KULTUR ORGANISASI POLRI DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU

Oleh : Sugianto

1. Pendahuluan

20110131075514polisi-310111Sejak bergulirnya reformasi sistem politik dan pemerintahan tahun 1999, Polri telah melakukan reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural. Pemisahan struktur Polri dari TNI serta penempatan struktur Polri dibawah langsung Presiden RI merupakan awal langkah dilakukannya reformasi struktural Polri. Langkah ini kemudian diikuti dengan diterapkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjadi pilar reformasi aspek instrumental Polri. Polri juga melakukan reformasi aspek kultural melalui perubahan paradigma Polri dari kepolisian yang berwatak militeristik menjadi kepolisian yang berwatak sipil (civilian police) serta perubahan pendekatan dari antagonis menjadi progonis, yakni dari pendekatan lama yang menitikberatkan pada pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah kamtibmas.

Namun dalam kenyataannya, reformasi kultural yang dilaksanakan Polri hingga saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Masih banyaknya kasus pelanggaran hukum atau penyelewengan yang dilakukan anggota Polri merupakan indikator bahwa reformasi kultural yang dijalankan Polri selama ini masih cenderung bersifat formal-prosedural semata. Reformasi kultural Polri belum menyentuh aspek budaya organisasi Polri, sehingga dari waktu ke waktu sikap dan perilaku hampir sebagian besar anggota Polri masih mengadopsi paradigma lama. Masih banyak anggota Polri yang sibuk mengejar posisi (simbolic capital) dan sumberdaya ekonomi (economic capital), sehingga tidak jarang terjadi kompetisi dan konflik antar anggota yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum dan kode etik kepolisian serta dikorbankannya kepentingan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan budaya (cultural knowledge) organisasi Polri yang lama terdisposisi kedalam pengetahuan budaya organisasi Polri saat ini.

2. Kultur Organisasi Polri

Reformasi kultural Polri yang diharapkan mampu merubah paradigma berfikir, bersikap dan perilaku anggota Polri dalam kenyataannya masih mengadopsi paradigma lama. Berbagai penyimpangan yang dilakukan anggota Polri (police deviance) seperti penerimaan suap, korupsi polisi, kekerasan polisi dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi kultural Polri belum menyentuh perubahan aspek budaya organisasi, namun hanya sebatas perubahan formal-prosedural semata. Perubahan paradigma yang dicanangkan dalam reformasi kultural Polri belum sepenuhnya menanggalkan pola-pola budaya organisasi masa lalu, sehingga mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas Polri saat ini.

Untuk mengetahui dan memahami budaya organisasi kepolisian dan kaitannya dengan reformasi kultural Polri, kita dapat menggunakan kerangka analisis konsep field, habitus dan capital yang dikembangkan Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, transposible disposition) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Sedangkan field (ranah) adalah ruang khusus yang ada di dalam masyarakat, seperti ranah pendidikan, ranah ekonomi, ranah budaya, ranah agama, dan ranah sosial-politik. Ranah membentuk habitus yang sesuai dengan struktur dan cara kerjanya, namun habitus juga membentuk dan mengubah ranah sesuai dengan strukturnya. Sementara capital meliputi benda-benda material (yang dapat memiliki nilai simbolik) dan berbagai atribut ‘yang tak tersentuh’, namun memiliki signifikansi secara kultural, misalnya prestise, status dan otoritas (yang dirujuk sebagai modal simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi).

a. Ranah Kepolisian (the Field of Policing)

Ranah kepolisian (the field of policing) adalah sebuah ruang sosial dari konflik dan kompetisi yang tersusun atas hierarki imbalan (capital) dan sanksi (negative capital). Ranah kepolisian berada dalam posisi subordinat atau dominasi bidang kekuasaan dengan prestise yg relatif rendah dalam hal modal ekonomi, namun mendapat penghargaan dari masyarakat dan dukungan pemerintah (modal politik dan modal simbolis). Sebagai sebuah institusi, kepolisian dibangun melalui proses politik yang ditujukan untuk menegakkan hukum, memelihara kamtibmas dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Karena posisi simboliknya yang tinggi ditengah masyarakat, anggota kepolisian memilki kepentingan pribadi (vested interest) terhadap kekuasaan diskresi untuk penyelidikan, penyidikan dan menangkap pihak-pihak yang dianggap melanggar hukum.

