PEMOLISIAN KOMUNITI (COMMUNITY POLICING) DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS

Oleh : Kombes Dr. Chrysnanda Dwilaksana

1.  Pendahuluan

122311_chrysnandadlfacebookTulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yang ingin ditunjukan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi  dalam masyarakat  yang berkaitan dengan pencegahan  terjadinya tindak kejahatan  dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pemolisian  adalah pengindonesian dari Policing, ada juga yang menterjemahkan menjadi perpolisian. Konsep pemolisian pada dasarnya adalah gaya atau model yang melatar belakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian … dan lebih dari sekedar teknik atau taktik kepolisian, dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintasa atau saat memberikan penyuluhan (Meliala, 1999). Menurut Reksodiputro (1996) Pemolisian adalah suatu initiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural.

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi dari kegiatan atau aktivitas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan baik kepada individu, masyarakat atau negara dapat dipahami dan dijelaskan dengan memahami secara holistik dari komuniti yang terwujud sebagai satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah, di mana anggotanya terikat dalam dalam suatu hubungan sosial.

Dalam era reformasi yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk dapat mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat sipil (civil society) yang demokratis. Menurut Suparlan(1999) Dalam tatanan demokrasi ada tiga unsur yang mendasar yang sakral, yaitu: individu, masyarakat atau komuniti dan negara, ketiga-tiganya selalu berada dalam konflik kepentingan atau selalu dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan,tetapi salah satu dari ketiganya tidak dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus dalam keadaan seimbang untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.

Masyarakat madani atau masyarakat sipil menurut Gelner 1995:32; Adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata-pranata non pemerintah yang cukup kuat uintuk menjadi penyeimbang dari kekuasasaan negara dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peran masyarakat. Masyarakat sipil/ madani yang modern dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup prinsip, prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah, secara konstitusional, kemajemukan ekonomi, politik, nilai-nilai toleransi, paragmatisme kerja sama dan mufakat (suparlan, 1994).

Kehidupan demokrasi pada dasarnya sebuah kebudayaan konflik yaitu menekankan pada perolehan sesuatu dengan melalui persaingan. Persainagan harus melalui aturan-aturan main atau hukum yang adil dan beradab yang berada di bawah pengawasan wasit, dalam kehidupan demokrasi, polisi dapat dilihat  perannya atau berperan sebagai wasit yang adil untuk ditaatinya hukum oleh warga masyarakat.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk berproduksi dan berguna atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu  sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak berproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan Tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b).

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : ”Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai : mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999). Menurut Bayley 1994 :Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi  saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional–yang dilibat oleh birokrasi yang rumit , mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998,xi).

Dari bahasan di atas fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat  menunjukan adanya  kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyrakatnya dan dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan senantiasia menumbuhkan kreativitas dan inovasi –inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara sentralistik atau diseragamkan  melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem bottom up (desentralisasi).

Prinsip desentralisasi akan lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta inovasi bagi petugas kepolisian di tingkat bawah atau daerah. David Bay Ley dalam bukunya Police for The Future yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Autralia, Inggris, Canada, Jepang dan Amerika Serikat dengan sistim pemerintahan dan kepolisiannya berbeda-beda, menyebutkan : “semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dinamakan basic police unit (a basic police unit wold be the smallest full service teritorrial command unit of a police force). Di Amerika Serikat seperti LAPD, NYPD, SPD,  di Inggris di sebut sub division, di Jepang police station di Belanda distric politie. Bay Lay,(1998) menyatakan basic Police unit,  wold be responsible for delevering all but the most specialized  police services their essencial function would be to determind local needs and to devized strategics to meet those needs.

2.  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan masyarakat berasal dari kata dasar “aman“ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai :  bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat dapat diambil orang; tidak meragukan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut :

  • Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
  • Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
  • Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
  • Perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah .

Terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Ketertiban masyarakat berasal dari kata dasar “tertib“. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan : teraturan; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan adanya keteraturan, situasinya berjalan secara teratur sesuai dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.Terdapat dua  macam norma yang mengatur ketertiban masyarakat yaitu norma yang sudah dijadikan norma hukum dan norma non hukum. Kedua macam norma ini disebut norma ketertiban. Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Butir 6 menjelaskan : Keamanan Dalam Negari adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertuib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman masyarakat  berasal dari kata “Tentram “ menurut kamus bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka (1995) berarti : aman  damai dan tenang, sedangkan tenang diartikan sebagai kelihatan diam tidak berombak; berubah-ubah; tidak gelisah; tidak resah; tidak kacau tidak ribut; aman dan tentram. Dapat diartikan keadaan tentram; keamanan; ketenangan (hati; pikiran). Dari pengertian ini ketentraman masyarakat dapat diartikan sebagai ketenangan hati masyarakat. Dalam UU No.20 1982 /UU No. 2  2002 disebutkan bahwa Polri bertugas membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketentraman merupakan kondisi bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Untuk menciptakan dan menjaga keamanandan ketertiban dlam masyarakat yang komplek dan modern memerlukan institusi yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum dan keadilan salah satunya adalah polisi.

3.  Fungsi dan Peranan Polisi

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidup, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran.Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individu dalam sebuah struktur yang satu sama lainnya berada dalam suatu kaitan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut (Suparlan, 2000).

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan  mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

(1) Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; (2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat,warga masyarakat dan negara; (3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam persepektif individu, masyarakat dan negara, masing – masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program – program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses – proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur – unsur utama dan sakral dalam proses – proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan :

  1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
  4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal  2 dijelaskan bahwa :”  Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Polri dalam Pasal  4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fungsi Polri dalam masyarakat dilihat sebagai prananta atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranannya dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam melaksanakan pelayanan keamanan pada masyarakat polisi dapat melakukan  berbagai macam gaya pemolisiannya.

4.  Gaya Pemolisian

Gaya pemolisian bermacam-macam atau bervariasi yang secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional (ada yang menyebut sebagai pemolisian tradisional) yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban . Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (reactive policing), pemolisian ala pemadam kebakaran (fire brigade policing), pemolisian para militer (paramilitary policing), pemolisian tipe putar nomor telpon (dial-a-cop policing), pemolisian reaksi cepat (rapid response policing), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (enforcement-oriented policing). Ke dua adalah pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional , yang mempraktekan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan–tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (problem solving policing), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing) (meliala, 1999).

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi tindakan atau aktivitas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dan  pencegahan terjadinya tindak kejahatan diperlukan juga pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada di dalamnya serta aspek intern kepolisian sendiri yang mencakup sistem manajemen, kebijaksanaan – kebijaksanaan yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman oleh para petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan operasionalnya.

Penanganan masalah keamanan dan ketertiban  di masyarakat tidak bisa disamaratakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Masing masing daerah mempunyai situasi, kondisi dan karakteristik  yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lain. Di dalam organisasi Polri kepolisian di tingkat kabupaten atau Kota madya ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres), yang  merupakan kesatuan yang terlengkap pada tingkat daerah kabupaten tentunya lebih mengetahui dan memahami tingkat kebutuhan ataupun ancaman serta gangguan kamtibmas yang terjadi di darerahnya.

Reformasi Polri  dapat dilakukan melalui perubahan baik secara struktural, instrumental dan kultural salah satu sasarannya adalah bentuk kepolisian nasional yang pelaksaan operasionalnya difokuskan pada tingkat Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) atau basic police unit  atau kepolisian pada kota madya ataupun kabupaten. Trojanovicz (1998) kepolisian yang berorientasi pada masyarakat perlu adanya :”An equal commitment to community-oriented government – Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods”. Polres dijadikan sebagai KOD karena  sebagai satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya. Dengan KOD pada tingkat polres berarti adanya kewenangan ataupun otonomi dari polres untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta dapat mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial ataupun bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan Keamanan dan ketertiban.

Di negara negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan community policing (pemolisian komuniti) sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang besama-sama dengan masyarakat di lingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Elemen kunci dalam menentukuan terwujudnya masyarakat demokratis yang efektif melalui pemberdayaan masyarakat sipil  Masyarakat sipil mungkin ada tanpa demokrasi tetapi demokrasi tidak bisa ada tanpa masyarakat sipil yang kuat.

5.  Masyarakat Sipil (Civil society) dan Demokrasi

Masyarakat sipil merupakan salah satu istilah yang digunakan di Indonesia dalam padanan bahasa Indonesia dari kata Civil society . Padanan lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga, masyarakat madani, masyarakat berbudaya atau masyarakat beradab. Konsep masyarakat sipil bisa dipandang dari dua aspek yang berbeda : sudut pandang negatif , gagasan bahwa jangkauan negara harus dibatasi , sehingga negara dicegah agar tidak mengendalikan semua kegiatan masyarakat , merasuki semua lingkup kehidupan , atau mernghisap habis semua inisiatif dan bakat masyarakat. Sudut pandang positif, gagasan yang memiliki banyak dukungan independen dari swaorganisasi dalam masyarakat, yang dengannya orang – orang bisa bekerja secara bersama – sama untuk memecahkan masalah – masalah mereka sendiri, yang bisa bertindak sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah.(Beetham david & Keyvin Boyle : 2000: 157).

Masyarakat sipil diidentikan dengan masyarakat berbudaya (civilized society) dan lawannya adalah masyarakat liar (savage society). Pemahaman tersebut memberikan gambaran dalam membandingkan bahwa masyarakat sipil (civil society) menunjuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai- nilai sosial dan kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan berpolitik). Sedangkan kata masyarakat liar (savage society) dapat dijelaskan melalaui pemikiran Thomas Hobes identik dengan gambaran masyarakat keadaan alami (state of nature) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara dimana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya ( homo homini lupus ). Eksistensi masyarakat sipil sebagai sebuah abstraksi sosial yang dihadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami (natural society).

Di barat eksistensi masyarakat sipil biasanya dihadapkan dengan kelompok militer dan secara politik berlaku apa yang disebut supremasi masyarakat sipil atas militer (civilian supremacy over the military). Sedangkan di Indonesia, model dikotomik demikian dapat menimbulkan tudingan negatif dipertentangkan antara komunitas militer dan masayarakat sipil . Terlebih lagi ada konsep Dwi fungsi (dual function) dalam peran militer dan indonesia yang selama lebih tiga dasa warsa Orde baru sangat mempengaruhi diskursus politik kita, yang pada dasarnya mengabsahkan keterlibatan fungsional militer dalam politik di samping fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan.

Masyarakat sipil digunakan dalam kontek hubungan negara dan masyarakat (state and comunity) ,sifat hubungan adalah kekuasaan konsepnya adalah politik . Masyarakat terlalu komplek tidak bisa dilihat dari satu segi saja    (politik, ekonomi, sosial, budaya), analisanya penjelasaanya harus konfiguratif (keterkaitan semua aspek tidak bisa parsial) contohnya sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dsb. Karakteristik masyarakat sipil dapat dilihat dari faktor – faktor :

  • Masyarakat melaksanakan kegiatan politik secara kolektif melalui partisipasi masyarakat secara luas.
  • Terdapat phase perkembangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat grass root politic (gerakan poliotik secara agresif di tingkat infrastruktur politik para elit politik bersifat defensif membungkam tuntutan / tuntutan dari masyarakat).
  • Gerakannya terfokus praksis politik yang mengacu pada gerakan transparan sifatnya untuk merambah secara luas ke tingkat negara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas masyarakat sipil dapat diartikan sebagai keadaan dimana dalam masyarakat terdapat kelompok- kelompok dan individu-individu yang bukan atau diluar pemerintah yangb bebas kepentingan komunal ( golongan , etnis, agama, ras, suku ) atau premodial. Sifat utamanya adalah demokratis yang amat peduli pada keadaan masyarakat dan kekuatan secara politis untuk bertindak sebagai penyeimbang atau pengontrol kekuatan negara ( yang terwujud dalam pemerintah ). Disamping itu menjunjung tinggi Hak asasi manusia, adanya supremasi hukum dan humanis.

Dalam perkembangan negara modern masyarakat sipil mendahului demokrasi, oleh karena itu tidak aneh bila negara dengan masyarakat sipil tidak berfiungsi secara demokratik. Masyarakat sipil yang demokratik paling tidak mempunyai ciri- ciri sbb :

  • Asosiasi sipil yang secara politik independen dari negara.
  • Budaya toleran dan dialog yang berlaku.
  • Perempuan  dan  laki – laki mempunyai hak politik yang sama., hak untuk memilih dan hak untuk menolak pemerintahannya.

Negara demokrasi yang kuat ditandai dengan setaranya akses semua kelompok tanpa memandang basis gender, ras, agama atau ideologi terhadap negara.

6.  Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat sebagai teori empiris yang berkenaan dengan sistem politik yang ada dapat dielaborasi dari segi etika politik dan mengemukakan dengan ciri yan hakiki negara yang demokratis sbb :

  1. Negara hukum
  2. Pemerintah yang di bawah kontrol  masyarakat
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Prinsip mayoritas dan indungan terhadap minoritas
  5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Negara yang demokratis adalah negara yang mengandung ciri hakiki negara demokratis di atas. Joseph Schumpeter. menyatakan bahwa “metode demokratis” adalah prosedur kelembagaan untuk    mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Rumusan lainnya yang selaras dengan definisi Schumpeter adalah rumusan Robert A. Dahl yang menggunakan istilah “poliarki” (polyarchy) untuk menyebut demokrasi.Ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya.

Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu:

(1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Selanjutnya, Dahl menyatakan bahwa untuk menjamin agar pemerintah berperilaku demokratis, harus ada kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk:

(1) merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. (Dalam makalah Kacung Marijan, “Wajah Demokrasi Kita”, Republika, 23 Januari 1999).

Menurut Parsudi Suparlan (2002) :

“Demokrasi bukanlah semata – mata harus dilihat sebagai aturan kenegaraan , tetapi sebagai sebuah kehidupan dimana warga komuniti-komunitinya dalam masyarakat tersebut secara  aktif turut berpartisipasi didalamnya dan turut memproses program – program pembangunan Sehingga menghasilkan kesejahteraan hidup yang berkeadilan sosial”

Kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya kondisi,sebagai berikut:

(1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi;

(2) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat;

(3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum;

(4) hak untuk menduduki jabatan publik;

(5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara;

(6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;

(7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan

(8) adanya lembaga-lembaga negara yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Diamond, Linz, dan Lipset,menyatakan demokrasi adalah :

“suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.”

Masyarakat sipil demokratis yang kuat tidak lahir sendiri, tetapi harus diperjuangkan, dan pembentukan masyarakat sipil yang demokratis tidak pernah mencapai titik kulminasi .Masyarakat sipil yang demokratik mempunyai ciri sbb :

  • Organisasi yang aktif dalam semua sektor masyarakat.
  • Konstruksi terus menerus dan redefinisi otonomi politik dalam kaitannya dengan negara.
  • Memperluas dan merekonstruksi toleransi dan dialog.
  • Menjamin dan membela kesetaraan akses terhadap negara juga kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat sipil.

Masyarakat sipil merupakan suatu proses dengan adanya kekuatan – kekuatan masyarakat (diluar pemerintah) yang berfungsi sebagai pengimbang atau kekuatan pengontrol negara /pemerintah / state. Dan mereka bebas dari kepentingan komunal (suku, agama , ras (sara)), dan mempunyai sifat demokrasi yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Kondisi masyarakat sipil harus dipahami sebagai proses yang bisa mengalami pasang surut , kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahannya dalam perjalannan sejarahnya. Masyarakat sipil memerlukan berbagai macam aturan atau pembatasan – pembatasan serta penyatuan negara lewat kontrol hukum , administratif dan politik. Bila masyarakat sipil kehilangan demensi politiknya dan akan terus bergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.

7.  Community policing (Pemolisian Komunitas)

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Community policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan progam strategi, Robert Blair (1992) : as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1991995, 86). Dapat  didefinisikan  sebagai cara / gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz,1998), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley 1988)  . Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan,  tetapi mencari  dan melenyapkan sumber kejahatan  . . . sukses dari community policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya  adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Community policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyrakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam community policing bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

The community policing officer assists the residents by meeting with them individually and in groups in hopes that communication will lead to some consensus of accepted action will be agreed upon and implemented by the residents. The major considerations in community policing are: citizen input into defining problems to be solved, citizen involvement in planning and implementing problem solving activities, and citizens determining if their felt needs have been met. Community policing is critical social science in action and is based on the assumptions of normative sponsorship theory (Bayley, 1998).

Trojanowicz’ menjelaskan arti dan bagaimana community policing dapat dilaksanakan  dengan menyebut “ 9 P “ :

  • PHILOSOPHY – The community policing philosophy rests on the belief that contemporary challenges require the police to provide full-service policing, proactive and reactive, by involving the community directly as partners in the process of identifying, prioritizing, and solving problems including crime, fear of crime, illicit drugs, social and physical disorder, and neighborhood decay. A department-wide commitment implies changes in policies and procedures.
  • PERSONALIZED – By providing the community its own community officer, community policing breaks down the anonymity on both sides — community officers and community residents know each other on a first-name basis.
  • POLICING – Community policing maintains a strong law enforcement focus; community officers and teams answer calls and make arrests like any other officer, but they also focus on proactive problem solving.
  • PATROLS – Community officers and teams work and patrol their communities, but the goal is to free them from the isolation of the patrol car, often by having them walk the beat or rely on other modes of transportation, such as bicycles, scooters, or horses.
  • PERMANENT – Community policing rests on assigning community officers and teams permanently to defined beats, so that they have the time, opportunity, and continuity to develop the new partnership. Permanence means that community officers should not be rotated in and out of their beats, and they should not be used as “fill-ins” for absences and vacations of other personnel.
  • PLACE – All jurisdictions, no matter how large, ultimately break down into distinct neighborhoods. Community policing decentralizes police officers, often including investigators, so that community officers can benefit from “owning” their neighborhood beats in which they can act as a catalyst for community-based problem solving, tailoring the response to the needs and resources of the beat area. Moreover, community policing decentralizes decision-making, not only by allowing community officers the autonomy and freedom to act, but also by empowering all officers to participate in community-based problem solving.
  • PROACTIVE – As part of providing full-service policing, community policing balances reactive responses to crime incidents and emergencies with a proactive focus on preventing problems before they occur, escalate, or spread.
  • PARTNERSHIP – Community policing encourages a new partnership between people and their police, which rests on mutual respect, civility, and support.
  • PROBLEM SOLVING – Community policing redefines the mission of the police to focus on community building and solving problems, so that success or failure depends on qualitative outcomes (problems solved) rather than just on quantitative results (arrests made, citations issued — so-called “incident-driven/numbers policing”). [included in Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH, 1998)]

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme kepolisian dalam kegiatan “Community Police  “Friedmann ,1991 ; Alderson , 1979 menyatakan, terdapat 10 ( sepuluh ) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas , yaitu :

  1. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran  dan persaudaraan dalam menghadapi masalah–masalah kemanusian.
  2. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
  3. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagian .
  4. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
  5. Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan didalam masyarakat .
  6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda ,serta rasa aman bagi setiap orang .
  7. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
  8. Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung , gang dan tempat –tempat yang terbuka untuk umum .
  9. Mencegah terjadinya kekacuan.
  10. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah,jika perlu dengan menggerakkan instansi lain. (Koenarto, 1998 : 123)

Untuk mengembangkan community policing Trojanowicz & bucqueroux, 1998, Ventris, 1987, Rivlin 1992 menjelaskan : “Community policing has shown promising results. There is still a need, though, to articulate a comprehensive community theory.  Dan teori tersebut berdasar beberapa asumsi sbb :

  1. The purpose of government is to serve the needs of the people. Citizens determine needs and direct governmental services and priorities.
  2. Healthy communities (i.e. full integration of the needs and desires of all its members), are more able to solve problems.
  3. Problem solving requires the participation of the individual members of the community.
  4. Problem solving needs to begin at the neighborhood level.
  5. Neighborhood identity springs from mutual interests and cannot be arbitrarily chosen by others.
  6. Neighborhood involvement, through community empowerment, promotes community health and problem solving.
  7. Empowerment is accompanied by responsibility. Responsibility requires accountability and representation.
  8. A healthy community integrates the needs and desires of all of its members.
  9. Desires are subordinate to needs.
  10. Community leaders play a role in educating the community to the needs of its members, while remaining aware of the bottom-up nature of problem solving.
  11. The more healthy the community, the less likely there will be destructive competition for community resources and programs.

