PEMOLISIAN KOMUNITI (COMMUNITY POLICING) DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS

Oleh : Kombes Dr. Chrysnanda Dwilaksana

1.  Pendahuluan

122311_chrysnandadlfacebookTulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yang ingin ditunjukan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi  dalam masyarakat  yang berkaitan dengan pencegahan  terjadinya tindak kejahatan  dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pemolisian  adalah pengindonesian dari Policing, ada juga yang menterjemahkan menjadi perpolisian. Konsep pemolisian pada dasarnya adalah gaya atau model yang melatar belakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian … dan lebih dari sekedar teknik atau taktik kepolisian, dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintasa atau saat memberikan penyuluhan (Meliala, 1999). Menurut Reksodiputro (1996) Pemolisian adalah suatu initiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural.

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi dari kegiatan atau aktivitas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan baik kepada individu, masyarakat atau negara dapat dipahami dan dijelaskan dengan memahami secara holistik dari komuniti yang terwujud sebagai satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah, di mana anggotanya terikat dalam dalam suatu hubungan sosial.

Dalam era reformasi yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk dapat mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat sipil (civil society) yang demokratis. Menurut Suparlan(1999) Dalam tatanan demokrasi ada tiga unsur yang mendasar yang sakral, yaitu: individu, masyarakat atau komuniti dan negara, ketiga-tiganya selalu berada dalam konflik kepentingan atau selalu dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan,tetapi salah satu dari ketiganya tidak dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus dalam keadaan seimbang untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.

Masyarakat madani atau masyarakat sipil menurut Gelner 1995:32; Adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata-pranata non pemerintah yang cukup kuat uintuk menjadi penyeimbang dari kekuasasaan negara dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peran masyarakat. Masyarakat sipil/ madani yang modern dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup prinsip, prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah, secara konstitusional, kemajemukan ekonomi, politik, nilai-nilai toleransi, paragmatisme kerja sama dan mufakat (suparlan, 1994).

Kehidupan demokrasi pada dasarnya sebuah kebudayaan konflik yaitu menekankan pada perolehan sesuatu dengan melalui persaingan. Persainagan harus melalui aturan-aturan main atau hukum yang adil dan beradab yang berada di bawah pengawasan wasit, dalam kehidupan demokrasi, polisi dapat dilihat  perannya atau berperan sebagai wasit yang adil untuk ditaatinya hukum oleh warga masyarakat.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk berproduksi dan berguna atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu  sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak berproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan Tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b).

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : ”Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai : mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999). Menurut Bayley 1994 :Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi  saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional–yang dilibat oleh birokrasi yang rumit , mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998,xi).

Dari bahasan di atas fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat  menunjukan adanya  kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyrakatnya dan dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan senantiasia menumbuhkan kreativitas dan inovasi –inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara sentralistik atau diseragamkan  melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem bottom up (desentralisasi).

Prinsip desentralisasi akan lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta inovasi bagi petugas kepolisian di tingkat bawah atau daerah. David Bay Ley dalam bukunya Police for The Future yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Autralia, Inggris, Canada, Jepang dan Amerika Serikat dengan sistim pemerintahan dan kepolisiannya berbeda-beda, menyebutkan : “semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dinamakan basic police unit (a basic police unit wold be the smallest full service teritorrial command unit of a police force). Di Amerika Serikat seperti LAPD, NYPD, SPD,  di Inggris di sebut sub division, di Jepang police station di Belanda distric politie. Bay Lay,(1998) menyatakan basic Police unit,  wold be responsible for delevering all but the most specialized  police services their essencial function would be to determind local needs and to devized strategics to meet those needs.

2.  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan masyarakat berasal dari kata dasar “aman“ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai :  bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat dapat diambil orang; tidak meragukan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut :

  • Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
  • Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
  • Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
  • Perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah .

Terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Ketertiban masyarakat berasal dari kata dasar “tertib“. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan : teraturan; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan adanya keteraturan, situasinya berjalan secara teratur sesuai dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.Terdapat dua  macam norma yang mengatur ketertiban masyarakat yaitu norma yang sudah dijadikan norma hukum dan norma non hukum. Kedua macam norma ini disebut norma ketertiban. Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Butir 6 menjelaskan : Keamanan Dalam Negari adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertuib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman masyarakat  berasal dari kata “Tentram “ menurut kamus bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka (1995) berarti : aman  damai dan tenang, sedangkan tenang diartikan sebagai kelihatan diam tidak berombak; berubah-ubah; tidak gelisah; tidak resah; tidak kacau tidak ribut; aman dan tentram. Dapat diartikan keadaan tentram; keamanan; ketenangan (hati; pikiran). Dari pengertian ini ketentraman masyarakat dapat diartikan sebagai ketenangan hati masyarakat. Dalam UU No.20 1982 /UU No. 2  2002 disebutkan bahwa Polri bertugas membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketentraman merupakan kondisi bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Untuk menciptakan dan menjaga keamanandan ketertiban dlam masyarakat yang komplek dan modern memerlukan institusi yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum dan keadilan salah satunya adalah polisi.