Dalam ranah kepolisian, para anggota kepolisian juga bersaing untuk mengendalikan berbagai jenis sumber daya atau modal yang ada. Untuk bertahan dalam posisinya, petugas kepolisian memerlukan modal sosial dan modal budaya. Modal sosial (dalam bentuk dukungan jaringan kerja) merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa mereka dilindungi, tidak saja terhadap bahaya eksternal atau permusuhan yang terkait dengan pekerjaan polisi, tetapi juga terhadap praktek-praktek pengawasan atau manajemen yang dianggapnya sewenang-wenang. Masih banyak anggota kepolisian yang masih menerapkan pola organisasi militer yakni ketaatan atau loyalitas terhadap atasan, sehingga untuk mendapatkan perhatian atau dukungan atasan maka anggota kepolisian memberikan “imbalan”. Hal ini juga bertujuan agar anggota kepolisian tersebut terhindar dari masalah atau hukuman ketika melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Pola hubungan ‘mutual simbiosis’ yang terus-menerus terulang tersebut selanjutnya terakumulasi membentuk modal sosial.

Petugas kepolisian juga memerlukan modal budaya berupa informasi, pengetahuan dan kompetensi. Karena sebagian besar pekerjaan polisi di tingkat operasional membutuhkan penilaian individual, respon cepat dan keputusan diskresi, maka tindakan situational kepolisian dibenarkan, yakni tindakan yang diambil sebagai permintaan situasi, dan kemudian dibenarkan oleh peraturan yang ada. Petugas kepolisian yang mampu membangun jaringan informan yang baik, menguasai peraturan hukum dan birokrasi serta mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dihargai lebih tinggi. Seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki anggota tersebut merupakan modal budaya.

Modal fisik (physical capital) dalam ranah kepolisian berkaitan dengan kekuatan dan daya tahan fisik. Anggota kepolisian yang memiliki kekuatan dan daya tahan fisik dianggap memiliki modal fisik yang lebih baik. Kekuatan dan daya tahan fisik dibutuhkan untuk pekerjaan kepolisian yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan. Untuk meningkatkan disiplin dan daya tahan fisik, maka dilakukan pelatihan-pelatihan fisik. Polisi wanita yang dianggap memiliki fisik dibawah laki-laki pada akhirnya memiliki modal fisik yang rendah (negative capital).

Sedangkan modal simbolik yang didasarkan atas reputasi, opini dan representasi ditentukan oleh habitus yang dominan, namun bisa juga dibangun oleh hukum atau kebijakan. Dalam visi polisi sebagai pemberaantas kejahatan, anggota kepolisian yang memiliki modal simbolik paling besar adalah mereka yang berhasil menangkap penjahat, yang dipercaya dapat melindungi warga dan memiliki pengalaman lebih baik. Sedangkan dalam visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) atau pemolisian masyarakat (polmas) berusaha mengubah pandangan tersebut melalui pengenalan alternatif sumber modal simbolik dengan kemampuan mengatasi masalah, bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

b. Habitus Kepolisian (the Habitus of Policing)