Community Policing bukan hanya sekedar penanganan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) atau patroli, penyuluhan kepada masyarakan atau membangun sistem keamanan swakarsa  melainkan juga merupakan pelayanan untuk menjaga dan menumbuh kembangkan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya melainkan melihat dari berbagai faktor dalam masyarakat tingkat lokal atau daerah.

Trojanowicz (1998) menyampaikan tentang 10 prinsip Community Policing:1) A Philosophy not an Organisational strategy, 2) All personnel must attempt to translate the philosophy into practice, 3) Community Policing Officer (CPO) = direct link to community. A ‘new breed of line officer’, 4) Continuous sustained contact with citizens, 5) A new contract between police and citizens, 6) Proactive approach, 7) Explore new ways to protect and enhance lives of vulnerable citizens, including minorities, 8) Judicious use of technology, 9) Fully integrated,10) Decentralised, personalised.

Di Samping itu Trojanowicz juga menyatakan hal-hal yang menghambat  Community Policing adalah sbb : 1)Organisational change, 2) Measuring effectiveness, 3)  Political will, 4)  Insufficient imagination, 5) Lack of nerve / managerial sophistication, 6)  Perceptions, 7) Need for common belief and internal acceptance, 8) The media and their love of quick fix instant solutions, 9) Short time line of politicians, 10), Change takes time, 11) Organisational structure, 12) Police Culture.

Dalam tugas pemolisian tersebut polisi senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (respon time), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan. Dan diharapkan polisi dapat menjadi simbol persahabatan dengan masyarakatnya. 

8.  Penutup 

Community Policing (pemolisian Komuniti) adalah pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah social (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakan akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan Community Policing sebagai wujud atau bentuk pemolisian yang demokratis.

Keberhasilan tugas polisi bukan hanya pada menekan angka kejahatan tetapi manakala kejahatan atau gangguan kamtibmas tidak terjadi serta tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

Peran dan fungsi Polri bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan sistem O2H yaitu senantiasa menggunakan otak, otot dan hati nurani (Rahardjo, 2000), Karena yang dihadapi dalam tugasnya adalah masyarakatnya, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia .

 

Daftar Pustaka

Alderson John, 1979, Policing Freedom, Macdonald and Evans, Estover.

Bayley Wiliiam G, 1995, The Encyclopedia of Police Science ( second edition ), Garland Publishing , Newyork & London.

Blumberg Abraham, 1976, The Ambivalent Force persepectives on the Police, The Dryden press, Hinsdale Illinois.

Bayley David H , 1994, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

———————, 1991, Forces of Order Policing Modern Japan, University of california Press.

Beetham david dan Kevin Boyle, 2000, Demokrasi, Kanisiis, Yogyakarta.

Cula Adi Suryadi, 1999, Masyarakat madani, Rajawali Press, Jakarta.

Djamin,Awaloedin, 1999, Menuju Polri Mandiri yang profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta .

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,1993, Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Friedmann Robert, 1992, Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Hass Peter and J Fred Springer, 1998, Applied Policy Research Concepts and Cases, Garland Publishing, Inc, New York.

Hikam Muhammad AS, 1998, Demokrasi dan Civil Society< LP3ES, Jakarta.

Kratcoski Peter and Duane Dukes, 1995, Issues in Community Policing, ACJS (academy of Criminal Justice System, Northen Kenthucky University.

Kunarto, 1995, Polisi harapan dan Kenyataan, CV Sahabat, Klaten.

————,1995, Merenungi kritik terhadap Polri (buku ke 2), Cipta manunggal, Jakarta.

L.Craig Parker.jr, 1987, The Japanese Police System Today, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto,), Cipta Manunggal, Jakarta.

Marijan Kacung, Wajah Demokrasi Kita, Repiblika, 23 Januari 1999.

Meliala Adrianus, 1999, Kumpulan tulisan menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari Abri, Universitas Indonesia.

——————–,2002, Mengkritisi Polisi, Kanisius, Yogyakarta.

——————–, 2002, Problema reformasi Polri, Trio repro, Jakarta

Rahardjo,Satjipto, 1998, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi,  makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi,

———————–, 1999a makalah yang dibacakan pada seminar “Polisi Mandiri tanpa Intervensi” di Jakarta.

———————-,  1999 b, kajian Komparatif Mengenai Kedudukan dan Peran Polri dengan Kepolisian lain di Dunia, makalah seminar nasional tentang Kedudukan dan Peran Polri setelah keluar dari ABRI, Jakarta.

 ———————, 2002, Polisi Sipil, Gramedia, Jakarta

———————,2000, Sosok Polisi Rakyat Menuju Indonesia Baru, Diskusi panel LP3HI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Penegakan Hukum Indonesia) Semarang.

———————, 2001, Tentang Community Policing di Indonesia, Makalah seminar “ Polisi antara harapan dan kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta.

Reksodiputro Mardjono,1996, catatan kuliah Seminar masalah peradilan Pidana, tidak diterbitkan

——————————–, 1998,Reformasi hukum di Indonesia, Makalah Seminar Hukum Nasional VII tentang Reformasi Hukum di Indonesia12 ,Oktober 1998, Jakarta

Secapa Polri, 1996, Vademikum Polri Tingkat I, Secapa Polri, Suka Bumi.

Suparlan Parsudi ( ED ), 1996, Manusia kebudayaan dan Lingkungannya, rajawali press, jakarta.

—————————.1999a,makalah sarasehan ” Etika Publik polisi  indonesia“, tanpa penerbit.

————————–,1999b, Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

————————-, 1999c, Diktat Hubungan antar Suku bangsa, Tidak diterbitkan.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

.————————-, 2002, makalah sarasehan ” Mengefektifkan Peran dan Fungsi Polri dalam Menangani tindak kekerasan Massa  “, tanpa penerbit.

Suseno Frans Magniz, 1999,  Etika Politik, gramedia, Jakarta.

———————————, 2000,Mencari sosok Demokrasi, Gramedia Jakrta.

Trojanowicz Robert, 1998, Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH.

Advertisements

KODE ETIK UNTUK MENUNJANG PROFESIONALISME POLISI

 Oleh : Prof. Dr. Parsudi Suparlan

1.  Pendahuluan.

parsudi suparlanTulisan ini adalah mengenai pentingnya kode etik kepolisian bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya, dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organsiasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah to serve (melayani) dan to protect (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentaraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi. Dan melakukan penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku, untuk disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikann acuan bertindak maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum. Begitu juga, petugas kepolisian dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau bahkan melanggar hukum misalnya, bertindak sebagai petugas dan atas nama kepolisian, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan kerabat atau teman-temannya atau melakukan pemerasan sehingga merugikan warga dan publik yang seharusnya dilayani dan dilindungi.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukannya, karena petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan warga dan publik, tetapi kekuasaan tersebut dapat diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan diri si petugas atau kelompoknya. Untuk menjamin agar tugas-tugas pelayanan dan perlidungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara profesional, maka organisasi-organisasi kepolisian di seluruh dunia telah membuat, memantapkan, dan memberlakukan kode etik kepolisian serta melakukan pengendalian tindakan-tindakan para petugas kepolisian mereka agar mereka mentaati kode etik dalam tugas-tugas pemolisian. Dalam tulisan ini akan diuraikan apa itu profesionalisme, polisi sebagai organisasi profesional yang dimantapkan melalui pembentukan kebudayaan polisi dan pembuatan kode etik kepolisian, serta pengendalian secara internal dalam pelaksanaan kode etik oleh petugas\kepolisian dalam tugas-tugas.

2.  Profesionalisme

Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya. Seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya (lihat: Farris 2005:784-787).

Pengertian profesionalisme mencakup unsur-unsur: (1) Ciri-ciri seorang profesional, yaitu: seorang yang ahli dalam bidangnya, yang tugas utamanya secara langsung atau tidak lansung adalah melayani umum atau kepentingan komuniti, mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi, dan yang dalam tindakan-tindakannya berpedoman pada kode etik. Kode etik yang dipunyainya adalah sebuah pernyataan mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjamin bahwa pelayanannya bermutu tinggi, yang menjamin kompetensinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya, yang menjamin bahwa dalam tugas-tugas pekerjaanya dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari yang dikerjakannya karena penekanan tugas-tugasnya adalah pada pelayanan dan jaminan mutu akan pelayanannya dan karena dia telah dibayar atau digaji oleh organisasinya.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya seorang profesional mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu solusi atau pemecahan masalah dan dalam memproses serta menanganinya, mempunyai keterikatan pada dan mengutamakan kepentingan yang dilayani, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk lebih banyak belajar dan mendalami berbagai masalah yang ada dan berkaitan dengan bidang profesinya agar dapat menjalankan tugas-tugas profesinya secara lebih baik lagi.

Oleh karena itu, seorang profesional bukan hanya cukup mempunyai pengetahuan yang diperolehnya dari sesuatu jenjang pendidikan formal dan umum tetapi juga harus melalui berbagai macam dan tahapan pendidikan latihan yang khusus atau spesialisasi, sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Melalui tahapan-tahapan jenjang pendidikan dan latihan keahlian tersebut, seorang profesional bukan hanya belajar dan mendalami bidang profesinya tetapi juga belajar dan meyakini ketentuan-ketentuan moral yang ada dalam kode etik profesinya. Seorang tenaga profesional biasanya tergabung dalam dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (seorang pengacara biasanya menjadi anggota asosiasi pengacara, misalnya) atau dia bekerja dalam sebuah organisasi profesional (seorang petugas kepolisian, misalnya).

Organisasi profesional biasanya menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para anggota-anggotanya yang profesional. Karena organisasi-organsasi profesi.tersebut merasa bertanggung jawab atas profesionalisme dari para tenaga profesional yang menjadi anggotanya, dengan alasan bahwa organisasi-organisasi profesi tersebut merasa turut bertaggung jawab terhadap umum dan warga masyarakat yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional yang menjadi anggota-anggota mereka. Organisasi-organisasi profesi inilah yang membuat dan menerapkan berlakunya kode etik profesi bagi anggota-anggotanya, dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggaran yang mereka lakukan.

Bukan hanya organisasi-organisasi profesi yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan hubungan baik dengan warga dan umum, tetapi tenaga-tenaga profesional juga melakukan hubungan dengan warga dan umum melalui kegiatan-kegiatan pelayanan mereka. Penilaian mengenai mutu profesionalisme sebuah organisasi profesi ditentukan oleh warga dan umum mengenai kemampuan dari tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam organisasi yang bersangkutan di dalam memberikan layanan kepada warga dan umum. Karena itu sesuatu perbuatan melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang petugas profesional dari sebuah organisasi akan mencoreng nama baik profesionalisme dari organisasi profesi yang bersangkutan.

3.  Polisi : Organisasi dan Administrasi Kepolisian

Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.

Terdapat kesan umum seolah-olah tugas polisi adalah hanya memerangi kejahatan, menggunakan cara-cara kekerasan, dan menerapkan hukum pidana terhadap tersangka kejahatan, sebagaimana kesan yang diperoleh dari siaran berbagai saluran media elektronik, pertunjukan film, dan siaran berita media massa. Kesan umum tersebut, terutama di Amerika Serikat, telah terbentuk secara akumulatif dari banyaknya serial lakon-lakon film tentang kejahatan terorganisasi yang terjadi di tahun 1930an di Amerika Serikat dan peranan dari para petugas FBI (Federal Bureau of Investigation) sebagai penegak hukum yang telah memerangi dan menumpas mereka.

Padahal sebenarnya, tugas utama polisi dalam menangani kejahatan adalah dengan cara mencegah terjadinya kejahatan; terutama di daerah perkotaan dan bukannya memerangi para penjahat. Begitu pula, sebetulnya tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan dan menerapkan hukum pidana terhadap tersangka penjahat adalah kecil bila dilihat perbandingannya dalam ruang lingkup cakupan tugas kepolisian. Sesungguhnya, tugas utama dan terbanyak dari polisi adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemantapan keteraturan sosial dan berbagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada warga, komuniti, dan umum (Neocleous 2004: 93-94).

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sir Robert Peel (Walker 1977), dan yang biasanya dinamakan sebagai prinsip-prinsip Peel, dinyatakan bahwa:

  1. Misi utama mengapa polisi itu ada adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan ketidak teraturan atau kekacauan dalam kehidupan
  2. Kemampuan polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada persetujuan dan dukungan umum atau publik
  3. Polisi harus mampu untuk mengendalikan keinginan publik dalam     turut serta secara sukarela dalam menjalankan penegakkan hukum     dengan cara sedemikian rupa, sehingga polisi tetap dapat      mengendalikan dan mempertahankan rasa hormat publik kepadanya,     dan bukan sebaliknya dimana polisi berada di bawah kendali      kepentingan sosial atau politik atau ekonomi sekelompok warga atau      sebagian dari komuniti atau publik
  4. Tingkat kerjasama dengan dan cara-cara pengendalian publik harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan fisik
  5. Usaha polisi untuk memperoleh simpati dan dukungan publik tidak berarti harus dilakukan dengan cara mengikuti kehendak mereka, tetapi dengan cara yang secara mutlak dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu
  6. Polisi hanya menggunakan cara paksa dan kekerasan fisik sesuai ketentuan hukum apabila dengan cara-cara persuasif, pemberian nasehat dan saran, serta pemberian peringatan ternyata tidak berhasil
  7. Setiap saat polisi harus tetap menjaga hubungan baik dengan publik, karena polisi adalah publik dan publik adalah polisi, polisi hanya merupakan anggota dari publik yang dibayar dengan uang pajak publik untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan dan keselamatan warga dan memperhatikan keberadaan serta kepentingan kesejahteraan komuniti dan publik
  8. Polisi harus bertindak sesuai fungsinya dan tidak seharusnya memanfaatkan fungsinya tersebut untuk kepentingan yang lain
  9. Keberhasilan dari tugas polisi adalah pada tidak adanya tindak kejahatan atau tidak adanya ketidak teraturan, dan bukannya pada bukti-bukti tentang tindakan polisi di dalam menangani tindak kejahatan.

Dengan mengikuti model Robert Peel (Cordner 2005: 11), polisi di seluruh dunia “berada di bawah kontrol pemerintah dan diorgansiasi seperti organisasi militer”. Disamping diorganisasi secara militer, polisi juga diorganisasi dengan mengikuti teori birokrasi klasik atau birokrasi impersonal dari Weber, dimana diterapkan satuan komando, rentang kendali, dan delegasi kewenangan dari jenjang atas ke jenjang bawah yang coraknya terpusat seperti sebuah piramida, dengan hierarki yang ketat dari pusat ke daerah-daerah dan dari jenjang paling atas sampai dengan ke jenjang paling bawah, dan dengan ketentuan disiplin yang tinggi (Souryal 2005: 571- 572). Lebih lanjut, Souryal (2005:572-573) menyatakan bahwa organisasi polisi yang isinya adalah pengorganisasian kewenanngan dan pendelegasiannya, mengikuti prinsip-prinsip birokrasi yang mengkoordinasikan aktivitas polisi yang kompleks dan penuh bahaya menjadi aktivitas yang efisien dan efektif. Prinsip-prinsip yang tercakup dalam birokrasi tersebut adalah :

  1. Suatu hierarki atau jenjang kekuasaan;
  2. Pembagian pekerjaan dalam fungsi-fungsi dan satuan-satuan kewilayahan;
  3. Kesatuan perintah;
  4. Spesialisai fungsi-fungsi;
  5. Cakupan kontrol dan mekanismenya;
  6. Pendelegasian kekuasaan; dan
  7. Komunikasi formal.

Disamping itu, Souryal (2005: 572-573) menyatakan bahwa prinsip-prinsip bi9rokrasi tersebut diatas secara bersama-sama dan secara keseluruhan telah membangkitkan dan memantapkan suasana kemilitersan formal. Otoritas atau kewenangan merupakan tulang punggung dari organisasi ini yang berjalan dengan baik karena didukung oleh prinsip-prinsip tersebut diatas. Walaupun dalam salah satu prinsipnya, komunkasi yang berlaku adalah formal, sebagaimana yang seharusnya berlaku dalam sebuah organisasi kemiliteran, tetapi adalah tidak mungkin untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kewenangan dalam bentuk tindakan-tindakan operasional bila komunikasi yang berlangsung hanya bersifat formal. Bentuk-bentuk komunikasi tidak formal disamping yang formal yang berkembang telah memungkinkan terwujudnya efesiensi dan efektifitas perintah-peruntah dan pesan-pesan serta arahan-arahan dari jenjang diatas kepada jenjang-jenjang yang di bawah, dan juga diantara mereka yang berada dalam jenjang yang sama. Diantara mereka yang berada dalam jenjang yang sama, melalui komunikasi yang tidak formal, telah berlangsung berbagai bentuk kerjasama dan solidaritas yang produktif.

Organisasi polisi melalui adminsitrasinya juga melakukan penstrukturan dan penstrukturan kembali serta pemantapan kebudayaan polisi serta sumber daya, manajemen organisasi kepolisian dan lingkungannya (Cordner 2005: 11-12), dalam upaya membangun kepolisian yang profesionsal. Patut dicatat, bahwa kepolisian di Amerika Serikat baru betul-betul dapat dibangun secara profesional setelah polisi dapat membebaskan diri dari pengaruh kekuatan partai-partai politik yang berkuasa. Manajemen dalam organisasi polisi atau proses-proses administrasi yang diatur dan dikendalikan oleh pejabat-pejabat administrasi kepolisian mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, personalia, pengarahan, pengkordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Organisasi polisi menentukan sejumnlah tugas-tugas polisi yang diperinci dalam sejumlah fungsi sesuai dengan tujuan organisasi.

Diantara fungsi-fungsi tersebut yang merupakan fungsi utama adalah fungsi operasional yang bersifat pre-emtif, preventif, dan represif. Fungsi operasional ini adalah fungsi yang kritikal dalam bangunan citra polisi dalam masyarakat atau umum. Karena, petugas-petugas kepolisian yang mengemban fungsi tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan lingkungan kepolisian yang dilayani dan dilindungi yaitu warga, komuniti, umum, dan masyarakat luas. Para petugas kepolisian dalam fungsi operasional ini, dengan sadar ataupun tanpa disadari telah melakukan hubungan antar-budaya dengan lingkungan yang dilayaninya, dan melalui serta dalam proses-proses hubungan antar-budaya tersebut muncul berbagai bentuk perpaduan serta penyesuaian ataupun pertentangan budaya diantara keduanya yang terwujud sebagai citra polisi di mata mereka yang dilayani oleh polisi. Citra polisi sebagai produk dari hubungan antar-budaya tersebut ditentukan oleh berbagai corak dan kualitas mutu atau profesionalisme dalam tindak pelayanan dan pengayoman serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh para petugas kepolisian yang mengemban tugas-tugas fungsi operasional. Seringkali polisi sendiri tidak menyadari akan hal itu, bahkan tidak menyadari bahwa pemahaman mereka mengenai kebudayaan polisi dan operasionalisasi dari kebudayaan polisi melalui kode etik kepolisian itu sering mereka abaikan oleh karena beberapa faktor penyebab. Lebih-lebih lagi adalah pengabaian pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam lingkungan kepolisian yang harus mereka hadapi dalam tugas-tugas kepolisian, agar tugas-tugas pemolisian mereka itu dapat berjalan secara efisien dan efektif hasilnya.