3.  Fungsi dan Peranan Polisi

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidup, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran.Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individu dalam sebuah struktur yang satu sama lainnya berada dalam suatu kaitan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut (Suparlan, 2000).

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan  mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

(1) Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; (2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat,warga masyarakat dan negara; (3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam persepektif individu, masyarakat dan negara, masing – masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program – program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses – proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur – unsur utama dan sakral dalam proses – proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan :

  1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
  4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal  2 dijelaskan bahwa :”  Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Polri dalam Pasal  4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fungsi Polri dalam masyarakat dilihat sebagai prananta atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranannya dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam melaksanakan pelayanan keamanan pada masyarakat polisi dapat melakukan  berbagai macam gaya pemolisiannya.

4.  Gaya Pemolisian

Gaya pemolisian bermacam-macam atau bervariasi yang secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional (ada yang menyebut sebagai pemolisian tradisional) yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban . Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (reactive policing), pemolisian ala pemadam kebakaran (fire brigade policing), pemolisian para militer (paramilitary policing), pemolisian tipe putar nomor telpon (dial-a-cop policing), pemolisian reaksi cepat (rapid response policing), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (enforcement-oriented policing). Ke dua adalah pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional , yang mempraktekan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan–tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (problem solving policing), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing) (meliala, 1999).

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi tindakan atau aktivitas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dan  pencegahan terjadinya tindak kejahatan diperlukan juga pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada di dalamnya serta aspek intern kepolisian sendiri yang mencakup sistem manajemen, kebijaksanaan – kebijaksanaan yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman oleh para petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan operasionalnya.

Penanganan masalah keamanan dan ketertiban  di masyarakat tidak bisa disamaratakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Masing masing daerah mempunyai situasi, kondisi dan karakteristik  yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lain. Di dalam organisasi Polri kepolisian di tingkat kabupaten atau Kota madya ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres), yang  merupakan kesatuan yang terlengkap pada tingkat daerah kabupaten tentunya lebih mengetahui dan memahami tingkat kebutuhan ataupun ancaman serta gangguan kamtibmas yang terjadi di darerahnya.

Reformasi Polri  dapat dilakukan melalui perubahan baik secara struktural, instrumental dan kultural salah satu sasarannya adalah bentuk kepolisian nasional yang pelaksaan operasionalnya difokuskan pada tingkat Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) atau basic police unit  atau kepolisian pada kota madya ataupun kabupaten. Trojanovicz (1998) kepolisian yang berorientasi pada masyarakat perlu adanya :”An equal commitment to community-oriented government – Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods”. Polres dijadikan sebagai KOD karena  sebagai satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya. Dengan KOD pada tingkat polres berarti adanya kewenangan ataupun otonomi dari polres untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta dapat mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial ataupun bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan Keamanan dan ketertiban.

Di negara negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan community policing (pemolisian komuniti) sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang besama-sama dengan masyarakat di lingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Elemen kunci dalam menentukuan terwujudnya masyarakat demokratis yang efektif melalui pemberdayaan masyarakat sipil  Masyarakat sipil mungkin ada tanpa demokrasi tetapi demokrasi tidak bisa ada tanpa masyarakat sipil yang kuat.

5.  Masyarakat Sipil (Civil society) dan Demokrasi

Masyarakat sipil merupakan salah satu istilah yang digunakan di Indonesia dalam padanan bahasa Indonesia dari kata Civil society . Padanan lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga, masyarakat madani, masyarakat berbudaya atau masyarakat beradab. Konsep masyarakat sipil bisa dipandang dari dua aspek yang berbeda : sudut pandang negatif , gagasan bahwa jangkauan negara harus dibatasi , sehingga negara dicegah agar tidak mengendalikan semua kegiatan masyarakat , merasuki semua lingkup kehidupan , atau mernghisap habis semua inisiatif dan bakat masyarakat. Sudut pandang positif, gagasan yang memiliki banyak dukungan independen dari swaorganisasi dalam masyarakat, yang dengannya orang – orang bisa bekerja secara bersama – sama untuk memecahkan masalah – masalah mereka sendiri, yang bisa bertindak sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah.(Beetham david & Keyvin Boyle : 2000: 157).