Habitus kepolisian dapat dipandang sebagai sebuah budaya kepolisian yang disadari maupun tidak disadari telah mendisposisikan budaya organisasi masa lalu kedalam budaya kepolisian saat ini dan membentuk pengetahuan budaya (mental, cara berfikir, sikap dan perilaku) dikalangan anggota kepolisian. Habitus kepolisian juga terbangun dari sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem pembinaan dan praktek manajemen organisasi yang diterapkan di kepolisian. Untuk memahami habitus kepolisian, Janet Chan (2004) menggunakan empat tipologi pengetahuan budaya yang dikembangkan Sonja Sackmann (1991), yakni axiomatic knowledge (pengetahuan aksioma), dictionary knowledge (pengetahuan kamus), directory knowledge (pengetahuan direktori), dan recipe knowledge (pengetahuan resep). Selain ke empat tipologi tersebut, terdapat tipologi ke lima yang berkaitan dengan disposisi fisik atau bentuk tubuh. Mengacu pada konsep Bourdeau, tipologi tersebut dikenal dengan pengetahuan bentuk tubuh (bodily knowledge).

1)   Pengetahuan Aksioma

Pengetahuan aksioma (axiomatic knowledge) adalah pengetahuan yang terbukti dengan sendirinya (self-evident), atau apa yang Pierre Bourdieu sebut sebagai doxa, yakni kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari (learned), yang dianggap sebagai universal-universal yang terbukti dengan sendirinya (self-evident). Doxa cenderung mendukung pengaturan sosial tertentu pada ranah tersebut, dan dengan demikian mengistimewakan pihak yang dominan dan menganggap posisi dominan tersebut sebagai terbukti dengan sendirinya (self-evident) dan lebih disukai secara universal (universally favorable).

Doxa kepolisian adalah jaminan kebenaran tentang pekerjaan polisi yang tak terbantahkan, yakni memerangi kejahatan, menjaga ketertiban dan melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat. Peter Manning (1978) menggambarkan pandangan masyarakat tentang polisi sebagai karakteristik yang penuh semangat, berbahaya dan efisien. Pandangan heroik masyarakat terhadap polisi sebagai penangkap penjahat dan pemberantas kejahatan tersebut dipicu oleh pandangan petugas kepolisian itu sendiri. Publik pada gilirannya menuntut lebih atas tugas pemberantasan dan pencegahan kejahatan. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini kemudian diubah oleh organisasi polisi menjadi kriteria yang terdistorsi untuk promosi, keberhasilan dan keamanan. Akibatnya, polisi sering membuat perbedaan antara pekerjaan riil polisi dan pekerjaan rutin yang mereka melakukan. Namun, sangat sedikit waktu yang dihabiskan petugas dilapangan daripada apa yang mereka anggap sebagai fungsi utama mereka. Tugas riil polisi tersebut selanjutnya menjadi sumber kepuasan dan frustrasi.

Aspek penting lain dari doxa kepolisian berkaitan dengan dominasi kejantanan (masculinity). Kebutuhan untuk menggunakan paksaan dalam beberapa situasi sering disamakan dengan kebutuhan untuk menggunakan kekuatan fisik, memerangi kejahatan secara agresif dan gigih dengan menyamakan fisik dan maskulinitas, kepolisian umumnya dianggap sebagai pekerjaan pria. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan polisi adalah tentang pemeliharaan, layanan dan resolusi konflik yang memerlukan hubungan interpersonal dan keahlian pemecahan masalah. Pengenalan pemolisian masyarakat (polmas) dan perekrutan petugas perempuan di berbagai kesatuan polisi telah menyajikan sebuah tantangan untuk dimensi pengetahuan budaya ini, tapi doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan terus mendominasi, dan akibatnya membentuk keyakinan bahwa pekerjaan polisi pada dasarnya merupakan pekerjaan pria. Kekuatan doxa ini menjadi sedemikian rupa sehingga pekerjaan fisik tersebut telah diterima oleh polisi wanita dan polisi pria sebagai tatanan alam dan tidak membutuhkan pembenaran.