4.  Kebudayaan, Kebudayaan Polisi, dan Kode Etik Kepolisian

Kebudayaan dapat dilihat sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dipunyai menusia mengenai dirinya dan lingkungannya beserta segala isnya, serta posisi dirinya dalam lingkungan yang dikonsepsikannya tersebut, Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan alam, fisik, dan sosial. Isi dari setiap kebudayaan adalah konsep-konsep dengan masing-masing sistem-sistem maknanya, aturan-aturan atau norma-norma, resep-resep, formula-formula, petunjuk-petunjuk serta larangan-larangan, dan nilai-nilai. Inti atau puncak dari kebudayaan adalah nilai-nilai yang dipunyai oleh dan yang ada dalam kebudayaan tersebut yaitu yang dinamakan nilai-nilai budaya.

Dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai budaya yang baku atau seringkalai juga dilihat sebagai nilai-nilai yang ideal yang biasanya dinamakan pandangan hidup atau world view, disamping nilai-nilai budaya yang operasional dalam kegiatan-kegiatan kehidupan manusia yang dinamakan etos atau ethos, yang tidak baku dan dapat berubah-ubah, seperti misalnya etos belajar, etos kerja, dsb.nya.   Isi yang mendasar dari setiap kebudayaan adalah sistem-sistem penggolongan yang menghasilkan konsep-konsep, golongan-golongan, metode-metode, dan teori-teori. Teori tentang sakit sebagai lawan dari sehat dalam kebudayaan Jawa misalnya, berbeda dari yang ada dalam kebudayaan Barat atau kebudayaan-kebudayaan lainnya. Sakit yang namanya masuk angin misalnya, hanya dikenal dalam kebudayaan Jawa yang sekarang menyebar dan dikenal di seluruh Indonesia. Di balik konsep masuk angin ini, terdapat sistem-sistem penggolongan yang mencakup konsep-konsep yang yang mendukung dan yang berlawanan dengan masuk angin, teori atau teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya dan cara-cara atau metode-metode atau resep-resep untuk pengobatannya, dsb.nya*).

Fungsi kebudayaan dalam dan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia mencakup kebutuhan-kebutuhan biologi, sosial, dan adab. Kebudayaan ada dalam dan operasional melalui diri orang perorang dan pranata-pranata yang ada dalam sebuah kelompok atau masyarakat, dan karena itu kebudayaann ada dalam dan dimiliki oleh kelompok, organisasi, komuniti dan masyarakat (lihat Suparlan 1986, 2005).

Dengan mengacu pada pengertian kebudayan seperti tersebut diatas, saya melihat kebudayaan polisi sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dipunyai polisi sebagai organisasi atau pranata mengenai dirinya dan lingkungannya beserta isinya, dan mengenai posisinya dalam lingkungannya tersebut. Fungsi kebudayaan polisi adalah sebagai pedoman bagi kehidupan polisi sebagai organiasi atau pranata pemerintahan dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai polisi, yaitu pemenuhan tugas-tugas kepolisian.

Kebudayaan polisi, yaitu kebudayaan yang dipunyai oleh polisi sebagai organisasi atau pranata, dibakukan sebagai seperangkat pedoman formal yang berisikan sistem-sistem penggolongan, konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, aturan-aturn atau norma-norna, dan nilai-nilai berkenaan dengan keabsahan organisasi serta fungsi-fungsinya dalam lingkungannya, orientasi kegiatan organsasi, tugas-tugas pemolisian, dan lingkungan yang dihadapi dalam pemolisian serta metode-metode penanganan dan pengelolaannya. Kebudayaan polisi harus dibedakan dari kebudayaan yang dipunyai oleh anggota-anggota atau petugas-petugas kepolisian yang menjadi anggota-anggota organisasi tersebut.

Kebudayaan polisi yang dibakukan tersebut adalah pedoman bagi kehidupan polisi secara ideal atau normatif atau yang seharusnya, yang secara sadar atau tidak sadar berfungsi utuk menyeragamkan tindakan-tidakan para anggota-anggotanya dalam tugas-tugas pemolisian dan kehidupan mereka. Kebudayaan polisi mempunyai inti atau nilai-nilai budaya yang berisikan pedoman penilaian dalam dan bagi pembuatan dan pemantapan penggolongan-penggolongan mengenai polisi dan dunia yang dihadapi oleh polisi, hasil-hasil penggolongan yang terwujud sebagai konsep-konsep yang dipunyai oleh polisi, serta berisikan penilaian secara etika, moral, dan estetika mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan polisi dan lingkungannyan yang berkaitan dengan konsep-konsep keindahan, kepantasan, kebenaran, kepahlawanan, keperkasaan, gender, moral dan etika, kesusilaan, harga diri dan kehormatan, kerja, kerapian, ketaatan pada atasan, kemandirian dan diskresi, pelanggaran, kejahatan, keteraturan dan ketertiban atau disiplin.

Kebudayaan polisi sebagai kebudayaann organisasi dibangun berdasarkan atas ideologi dibentuknya kepolisian sebagai organisasi pemerintahan untuk melayani, melindungi, dan menegakkan hukum sebagaimana yang telah digariskan oleh Robert Peel, seperti yang telah disebutkan di halaman-halaman terdahulu dalam tulisan ini. Karena itu, kebudayaan polisi dapat digolongkan sebagai kebudayaan yang ideal, yang artinya adalah sebagai seperangkat pedoman dari pespektif kepolisian untuk melihat dirinya dan lingkungnnya dan untuk bertindak dalam pemolisian sesuai cita-cita yang normatif atau yang seharusnya dalam perspektif kebudayaan tersebut.

Kebudayaan polisi yang normatif ini dibedakan dari kebudayaan polisi yang aktual. Yang dimaksud dengan kebudayaan polisi yang aktual adalah kebudayaan polisi yang sebenarnya atau yang betul-betul dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan polisi sebagaimana yang ada dalam organisasinya melalui kegiatan-kegiatan administrasi maupun manajemennya, dan dalam kegiatan-kegiatan dari fungsi-fungsi operasionalnya, sebagaimana yang terwuujud dalam tugas-tugas dan tindakan-tindakan dari para anggota kepolisiannya. Kebudayaan aktual adalah sebuah kesimpulan atau abstraksi dari rangkaian-rangkaian tindakan para petugas atau anggota kepolisian untuk sesuatu jangka waktu tertentu dan dalam sesuatu wilayah kegiatan tertentu yang secara berulang selalu ditunjukkab, yang hasil abstrakti atau kesimpulan tersebut menunjukkan ciri-ciri atau pola-pola dari tindakan-tindakan kepolisian.

Artinya, tindakan-tindakan para anggota dan petugas kepolisian tersebut mempunyai ciri-ciri atau pola-pola tertentu.  Pola-pola dari tindakan-tindakan kepolisian tersebut dapat dilihat sebagai pola-pola bagi tindakan-tindakan dari petugas kepolisian, karena tindakan-tindakan tersebut berpola dan terwujud secara berulang untuk situasi-situasi tertentu yang sama dalm waktu-waktu yang berbeda. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa ada pola-pola atau acuan pedoman bagi tindakan-tindakan yang berpola dan yang aktual tersebut. Pola-pola atau pedoman yang diacu itulah yang dinamakan kebudayaan yang akual. Tidak ada kebudayaan polisi manapun yang secara normatif berisikan pedoman untuk memeras tersangka dalam tindak korupsi. Tetapi bila secara aktual, dalam sebuah organisasi kepolisian, tindakan seperti itu dilakukan oleh petugas kepolisian yang berbeda dan yang secara berulang dilakukan dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan seperti inilah kebudayaan polisi yang aktual.

Kebudayaan polisi dikembangkan serta dimantapkan oleh organisasi kepolisian melalui kegiatan-kegiatan manajemen oleh para administrator atau pejabat-pejabat administrasinya, yang diwujudakan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan-aturan atau perundangan, yang merupakan pencerminan dari pengetahuan dan keyakinan-keyakinan dari para admniistrator tersebut yang mengacu pada pinsip-prinsip mengenai organisasi kepolisian dan pengorganisasiannya sebagaimana yang telah digariskan oleh Robert Peel, tersebut diatas. Sebagai kebudayaan organisasi, kebudayaan polisi berintikan pada nilai-nilai budaya kepolisian yang menjadi acuan dalam pembuatan berbagai pedoman bertindak dan norma-norma yang diberlakukan dalam organisasi tersebut, yang penekanannya adalah pada pedoman berlakunya perbedaan jenjang dan kewenangan serta pendelegasiannya dan pada keseragaman bertindak sebagai petugas kepolisian, yang membedakannya dari kebudayaan yang berlaku dalam organisasi sipil atau militer.

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya yang dipunyai oleh sebuah organisasi atau pranata polisi adalah tidak sama dengan yang dipunyai oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi atau pranata polisi tersebut. Kebudayaan polisi adalah kebudayaan organisasi yang bercorak formal yang penekanan intinya adalah pada jenjang dan pada kewenangan serta pendelegasian kewenangan, sedangkan kebudayaan yang dipunyai oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi tersebut adalah kebudayaan yang pada dasarnya telah dipunyai oleh mereka masing-masing sebelum menjadi anggota kepolisian yang ditambah dan digabungkan dengan mengadopsi atau menerima kebudayaan polisi sebagai bagian dari kebudayaan mereka, karena mereka adalah anggota atau petugas kepolisian yang wajib tunduk pada berbagai ketentuan yang diberikan oleh organisasi dan oleh atasan mereka.. Bahkan kebudayaan polisi yang normatif tersebut dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan kebudayaan yang dipunyai oleh para petugas kepolisian yang menjadi anggota organisasinya; lebih-lebih laginadalah mereka yang baru saja selesai pendidikan dan diangkat sebagai anggota kepolisian. Begitu juga diantara sesama anggota kepolisian terdapat variasi atau perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan dari masing-masing anggota kepolisian tersebut. Perbedaan kebudayaan diantara sesama anggota kepolisiann disebabkan karena mereka itu berasal dari berbagai kelompok sukubangsa atau bangsa yang berbeda, asal jenjang sosial dan kelas sosial yang berbeda, pengalaman pembudayaan atau enkulturasi dalam keluarga dan pendidikan yang berbeda, dan juga oleh perbedaan orientasi nilai-nilai budaya yang mereka punyai masing-masing.

Karena itu, polisi sebagai sebuah organisasi profesional, membuat aturan-aturan sebagai acuan mekanisame kontrol yang ditujukan kepada anggota-anggotanya untuk mengendalikan mereka agar taat pada disiplin yang ada dalam aturan-aturan moral dan etika sesuai dengan nilai-nilai budaya polisi di dalam tindakan-tindakan mereka, sebagai petugas kepolisian. Aturan-aturan moral dan etika polisi tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk sebuah kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian diberlakukan bagi para petugas kepolisian sehingga dalam menjalankan tugas-tugas pemolsian, para petugas kepolisian tersebut dapat mencerminkan berlakunya kebudayaan polisi yang terwujud sebagai tindakan-tindakan profesional dalam pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum.

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersngkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-angotanya dalam tindaikan-tindakan mereka. Sama halnya dengann kebudayaan atau nilai-niolai budaya, yaitu ada yang ideal dan yang aktual, maka kode etik kepolisian juga ada yang aktual dan ada yang ideal. Sebuah kode etik kepolisian yang aktual biasanya adalah pedoman etika dalam tugas-tigas kepolisian yang bertentangan secara etika dengan kode etik yang formal dari organisasin kepolisiann yang bersangkutan; walaupun tidak selalu demikian. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompoik petugas kepolsian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama,.

Sebuah kode etik kepolisian biasanya dibuat secara sederhana, dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun, sebagai pedoman atau larangan bertindak dalam kapasitas anggota kepolisian sebagai petugas kepolisian, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh para petugas kepolisian pada jenjang manapun.. Kode etik kepolisian diberlakukan bagi para petugas atau anggota-anggota organisasi tersebut, yang isinya adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman kerja dan bertindak bagi para petugas atau anggota organisasi, dan yang penekanan isinya adalah bahwa pada waktu dan pada saat melakukan tugas-tugas pekerjaannya si petugas atau anggota kepolisian tersebut tidak melakukannya untuk kepentingan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi mengutamakan pada kepentingan pelayanan dan bagi kepentingan yang dilayani.

Ketentuan yang ada dalam kode etik menjamin kompentesi atau kemampuan si petugas atau anggota organisasi dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kualitasnya, dimana pelayanan yang bermutu tersebut juga dijamin oleh organisasinya. Oleh karena itu kode etik dapat dikatakan sebagai merupakan jaminan kesetiaan dan pengabdian pada pekerjaan dari para petugas atau anggota organisasi, serta menjamin kehormatan dirinya dan organisasinya.

Tujuan dari dibuat dan diberlakukannya kode etik kepolisian bagi anggota-anggota kepolisian, adalah agar anggota-anggota kepolisian tersebut tidak menggunakan kebudayaan dan nlai-nilai budayanya masing-masing sebagai acuan bertindak dalam kapasitasnya sebagai petugas kepolisian, tetapi menggunakan kebudayaan polisi dalam tugas-tugas pemolisian mereka. Kode etik kepolisian juga dibuat dan diterapkan kepada anggota-anggota kepolisian untuk menjamin mutu atau kualitas kerja atau profesionalisme dari petugas kepolisian dalam tugas-tugas pelayanan kepolisian kepada warga, komuniti, umum, dan masyarakat luas. Karena itu isi dari kode etik kepolisian, yang secara umum berlaku di seluruh dunia, adalah idealisme atau cita-cita keluhuran dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas-tugas pemolisian, larangan-larangan dan berbagai hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi baik dalam kegiatan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi (karena seorang polisi bertugas selama duapuluh jam dalam satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu, sehingga kehidupan pribadinya adalah juga sama dengan kehidupannya sebagai seorang polisi).

5.  Masalah dan Penerapan Kode Etik Kepolsian

Di negara-negara berkembang atau yang baru terbebas dari rezim yang otoriter, kode etik kepolisian biasanya bercorak militeristik atau dibuat dalam susunan kata-kata dan kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Coraknya yang militeristik tersebut merupakan sisa-sisa kebudayaan militer yang masih ada dalam kebudayaan polisi, karena dalam rezim yang otoriter atau militeristik tersebut, polisi menjadi bagian dari dan tunduk pada ketenbtuan-ketentuan dari organisasi kemiliteran yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, para petugas kepolisian secara sadar ataupun tidak sadar, mengabaikan penggunaan kode etik kepolisian yang ada dan yang seharsnya berlaku sebagai pedoman dalam tugas-tugas pemolisiannya. Disamping itu para administrator atau pejabat dari organisasi kepolisian yang bersangkutan juga tidak melakukan kegiatan pemberlakuan secara efektif dari kode etik yang dibuat oleh organisasi kepolisiannya, terutama dalam pendidikan dan latihan kedinasas bagi personilnya. Biasanya mata pelajaran kode etik hanya diadakan sebagai hiasan bagi keindahan atau kelengkapan krikulum pendidikan dan latihan kedinasan, dan bukannya diperlakukan sebagai sebuah mata ajaran yang pokok bagi menjamin terwujudnya profesionalisme personil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan tersebut.

Di Amerika Serikat kegiatan-kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh petugas-petugas kepolisian bukan hanya dikendalikan dan ditangani oleh badan internal yang ada dalam organisasi kepolisian yang bersangkutan, tetapi juga oleh warga dan komuniti-komuniti tempat berfungsinya organisasi kepolisian tersebut. Walaupun demikian, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat masih juga berlangsung. Sebab utamanya adalah adanya perbedaan antara kebudayaan organsasi polisi yang ideal dan formal dengan kebudayaan polisi yang aktual yang dipunyai oleh dan ada dalam diri orang perorang anggota kepolisian yang bersangkutan.

Hal yang sama juga berlaku dalam kode etik kepolisian. Disamping kode etik yang formal dan tertulis yang dibuat dan diterapkan oleh organisasi kepolisian yang bersangkutan terhadap anggota-anggotanya, maka bersamaan dengan itu juga ada kode etik yang tidak tertulis yang hidup secara aktual dan digunakan oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi tersebut. Kode etik tidak tertulis ini mereka ketahui sebagai bertentangan atau melanggar ketentuan aturan-aturan yang ada dalam kode etik kepolisian yang resmi dan tertulis, tetapi mereka dengan sengaja atau tidak sengaja melangganya karena termotivasi untuk kepentingan keuntungan diri sendiri.

Debbie J. Goodman (1998) yang menyadari bahwa menerapkan kode etik kepolisian kepada petugas kepolisian adalah pekerjaan yang tidak mudah, menyarankan agar jumlah jam pelajaran dan muatan pelajaran mengenai kode etik kepolisian dalam pendidikan dan pelatihan kepolisian ditambah dan harus diajar oleh pengajar yang dikenal sebagai polisi atau pengajar profesional. Selanjutnya Goodman juga menyarankan agar pola-pola persahabatan dan solidaritas sosial yang ada dalam partner kerja petugas kepolisian dan dalam satuan-satuan angkatan atau kelas di pendidikan dan latihan kepolisian dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam saling mengontrol apakah teman mereka itu bertindak tidak profesional dengan melanggar ketentuan yang ada dalam kode etik kepolisian atau tidak.

Untuk itu, Goodman dalam bukunya (1998) membuat lima puluh pertanyaan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu melanggar etika atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh petugas kepolisian. Jawaban-jawabannya ada di bagian belakang dari buku tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Goodam antara lain, adalah mengenai etis atau tidaknya menerima tawaran makan dan minum pada waktu bertugas, makan dan minum gratis dalam keadaan sedang bertugas di sebuah restoran, menerima hadiah uang atau barang berharga dari warga yang merasa berterimakasih, berbohong sebagai petugas kepolisian, perbuatan a susila, kekerasan dan kebrutalan polisi, dsb.

Masalah-masalah yang dipertanyakan oleh Goodman kepada pembacanya yang polisi Amerika, adalah masalah-masalah yang sensitif dan penting yang mempengaruhi integritas dan profesionalisme mereka sebagai petugas kepolisian. Tetapi bagi kita di Indonesia beberapa diantara masalah-masalah yang ditanyakan oleh Goodamn tersebut adalah sesuatu yang biasa yang tidak kita anggap sebagai melanggar etika kepolisian. Sebuah contoh dari pertanyaan yang diajukan dalam buku Goodman (1998:3), adalah sbb.: “Apakah dibenarkan bagi seorang petugas kepolisian untuk menerima tawaran kopi, makanan, dan berbagai barang lainnya?’ Di Amerika Serikat jawabannya akan mengatakan “itu tidak benar”. Tetap kalau di Indonesia, “Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa”

Sebagai akhir kata mungkin patut dinyatakan bahwa kebudayaan polisi merupakan sebuah konsep yang penting dalam dan bagi kehidupan polisi sebagai organiasi atau pranata pemerintah. Karena kebudayaan polisi adalah pedoman bagi kehidupan organisasi polisi, yaitu bekenaan dengan fungsinya dalam masyarakat yang mencakup administrasi dan manajemen pemolisian yang penekanannya pada pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum. Kebudayaan polisi merupakan acuan utama.bagi pembuatan dan pemantapan kode etik kepolisian, yang merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam proses-proses pembentukan dan penciptaan profesionalisme polisi disamping keahlian dan efektifitas kerja dalam tugas-tugas pemolisian. Profesionalisme tidak dinilai atau ditentukan mutunya oleh yang melakukan tugas pekerjaan tetapi ditentukan nilai dan mutunya oleh mereka yang dilayani atau yang memberi pekerjaan berdasarkan pada mutu kerja dan hasil kerja yang ditunjukkan.

