubungan antara Ranah dan Habitus

Mengacu konsep Bourdieu, hubungan antara ranah dan habitus bekerja dalam dua cara, yakni disatu sisi kondisi ranah habitus yang merupakan perwujudan dari kebutuhan imanen (kesadaran) sebuah ranah, dan disisi lain habitus merupakan ranah yang menyediakan kerangka budaya untuk kesesuaian ranah. Habitus memungkinkan kreasi dan inovasi dalam ranah kerja kepolisian. Seorang anggota organisasi yang sudah cukup lama cenderung menerapkan habitusnya, karena ketika habitus dihadapkan pada sebuah kehidupan sosial yang dihasilkannya, maka akan terasa seperti “ikan didalam air”. Ketika bergabung dengan organisasi baru, seseorang akan membawa habitus yang merupakan produk dari ranah tempat sebelumnya. Dalam analogi Bourdieu, sejak awal masuk organisasi tersebut, mereka akan merasa seperti “ikan keluar dari air”. Dalam budaya organisasi yang stabil, mereka biasanya belajar untuk beradaptasi dengan kepekaan dan kognisi rekan-rekan sekelompoknya, secara sadar atau tidak sadar untuk mengurangi rasa keterasingan dan kecemasannya.

Oleh karena itu, meskipun praktek kepolisian memiliki penampilan rasionalitas, namun kenyataannya kode etik kepolisian lebih merupakan hasil kodifikasi peneliti/polisi ketimbang seperangkat aturan yang menjadi panduan umum. Namun demikian, Bourdieu mengakui bahwa habitus dapat memiliki “tanda-tandanya”, saat-saat kritis ketika salah sasaran atau keluar dari fase, sehingga beberapa tingkatan ‘refleksi praktis’ diperlukan dalam beberapa situasi untuk mengevaluasi tindakan atau untuk memperbaiki kesalahan atau tidaksempurnaan langkah.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah memahami situasi ketika melakukan perekrutan, yang kemungkinan besar memberikan kesadaran dan berhati-hati dengan ‘tindakan pertama’ (ketika merekrut anggota baru) karena habitus mereka merupakan produk dari dunia yang berbeda. Mereka harus melakukan penyesuaian habitusnya sampai cocok dengan lingkungan yang baru, mereka juga memiliki kepentingan untuk terus-menerus mengevaluasi tindakannya dan memperbaiki berbagai kesalahan langkah yang pernah terjadi.

d.  Perubahan Ranah Kepolisian

Ranah kepolisian telah mengalami perubahan dengan berbagai alasan struktural, misalnya, globalisasi pasar uang dan komunikasi budaya, kemajuan teknologi informasi dan bio-genetik, komersialisasi layanan kepolisian dan jasa keamanan, perubahan peraturan hukum dan aturan kontrol kepolisian, dan munculnya model alternatif kepolisian.

Jika sosialisasi merupakan sarana belajar habitus kepolisian pada bagian rekrutmen, lalu apa yang terjadi ketika ranah kepolisian itu sendiri mengalami perubahan ? Kerangka kerja Bourdieu menunjukkan bahwa pergeseran dalam ranah akan mengarah pada penyesuaian dari habitus : perubahan di ranah menciptakan sebuah kebutuhan baru yang mungkin memerlukan pembentukan strategi baru untuk mengatasi, antara lain kondisi sosial yang aktif dalam agen tertentu agar diperoleh kualitas dan kapasitas pikiran dan tubuh. Dalam kondisi yang berubah, anggota organisasi dengan habitus yang terbentuk oleh budaya lama mungkin dirasa kurang nyaman bagi pendatang baru karena habitus organisasi yang mereka peroleh tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Sementara organisasi menyesuaikan habitusnya, pendatang baru kemungkinan akan menghadapi keberagaman budaya ketimbang budaya yang homogen, sementara pada saat yang sama, mereka perlu menyesuaikan habitusnya masing-masing terhadap perubahan ranah. Dalam kepolisian, setiap tindakan anggota akan mendapat perhatian penuh dari masyarakat atau anggota lainnya, cost atau ‘biaya’ akibat kesalahan tindakan dapat berupa dipermalukan, lelucon (joke) kantor, kehilangan kepercayaan sesama petugas atau ketidakpercayaan publik. Dengan demikian, ketika ranah berubah, sosialisasi menjadi proses yang sulit diprediksi, lebih beragam dan terbuka ketimbang ketika kondisi relatif stabil. Rukrutmen juga menjadi lebih sadar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga proses belajar mereka menjadi jauh lebih baik dan lebih mendalam.

3. Revolusi Mental dan Perubahan Kultur Organisasi Polri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye Pilpresnya melontarkan gagasan perlunya “Revolusi Mental” untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan nasional yang diniai sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers). Menurut Jokowi, selama 16 tahun menjalankan reformasi, kita hanya mencapai kemajuan sebatas kelembagaan. Pembangunan belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dari manusia yang menjalankan sistem sehingga nation building tak mengantarkan Indonesia pada cita-citanya. Revolusi mental yang ditawarkan tersebut didasarkan atas konsep Trisakti Bung Karno, yaitu (1) Indonesia yang berdaulat secara politik, (2) mandiri secara ekonomi, dan (3) berkepribadian secara sosial-budaya. Revolusi mental harus dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, tempat tinggal, lingkungan kerja, kemudian meluas ke lingkungan kota dan negara sehingga menjadi sebuah gerakan nasional.