2)   Pengetahuan Kamus : Kategorisasi Polisi

Pengetahuan ini menyediakan definisi dan penandaan orang, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang dihadapi polisi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melakukan tupoksinya, kepolisian memerlukan petugas untuk merangkum situasi yang kompleks dan ambigu dalam waktu singkat dan mengambil beberapa tindakan. Oleh karena itu, petugas mengembangkan kategorisasi terhadap lingkungan sosial dan orang-orang yang dicurigainya. Petugas lapangan kadang membuat kategorisasi normal dan abnormal untuk lingkungan sosial tertentu. Kategorisasi ini bertujuan untuk membedakan atau menandakan berbagai kelompok masyarakat yang ada disebuah wilayah yang dianggapnya dapat menimbulkan gangguan keamanan atau ketertiban.

Pengetahuan ‘kamus’ juga berlaku untuk pekerjaan polisi itu sendiri. Doxa bahwa kepolisian sebagai pemberantas kejahatan berarti bahwa perbedaan seksual sudah tidak lagi dipertentangkan dalam pengaturan kerja polisi : fisik versus emosional, luar (di jalan) versus dalam (di kantor), kerja menangkap penjahat versus tugas lain, penggunaan kekerasan versus cara lain penyelesaian sengketa, dll. Kategorisasi polisi ini juga mencakup perbedaan pandangan/penilaian anggota kepolisian terhadap unit/satuan yang dianggap lebih memiliki prestise dengan satuan lain yang tidak/kurang memiliki prestise. Penilaian anggota tersebut juga berkaitan dengan modal ekonomi dan modal simbolik yang dimiliki oleh unit/satuan tersebut.

3)   Pengetahuan Direktori : Metode Kepolisian

Pengetahuan ‘direktori’ menginformasikan petugas kepolisian tentang bagaimana kegiatan operasional dijalankan. Metode operasional ini mengikuti definisi dan kategori yang ditetapkan oleh kamus pengetahuan. Setelah mengembangkan indikator normalitas dan abnormalitas, pra perkiraan dan kehormatan, polisi cenderung menggunakan kategorisasi tersebut untuk mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan atasan, sehingga kadang sekedar memenuhi target namun mengabaikan kualitas hasil serta akibatnya bagi kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu kewenangan kepolisian adalah menggunakan kekuatan koersif jika diperlukan. Penggunaan kekerasan (represif) oleh polisi dianggap sebagai sarana yang sah dalam situasi untuk memelihara otoritas, kontrol terhadap para tersangka, untuk mendapatkan informasi atau bahkan untuk menghindari peradilanan jalanan (street justice). Namun dalam situasi tertentu, polisi tidak memiliki hak untuk memaksa. Sebaliknya, pemulihan ketertiban kadang memerlukan banyak keterampilan interpersonal untuk memperoleh kepatuhan, penyelesaian konflik, dan memberikan dukungan kepada para korban dan sesama petugas. Dalam pemberantasan kejahatan, doxa maskulin kepolisian membutuhkan kecakapan fisik dan kontrol emosional dalam menghadapi bahaya, sehingga keterampilan interpersonal dan dukungan emosional justru kehilangan nilainya.

4)   Pengetahuan Resep : Nilai-nilai Kepolisian

Pengetahuan ‘resep’ merujuk pada dimensi normatif pengetahuan budaya. Hal ini merujuk apa yang harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Resep pengetahuan memberikan rekomendasi dan strategi dalam penanganan pekerjaan polisi. Petugas polisi kadang menghindari persoalan dengan melakukan pekerjaan seminim mungkin dari yang seharusnya. Petugas kadang juga mengembangkan sikap skeptis terhadap atasannya dan belajar untuk tidak berharap banyak dari organisasi, reward (imbalan) yang mereka peroleh dalam bentuk persahabatan/perkawanan dan dukungan kecil dari atasan. Petugas juga belajar untuk menutupi kesalahan diantara mereka untuk menghindari tindakan disiplin organisasi, sehingga akibatnya mereka memanipulasi rekaman peristiwa/kasus untuk menghindari penilaian buruk dari atasannya.