Karena pentingnya kode etik kepolisian dalam menjamin mutu atau kualitas kerja secara profesional, saya lampirkan pernyataan dari International Association of Chiefs of Police (IACIP) mengenai Kode Etik Kepolisian atau Penegak Hukum.

Catatan:

*) Naskah aslinya berjudul “Etika Bagi Polisi” telah disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007.

**)   Saya tidak menggunakan konsep kebudayaan sebagai gagasan, kelakuan, dan hasil kelakukan (Prof. Koentjaraningrat) ataupun sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa (Ki Hajar Dewantara), ataupun konsep lainnya seperti kebudayaan sebagai tata nilai. (Pembahasan mengenai hal ini akan tercakup dalam tulisan saya yang lain mengenai Kebudayaan Polisi).

Logo ICPSS - Copyright

Kepustakaan

Goodman, Debbie J. (1998). Enforcing Ethics. Upper Sadle, N.J.: Prentice.

Cordner, Garry W. (2005). “Administration”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kepolisian. Hal. 10-15. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Farris, Edward A. (2005). “Professionalism”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kepolisian. Hal 784-787. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Souryal, Sam S. (2005). “Organizational Structure: Theory into Practice”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kedpolisian. Hal. 571-577. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Suparlan, Parsudi (1986). “Kebudayaan dan Pembangunan”. Media IKA, Vol. 14, No. 2, , Hsl. 106-135. Jurusan Antropologi, U.I.

___________   (2005). Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa.  Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: YPKIK

PERUBAHAN PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN (SAFER ROAD USERS) GUNA MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN

Oleh : Kombes Pol. Drs. Istiono, MH.

1. LATAR BELAKANG

selogan pelopor lalu lintasMeningkatnya angka kecelakaan lalu lintas diberbagai negara dewasa ini telah menjadi keprihatinan bersama dunia internasional. Data yang dikeluarkan PBB menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 1,3 juta orang atau setiap hari sekitar 3.000 orang meninggal dunia akibat kecelakaan dijalan. Sekitar 90% kematian akibat kecelakaan dijalan terjadi di negara-negara berkembang dengan usia antara 5 – 44 tahun. Jika tidak ada upaya efektif untuk menekan angka kecelakaan tersebut, maka kematian akibat kecelakaan akan menempati urutan kelima penyebab kematian didunia dengan estimasi angka sekitar 2,4 juta kematian setiap tahun.[1]

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga memiliki permasalahan dengan tingginya kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas Polri, pada tahun 2011 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 31.185 jiwa, luka-luka berat sebanyak 36.767 jiwa, luka ringan 108.811 jiwa dengan kerugian materil sekitar 286 miliar. Selama tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, luka-luka berat 36.710 jiwa, dan luka-luka ringan 118.158 jiwa, dan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun – Rp 217 triliun per tahun[2]. Sedangka selama 2013 terjadi 93.578 kasus kecelaakaan dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 23.385 jiwa, luka-luka berat sebanyak 27.054 orang dan luka-luka ringan sebanyak 104.976 orang, dengan kerugian materiil sekitar Rp. 234 miliar.[3] Dampak kecelakaan laka lantas jalan sangat terasa pada perekonomian nasional, bahkan hasil penelitian menyatakan bahwa kecelakaan pada moda jalan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 2,9% dari Pendapatan Bruto Nasional (Pustral UGM, 2007) dan nilai ini jauh lebih besar dibandingkan yang diperkirakan oleh Badan Kesehatan PBB sebesar 2% (WHO, 2004).

Grafik 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2000-2013

Grafik KecelakaanData Korlantas Polri 2011-2013 menyatakan bahwa tingkat kecelakaan sebesar 34,48% terjadi pada pagi hari dan 24,14% pada sore hari. Berdasarkan jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor sebesar 52,5%, mobil pribadi 20%, truk 17,5% dan bus 10%. Sementara usia korban berkisar 15-29 tahun (46,89%) dan 30-50 tahun (21,52%) dengan profesi karyawan/swasta sebesar 55%, PNS 17%, pelajar/ mahasiswa 17%, dan pengemudi 10%.[4] Sedangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terutama akibat tidak tertib sebanyak 27.035 kasus, akibat lengah 21.073 kasus, dan melebihi batas kecepatan 9.278 kasus.

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelaikan kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas. Berdasarkan Outlook 2013 Transportasi Indonesia, terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni kondisi sarana dan prasarana transportasi, faktor manusia dan alam. Penyebab kecelakaan selain akibat faktor kelalaian manusia, juga akibat faktor kondisi jalan yang rusak, terutama akibat terjadinya banjir yang menggenangi sebagian besar wilayah Indonesia.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010 yang menelan 31.234 korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa kecelakaan lalu lintas harus ditekan hingga dibawah 15.000 jiwa. Untuk mewujudkan Dekade Keselamatan Jalan Indonesia pada 2020, selain menjadi tanggungjawab pemerintah, juga dibutuhkan peran masyarakat, produsen kendaraan dan pihak terkait lainnya untuk ikut menciptakan pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Melihat tingginya tingkat kematian akibat kecelakaan dijalan, Majelis Umum (General Assembly) PBB pada tanggal 2 Maret 2010 mengeluarkan Resolusi PBB No. 64/255 (Improving Global Road safety) dan menyusun Decade of Action for Road Safety 2011 – 2020 dengan target untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2020 sebesar 50%. Selain itu, UndangUndang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 203 juga mengamanahkan agar pemerintah membuat Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan tentunya rencana aksi di atas (DoA) menjadi bagian dari RUNK Jalan 2011-2035.

RUNK Jalan 2011-2035 merupakan perencanaan umum nasional jangka panjang untuk menekan tingkat kecelakaan di Indonesia yang terbagi dalam pencapaian target 5 tahunan. RUNK tersebut terbagi dalam 5 (lima) PILAR yang mencakup PILAR 1 : Manajemen Keselamatan, PILAR 2 : Safer Road (Jalan yang Berkeselamatan), PILAR 3 : Safer Vehicle (Kendaraan yang Berkeselamatan), PILAR 4 : Safer People (Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan), dan PILAR 5 : Post Crash Response (Penanganan Korban Pasca Kecelakaan). Berdasarkan RUNK Jalan 2011-2035, selanjutnya Kepolisian RI melalui Korlantas Polri menyusun Rencana Aksi Polri dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan Decade of Action (DoA) for Road Safety 2011-2020 yang memuat Program dan Rencana Aksi Polri dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2014.

2. PERMASALAHAN

Data statistik menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Peningkatan jumlah kecelakaan secara drastis terjadi pada periode 2004-2005 dan periode 2010-2012. Pada periode 2004-2005 meningkat tajam dari 17.732 kasus pada 2004 menjadi 91.623 kasus pada 2005 atau meningkat 5 kali lipat, sedangkan periode 2010-2012 meningkat tajam dari 66.488 kasus pada 2010 menjadi 109.776 kasus pada 2011 dan 117.949 kasus pada 2012. Namun pada tahun 2013, tingkat kecelakaan mengalami penurunan menjadi 93.578 kasus atau menurun sekitar 21% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan jumlah korban meninggal dunia terjadi peningkatan tajam pada periode 2010-2011, yakni meningkat dari 19.873 jiwa menjadi 31.185 jiwa atau meningkat sekitar 36%. Meskipun tingkat kecelakaan periode 2012-1013 mengalami penurunan sekitar 21%, namun tingkat kematian akibat kecelakaan masih tergolong tinggi, yakni sekitar 25% atau sama dengan tahun sebelumnya. (Lihat Tabel 1 dibawah).

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2000-2013
Tabel KecelakaanMeningkatnya angka kecelakaan tidak lepas dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan rasio jalan dan juga akibat kerusakan infrastruktur jalan diberbagai wilayah Indonesia. Produksi kendaraan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari sebanyak 7,98 juta pada tahun 1987 menjadi 94,4 juta pada tahun 2012 atau mengalami pertumbuhan sekitar 11%. Sementara itu produksi sepeda motor mengalami perkembangan luar biasa pesat dari sebanyak 5,5 juta unit pada tahun 1987 menjadi 76,4 juta unit pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sekitar 93% (lihat Grafik 2). Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diikuti oleh pertumbuhan infrastruktur jalan dan tata cara berlalu lintas yang baik oleh pengendara, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti kecelakaan, kesemrawutan dan polusi udara. Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi yakni 85 orang meninggal setiap hari. Dari jumlah tersebut, 80 persen melibatkan sepeda motor.[5]

Tabel 2. Produksi Kendaraan Bermotor Tahun 1987-2012
Tabel Produksi Kendaraan

Grafik 2. Produksi Kendaraan Bermotor Tahun 1987-2012
Grafik Produksi KendaraanTidak seperti halnya pertumbuhan kendaraan bermotor, rasio infrastruktur jalan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini hanya mencakup 56,8% dari seluruh wilayah nusantara. Sejak tahun 1992–2012, infrastruktur jalan mengalami perkembangan yang sangat lambat yakni hanya tumbuh sekitar 2,4% saja. Pertumbuhan jalan ini sangat tidak sebanding dengan rasio kendaraan bermotor yang mencapai 11%.[6]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan jalan sejak tahun 1987-2012 hanya sekitar 287.193 km atau mengalami pertambahan jalan sekitar 11.046 km pertahun. Sementara laju pertumbuhan kendaraan bermotor sejak tahun 1987-2012 mencapai 86,4 juta unit kendaraan (sekitar 93%) atau bertambah sekitar 3,3 juta unit kendaraan setiap tahunnya (Lihat Grafik 3).

Grafik 3. Perbandingan Pertumbuhan Jalan & Kendaraan 1987-2012
Grafik Perbandingan Produksi Kendaraan dan Jalan

Jika melihat grafik diatas, maka terdapat ketimpangan antara pertumbuhan jalan dan kendaraan, bahkan Penelitian CSIS Pande Radja Silalahi dalam diskusi peluncuran buku “Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Ekonomi” tanggal 27 Pebruari 2014 menyatakan bahwa pada periode 1992-2012, rasio jalan hanya tumbuh skitar 2,4 %, sedangkan rasio kendaraan sekitar 11 %.[7] Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi jalan diberbagai wilayah yang rusak parah sehingga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia beberapa waktu yang lalu telah mengakibatkan kerusakan infrastrukur jalan yang cukup parah dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia awal 2014 yang lalu telah mengakibatkan kerusakan jalan sepanjang 130 km dengan total kerugian sekitar Rp 650 miliar.[8]

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, jalan rusak di wilayah Jakarta hampir mencapai 4.000 titik yang tersebar di 512 ruas jalan. Kerusakan jalan paling banyak di wilayah Jakarta Utara yakni sebanyak 2.590 titik dengan luas 81.049 meter persegi. Kemudian diikuti oleh Jakarta Pusat sebanyak 437 titik seluas 7177.5 meter persegi, Jakarta Timur 668 titik seluas 8.688 meter persegi dan Jakarta Barat 210 titik seluas 7.649 meter persegi.[9]

Ditlantas Polda Metro Jaya meyatakan bahwa sekitar 10 persen kasus kecelakaan terjadi akibat jalan rusak, terutama akibat banjir yang menggenangi beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selama Januari 2014 lalu, tercatat ada 4 kasus kecelakaan terjadi diakibatkan jalan berlubang. Kecelakaan terjadi di Jakarta Utara sebanyak 2 kasus, Jakarta Timur 1 kasus dan Tangerang Kota 1 kasus. Sementara di tahun 2013, kecelakaan akibat jalan rusak yang terjadi paling banyak di wilayah Jakarta Timur dengan angka 11 kasus, di Jakarta Barat 2 kasus, di Jakarta Timur 4 kasus dan di Tangerang Kota 1 kasus. Menurut Satlantas Polresta Bekasi Kota, sejak awal 2014 lalu tercatat sebanyak 48 peristiwa kecelakaan akibat jalan berlobang yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, 16 orang luka berat, dan 38 orang luka ringan.[10] Hampir seluruh korban kecelakaan tersebut menimpa pengendara sepeda motor.

3. PELAKSANAAN RUNK SAAT INI

Dari seluruh kasus kecelakaan yang terjadi selama periode 2011-2012, kecelakaan sepeda motor menempati urutan teratas dengan tingkat kecelakaan sebesar 52,5% dan usia korban berkisar 15-29 tahun (46,89%) dengan profesi sebagian besar karyawan/swasta (55%). Sedangkan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terutama akibat tidak tertib, lengah, dan melebihi batas kecepatan. Kecelakaan sebesar 34,48% terjadi pada pagi hari, 10,34% terjadi siang hari, 24,14% terjadi pada sore hari, 13,79% pada malam hari dan 17,24% pada waktu yang tidak menentu.

Berdasarkan data diatas, seharusnya program dan kegiatan RUNK 2011-2020 lebih ditekankan bagaimana menurunkan tingkat kecelakaan pada pengendara sepeda motor, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari (berangkat dan pulang kerja). Mengingat sebagian besar kecelakaan lebih disebabkan karena faktor perilaku berkendaraan, maka program dan kegiatan RUNK Korlantas Polri harus diarahkan pada perubahan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (pre-emtif action) dan pencegahan perilaku pengguna jalan yang dapat membahayakan keselamatan (preventif action).

Upaya-upaya perubahan perilaku pengguna jalan diarahkan pada terbangunnya kesadaran diri (consciousness) terhadap risiko perilaku berkendara yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok stakeholders yang menerima dampak langsung atas risiko keselamatan berlalu lintas dijalan, seperti pengendara sepeda motor. Sedangkan upaya-upaya pencegahan perilaku pengguna jalan yang dapat membahayakan keselamatan diarahkan pada penegakkan disiplin dan tertib berlalu lintas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban berlalu lintas terhadap para pengguna jalan.

Mengingat adanya keterbatasan personil polri, maka diperlukan adanya keterlibatan kelompok stakeholders lain untuk berpartisipasi membantu polri dalam mewujudkan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people). Kelompok stakehoders yang terlibat diprioritaskan pada stakeholders yang peduli terhadap perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan atau kelompok stakeholders yang terkena dampak langsung atau tidak langsung atas risiko perilaku pengguna jalan.

4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

a. Kebijakan

Berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka arah kebijakan yang dibangun adalah :
a. Adanya pengerahan personil di tingkat KOD untuk menjaga ketertiban lalu lintas pada jam sibuk pagi dan sore hari.
b. Adanya penjagaan personil Polri disetiap titik-titik kerawanan kecelakaan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
c. Dilakukannya tindakan preventif terhadap pengendara motor atau pengguna jalan yang berpotensi terjadinya kecelakaan.
d. Pengetatan pemberian surat ijin mengemudi (SIM)
e. Dilakukannya pendidikan dan penyadaran perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people).
f. Pembangunan partisipasi masyarakat dalam menciptakan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan.

b. Strategi

1) Pengerahan Personil

Pengerahan personil Polri, khususnya personil Polri di tingkat KOD (Polres/ Polresta/ Polrestabes) dilakukan pada jam sibuk pagi dan sore hari. Hal ini dilakukan mengingat frekuensi kecelakaan paling tinggi terjadi pada jam sibuk orang berangkat dan pulang kerja. Pengerahan personil ini dipimpin langsung Kepala atau Wakil Kepala KOD (Kapolres/Wakapolres) dan melibatkan seluruh satuan kerja yang tidak memiliki tugas penting saat pagi atau sore hari. Banyaknya personil Polri dilapangan (jalanan) dapat membantu terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau dapat mempengaruhi psikologi pengguna jalan agar lebih tertib dalam berlalu lintas.

2) Operasi Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas

Personil Korlantas di tingkat KOD harus secara rutin melakukan operasi keamanan dan ketertiban lalu lintas melalui tindakan preventif seperti pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan peringatan/ teguran terhadap pengguna jalan yang dapat membahayakan keselamatan, terutama terhadap para pengendara sepeda motor. Pemeriksaan dan peringatan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara dibawah umur.

3) Pendidikan dan Penyadaran Road Safety

Pendidikan dan penyadaran merupakan upaya pre emtif untuk membangun perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people/ road users). Pendidikan keselamatan dijalan (road safety) terutama ditujukan kepada anak-anak dan remaja agar memiliki pemahaman pentingnya perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Sedangkan strategi penyadaran ditujukan bagi para pengguna jalan yang memiliki risiko tinggi menjadi korban kecelakaan, seperti pemuda dan pekerja/ pegawai. Data kecelakaan menunjukkan sebagian besar korban kecelakaan adalah kalangan pemuda dan pekerja/pegawai.

4) Pembangunan Partisipasi Masyarakat

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia, Polri masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan jumlah personil, terutama personil Korlantas. Untuk itu perlu adanya strategi pembangunan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pembangunan partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan melalui program kemitraan polisi dan masyarakat.

c. Program-program

1) Program Pengerahan Personil :
1.1 Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) atau Keputusan Kapolri yang mewajibkan KOD (terutama wilayah KOD yang tingkat kecelakaannya tinggi) untuk mengerahkan personilnya untuk membantu menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jam sibuk pagi dan sore hari.
1.2 Kapolda menjabarkan kebijakan Kapolri tentang pengerahan personil di tingkat KOD tersebut dalam bentuk Panduan Pelaksanaan (Juklak) yang menjadi acuan petunjuk teknis di tingkat KOD.
1.3 Kapolres/Kapolresta mengeluarkan panduan teknis (Standard Operational Procedure) yang menjadi petunjuk teknis bagi personil dalam pelaksanaan tugas menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Personil yang terlibat bukan hanya dari satker lantas saja, tetapi satker lain yang tidak memiliki tugas penting pada pagi/ sore hari.
1.4 Personil Satlantas Polres/Polresta menjaga tiap titik rawan kecelakaan lalu lintas, seperti perempatan atau pertigaan jalan, disekitar lampu lalu lintas (traffic light) yang padat dengan kendaraan bermotor.
1.5 Personil Satlantas Polres/Polresta menghentikan dan memperingatkan pengendara bermotor yang tidak tertib, melebihi ambang batas kecepatan serta dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan.
1.6 Polda/Polres/Polresta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan ini dalam menekan tingkat kecelakaan dijalan.

2) Program Operasi Kamtib Lantas :
2.1 Koorlantas Mabes Polri mengeluarkan kebijakan Operasi Kamtib Lantas berkala yang dilaksanakan ditingkat KOD dengan tujuan untuk menekan tingkat kecelakaan melalui tindakan preventif.
2.2 Satlantas Polres/Polresta secara rutin melakukan patroli dan pemeriksaan perlengkapan keamanan berkendara (helm/ safety belt) dan kelengkapan surat-surat kendaraan (SIM dan STNK) terhadap pengendara dibawah umur.
2.3 Satlantas Polres/Polresta memanggil orang tua pengendara dibawah umur yang terjaring operasi untuk diberi peringatan atau pengarahan tentang peraturan lalu lintas dan bahaya/ risiko kecelakaan.
2.4 Satlantas Polres/Polresta melakukan patroli dan penjagaan dijalan-jalan protokol untuk menertibkan angkutan umum (bus) dan angkutan barang (truk/ kontainer) yang berkendara dijalan dianggap membahayakan keselamatan pengguna jalan.
2.5 Satlantas Polres/Polresta melakukan razia rutin terhadap kegiatan balapan motor dan geng-geng motor yang dianggap dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
2.6 Polda/Polres/Polresta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan operasi Kamtib Lantas untuk mengetahui efektivitasnya dalam menekan tingkat kecelakaan dijalan.