Reformasi kultural yang dilaksanakan Polri pada dasarnya sama dengan Revolusi Mental, keduanya menekankan pada perubahan pola pikir, sikap dan perilaku atau perubahan paradigma kultur organisasi. Meskipun telah lebih dari satu dasawarsa melakukan reformasi kultural, namun masih banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum/etika yang dilakukan anggota Polri. Reformasi kultural dengan konsep perubahan paradigma pada akhirnya dianggap sebagian orang hanya sekedar jargon belaka. Reformasi Polri pada aspek struktural dan instrumental terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan reformasi aspek kultural. Reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural seharusnya merupakan satu-kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi, sehingga reformasi aspek struktural dan instrumental merupakan bagian yang terpisahkan dengan reformasi aspek kultural.

Dengan menggunakan kerangka analisis field, habitus dan capital Pierre Bourdiue, reformasi aspek kultural Polri tidak memperhatikan disposisi habitus dan ranah yang tidak mengalami perubahan signifikan dari paradigma lama. Habitus budaya organisasi lama disadari maupun tidak disadari telah terdisposisi kedalam budaya organisasi yang baru, sehingga secara cepat melakukan adaptasi dan menyesuaikan diri dengan ranah habitus yang ada. Setiap anggota Polri yang ditempatkan di satuan atau unit yang baru selalu membawa habitus lamanya dan berusaha menerapkan pola habitusnya tersebut ke satuan/ unit yang baru. Ranah kepolisian dan ranah kekuasaan dimana anggota Polri tersebut ditempatkan juga sangat menentukan berkembang atau tidaknya habitus lama. Jika ranah kepolisian atau ranah kekuasaan memungkinkan habitus lama tersebut berkembang, maka anggota Polri tersebut akan berusaha meneruskan pola habitus lamanya kedalam budaya organisasinya yang baru.

Konsep Revolusi Mental yang akan diterapkan presiden terpilih Jokowi dalam pemerintahannya, diharapkan mampu menciptakan ranah kepolisian yang memungkinkan terbangunya kultur organisasi baru yang mampu merubah habitus kepolisian kearah paradigma baru. Revolusi mental dalam bidang politik dan sistem pemerintahan dapat mendorong terciptanya ranah kepolisian yang melahirkan perubahan paradigma pada modal sosial, modal budaya, modal fisik dan modal simbolik. Perubahan paradigma modal sosial terkait dengan terbangunnya jaringan kerja kepolisian yang mampu mendorong perubahan habitus menyesuaikan diri dengan paradigma baru. Perubahan paradigma modal budaya terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota Polri sehingga mampu menggunakan keputusan diskresi yang didasarkan atas peraturan dan etika kepolisian. Sedangkan perubahan modal fisik terkait dengan perubahan pandangan bahwa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak lagi dominan ditentukan faktor fisik semata, namun juga kemampuan intelektual. Sementara perubahan modal simbolik terkait perubahan paradigma bahwa ukuran keberhasilan tugas kepolisian bukan hanya didasarkan atas kemampuan melakukan tindakan represif semata, namun juga tindakan pre-emtif berupa visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

Perubahan ranah kepolisian diatas harus terintegrasi dengan reformasi aspek struktural dan intrumental berupa perbaikan struktur organisasi layanan masyarakat dan perbaikan perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Perbaikan aspek struktural dan instrumental tersebut juga harus mencakup sistem pembinaan sumber daya manusia, seperti sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem penempatan dan karir. Sistem pembinaan SDM harus mampu memutus pola habitus lama dan mendorong anggota untuk menyesuaikan diri dengan pola habitus organisasi yang baru. Dengan demikian, anggota yang ditempatkan dalam sebuah satuan/unit tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan pola habitus lama ditempatnya yang baru. Oleh karena itu, reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural harus berjalan secara terintegrasi dengan penerapan konsep Revolusi Mental yang berjalan dalam sistem politik dan pemerintahan, sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan habitus dan ranah kepolisian menuju paradigma baru.

VISI, MISI DAN PROGRAM PEMERINTAHAN JOKOWI & JK 2014-2019

VISjokowi-jkI
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

PROGRAM NAWACITA

1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
1.1. Politik luar negeri bebas-aktif.
1.2. Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran.
1.3. Kedaulatan maritim.
1.4. Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan.
1.5. Mengembangkan industri pertahanan nasional.
1.6. Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.

2. Kami akan membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
2.1. Memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.
2.2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan.
2.3. Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif.
2.4. Membangun transparansi tata kelola pemerintahan.
2.5. Menjalankan reformasi birokrasi.
2.6. Membuka partisipasi publik.

3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
3.1. Desentralisasi asimateris.
3.2. Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan.
3.3. Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat.
3.4. Implementasi Undang-Undang Desa.

4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sIstem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4.1. Membangun politik legislasi yang kuat : pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum.
4.2. Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4.3. Memberantas mafia peradilan.
4.4. Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar.
4.5. Perberantasan narkoba dan psikotropika.
4.6. Pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang.
4.7. Menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah.
4.8. Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal.
4.9. Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.
4.10. Membangun budaya hukum.

5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
5.1. Program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
5.2. Program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat.
5.3. Program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.

6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
6.1. Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer.
6.2. Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.
6.3. Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama.
6.4. Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya.
6.5. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada.
6.6. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari.
6.7. Membangun sejumlah Science and Tecnopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
7.1. Membangun kedaulatan pangan.
7.2. Mewujudkan kedaulatan energi.
7.3. Mewujudkan kedaulatan keuangan.
7.4. Mendirikan Bank Petani/ Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/nelayan.
7.5. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.
8.1. Membangun pendidikan kewarganegaraan.
8.2. Mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
8.3. Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan didaerah terpencil.
8.4. Memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
8.5. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.

9. Kami akan memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.
9.1. Memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga/
9.2. Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga.
9.3. Membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial.
9.4. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
9.5. Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

NAWACITA 9 AGENDA PRIORITAS JOKOWI-JK

jokowi-jk1. Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Kami akan membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sIstem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Kami akan memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.