Aspek lain yang terdokumentasi dengan baik dari resep pengetahuan (nilai-nilai) kepolisian adalah “aturan tutup mulut” dan solidaritas diantara petugas kepolisian ketika dihadapkan pada tuduhan penyimpangan. Solidaritas terbangun sebagai respon atas kondisi kerja, hasilnya bukan saja ketertutupan, namun juga kebutuhan untuk bergantung pada rekan-rekan dalam lingkungannya, dan menjadi kekuatan pelindung dari pengetahuan publik atas pelanggaran-pelanggaran.

5)   Pengetahuan Bentuk Tubuh

Pengetahuan ini mengacu pada disposisi fisik atau jasmani yang dibawa anggota polisi kedalam posisi kedudukannya. Doxa bahwa polisi sebagai pemberantas kejahatan memerlukan kekuatan fisik dan latihan ketahanan fisik sebagai pembenaran persyaratan fisik yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga anggota polisi yang direkrut merupakan orang yang tepat. Dengan pelatihan gaya militer, pelatihan polisi mencakup disiplin, pengendalian diri, dan ketahanan diri (mortifikasi). Hal-hal yang melekat dalam kondisi fisik dari dimensi habitus ini termasuk tidak hanya standar seragam polisi, model potongan rambut, bentuk alis dan anting-anting (piercing), tetapi juga cara berjalan, bicara, berdiri, melihat, duduk, dsb.
Pelatihan fisik merupakan cara untuk membangun karakter dalam pekerjaan polisi, yakni toleran terhadap keterbatasan fisik, ketaatan, keteraturan dan kepatuhan. Doxa polisi sebagai pemberantas kejahatan dan jaminan ketahanan kondisi fisik dalam sebuah perbedaan seksual, digunakan sebagai pembenaran alami bahwa kepolisian adalah pekerjaan pria. Dengan demikian, dalam rangka mempertahankan posisinya, polisi wanita harus belajar untuk mengambil posisi maskulin dan melakukan perubahan perilaku mengenai cara bicara, bentuk wajah, dan penampilan tubuh, termasuk belajar untuk tidak tersenyum dan menghindari postur yang menunjukkan kefemininan atau keragu-raguan bertindak

c. Hubungan antara Ranah dan Habitus

Mengacu konsep Bourdieu, hubungan antara ranah dan habitus bekerja dalam dua cara, yakni disatu sisi kondisi ranah habitus yang merupakan perwujudan dari kebutuhan imanen (kesadaran) sebuah ranah, dan disisi lain habitus merupakan ranah yang menyediakan kerangka budaya untuk kesesuaian ranah. Habitus memungkinkan kreasi dan inovasi dalam ranah kerja kepolisian. Seorang anggota organisasi yang sudah cukup lama cenderung menerapkan habitusnya, karena ketika habitus dihadapkan pada sebuah kehidupan sosial yang dihasilkannya, maka akan terasa seperti “ikan didalam air”. Ketika bergabung dengan organisasi baru, seseorang akan membawa habitus yang merupakan produk dari ranah tempat sebelumnya. Dalam analogi Bourdieu, sejak awal masuk organisasi tersebut, mereka akan merasa seperti “ikan keluar dari air”. Dalam budaya organisasi yang stabil, mereka biasanya belajar untuk beradaptasi dengan kepekaan dan kognisi rekan-rekan sekelompoknya, secara sadar atau tidak sadar untuk mengurangi rasa keterasingan dan kecemasannya.

Oleh karena itu, meskipun praktek kepolisian memiliki penampilan rasionalitas, namun kenyataannya kode etik kepolisian lebih merupakan hasil kodifikasi peneliti/polisi ketimbang seperangkat aturan yang menjadi panduan umum. Namun demikian, Bourdieu mengakui bahwa habitus dapat memiliki “tanda-tandanya”, saat-saat kritis ketika salah sasaran atau keluar dari fase, sehingga beberapa tingkatan ‘refleksi praktis’ diperlukan dalam beberapa situasi untuk mengevaluasi tindakan atau untuk memperbaiki kesalahan atau tidaksempurnaan langkah.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah memahami situasi ketika melakukan perekrutan, yang kemungkinan besar memberikan kesadaran dan berhati-hati dengan ‘tindakan pertama’ (ketika merekrut anggota baru) karena habitus mereka merupakan produk dari dunia yang berbeda. Mereka harus melakukan penyesuaian habitusnya sampai cocok dengan lingkungan yang baru, mereka juga memiliki kepentingan untuk terus-menerus mengevaluasi tindakannya dan memperbaiki berbagai kesalahan langkah yang pernah terjadi.