3) Program Pendidikan & Penyadaran :
3.1 Korlantas Mabes mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan dan penyadaran tertib lalu lintas dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan kepada anak usia dini, remaja dan dewasa melalui kegiatan yang bersifat interaktif, mudah dicerna dan simulatif.
3.2 Ditlantas Polda/Satlantas Polres memberikan pendidikan dasar lalu lintas kepada anak-anak TK dan SD melalui kegiatan simulasi permainan lalu lintas yang interaktif dan mudah dicerna anak usia dini.
3.3 Satlantas Ditlantas Polda/ Polres memberikan pendidikan lalu lintas kepada siswa SMP dan SMU yang disisipkan dalam acara pengenalan sekolah bagi siswa baru (Orientasi Pengenalan Lingkungan Sekolah).
3.4 Satlantas Ditlantas Polda/ Polres memberikan pendidikan tertib lalu lintas dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safety driving) kepada mahasiswa baru yang disisipkan dalam program pengenalan kampus (Ospek).
3.5 Korlantas Mabes/ Ditlantas Polda memberikan pendidikan tertib lalu lintas dan safety driving kepada pegawai/ karyawan swasta perkantoran yang disisipkan dalam program pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan masing-masing kantor/ perusahaan.
3.6 Korlantas Mabes/ Ditlantas Polda memberikan pendidikan tertib lalu lintas dan safety driving kepada PNS yang disisipkan dalam program pendidikan orientasi penerimaan CPNS.
3.7 Ditlantas Polda memberikan pendidikan atau sosialisasi tertib lalu lintas dan safety driving bagi pengemudi perusahaan-perusahaan Taxi dan Bus Umum. Kegiatan ini dapat dilakukan dimasing-masing perusahaan tersebut atau disatukan dalam satu tempat dan dilaksanakan secara bergelombang.
3.8 Korlantas Mabes/ Ditlantas Polda memberikan pendidikan atau sosialisasi tertib lalu lintas dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (road safety) yang disisipkan dalam acara-acara pertunjukan musik yang diselenggarakan stasiun TV seperti acara musik Dasyat RCTI, Inbox SCTV atau Ampuh 100% Global TV.
3.9 Korlantas Mabes menyusun kriteria dan indikator sebagai alat (tools) untuk menilai orang atau institusi/perusahaan yang dinilai layak mendapat penghargaan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas.
3.10 Korlantas Mabes dan Ditlantas Polda melakukan penilaian terhadap orang/personal dan institusi/perusahaan yang dinilai layak mendapatkan penghargaan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas berdasarkan masukan-masukan dari Satlantas Polres/Polresta atau kelompok masyarakat.
3.11 Korlantas Mabes menyelenggarakan acara penganugrahan penghargaan atas orang/personal dan institusi/ perusahaan yang dinilai layak sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Acara ini dikemas dalam berbagai pertunjukan seni musik/ tari dan dihadiri pimpinan berbagai institusi pemerintahan dan swasta.
3.12 Korlantas Mabes/ Ditlantas Polda melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendidikan dan penyadaran untuk mengetahui efektivitas kegiatan ini.

4) Program Partisipasi Masyarakat :
4.1 Satlantas Polres/Polresta berkoordinasi dengan Bimmas Polsek membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat (ormas, organisasi keagamaan atau LSM) untuk memberikan pemahaman tertib berlalu lintas dan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safety drving) kepada masyarakat, terutama kalangan remaja dan pemuda.
4.2 Satlantas Polres/Polresta berkoordinasi dengan Bimmas Polsek melakukan sosialisasi tertib lalu lintas dan safety driving kepada masyarakat yang disisipkan dalam acara-acara keagamaan atau adat setempat.
4.3 Ditlantas Polda/ Satlantas Polres/Polresta berkoordinasi dengan Bimmas Polsek mendorong kelompok-kelompok tukang ojek untuk membentuk forum tertib berlalu lintas dan mempermudah pembuatan SIM kolektif dengan biaya terjangkau. Pembiayaan pembuatan SIM kolektif ini dapat dilakukan melalui arisan kelompok atau subsidi dari sponsor.
4.4 Ditlantas Polda/ Satlantas Polres/Polresta berkoordinasi dengan Bimmas Polsek mendorong terbangunnya kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat (ormas/ LSM) untuk membentuk komunitas pelopor keselamatan berlalu lintas untuk membentu kepolisian dalam menertibkan lalu lintas dan mendorong tersosialisasikannya perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safety driving).
4.5 Korlantas Mabes/ Ditlantas Polda melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat ini.

PENUTUP

Program Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Safer People) ini diselenggarakan oleh Korlantas Mabes Polri yang pelaksanaannya didistribusikan kepada Korlantas Polda, Polres/Polresta dan Polsek melalui kebijakan internal. Korlantas Mabes yang mengemban fungsi pembinaan harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat diketahui kelemahan atau kekurangannya sebagai bahan masukan bagi perbaikan kinerja program RUNK diperiode berikutnya.

Logo ICPSS - Copyright

 

 

 

———————————————

[1] WHO, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Geneva, 2011.

[2] Irjen Pol. Drs. Pudji Hartanto, MM. Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu lintas dan Budayakan Keselamatan sebagai Kebutuhan. Korlantas Mabes Polri, 2012. Hal. 2.

[3] Kapolri Jenderal Pol Sutarman dalam paparan akhir tahun 2013 di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/12). http://www.gatra.com/hukum-1/44540-pada-2013,-23-385-tewas-kecelakaan-lalu-lintas.html

[4] Rencana Aksi Polri dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) dan Decade of Action (DoA) For Road Safety 2011-2020.

[5] Disampaikan dalam Diskusi “Upaya Melindungi Pengendara Sepeda Motor dari Ancaman Maut di Jalan Raya ” yang digelar Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, 1 Juni 2012.

[6] Viva News, 27 Pebruari 2014. Lihat : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/484684-csis–sejak-merdeka–pertumbuhan-rasio-jalan-di-indonesia-lambat

[7] Lihat : http://www.merdeka.com/uang/ekonom-usul-sistem-jalan-nasional-dihapus.html

[8] Lihat : http://www.merdeka.com/uang/kerusakan-jalan-akibat-banjir-rugikan-negara-rp-650-miliar.html

[9] Tribun News, 8 Pebruari 2014. http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/02/08/pemerintah-harus-tanggung-jawab-atas-kerusakan-jalan

[10] Lihat : http://www.koran-sindo.com/node/367956

STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN DALAM RANGKA HARKAMTIBMAS

1.  Latar Belakang

berita-padang-mulya-gelar-pelatihan-kamtibmas-16044_a          Kejahatan atau kriminalitas (crime) telah menjadi bagian yang inherent dalam sejarah kehidupan umat manusia sejak jaman dahulu hingga saat ini. Menurut sosiolog Emille Durkheim (1933), kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan.[1]Menurut Robert L. O’Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Bahwa konsep pencegahan kejahatan (crime prevention) menurut The National Crime Prevention Institute is defines crime prevention as the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it. Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.[2] Sedangkan menurut Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang konsep pencegahan kejahatan yaitu crime prevention means, practically reducing the probality criminalactivity, yang artinya pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan[3]. Kemudian Fisher juga mengemukan pendapatnya yaitu to determind the amount of force a security officer may use to prevent crime, the court have consider circumstances, the seriousness of the crime prevented and the possibility of preventing the crime by other means. (Untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain).

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi. Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes), seperti pembajakan (piracy), kejahatan pencucian uang (money laundering), perdagangan gelap narkotika dan senjata (illicit drugs and arm), perdagangan manusia (trafficking-in persons), penyelundupan barang (smuggling), kejahatan mayantara (cyber crime), illegal logging, illegal mining, illegal fishing hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.

Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri). Untuk itu, Polri membagi kejahatan ke dalam 4 (empat) golongan / jenis yaitu kejahatan konvensional, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dll; kejahatan transnasional, yaitu : terorisme, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money loundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime dan international economic crime; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penyelundupan BBM; dan Kejahatan yang berimplikasi kontijensi adalah : SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain (Renstra Polri 2010-2014).

Berdasarkan data Kepolisian RI, selama tahun 2012 tindak pidana yang tercatat dari jajaran Mabes Polri mencapai 309.096 kasus. Data ini mengalami penurunan sekitar 16,54 persen dibandingkan tahun 2011 atau penurunan sebesar 51.153 kasus. Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 164.205 kasus atau mengalami penurunan dibanding 2011 sebanyak 192.950 kasus.Untuk kasus pidana konvensional seperti pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan sebanyak 274.180 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 136.966 kasus atau menurun 1,5% (2.211 kasus) dibanding tahun 2011 yang mencapai 139.177 kasus.[4] Tingkat kriminalitas Ibu Kota DKI Jakarta juga mengalami penurunan, Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa jumlah kasus tindak pidana sepanjang 2012 mengalami penurunan sebesar 5,86 persen. Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, pada 2012 terjadi 54.391 kasus tindak pidana, angka ini menurun dibandingkan 2011 yaitu 57.779 kasus, atau turun sebanyak 3.388 kasus. Selain itu, prosentase tingkat penyelesaian tindak pidana mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2011 tercatat 56,57 persen dan meningkat pada 2012 menjadi 59,67 persen.[5]

Meskipun secara kuantitatif kasus kejahatan mengalami penurunan, namun secara kualitatif kasus-kasus kejahatan cenderung mengalami perkembangan pola, ragam, bentuk dan modus kejahatan. Kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini ibarat fenomena “puncak gunung es”, dimana kasus-kasus kejahatan yang terungkap ke publik hanya sebagian kecil saja daripada jumlah keseluruhan kejahatan yang terjadi selama ini. Banyak kasus-kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi oleh para korban kejahatan karena berbagai faktor maupun alasan. Selain itu juga banyak anggota masyarakat yang enggan melaporkan kasus kejahatan yang ada disekitarnya karena alasan tidak mau terlibat atau takut terancam oleh para pelaku kejahatan.

Masih terbatasnya kasus-kasus kejahatan yang belum berhasil diungkap polisi (clearence rate) ditambah banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi serta perkembangan ragam, bentuk dan modus kejahatan dewasa ini, membuat tugas-tugas kepolisian terasa semakin berat tantangannya. Oleh karena itu,dalam Rapim Polri yang diselenggarakan 28-31 Januari 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap penanganan kamtibmas selama ini cenderung belum optimal. Untuk itu, Polri harus mengubah strategi penanganan kejahatan dari pendekatan yang cenderung bersifat represif (penindakan), menjadi penanganan kejahatan yang lebih memprioritaskan pada pendekatan pre-emtif dan preventif (pencegahan). Dengan perubahan strategi tersebut, diharapkan Polri mampu menekan tingkat kejahatan secara bertahap sehingga mampu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif untuk mendukung kamdagri.

2.  Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)

Kejahatan (crime) merupakan bagian yang inherent dan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Emille Durkheim, kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan (Emille Durkheim, 1933).

Marshall B. Clinar dan J. Abbott dalam Crime and Developing Countries (1973) melihat gejala peningkatan kejahatan yang berhubungan dengan ketersisihan sekelompok masyarakat dalam proses industrialisasi sudah muncul sejak awal abad 19, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini pulalah yang belakangan ini menjadi salah satu agenda kecemasan yang penting dalam masyarakat. Krisis ekonomi berkepanjangan selalu berujung pada makin bertumpuknya anggota masyarakat mendekati, bahkan hingga ke bawah garis kemiskinan. Lihat saja angka-angka berikut ini. Dalam keterangan pers akhir tahunnya, Kapolri menyebut bahwa setahun terakhir crime rate tumbuh + 10%, dengan jumlah nominal 157.180 tindak kejahatan. Itu artinya, kurang lebih setiap 3 menit 20 detik sekali terjadi sebuah kejahatan.

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba mengupas konsep dari pencegahan (prevention) dengan memecah katanya menjadi dua bagian, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu tindak kejahatan, yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Daniel Gilling, 1997: 2).

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Seperti Ekblom (2005:28) menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat.

Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. (Steven P. Lab, 2010: 26). Menurut National Crime Prevention Institute (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001: xv).

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situtational crime prevention), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (community based crime prevention).

Menurut M Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan :

  1. Pre-emtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen).
  2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan (police hazard), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata / Ancaman Faktual (crime).
  3. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap Gangguan Nyata / Ancaman Faktual berupa penindakan/pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum , yang bertujuan untuk memberikan contoh (Social Learning) dan menimbulkan Efek Deterence agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan / mengulangi perbuatannya.

3.  Kondisi Umum Kriminalitas di Indonesia

Kuantitas dan kualitas kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun kian meningkat dan berkembang. Berdasarkan data Kepolisian RI, selama tahun 2012 tindak pidana yang tercatat dari jajaran Mabes Polri mencapai 309.096 kasus. Data ini mengalami penurunan sekitar 16,54 persen dibandingkan tahun 2011 atau penurunan sebesar 51.153 kasus. Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 164.205 kasus atau mengalami penurunan dibanding 2011 sebanyak 192.950 kasus.Untuk kasus pidana konvensional seperti pencurian dengan pemberatan, serta pencurian dengan kekerasan sebanyak 274.180 kasus dan yang berhasil diselesaikan hanya 136.966 kasus atau menurun 1,5% (2.211 kasus) dibanding tahun 2011 yang mencapai 139.177 kasus.[6]Selama 2012 tindak pidana terjadi setiap 1 (satu) menit 42 detik atau terjadi peningkatan waktu sebanyak 15 detik dibandingkan 2011, di mana kejahatan terjadi setiap satu menit 27 detik.Jika dihitung dengan jumlah rakyat Indonesia, risiko penduduk terkena tindak pidana tahun ini terjadi setiap 2 menit 4 detik per orang. Sedangkan pada 2011 setiap 1 menit 44 detik per orang. Artinya ada kenaikan waktu 20 detik per orang.

Sedangkan jumlah kejahatan transnasional yang ditangani Polri mengalami peningkatan. Penyelundupan narkotika dari luar negeri ke Indonesia merupakan kejahatan transnasional yang paling menonjol. Jenis kejahatan lain adalah terorisme, trafficking, kejahatan dunia maya (cyber crime), dan penyelundupan manusia. Sepanjang 2012, Mabes Polri menangani 21.457 kasus transnasional. Angka tersebut naik sekitar 24,78 %dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16.138 kasus. Dari total 21.457 kasus kejahatan transnasional (2012), Polri baru merampungkan 16.884 kasus,sementara sisa tahun sebelumnya sebanyak 4.573 kasus masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri untuk dituntaskan pada 2013 ini.

Tingkat kriminalitas Ibu Kota DKI Jakarta juga mengalami penurunan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa jumlah kasus tindak pidana sepanjang 2012 mengalami penurunan sebesar 5,86 persen.Berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, pada 2012 terjadi 54.391 kasus tindak pidana, angka ini menurun dibandingkan 2011 yaitu 57.779 kasus, atau turun sebanyak 3.388 kasus. Selain itu, prosentase tingkat penyelesaian tindak pidana mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2011 tercatat 56,57 persen dan meningkat pada 2012 menjadi 59,67 persen.[7]

Pada tahun 2012 terdapat 11 jenis kasus kejahatan konvensional yang menonjol, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, pembunuhan, kebakaran, judi, narkoba dan pemerkosaan.Kasus-kasus kejahatan tersebut mengalami penurunan dari 22.518 kasus pada tahun 2011 menjadi 20.855 kasus pada 2012.Pencurian dengan kekerasan mencapai 1.094 kasus, pembunuhan (69 kasus), kebakaran (707 kasus), pemerasan (495 kasus), narkotika (4.836 kasus), kenakalan remaja (41 kasus), pencurian dengan pemberatan (5.862 kasus), pencurian kendaraan bermotor (5.210 kasus), judi (506 kasus) dan pemerkosaan (55 kasus).[8]

4.  Pencegahan Kejahatan oleh Polri

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Polri 2010-2014 disebutkan bahwa kebijakan pencegahan kejahatan diarahkan pada deteksi dini melalui program pemolisian masyarakat (Polmas). Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidak-tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri.

Untuk memungkinkan terbangunnya kerjasama yang menjadi tujuan penerapan Polmas sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah : pertama, membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat ; dan kedua, membangun komunitas yang siap bekerjasama dengan Polri termasuk dengan pemerintah daerah dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketenteraman warga setempat. Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah stakeholders kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya.

Sedangkan komunitas yang siap bekerjasama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama antar warga, antara warga dengan polisi. Harapan ke depan melalui Polmas ini, kemitraan, sinergitas Polri – Masyarakat – Pemerintah dapat terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Polmas potensi-potensi gangguan keamanan dan konflik-konflik sosial secara dini dapat di ketahui (early detection) dan sebagai peringatan dini (early warning) untuk segera diambil langkah awal pelayanannya (aksi dini), agar tidak menjadi gangguan nyata serta menjadi meluas.

Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Polri antara lain adalah :

  1. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
  2. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
  3. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencagahan kejahatan.
  4. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .
  5. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yangbesar dalam komunitas;
  6. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien dan akuntabel;
  7. Membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui merrit system berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust dalam kinerja Kepolisian;
  8. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
  9. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari good governance dan clean goverment.

Pelaksanaan tugas secara preemtif dan preventif yang didukung dengan sumberdaya yang optimal diharapkan dapat mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda, sehingga akan terciptaknya rasa aman bagi masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian diberbagai tempat sangat dibutuhkan untuk mencegah munculnya gangguan kamtibmas. Respon cepat yang diberikan aparat kepolisian atas berbagai laporan/ pengaduan masyarakat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri selanjutnya akan mendorong berkembangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kamtibmas.

Keberhasilan pelaksanaan pencegahan kejahatan akan memberikan dampak meningkatnya kinerja pelayanan kamtibmas Polri secara nasional. Keberhasilan pencegahan kejahatan selanjutnya akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tercapainya tujuan Polri. Keberhasilan ini juga akan ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri, sehingga akan terbangun kemitraan Polri dengan berbagai pihak (partnership building). Keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak merupakan manifestasi dari keberhasilan pelaksanaan Renstra Polri 2010-2014 dan Grand Strategy Polri. Dengan terwujudnya kinerja pencegahan kejahatan oleh Polri, maka diharapkan dapat memelihara kamtibmas, sehingga diharapkan juga memberikan kontribusi terhadap keamanan dalam negeri.

5.  Kerjasama Pencegahan Kejahatan

a.  Dengan TNI

Kondisi gangguan Kamtibmas dan Kamdagri didaerah dikaitkan dengan keterbatasan dari Kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan baik dari kesatuan atas maupun kesatuan samping yaitu unsur TNI. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih terkendala oleh hal sebagai berikut :

1)        Belum adanya SOP bersama dalam langkah pencegahan kejahatan .

2)        Komunikasi tersumbat antar aparat TNI dengan Polri; lemahnya komunikasi antara aparat tersebut menyebabkan lemahnya pencegahan kejahatan.

b.  Dengan Pemda

Kerjasama dengan Pemda belum dirasakan optimal hal tersebut dikarenakan belum Pemda belum sepenuhnya dapat memberikan dukungan anggaran yang merupakan salah satu unsur utama dalam pencegahan kejahatan / menyangkut masalah kamtibmas. Karena kebanyakan pejabat Pemda memiliki pemahaman bahwa masalah Kamtibmas adalah urusan kepolisian. Kemudian Polri belum sepenuhnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pemeliharaan kamtibmas.

c.  Dengan Masyarakat

Untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, sebagai contoh dapat dilihat dari data Pokdar (Kelompok Sadar) Kamtibmas di Polres Metro Jakarta Barat yang masih aktif yaitu 2.960 orang, sedangkan di Polres Bogor data Pokdar Kamtibmas yang masih aktif 150 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1)        Melaporkan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing baik rutin maupun insidentil.

2)        Bersama anggota Bhabinkamtibmas mengidentifikasi masalah yang ada dilingkungan masing-masing.

3)        Menganalisa dan melakukan langkah-langkah pemecahan

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka di Polres Metro Jakarta Barat hanya 0,10% dari jumlah penduduk 2,8 juta dan di Polres Bogor hanya 0,003% saja dari jumlah penduduk sebanyak 4,4 juta. Dengan melihat jumlah Pokdar tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat untuk tergabung kedalam Pokdar Kamtibmas.

6.  Tolok Ukur Keberhasilan Pencegahan Kejahatan

Keberhasilan dalam pencegahan kejahatan yang dilaksanakan oleh Polri akan ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Minimnya Tingkat Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas

Keberhasilan strategi pencegahan kejahatan Polri akan ditandai dengan menurunnya kasus-kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas ditengah masyarakat. Kondisi ini akan ditandai dengan menurun atau minimnya angka kriminalitas yang tercatat di kantor kepolisian setempat. Hal ini juga menandakan adanya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk melaporkan berbagai kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas kepada aparat kepolisian setempat.

b.  Minimnya Keluhan Masyarakat

Indikator keberhasilan strategi pencegahan kejahatan Polri juga ditandai dengan semakin menurun atau minimnya tingkat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kamtibmas Polri. Kondisi ini ditandai dengan sedikit atau tidak adanya anggota masyarakat yang menyampaikan keluhan atas berbagai pelayanan kamtibmas yang diberikan Polri. Hal ini dapat diketahui melalui survey pelayanan publik Polri, laporan yang diterima Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Ombudsman atau berbagai informasi yang ada di media massa.

c.  Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Keberhasilan strategi pencegahan kejahatan Polri juga ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri. Meningkatnya kepuasan masyarakat tersebut dapat diketahui dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dari hasil survey pelayanan Polri. Meningkatnya kepuasan masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya dukungan masyarakat atas Polri dan minimnya tingkat keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri.

d.  Meningkatnya Partisipasi Masyarakat

Menurun atau minimnya tingkat kejahatan dan gangguan kamtibmas juga menunjukkan bahwa masyarakan ikut berperan serta dalam memelihara situasi kamtibmas melalui berbagai laporan atau pengaduan atas berbagai kasus kejahatan dan gangguan kamtibmas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan senantiasa memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dilingkungan sosialnya. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam harkamtibmas juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan Polri dan keberhasilan Polri dalam membangun kemitraan dengan masyarakat dan stakeholders.

7.  Kebijakan dan Strategi Pencegahan Kejahatan

Salah satu prasarat berjalannya proses pembangunan nasional adalah terpeliharanya situasi keamanan dalam negeri (kamdagri) yang kondusif. Untuk terselenggaranya pembangunan nasional tersebut, Polri sebagai alat negara dibidang keamanan memiliki peran dan tanggungjawab memelihara kamdagri. Hal ini sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 5, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri tersebut, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), Polri juga harus menekankan pada pendekatan preventif dan pre-emtif (pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1), yakni membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Salah satu bentuk pendekatan pre-emtif dalam pencegahan kejahatan (crime prevention) dilakukan melalui pola kemitraan Polri dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait (stakeholders). Kemitraan Polri dengan masyarakat dan stakeholders dibutuhkan karena masyarakat setempat yang paling mengetahui dan merasakan berbagai persoalan kamtibmas dilingkungannya. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan akar persoalan kejahatan. Keberhasilan sinergi Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam memecahkan persoalan kamtibmas akan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, sehingga proses pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

a.  Kebijakan

  • Memperkuat Polsek sebagai ujung tombak pemeliharaan kamtibmas.
  • Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas.
  • Membangun citra Polisi sebagai mitra masyarakat.
  • Membangun kerjasama lintas sektoral/departemen dalam rangka mewujudkan kamdagri.
  • Membangun kemampuan manajemen Kepolisian yang profesional dan akuntabel dalam rangka kamdagri.
  • Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa.
  • Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Polri.

b. Strategi

  • Jangka Pendek
  1. Meningkatkan kualitas SDM Polri melalui kegiatan pendidikan, latihan serta seminar/workshop berkaitan dengan manajemen pencegahan kejahatan dan Polmas;
  2. Secara bertahap meningkatkan jumlah personil Polmas di tingkat Polsek yang akan ditugaskan untuk membangun kemitraan Polri dengan masyarakat;
  3. Membangun forum kemitraan Polri dengan masyarakat, untuk merumuskan program pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
  4. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam rangka pencegahankejahatan dan harkamtibmas;
  5. Membangun jaringan informasi personal (contact person) untuk memotong jalur birokrasi dan kecepatan bertindak apabila sewaktu-waktu ada informasi penting terkait kejahatan atau gangguan kamtibmas;
  6. Membangun komunikasi dan interakasi yang baik dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas;
  7. Membangun kerjasama dengan pemda dan DPRD setempat dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran pencegahan kejahatan yang bersumber dari APBD.
  8. Membangun kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kejahatan dan harkamtibmas.
  9. Membangun kerjasama pengawasan kamtibmas dengan media massa, LSM dan ormas.
  10. Membangun kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
  11. Menerapkan rewards and punishment secara konsisten untuk meningkatkan motivasi anggota Polri dalam melaksanakan tugas harkamtibmas.
  • Jangka Menengah
    1. Melanjutkan program jangka pendek yang belum terlaksana atau belum selesai.
    2. Penyusunan sistem penganggaran berbasis kinerja untuk pemeliharaan kamtibmas di seluruh satker dan satuan wilayah.
    3. Meningkatkan alokasi anggaran program Polmas guna mendorong terbangunnya kemitraan Polri dengan masyarakat dan stakeholders dalam rangka pencegahan kejahatan.
    4. Membangun sistem koordinasi antar satker dan satuan kewilayahan dalam upaya pencegahan kejahatan dan gangguan kamtibmas.
    5. Memperkuat struktur organisasi Polsek sebagai ujung tombak harkamtibmas dengan mengembangkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Polmas sebagai sarana pemecahan akar permasalahan sosial dan pencegahan kejahatan.
    6. Membangun forum-forum kerukunan sosial di seluruh desa atau komunitas, yang menyatukan berbagai keragaman suku, ras, agama dan budaya masyarakat dalam rangka membangun kerjasama dan toleransi antar kelompok masyarakat.
    7. Mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) di setiap satuan kewilayahan yang mampu mendeteksi setiap potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas, sehingga dapat dilakukan antisipasi atau pencegahan.
    8. Melakukan pemetaan wilayah rentan kejahatan di setiap satuan kewilayahan yang berisi data atau informasi riwayat kejahatan, bentuk-bentuk dan modus kejahatan, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
    9. Menyusun pedoman pencegahan kejahatan yang akan menjadi panduan seluruh satuan kewilayahan dalam mengelola potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas ditengah masyarakat.
    10. Membangun mekanisme pengaduan dan pengawasan berbasis teknologi untuk kecepatan merespon setiap pengaduan masyarakat atas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan kamtibmas.
  • Jangka Panjang
    1. Melanjutkan program-program jangka menengah yang belum terlaksana atau belum selesai.
    2. Menginvertarisir dan merevisi kebijakan dan strategi maupun petunjuk-petunjuk operasional pencegahan kejahatan yang masih lemah.
    3. Meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat/adat/agama, LSM, Ormas dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pencegahan kejahatan danharkamtibmas;
    4. Memperluas titik-titik jangkauan pelayanan Polri di lingkungan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan kamtibmas.
    5. Membangun sistem renumerasi dan pembinaan personil yang dapat memberikan insentif bagi setiap personil Polri yang berkinerja baik dalam menjalankan tugas pokoknya.
    6. Melanjutkan/ melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pendidikan, pelatihan dan teknologi guna mengantisipasi kejahatan dan membangun kerukunan antar kelompok masyarakat.
    7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja pencegahan kejahatan Polri selama ini guna mengembangkan atau memperbaiki sistem pencegahan kejahatan.
    8. Memberikan masukan kepada Pemerintah dan DPR terkait dengan berbagai kendala atau permasalahan dalam penerapan kebijakan pencegahan kejahatan.

[1]Durkheim, Emille.The Division of Labour in Society. Glencoe, Illinois: Free Press, 1933.

[2]Robert O’Block L.Security and Crime Prevention.Mosby Company, St Louis, 1981, hal. 1-3.

[3]Robert J. Fischer and Gion Green.Introduction to Security. Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed,1998, hal. 144.

[4]Paparan KapolriJenderal Pol. Timur Pradopo dalam Laporan Akhir Tahun 2012 di Mabes Polri, Jakarta, 28 Desember 2012.

[5]Pernyataan Kapolda Metro Jaya dalam Keterangan Pers di Main Hall Polda Metro Jaya, 27 Desember 2012.

[6]Paparan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dalam Laporan Akhir Tahun 2012 di Mabes Polri, Jakarta, 28 Desember 2012.

[7]Pernyataan Kapolda Metro Jaya dalam Keterangan Pers di Main Hall Polda Metro Jaya, 27 Desember 2012.

[8] TribunNews.com, Catatan Akhir Tahun 2012 : Inilah Jumlah Kasus Kriminal di Ibukota Jakarta. http://wartakota.tribunnews.com/detil/berita/113218/Inilah-Jumlah-Kasus-Kriminal-di-Ibukota-Jakarta

STRATEGI MENINGKATKAN LEGITIMASI KEPEMIMPINAN NASIONAL MELALUI PEMILU YANG BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS

1.  Pendahuluan

Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan sistem kepemimpinan tingkat nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemimpin tingkat nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan oleh warga negara.

Era reformasi dimulai tahun 1998, salah satu agenda reformasi nasional adalah segera menyelenggarakan pemilu, negara tidak boleh terlalu lama berada dalam transisi kepemimpinan. Pemilu 1999 adalah buah reformasi dan keberhasilan tersebut yang persiapannya relatif singkat kemudian hasilnya dipandang memiliki legitimasi kuat, merupakan prestasi awal pemimpin tingkat nasional pada era reformasi. Era presiden B.J. Habibie bersama pemimpin tingkat nasional lainnya seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Sultan Hemengkubowono X dan pemimpin lainnya berupaya menepis perbedaan kepentingan dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, untuk menyelenggarakan Pemilu 1999 yang berkualitas, luber dan jurdil sebagai salah satu cara untuk keluar dari krisis politik saat itu. Kemudian proses demokrasi lima tahunan terselenggara semakin baik pada Pemilu 2004, dan untuk pertama kali pemimpin tingkat nasional memilih presiden secara langsung dan berhasil baik dan diakui oleh dunia Internasional. Begitu juga dengan Pemilu 2009 dan 2014 yang berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas dan demokratis dibutuhkan peran pemimpin tingkat nasional yang dapat merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

2. Kepemimpinan Tingkat Nasional Saat ini

Berbagai pujian dan kritik terhadap kualitas pemimpin di tingkat nasional saat ini datang dari berbagai kalangan, dengan beragam argumentasi. Pujian terhadap kualitas pimpinan tingkat nasional umumnya datang dari luar negeri dengan sudut pandang prestasi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh ditengah kelesuan perekonomian dunia dan perkembangan demokrasi yang semakin baik. Sistem demokrasi yang semakin baik ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 yang berlangsung aman, serta pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 yang berlangsung relatif lancar dan relative aman. Di sisi lain datang berbagai kritikan terhadap kualitas pimpinan tingkat nasional sebenarnya salah satu wujud kepedulian masyarakat dan kerinduan mereka tentang pemimpin tingkat nasional yang mampu memahami aspirasi rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

Di bawah ini akan diuraikan pencapaian peran pemimpin tingkat nasional dalam upayanya mewujudkan pemilu yang berkualitas meskipun masih memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi beberapa pencapaian berikut ini merupakan sisi positif yang sudah dicapai para pemimpin tingkat nasional sesuai konteks kebijakan dan situasi nasional yang melingkupinya.

a.  Pengembangan Kebijakan tentang Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu yang Berasaskan Konstitusi

Salah satu kritik terhadap pemimpin tingkat nasional pada era Orde Baru adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai belum demokratis dan adanya pengekangan kebebasan berpolitik. Ketika masa reformasi, para pemimpin tingkat nasional berupaya membuka kembali kebebasan berpartai dan berupaya mengembalikan penyelenggaraan pemilu berasaskan prinsip-prinsip demokrasi melalui Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Selama masa tersebut pemimpin tingkat nasional telah menghasilkan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang menyertainya untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu yang sesuai prinsip dasar demokrasi dan telah membentuk suatu sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Para pemimpin tingkat nasional sudah membentuk sistem politik yang memberlakukan kembali kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat (kebebasan mendirikan partai, serikat buruh, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan lainnya); penyelenggaraan pemilu yang bebas dan terbuka (pemilihan langsung, sistem proporsional, dan pemilukada); amandemen UUD 1945, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pemberantasan korupsi, dan pembenahan dunia usaha dan perekonomian. Proses-proses demokratisasi oleh para pemimpin tingkat nasional selanjutnya diarahkan pada perencanaan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu berkualitas yang merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional di bidang poltik, cita-cita tersebut termuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN yang telah menggariskan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pokok berupa ”pemantapan pelembagaan demokrasi yang kokoh” yang dicapai melalui penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi yang dicapai melalui antara lain: penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, dan perbaikan proses politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.

Sejalan dengan strategi pembangunan sistem politik dan demokrasi diatas, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Definisi Pemilu dan asas-asasnya merujuk pada prinsip dasar demokrasi yang dirumuskan sebagai: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai landasan konstitusional bagi partai politik peserta pemilu, pemimpin tingkat nasional telah menetapkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan sebagai landasan hukum bagi calon-calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu, telah dikeluarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu anggota legislatif juga untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pemilihan presiden yang sebelumnya secara tidak langsung, disepakati menjadi langsung melalui amandemen UUD 1945, pada pasal 6A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan akhirnya dibentuk UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

b.  Menjaga Integrasi Bangsa dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Sekalipun masih mendapat kritik dari berbagai kalangan, para pemimpin tingkat nasional sudah berhasil mempertahankan integrasi bangsa, seperti melakukan penyelesaian berbagai konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, seperti konflik di Aceh dan Papua, yang sudah dapat diselesaikan melalui otonomi khusus dan memberi kesempatan pada rakyat Aceh membentuk partai lokal untuk menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara mandiri.

Tuntutan pemekaran daerah di beberapa wilayah (pemekaran propinsi, kabupaten, dan kecamatan) relatif dapat terlaksana tanpa menimbulkan ekses separatisme dan konflik sosial, termasuk penyelesaian konflik berdarah di Poso, Ambon, Sampit, dan lainnnya. Terlepas dari kritik berbagai pihak, rakyat di daerah sudah dapat menerima pelaksanaan otonomi daerah sehingga meskipun masih ada konflik-konflik lokal sudah dapat diselesaikan dan ditempatkan sebagai proses belajar berdemokratisasi bagi kehidupan politik lokal di daerah tersebut.

Dinamika demokratisasi, otonomi daerah dan pemilukada juga telah berdampak pada semakin menguatnya politik identitas kedaerahan/ kesukuan dan primordialisme yang dapat melahirkan disintegrasi sosial. Liberalisasi sistem politik juga telah melahirkan elit-elit politik lokal (power-seeking politician) yang memanfaatkan birokrasi rente (rent-seeking bureaucrats) untuk mendapatkan akses kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Pertumbuhan opisisi lokal dan kelompok-kelompok pengkritisi, seringkali juga menimbulkan masalah pada pertikaian/ konflik sosial pada pemilukada dan jalannya pemerintahan daerah.

Berbagai konflik sosial yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia tersebut, selain dapat melemahkan integrasi nasional juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan ketahanan nasional. Sekalipun demikian, pemimpin tingkat nasional telah mampu meredam berbagai konflik sosial dimaksud dan tetap mempertahankan integrasi bangsa dari ancaman disintegrasi. Untuk memberikan payung hukum bagi penanganan konflik sosial tersebut, telah ditetapkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

c.  Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Pemimpin tingkat nasional selama ini telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemilu yang dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilu. Sesuai data Bawaslu tercatat, pada Pemilu tahun 2009 telah terjadi 197 kasus pelanggaran pemilu, dengan rincian 159 kasus pelanggaran pidana pemilu; 16 kasus pelanggaran administrasi; dan 22 pelanggaran lainnya, yang telah diproses sesuai ketentuan berlaku. Adanya data pelanggaran ini mengisyaratkan bahwa pemimpin tingkat nasional mampu mengerakkan Bawaslu bersama-sama lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan pemilu dalam usaha menjamin kualitas pemilu.

Dalam Pemilu Presiden 2004, tercatat dari 187 kasus yang diserahkan Panwas kepada penyidik kepolisian, 94 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan 82 kasus diajukan ke persidangan 79 kasus telah mendapat keputusan tetap (vonis). Banyaknya kasus yang telah divonis ini merupakan suatu prestasi/peningkatan jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran pada Pemilu 1999. Sekalipun kalangan pakar dan LSM memandang ada pembiaran didalam penanganan berbagai pelanggaran pemilu tersebut kasus-kasus tersebut (Topo Santoso, 2006), namun selama ini Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPU, dan Bawaslu sudah berupaya meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus-kasus pemilu, yang juga merupakan upaya dalam penyuksesan Pemilu.

Data yang dikumpulkan Panwas Pemilu 2004 menunjukkan, dalam Pemilu Legislatif 2004, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana banyak terdapat pada tahapan penetapan peserta pemilu, penetapan kandidat, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta penetapan calon terpilih. Pada Pemilu Presiden 2004, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana banyak terdapat pada tiga tahapan saja, yakni pendaftaran pemilih, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya dapat disimpulkan, walaupun masih banyaknya kritik publik terhadap pemimpin tingkat nasional saat ini (Harian Kompas, 4 Juni 2013), tetapi sudah banyak yang dihasilkan oleh para pemimpin tingkat nasional dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, dan disisi lain juga masih banyak kelemahan yang didapatkan.

Pada uraian berikut ini akan digambarkan berbagai kelemahan atas peran pemimpin tingkat nasional baik yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas di Indonesia, antara lain pada aspek :

1)  Sistem rekruitmen/ kaderisasi pemimpin tingkat nasional

Titik awal yang perlu dicermati dari semakin meluasnya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin tingkat nasional adalah masih lemahnya sistem rekruitmen pimpinan tingkat nasional. Sistem pengkaderan pemimpin baik di tingkat partai-partai politik, ormas, dan birokrasi negara, masih cenderung mengedepankan kedekatan-kedekatan personal (nepotisme), ketenaran, kemampuan finansial, senioritas calon, dan bukan berdasarkan kualitas calon. Bahkan dalam rekrutmen kader juga telah semakin berkembang “politik dinasti” yang merekrut keluarganya untuk duduk di jabatan-jabatan politis (kepala daerah, walikota/bupati, DPRD) di seuatu daerah. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sistem rekruitmen/ kaderisasi belum sepenuhnya berdasarkan merit sistem.