d.  Perubahan Ranah Kepolisian

Ranah kepolisian telah mengalami perubahan dengan berbagai alasan struktural, misalnya, globalisasi pasar uang dan komunikasi budaya, kemajuan teknologi informasi dan bio-genetik, komersialisasi layanan kepolisian dan jasa keamanan, perubahan peraturan hukum dan aturan kontrol kepolisian, dan munculnya model alternatif kepolisian.

Jika sosialisasi merupakan sarana belajar habitus kepolisian pada bagian rekrutmen, lalu apa yang terjadi ketika ranah kepolisian itu sendiri mengalami perubahan ? Kerangka kerja Bourdieu menunjukkan bahwa pergeseran dalam ranah akan mengarah pada penyesuaian dari habitus : perubahan di ranah menciptakan sebuah kebutuhan baru yang mungkin memerlukan pembentukan strategi baru untuk mengatasi, antara lain kondisi sosial yang aktif dalam agen tertentu agar diperoleh kualitas dan kapasitas pikiran dan tubuh. Dalam kondisi yang berubah, anggota organisasi dengan habitus yang terbentuk oleh budaya lama mungkin dirasa kurang nyaman bagi pendatang baru karena habitus organisasi yang mereka peroleh tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Sementara organisasi menyesuaikan habitusnya, pendatang baru kemungkinan akan menghadapi keberagaman budaya ketimbang budaya yang homogen, sementara pada saat yang sama, mereka perlu menyesuaikan habitusnya masing-masing terhadap perubahan ranah. Dalam kepolisian, setiap tindakan anggota akan mendapat perhatian penuh dari masyarakat atau anggota lainnya, cost atau ‘biaya’ akibat kesalahan tindakan dapat berupa dipermalukan, lelucon (joke) kantor, kehilangan kepercayaan sesama petugas atau ketidakpercayaan publik. Dengan demikian, ketika ranah berubah, sosialisasi menjadi proses yang sulit diprediksi, lebih beragam dan terbuka ketimbang ketika kondisi relatif stabil. Rukrutmen juga menjadi lebih sadar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga proses belajar mereka menjadi jauh lebih baik dan lebih mendalam.

3. Revolusi Mental dan Perubahan Kultur Organisasi Polri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam kampanye Pilpresnya melontarkan gagasan perlunya “Revolusi Mental” untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan nasional yang diniai sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers). Menurut Jokowi, selama 16 tahun menjalankan reformasi, kita hanya mencapai kemajuan sebatas kelembagaan. Pembangunan belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dari manusia yang menjalankan sistem sehingga nation building tak mengantarkan Indonesia pada cita-citanya. Revolusi mental yang ditawarkan tersebut didasarkan atas konsep Trisakti Bung Karno, yaitu (1) Indonesia yang berdaulat secara politik, (2) mandiri secara ekonomi, dan (3) berkepribadian secara sosial-budaya. Revolusi mental harus dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, tempat tinggal, lingkungan kerja, kemudian meluas ke lingkungan kota dan negara sehingga menjadi sebuah gerakan nasional.