Penerapan sistem demokrasi pada era reformasi yang tidak diimbangi peningkatan sistematis kesadaran politik (political awareness), sehingga rekruitmen politik dimanipulasi menjadi demokrasi prosedural. Partisipasi politik bukan murni berasal dari kesadaran politik masyarakat, tetapi hasil dari mobilisasi politik yang dilakukan elit-elit politik atau tokoh-tokoh masyarakat melalui money politics dengan orientasi pada keuntungan ekonomi atau mendapatkan kekuasaan. Pemimpin tingkat nasional yang mencalonkan diri ternyata masih memiliki kesadaran politik sempit dan sesaat, yang akhirnya menghasilkan pemimpin yang lebih mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Disisi lain praktik-praktik money politic juga berakibat pada sikap-sikap calon yang “siap menang tapi tidak siap kalah” dan cenderung melakukan pemaksakan kehendak, yang berakibat pada merebaknya kasus-kasus konflik sosial-politik dalam penyelenggaraan pemilukada seperti konflik komunal antar pendukung calon kepala daerah, penolakan terhadap hasil pemilukada, dan maraknya politik uang menunjukkan rendahnya kesadaran rekruitmen politik di kalangan partai politik. Berdasarkan data Bawaslu, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah 2010 yang totalnya diikuti oleh 327 kabupaten/kota dari tujuh provinsi telah menimbulkan banyak konflik (Harian Kompas, 27 Mei 2010)

Proses rekruitmen di tingkat partai politik yang kurang berkualitas, sekalipun dalam proses pemilu dapat dilangsungkan secara demokratis, akhirnya akan tetap menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas, dan berdampak pada merosotnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang merupakan proses pemilihan calon pemimpin di tingkat nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan kualitas bukan hanya pada pemilu sebagai sarana demokrasi, tetapi juga pada sistem rekruitmen calon di tingkat partai politik.

2)  Meningkatnya Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan

Untuk menjalankan program pembangunan nasional dibutuhkan pemimpin yang berintegritas. Integritas seorang pemimpin akan mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas, yang diharapkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Namun yang terjadi dewasa ini, integritas pemimpin tingkat nasional terus mengalami degradasi, bahkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan, mencerminkan merosotnya aktualisasi nilai-nilai kebangsaan. Kenyataan ini bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, namun telah sampai ke tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan data KPK, selama periode 2004-2012 terdapat 337 kasus korupsi kelas “kakap” yang melibatkan anggota DPR-RI, DPRD, kepala lembaga/ kementerian, duta besar, gubernur, walikota/ bupati dan wakil, pejabat eselon I-III, penegak hukum, dan lain-lain. Diantara kasus korupsi besar tersebut adalah kasus mega korupsi bailout Bank Century senilai 6,7 triliun yang diduga melibatkan elit pemerintahan. Kemudian juga kasus mega korupsi Proyek Hambalang senilai 2,5 triliun yang melibatkan Menteri dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Anggota DPR-RI/ Bendahara Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu juga terdapat kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri senilai 144 miliar yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri dan kasus kolusi dan korupsi impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS.

Tabel 1. Kasus Korupsi Menurut Tingkat Jabatan

JABATAN

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH
Anggota DPR/ DPRD 2 7 8 27 5 16 65
Kepala K/L 1 1 1 1 2 1 7
Duta Besar 2 1 1 4
Komisioner 3 2 1 1 7
Gubernur 1 2 2 2 1 8
Walikota/Bupati-Wkl 3 7 5 5 4 4 4 32
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 107
Hakim 1 2 2 5
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 70
Lain-lain 6 1 2 4 4 9 3 3 32
JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 39 50 337

Sumber :   Laporan Tahunan KPK 2012

Berdasarkan data Kejaksaan Agung RI, perkara tindak pidana korupsi se-Indonesia untuk tahap penyelidikan periode Januari-Agustus 2011 berjumlah 357 kasus. Adapun peringkat tiga besar kasus korupsi pada tahap penyidikan, yakni di Jawa Timur 119 kasus, disusul Papua 114 kasus, dan Jateng sebanyak 79 kasus.

Sedangkan menurut data Kemendagri, selama 2004 – Agustus 2012 ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terlibat kasus pidana. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus korupsi merupakan kasus terbanyak dengan jumlah 349 kasus atau 33,2 persen. Sepanjang periode itu pula, sebanyak 155 kasus korupsi melibatkan kepala daerah (Kemendagri, 2013). Besarnya biaya politik menjadi salah satu penyebab tingginya korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

Rangkaian penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan membuat rendahnya kualitas penerapan dan pelayanan publik sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan nasional. Integritas dan wawasan kebangsaan akan mempengaruhi cara pandang pemimpin tingkat nasional bahwa pelaksaan tugas dan fungsinya merupakan satu kesatuan sistem yang akan saling mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Minimnya aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Tingkat kepercayaan masyarakat dan legitimasi terhadap pemimpin tingkat nasional yang semakin rendah selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan sehingga memunculkan dampak masyarakat cenderung bertindak sepihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti terjadinya kasus-kasus konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery), selama periode 1990-2003 di Indonesia terjadi sekitar 3.608 kasus konflik sosial dengan jumlah korban jiwa sebanyak 10.758 jiwa. Konflik sosial tersebut meliputi konflik komunal sebanyak 599 kasus (9.612 korban jiwa), konflik negara dengan masyarakat (state vs community) sebanyak 423 kasus (105 korban jiwa), konflik berlatar belakang ekonomi sebanyak 444 kasus (78 korban jiwa) dan konflik lainnya sebanyak 2.142 kasus dengan jumlah korban jiwa sebanyak 963 jiwa. Dari seluruh konflik komunal, sekitar 23% atau 140 kasus berlatar belakang konflik etnis, 72% atau 433 kasus berlatar belakang agama, dan 4% atau 26 kasus berlatar belakang sectarian/intra-agama (UNSFIR, 2004).

3)  Menurunnya rasa nasionalisme

Selain merebaknya praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pada sisi lain, kepemimpinan nasional yang seharusnya berkarakter kenegarawanan semakin tenggelam dalam konflik dan intrik politik. Sebagian pemimpin tingkat nasional juga dinilai telah mengalami penurunan rasa nasionalisme.

Sikap mengedepankan kepentingan diri sendiri, mengedepankan kepentingan kelompoknya, sikap ego kedaerahan, etno-sentris (sentimen kesukuan) dan primordialisme (sentimen keagamaan). Kondisi ini menciptakan fragmentasi atau sekat-sekat antarkelompok masyarakat dan mengarah terjadinya disharmonis dan disintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara telah menjadi nomor dua, sehingga pemimpin yang berbicara tentang nilai-nilai Pancasila kurang didengarkan lagi. Kepentingan dan perlindungan kepada kelompok minoritas, kebebasan beragama dan beribadah, munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang mengedepankan cara-cara kekerasan, masih kerap terjadi dan belum dapat ditselesaikan dengan tuntas yang memperlihatkan adanya keraguan dalam menegakkan hak-hak warga negaranya.

Ego sektoral dimana satu kementerian/lembaga merasa programnya lebih prioritas dibandingkan kementerian lain, tarik-menarik kepentingan di dalam penyusunan APBN/APBD, membuat sulit untuk memprioritaskan kepentingan pembangunan secara nasional. Pembahasan anggaran pun di tingkat DPR/DPRD juga menjadi arena yang rawan “pencaloan” dan adanya biaya-biaya pelolosan anggaran yang menyalahi prosedural.

Saat ini dibutuhkan pemimpin tingkat nasional yang berkarakter negarawan, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok/ pribadi, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3.  Permasalahan

Dalam membangun kepemimpinan tingkat nasional dewasa ini, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain adalah :

a. Lemahnya Integritas Moral dan Etika Kepemimpinan

Peran pemimpin tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya mampu berperan sebagai pengawal dan pelaksana pesta demokrasi yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang kelak diharapkan dapat menghasilkan pemimpin tingkat nasional yang berkualitas pula. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan pemilu terdahulu masih diwarnai berbagai tindakan yang melanggar moral dan etika kepemimpinan seperti isu kecurangan, memaksakan kehendak yang berakibat konflik antar pendukung, money politic, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Selain itu, masih banyak pemimpin tingkat nasional terpilih yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok politiknya ketimbang kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Maraknya kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan pemimpin tingkat nasional membuktikan masih rendahnya moral dan etika kepemimpinan sehingga mengkompromikan berbagai kebijakan nasional untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya.

b.  Kurangnya Komitmen Pemimpin Tingkat Nasional Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana nasional untuk rekrutmen politik dan pendidikan politik masyarakat. Pemimpin tingkat nasional dan partai politik peserta pemilu seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui keteladanan penyelenggaraan pemilu secara jurdil, luber, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan pemilu masih diwarnai adanya isu-isu kecurangan seperti politik uang, pelanggaran kampanye, konflik antar pendukung, penggelembungan suara, manipulasi DPT, dan lain-lain. Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) di DPR-RI maupun DPRD melalui partai politik, seseorang harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya mulai dari kampanye, pemilihan, sampai dengan pelantikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anggota legislatif dan aparatur negara/ pemerintahan yang terlibat berbagai kasus korupsi demi untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan (ongkos politik) maupun untuk mendapatkan pendanaan partai politiknya.

c.  Kurangnya Legitimasi Pemimpin Tingkat Nasional

Tujuan ideal penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah agar pemimpin tingkat nasional yang terpilih memiliki basis legitimasi/ pengakuan atau dukungan yang kuat dari rakyat dalam mengemban amanat rakyat melaksanakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Secara kuantitas, kadar legitimasi pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dapat diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin berkualitas pemilu tersebut dan semakin terlegitimasi pemimpin yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan masyarakat, makin minim kadar legitimasi pemimpin yang dihasilkan.

Banyaknya pemilih yang tidak memberikan suaranya (golput) menunjukkan rendahnya legitimasi pemimpin tingkat nasional. Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2009, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.776 atau 29,0059 persen. Data tersebut dinyatakan dalam surat penetapan KPU mengenai perolehan suara nasional pemilu legislatif dan presiden. Pada pemilu legislatif total pemilih yang menggunakan hak suaranya 121.588.366 dari total daftar pemilih tetap (DPT) 171.265.442, dan jumlah angka “golput” sebesar 49.677.076 atau mendekati angka 30 persen yang dinilai tergolong besar. Namun angka tersebut masih lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi angka golput akan mencapai 40 persen. Tingginya angka golput ini, dapat dipastikan akan berulang saat Pemilu 2014. Tidak hanya pada saat pemilu legislatif saja, melainkan pada pemilu presiden.

d.  Masih Lemahnya Manajemen Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemilu, didalam pelaksanaan tugasnya, sejak tahapan awal pemilu hingga pengumuman hasil pemilu, senantiasa diawasi banyak pihak, oleh karena itu dituntut untuk mampu bersifat netral, tanpa partisan, mandiri dan profesional guna merwujudkan pemilu yang berkualitas. Selain bertanggung jawab terhadap seluruh proses dalam tahapan pemilu, KPU juga dituntut untuk independen. Independensi KPU akan menjadi salah satu penentu sukses tidaknya pemilu.

Terkait dengan independensi pemilu, kinerja KPU pada Pemilu 2009 masih dinilai mengecewakan, berpihak dan masih dipertanyakan banyak pihak, sehingga DPR akhirnya menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih, karena permasalahan validitas DPT dan memberbaiki UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan UU No. 15/2011.

Menurunnya kredibilitas KPU selaku penyelenggara Pemilu 2009, berimbas pada eksistensi KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota yang hendak menyelenggarakan Pilkada disepanjang tahun 2010-2013. Sebagai bagian dari KPU, mereka diragukan independensi dan kompetensinya. Independensi KPU inilah yang selalu menjadi salah satu alasan awal bagi pasangan calon yang kalah dalam piemilukada, ketika mengajukan gugatan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui Bawaslu-pun masih perlu ditingkatkan, termasuk kerjasamanya dengan pihak penegak hukum dalam penindakan pelanggaran pemilu. Penegakan hukum atas berbagai kasus tindak pidana pemilu yang terjadi juga masih dinilai lamban, ragu-ragu dan belum sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan agar penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu dapat lebih cepat dan efektif, serta dapat menjawab keraguan banyak pihak akan kinerja manajemen penyelenggara pemilu dalam mendukung terwujudnya pemilu yang berkualitas yang kelak dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, memiliki legitimasi dan dukungan masyarakat, dan mampu mengemban amanat rakyat melaksanakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dan memperkokoh ketahanan nasional.

4.  Landasan Konseptual

a.  Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kepemimpinan merupakan salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Sementara, Pemimpin Tingkat Nasional diartikan sebagai kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional didalam setiap gatra (asta gatra) pada bidang/sektor profesi, baik di tingkat suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur maupun formal dan nonformal, yang memilki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan segenap potensi nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Pokja Pimnas, Lemhannas, 2013).

Menurut Werren Benis dalam Covey; Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi ke dalam realita. Seorang pemimpin selain harus mampu membuat visi, misi, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya, juga harus mampu “mengalirkannya” dalam program – baik yang berkala panjang atau rencana strategis (renstra) dan yang berkala pendek atau rencana operasional (renop), dapat memberi pemahaman kepada para pengikutnya, mampu merealisasikan semua program yang telah digarap bersama serta bisa mengajak seluruh pengikutnya untuk bersama mensukseskan semua program tersebut (Covey, 2008).

b.  Konsep Pemilu dan Demokrasi

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dan merupakan pilar pokok dari demokrasi. Pemilihan umum adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara (Budiardjo, 2008).

Kemudian Scumpeter menempatkan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik yang demokratis (Joseph Scumpeter, 1947). Partisipasi politik rakyat berkaitan dengan demokrasi suatu negara dimana warga secara langsung memilih wakilnya. Partisipasi politik itu merupakan ukuran kualitas demokrasi suatu negara yang dapat dilihat secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Mochtar Mas’ud, 2003).

Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people, kata Yunani ‘demos’ berarti rakyat, ‘kratos/kratein’ berarti kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 2008). Istilah demokrasi tersebut seringkali diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Gagasan demokrasi merupakan konsep yang evolutif dan dinamis yang secara terus menerus mengalami perubahan baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansinya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historisnya dimana konsep demokrasi berkembang (Ahmad Suhelmi, 2001).

c.  Konsep Partai Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai, dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich “A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.” (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kemanfaatan idiil maupun materiil bagi para anggota partainya (dalam Budiardjo, 2008).

Partai politik berkembang sebagai bagian dari sistem demokrasi. UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mendefinisikan: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Keterkaitan partai politik dengan kepemimpinan dilihat dalam pemilihan Pasal 11 (ayat 1) yang menggambarkan fungsi partai politik sebagai sarana penyaluran kepemimpinan:

  • pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
  • penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
  • penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan/menetapkan kebijakan negara,
  • partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Strategi Membangun Legitimasi Kepemimpinan Tingkat Nasional

Berlandaskan kebijakan di atas, maka perlu menetapkan strategi-strategi untuk lebih memastikan bagaimana mengoptimalisasi peran pemimpin tingkat nasional guna mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. Maka dirumuskan strategi-strategi yang diuraikan berikut ini.

a.  Meningkatkan Integritas Moral dan Etika Kepemimpinan pada Pemimpin Tingkat Nasional

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan integritas moral dan etika kepemimpinan pada tingkat nasional agar terwujud kepemimpinan nasional yang berlandaskan nilai-nilai penghayatan Pancasila dan UUD 1945. Etika kepemimpinan sebagai kelanjutan dari moral kepemimpinan sebagai aktualisasi nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD 1945. Nilai-nilai instrumental yang menjadi muatan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara adalah instrumen keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Keempat instrumen tersebut sekaligus merupakan instrumen dalam pemerintahan negara dan menjadi ruang gerak integritas dan etika pimpinan nasional. Ada pun integritas moral dan etika kepemimpinan berdasarkan sila-sila Pancasila :

  • Integritas Moral dan Etika: Ketaqwaan.

Ketaqwaan mengandung dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal adalah pemimpin melaksanakan ibadahnya dan menyadari bahwa Tuhan yang Maha Esa mengawasi perbuatannya. Dimensi horizontalnya adalah seorang pemimpin menyadari bahwa manusia terlepas dari agamanya adalah mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pemimpin perlu menyadari bahwa keberagaman agama dan keyakinan merupakan wujud dari Bhineka Tunggal Ika. Pancasila dan UUD 1945 melindungi segenap warga negara dalam menjalankan ibadah agamanya. Dalam menyukseskan Pemilu 2014, pemimpin diharapkan memberi kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa membeda-bedakan agamanya, untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014.

  • Integritas Moral dan Etika: Kemanusiaan.

Aktualisasi moral dan etika kemanusiaan adalah pemimpin menghargai hak asasi manusia (HAM) dan mengupayakan perlindungan HAM bagi semua warga negara. Pemilu mengandung asas-asas yang merupakan terjemahan dari implementasi HAM yang merupakan tanggung jawab pemimpin untuk menerapkannya sehingga pemilu yang berkualitas dapat terwujud. Pemimpin yang mengedepankan HAM akan menjadi contoh bagi warga negara sehingga konflik-konflik atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam cara-cara yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua Pancasila.

  • Integritas Moral dan Etika: Persatuan Kebangsaan.

Persatuan dan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan ketaqwaan dan kemanusiaan. Seorang pemimpin wajib menjaga persatuan dan kebangsaan dengan tidak mengorbankan nilai-nilai ketaqwaan dan HAM yang menjadi jatidiri Bangsa Indonesia. Persatuan bangsa membutuhkan kepemimpinan yang mendekatkan pemimpin dengan yang dipimpin, serta memberi kesempatan yang sama bagi semua komponen bangsa untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Moral kebangsaan akan membuat pemimpin yang dipilih memimpin tanpa berpihak pada kepentingan golongan, agama, suku, dan lainnya, namun lebih mengutamakan dan menyadari bahwa dia memimpin Bangsa Indonesia.

  • Integritas Moral dan Etika: Kerakyatan.

Pemimpin yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi

Memperjuangkan aspirasi kerakyatan melalui cara-cara bermusyawarah untuk mufakat. Para pemimpin tingkat nasional jika memiliki visi kerakyatan, akan menggalang rakyat untuk secara bersama-sama melaksanakan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Para pemimpin perlu memiliki hikmat kebijaksanaan dan menyadari bahwa dirinya sebagai wakil rakyat adalah amanah yang bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Tuhan sebagaimana diamanatkan sila kesatu. Olah kerena itu, dari penghayatan sila ke 4 ini, maka pemimpin dituntut memiliki sikap terbuka (transparency) terhadap rakyat, konsisteni (consistency) antara ucapan (janji-janji pada rakyat) dengan tindakan/kebijakannya, dan bekerja berdasarkan kepastian waktu (certainty) dalam melaksanakan kebijakannya.

  • Integritas Moral dan Etika: Keadilan.

Pemimpin dituntut punya integritas dan moral keadilan dalam memimpin bangsa Indonesia. Negara Indonesia menganut asas negara hukum, bukan negara kekuasaan; serta semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Pemimpin yang adil, tidak memperjual-belikan hukum, bertindak tegas menegakkan hukum, akan membuat masyarakat mematuhi hukum. Penegakan hukum diharapkan memenuhi asas-asas keadilan di masyarakat, supaya hukum dapat bersikap tegas bukan hanya kepada rakyat jelata, tetapi juga kepada para pemimpin lainnya yang melanggar hukum.

b.  Meningkatkan Legitimasi Pemimpin Tingkat Nasional

Pemimpin yang berakar pada nilai-nilai integritas moral dan etika sebagaimana disampaikan di atas umumnya akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Namun partai politik yang berpraktik sebagai industri politik cenderung lebih mengedepankan calon-calon pemimpin yang transaksional sehingga money politic lebih dikedepankan sebagai upaya memenangkan pemilu/pemilukada. Maka tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan legitimasi pemimpin tingkat nasional melalui upaya meningkatkan pencalonan pemimpin yang berjiwa Pancasila, pembuatan mekanisme pencalonan berbasis kader partai (bukan kutu loncat antar partai), mendorong keterbukaan dan profesionalitas partai politik, peningkatan kinerja dan profesionalitas badan penyelenggara dan pengawas pemilu, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga rekrutmen politik semakin meningkat kualitas integritas moral dan etika calon pemimpin yang diajukan.