Reformasi kultural yang dilaksanakan Polri pada dasarnya sama dengan Revolusi Mental, keduanya menekankan pada perubahan pola pikir, sikap dan perilaku atau perubahan paradigma kultur organisasi. Meskipun telah lebih dari satu dasawarsa melakukan reformasi kultural, namun masih banyak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum/etika yang dilakukan anggota Polri. Reformasi kultural dengan konsep perubahan paradigma pada akhirnya dianggap sebagian orang hanya sekedar jargon belaka. Reformasi Polri pada aspek struktural dan instrumental terkesan berjalan sendiri-sendiri dengan reformasi aspek kultural. Reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural seharusnya merupakan satu-kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi, sehingga reformasi aspek struktural dan instrumental merupakan bagian yang terpisahkan dengan reformasi aspek kultural.

Dengan menggunakan kerangka analisis field, habitus dan capital Pierre Bourdiue, reformasi aspek kultural Polri tidak memperhatikan disposisi habitus dan ranah yang tidak mengalami perubahan signifikan dari paradigma lama. Habitus budaya organisasi lama disadari maupun tidak disadari telah terdisposisi kedalam budaya organisasi yang baru, sehingga secara cepat melakukan adaptasi dan menyesuaikan diri dengan ranah habitus yang ada. Setiap anggota Polri yang ditempatkan di satuan atau unit yang baru selalu membawa habitus lamanya dan berusaha menerapkan pola habitusnya tersebut ke satuan/ unit yang baru. Ranah kepolisian dan ranah kekuasaan dimana anggota Polri tersebut ditempatkan juga sangat menentukan berkembang atau tidaknya habitus lama. Jika ranah kepolisian atau ranah kekuasaan memungkinkan habitus lama tersebut berkembang, maka anggota Polri tersebut akan berusaha meneruskan pola habitus lamanya kedalam budaya organisasinya yang baru.

Konsep Revolusi Mental yang akan diterapkan presiden terpilih Jokowi dalam pemerintahannya, diharapkan mampu menciptakan ranah kepolisian yang memungkinkan terbangunya kultur organisasi baru yang mampu merubah habitus kepolisian kearah paradigma baru. Revolusi mental dalam bidang politik dan sistem pemerintahan dapat mendorong terciptanya ranah kepolisian yang melahirkan perubahan paradigma pada modal sosial, modal budaya, modal fisik dan modal simbolik. Perubahan paradigma modal sosial terkait dengan terbangunnya jaringan kerja kepolisian yang mampu mendorong perubahan habitus menyesuaikan diri dengan paradigma baru. Perubahan paradigma modal budaya terkait dengan peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota Polri sehingga mampu menggunakan keputusan diskresi yang didasarkan atas peraturan dan etika kepolisian. Sedangkan perubahan modal fisik terkait dengan perubahan pandangan bahwa pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tidak lagi dominan ditentukan faktor fisik semata, namun juga kemampuan intelektual. Sementara perubahan modal simbolik terkait perubahan paradigma bahwa ukuran keberhasilan tugas kepolisian bukan hanya didasarkan atas kemampuan melakukan tindakan represif semata, namun juga tindakan pre-emtif berupa visi kepolisian yang berorientasi mengatasi masalah (solve problem oriented) bekerjasama dengan masyarakat atau memberi layanan masyarakat.

Perubahan ranah kepolisian diatas harus terintegrasi dengan reformasi aspek struktural dan intrumental berupa perbaikan struktur organisasi layanan masyarakat dan perbaikan perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Perbaikan aspek struktural dan instrumental tersebut juga harus mencakup sistem pembinaan sumber daya manusia, seperti sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem penempatan dan karir. Sistem pembinaan SDM harus mampu memutus pola habitus lama dan mendorong anggota untuk menyesuaikan diri dengan pola habitus organisasi yang baru. Dengan demikian, anggota yang ditempatkan dalam sebuah satuan/unit tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan pola habitus lama ditempatnya yang baru. Oleh karena itu, reformasi aspek struktural, instrumental dan kultural harus berjalan secara terintegrasi dengan penerapan konsep Revolusi Mental yang berjalan dalam sistem politik dan pemerintahan, sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan habitus dan ranah kepolisian menuju paradigma baru.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s