Salah satu kendala yang mempersulit peningkatan legitimasi pemimpin tingkat nasional adalah adanya kecenderungan partai penjadi partai yang berorientasi “family party”. Partai PDIP identik dengan keturunan Soekarno, Partai Demokrat identik dengan SBY atau kelompok Cikeas. Gejala-gejala ini membuat kepemimpinan partai bukan didasarkan integritas dan penghayatan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi didasarkan oleh garis-garis keturunan, sumbangan-sumbangan material pada partai, dan sebagainya. Maka transparansi dan demokratisasi partai perlu didorong dan ditingkatkan untuk sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemimpinan partai sebagai organisasi yang mencalonkan para pemimpin di tingkat nasional untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

c.  Meningkatkan Komitmen Pemimpin Tingkat Nasional Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan komitemen pemimpin tingkat nasional untuk mewujudkan pemilu yang LUBER-JURDIL serta berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Upaya ini untuk mengurangi dan mempersempit ruang gerak praktik-praktik kecurangan seperti politik uang, pelanggaran kampanye, konflik antar pendukung, manipulasi suara, manipulasi DPT, dan lainnya. Peningkatan komitmen ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi rekrutmen politik serta memperluas peluang bagi calon-calon yang berintegritas untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, sehingga ketika memimpin diharapkan memiliki legitimasi yang kuat pada rakyat serta menjauhi praktik-praktik “mengejar setoran”, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Peningkatan ini juga secara strategis akan meredam konflik-konflik pemilu/pemilukada sehingga para calon juga siap untuk kalah, bukan hanya siap untuk menang. Dalam beberapa pemilu terakhir ini saja, para calon yang kalah umumnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengakuan akan profesionalitas dan kemampuan KPU dan Badan pengawas pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih belum mendapat legitimasi yang baik di kalangan partai politik. Peningkatan komitemen pemimpin tingkat nasional guna mewujudkan pemilu yang demokratis akan secara langsung menumbuhkan partisipasi politik masyarakat secara umum dan berdampak pada peningkatan legitimasi pemimpin yang terpilih melalui pemilu yang berkualitas.

Komitmen dari pemimpin tingkat nasional yang berkedudukan di legislatif maupun eksekutif, perlu disinergikan dengan komitemen dari pimpinan-pimpinan partai politik dan ormas-ormas afiliasinya. Para pemimpin partai politik perlu diminta berkomitmen mengajukan kader-kader yang berintegritas untuk dicalonkan, bukan berdasarkan kemampuan finansial dalam membantu partai maupun mendanai kampanyenya. Oleh karena itu, komitmen ini juga bertujuan menyelenggarakan pemilu yang berbiaya rendah dan berkualitas.

d.  Memperbaiki Kinerja Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Kementerian dalam negeri, Polri sebagai lembaga pengamanan pemilu, lembaga peradilan dan MK sebagai lembaga yang menangani kasus sengketa pemilu. Semua lembaga ini diharapkan netral, non partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen. Berbagai persoalan manajemen dan koordinasi masih perlu ditingkatkan di dalam maupun ke luar dari semua lembaga yang disebutkan tersebut.

Kendala yang sering menjadi hambatan adalah kesiapan dan pengesahan UU pemilu atau kebijakan menyangkut pemilu dan pemilukada, kesiapan dalam penyelenggaraan baik dalam arti perekrutan SDM KPU dan Bawaslu maupun kesiapan sistem manajemen. Kendala yang dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah adalah masalah pendataan Daftar pemilih atau DPT dimana Kemendagri bertugas menyuplai data kepada KPU. Dalam Pemilu 2009, kredibilitas KPU jatuh, kinerjanya dianggap mengecewakan dan kemandiriannya dipertanyakan, sehingga DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih. Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan terhadap praktik kecurangan masih perlu dibenahi, dan kenetralan POLRI dan TNI perlu terus dibenahi dan ditingkatkan.

KEAMANAN NASIONAL

Oleh : Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad

PEMAHAMAN TENTANG KONSEP KEAMANAN.

Keamanan  berasal dari kata pokok ”aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan ”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002).

Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan security Pada awal mulanya konsep keamanan (security) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “security” : “closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior”.

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Pshikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya_harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (security) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (publik security).dalam ini istilah lama seperti publik order atau law and order  telah mengalami perluasan, di mana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Istilah security juga telah bergeser dan berkembang (semakin luas). Semenjak tahun 1994 dengan keluarnya The Human Devolepment dari UNDP, dikenal pula istilah “human security” yang berarti : pertama, keamanan dari ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, berarti perlindungan dari gangguan mendadak yang merugikan pola kehidupan sehari-hari di rumah, ditempat kerja ataupun dalam masyarakat The Human Development Report  tersebut di atas mengidentifikasi 7(tujuh)yang merupakan human security, yaitu (1) economic security, (2) food security, (3) health security, (4) environmental security, (5) personal security, (6) community security, dan (7) political security. Fokus dari human security adalah manusia, bukan bukan negara.

Berdasarkan uraian di atas, istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaikan dengan sesuatu; misalnya keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun Pshikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). karena itu pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak kita bisa mengelompokkan konsep keamanan itu dalam 4(empat) kategori yaitu : (1) International security (2) National (State) security, (3) Public security (and Order), dan (4) Human security.

MEMAHAMI KONSEP KEAMANAN NASIONAL

Sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang security, pada pasca Perang Dunia II konsep keamanan nasional (national security) juga digulirkan. Komisi Konstitusi(2004) dengan mengutip Christopher Schoemaker mengemukakan : “national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component”.

Pengertian ini sangat dikaitkan dengan invasi dari luar sehingga seolah­-olah hanya menyangkut upaya pertahanan dalam rangka menjaga keamanan nasional (negara). Karena itu pada tataran global berlangsung pemikiran kembali atau peninjauan ulang tentang dimensi keamanan. Dalam kehidupan bangsa kita, kebutuhan tersebut juga dirasakan karena ada anggapan bahwa seolah-olah keamanan hanya urusannya polisi, sementara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dilakukan dengan upaya pertahanan yang menjadi porsi urusan TNI. Karena itu, sejalan dengan penilaian SBY (rethinking security) kita perlu memikirkan kembali pengertian kembali konsep keamanan khususnya yang menyangkut keamanan Negara.

Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat kita telusuri dari beberapa sumber.  Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Keamanan Nasional ”berarti“ kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya [penebalan oleh penulis] terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri ”(Peter Salim, 2002). Edy Prasetyono (2005) mengemukakan bahwa“ keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional [penebalan oleh penulis dari segala gangguan dan ancaman.  Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mecapai kepentingan nasional”. Kusnanto Anggoro, dalam buku Keamanan Demokrasi dan Pemilu (2004) tidak memberikan pengertian tetang konsep keamanan nasional, tetapi dikemukakan bahwa “terdapat beberapa ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu ancaman militer yang dapat muncul dalam berbagai bentuk.  Bentuk yang paling ekstrim adalah serangan dan pendudukan, baik dengan tujuan untuk memusnahkan suatu negara, untuk merebut atau menguasai suatu wilayah, maupun mengubah institusi kenegaraan.  Dan ancaman yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman ekonomi yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas domestik”.

Dari uraian tersebut diatas, kita memperoleh gambaran bahwa keamanan nasional memiliki pengertian yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga artinya tidak mencakup aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara (Kamus dan Kusnanto Anggoro), dan tujuan vital nasional (Edy Prasetyono). Pemahaman ini sejalan dengan konsep amerika, seperti dikutip Komisi konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker : “the protection of the United State from major threats [penebalan oleh penulis] to our territorial, political,  or economic wen-being”

Berdasarkan gambaran pengertian yang diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa konsep keamanan nasional tidak lalu berarti keamanan secara nasional. Dalam percakapan sehari-hari tema nasional memberi kesan yang berarti menyeluruh (pusat sampai daerah, semua lapisan masyarakat); Contoh: Bapennas, BKKBN, dan lain-lain. Sementara itu, “National” dalam Bahasa Inggris berarti nasional/bangsa.  Dengan perkataan lain, konsep keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai suatu kesatuan (entitas), bukan totalitas keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara. (Bandingkan pula pemikiran ini dengan konsep “lnternational/World Security yang menjadi perhatian PBB).

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mengutip Laksda TNI (Pur) Ir. Budiman Djoko Said mengemukakan bahwa “pengertian keamanan nasional cenderung berorientasi kepada masalah pertahanan dan masalah hubungan luar negeri. Manajemennya dapat  dianalogkan dengan yang ada di Indonesia, dengan catatan lebih banyak memfokuskan diri kepada masalah pertahanan yang dalam hal ini dimulai dari konflik intensitas rendah/low intensity conflict dalam skala tinggi (sabotase, spionase, subversi, dan merusak/destructive action) sampai dengan konflik intensitas tinggi/high intensity-conflict (separatisme sampai dengan invasi) tidak termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat/kamtibmas dan ketertiban umum/tibum serta hubungan luar negeri”. Hal senada juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Endriartono, bahwa ketentuan penyusunan RUU Kamnas seyogyanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan (Iintas sektoral-penulis).

KEAMANAN NEGARA VS KEAMANAN UMUM

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa TAP MPR NO.VI Tahun 2000 bertentangan dengan TAP MPR NoVII Tahun 2000 dan Pasal 30 UUD 1945. Jika kita merujuk semata-mata pada TAP MPR No. VI Tahun 2000, maka akan diketemukan dua fungsi yang berbeda yaitu pertahanan urusan TNI dan keamanan urusan Polisi. Semestinya untuk memahami TAP MPR No. VI Tahun 2000 harus melihat TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang ditetapkan secara bersamaan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2000.

TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara lebih spesifik merumuskan tugas/peran Polri dalam bidang “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dalam rangka menjamin “Keamanan Dalam Negeri”. Artinya, dalam konteks pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No. VI Tahun 2000 tidak memisahkan fungsi pertahanan (TNI) dengan fungsi keamanan negara apalagi keamanan secara menyeluruh, melainkan keamanan dalam arti keamanan umum (Polri).

Untuk lebih memperjelas perbedaan konsep keamanan negara dan keamanan umum sebaiknya kita menengok kembali rumusan ketentuan tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dalam setiap UUD yang pernah berlaku bagi negara Indonesia. Konstitusi RIS mengatur “Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum” sebagaimana terdapat pada bagian VI. UUDS 1950 mengatur “Pertahanan Negara dan Keamanan Umum” .sebagaimana terdapat pada bagian VI. Dengan demikian Konstitusi RIS dan UUDS 1950 secara tegas membedakan pertahanan/kemanan negara dan keamanan umum.

Disadari bahwa dalam pengelolaan keamanan negara akan saling terkait dengan pengelolaan keamaman umum dan bahkan pengelolaan keamanan manusia. Namun penyelenggaraannya menyangkut kepentingan/pendekatan dan aktor (utama) yang berbeda.  Dari segi  kepentingan/pendekatan, keamanan negara menyangkut kepentingan politik karena yang harus dilindungi adalah persetambatan politik yaitu negara, sedangkan keamanan umum menyangkut kepentingan persetambatan sosial yaitu masyarakat baik dalam satu negara maupun antar negara. Sementara keamanan manusia menyangkut kepentingan perlindungan hak-hak manusia (humaniora). Sudah barang tentu kesemuanya harus diletakkan dalam konsep hukum, dan bagi pelanggar akan dihukum untuk menjamin keamanan Negara, keamanan umum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari segi aktor (utama), keamanan negara merupakan porsi TNI dan Polri, keamanan umum porsi Polri dan keamanan manusia porsi Komnas HAM.

Pertimbangan lain yang membuat kita untuk harus berhati-hati dalam menyusun ruang lingkup konsep Keamanan Nasional adalah seperti dikemukakan oleh Andi Widjajanto. Andi Widjajanto (2003) dengan merujuk Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde menekankan : “ketiga pakar strategi ini memperingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak terburu-buru mengeskalasi suatu isu menjadi isu keamanan. Suatu isu hanya dapat dikategorikan sebagai isu keamanan jika isu tersebut menghadirkan ancaman nyata (existential threats) terhadap kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. Isu keamanan juga hanya akan ditangani oleh aktor militer jika ancaman yang muncul disertai dengan aksi kekerasan bersenjata dan telah ada kepastian bahwa negara telah mengeksplorasi semua kemungkinan penerapan strategi non kekerasan” .

Sejalan dengan kutipan Andi Widjajanto, SBY mengingatkan : …agar kita berhati-hati dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan wilayah yang kritikal yaitu the use of military force” (Susilo B. Yudhoyono, 2004). A.A. Banyu Perwita (2006) mengutip Amitav Acharya : “the state it seff, far from being the provider of securjfy as in the conventional view, has in many ways been a primary source of insecurity “.

KETAHANAN NASIONAL

1.  Pengertian, Konsepsi dan Hakekat TANNAS

globe_rotating(1)Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam mengatur dan meyelenggarakan kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Untuk mengembangkan kehidupannya dan merealisasikan berbagai kepentingan nasionalnya, bangsa Indonesia memiliki cara pandang, cara tinjau, cara tanggap inderawi, yang dinamakan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan Nusantara yang berfungsi sebagai pedoman, tuntunan, dan panduan, agar segenap upaya bangsa tetap mengarah pada perwujudan cita-cita nasional dan pencapaian tujuan nasionalnya. Suatu tujuan yang telah merupakan ikrar atau kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia, untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaiana abadi, dan keadilan sosial.

Dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk itu, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut Ketahanan Nasional.

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metoda) Keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kondisi kehidupan nasional yang merupakan pencerminan ketahanan nasional didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan konseptual Wawasan Nusantara.

Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sedangkan hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

2. Ketahanan Nasional dan Astagatra

Bangsa Indonesia mensyukuri akan segala anugerah Tuhan, baik dalam wujud konstelasi dan posisi geografi, maupun segala isi dan potensi yang dimiliki wilayah Nusantara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat, harkat, martabat bangsa, dan negara Indonesia dalam pergaulan antarbangsa. Dalam memanfaatkan isi dan potensi sumber kekayaan alam (SKA), sangat diperlukan adanya kualitas manusia Indonesia. Terlebih menghadapi penduduk yang terus bertambah, sedangkan bumi/alam yang menyediakan segala kebutuhan manusia dapat dikatakan relatif tetap atau tidak bertambah. Dengan kata lain bahwa manusia sebagai objek yang terus menginginkan terpenuhinya kebutuhan yang digali dari SKA, dan sangat tergantung pada kondisi geografi merupakan ketiga unsur/aspek alamiah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling mengait.

Tiap-tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional tersebut diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analis mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan manusia/masyarakat, serta antara manusia dan lingkungan. Di dalam proses penyederhanaan itu jumlah aspek kehidupan nasional diredusir sampai jumlahnya sesedikit mungkin, tetapi tetap dapat mempersentasikan ciri-ciri utama dari fenomena dan permasalahan,yang disebut gatra.

Berdasarkan pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya diperoleh pemetaan pada 3 gatra (Trigatra) yang relatif statis, yaitu gatra geografi, sumber kekayaan alam dan kependudukan, sedangkan berdasarkan pemahaman tata hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya diperoleh kesepakatan bahwa dalam konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia seluruh aspek kehidupan nasional dipetakan dalam 5 gatra sosial (Pancagatra) yang bersifat dinamis dan dianggap dominan yaitu gatra idiologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial-budaya, gatra pertahanan dan keamanan.

Ke 3 gatra alamiah (Trigatra) bila digabungkan dengan 5 gatra sosial (Pancagatra) akan menjadi 8 gatra (Astagatra) yang merupakan model pemetaan menyeluruh dari sistem kehidupan nasional bangsa Indonesia. Ke-8 gatra (Astagatra) tersebut satu sama lainnya secara utuh menyeluruh dan terpadu membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara.

a.  Hubungan Antar Gatra dalam Trigatra

Antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi. Ketahanan Nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (Trigatra) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional (Pancagatra).

Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat diperbaharuhi. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

b.  Hubungan Antar Gatra dalam Pancagatra

Hubungan antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, dalam arti ideologi sebagai falsafah bangsa dan landasan idiil negara merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup dan pencapaian tujuan nasional. Hubungan antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Hubungan antara gatra ekonomi dan gatra ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisasi kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju, dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain.

Hubungan antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian akan meyakinkan kebenaran ideologi yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan, serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai.

Hubungan antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Implementasi Konsepsi TANNAS

Konsepsi Ketahanan Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah/Wilayah, mulai tahap perencanan sampai dengan tahap pelaksanaan serta tahap evaluasinya. Untuk implementasinya, Konsepsi Ketahanan Nasional perlu dijabarkan dalam kerangka pemikiran yang lebih tennis operasional, namun tetap mengacu pada kaedah yang terkandung dalam konsepsi termaksud.

a.  Implementasi Tannas dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pemahaman penghayatan, dan pengamalan Wasantara dan Tannas hendaknya dimulai dari setiap pribadi, meningkat kekeluarga, kelompok dan golongan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, dengan berpikir, bersikap dan bertindak selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan, turut memelihara kelestarian lingkungan hidup dan tidak bertindak ”counter productive” terhadap Tannas (tindakan yang justru melemahkan Tannas).

b.  Implementasi Tannas dalam Kehidupan Berbangsa

Gerakan reformasi, disamping memiliki sisi positif yaitu menuntut berbagai pembenahan khususnya dibidang politik, ekonomi dan hukum, juga memiliki sisi negatif bila tidak ada ”law and order” yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Sumber-sumber perpecahan tersebut secara bertahap dapat diatasi, bila seluruh komponen bangsa terutama para penyelenggara negara, elit politik dan generasi muda bangsa menghayati cita-cita dan tujuan nasional serta konsepsi Wasantara dan Tannas.

c.  Implementasi Tannas dalam Kehidupan Bernegara

Dalam kehidupan bernegara, aspirasi masyarakat, kepentingan golongan, daerah, dan parpol ditampung dan diolah oleh supra struktur dengan sungguh-sungguh, mengacu kepada landasan idiil : Pancasila, landasan konstitusional : UUD 1945, dan landasan visional : Wasantara serta landasan konseptual : Tannas, menjadi keputusan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan program-program pembangunan.

4.  Konsepsi Geostrategi dan TANNAS

Geostrategi adalah suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik). Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakst majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.

Konsep geostrategi Indonesia pada hakekatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan Negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia akhirnya dirumuskan Bangsa Indonesia dengan Ketahanan Nasional.

a.  Karakteristik Geografi Indonesia dan Dampaknya Terhadap Keamanan dan Kesejahteraan

Karakteristik geografi negara Indonesia memiliki ciri yang besar pengaruhnya terhadap kebijaksanaan dan startegi, baik dalam upaya penciptaan kesejahteraan bangsa maupun keamanan nasionalnya. Pengaruh posisi geografis Indonesia tersebut meliputi aspek Pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, di samping aspek-aspek Trigatra, yaitu aspek geografi, kependudukan/demografi dan sumber kekayaan alam yang lazimnya meliputi segi pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanannya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh bangsa Indonesia, dalam Pembangunan Nasional, harus selalu dikaitkan dengan karakteristik geografi wilayah Indonesia, dan berorientasi pada pendekatan prosperity (kesejahteraan) maupun security (keamanan) dalam semua aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah (statis) maupun aspek sosial (dinamis).

b.  Geostrategi Indonesia

Geostrategi Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang membabi buta harus ditiadakan, yang mayoritas harus berlapang dada, sedangkan minoritas haruslah bersikap proposional. Atas dasar adanya ancaman yang laten, terutama dalam bentuk SARA, maka geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan harus mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Masyarakat bangsa harus terus dibina keuletannya agar mampu memperlihatkan ketangguhan dan keuletannya dalam melakukan penangkalan terhadap anasir-anasir pemecah belah bangsa dan negara, baik dari luar maupun dari dalam.