Masyarakat sipil diidentikan dengan masyarakat berbudaya (civilized society) dan lawannya adalah masyarakat liar (savage society). Pemahaman tersebut memberikan gambaran dalam membandingkan bahwa masyarakat sipil (civil society) menunjuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai- nilai sosial dan kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan berpolitik). Sedangkan kata masyarakat liar (savage society) dapat dijelaskan melalaui pemikiran Thomas Hobes identik dengan gambaran masyarakat keadaan alami (state of nature) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara dimana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya ( homo homini lupus ). Eksistensi masyarakat sipil sebagai sebuah abstraksi sosial yang dihadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami (natural society).

Di barat eksistensi masyarakat sipil biasanya dihadapkan dengan kelompok militer dan secara politik berlaku apa yang disebut supremasi masyarakat sipil atas militer (civilian supremacy over the military). Sedangkan di Indonesia, model dikotomik demikian dapat menimbulkan tudingan negatif dipertentangkan antara komunitas militer dan masayarakat sipil . Terlebih lagi ada konsep Dwi fungsi (dual function) dalam peran militer dan indonesia yang selama lebih tiga dasa warsa Orde baru sangat mempengaruhi diskursus politik kita, yang pada dasarnya mengabsahkan keterlibatan fungsional militer dalam politik di samping fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan.

Masyarakat sipil digunakan dalam kontek hubungan negara dan masyarakat (state and comunity) ,sifat hubungan adalah kekuasaan konsepnya adalah politik . Masyarakat terlalu komplek tidak bisa dilihat dari satu segi saja    (politik, ekonomi, sosial, budaya), analisanya penjelasaanya harus konfiguratif (keterkaitan semua aspek tidak bisa parsial) contohnya sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dsb. Karakteristik masyarakat sipil dapat dilihat dari faktor – faktor :

  • Masyarakat melaksanakan kegiatan politik secara kolektif melalui partisipasi masyarakat secara luas.
  • Terdapat phase perkembangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat grass root politic (gerakan poliotik secara agresif di tingkat infrastruktur politik para elit politik bersifat defensif membungkam tuntutan / tuntutan dari masyarakat).
  • Gerakannya terfokus praksis politik yang mengacu pada gerakan transparan sifatnya untuk merambah secara luas ke tingkat negara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas masyarakat sipil dapat diartikan sebagai keadaan dimana dalam masyarakat terdapat kelompok- kelompok dan individu-individu yang bukan atau diluar pemerintah yangb bebas kepentingan komunal ( golongan , etnis, agama, ras, suku ) atau premodial. Sifat utamanya adalah demokratis yang amat peduli pada keadaan masyarakat dan kekuatan secara politis untuk bertindak sebagai penyeimbang atau pengontrol kekuatan negara ( yang terwujud dalam pemerintah ). Disamping itu menjunjung tinggi Hak asasi manusia, adanya supremasi hukum dan humanis.

Dalam perkembangan negara modern masyarakat sipil mendahului demokrasi, oleh karena itu tidak aneh bila negara dengan masyarakat sipil tidak berfiungsi secara demokratik. Masyarakat sipil yang demokratik paling tidak mempunyai ciri- ciri sbb :

  • Asosiasi sipil yang secara politik independen dari negara.
  • Budaya toleran dan dialog yang berlaku.
  • Perempuan  dan  laki – laki mempunyai hak politik yang sama., hak untuk memilih dan hak untuk menolak pemerintahannya.

Negara demokrasi yang kuat ditandai dengan setaranya akses semua kelompok tanpa memandang basis gender, ras, agama atau ideologi terhadap negara.

6.  Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat sebagai teori empiris yang berkenaan dengan sistem politik yang ada dapat dielaborasi dari segi etika politik dan mengemukakan dengan ciri yan hakiki negara yang demokratis sbb :

  1. Negara hukum
  2. Pemerintah yang di bawah kontrol  masyarakat
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Prinsip mayoritas dan indungan terhadap minoritas
  5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Negara yang demokratis adalah negara yang mengandung ciri hakiki negara demokratis di atas. Joseph Schumpeter. menyatakan bahwa “metode demokratis” adalah prosedur kelembagaan untuk    mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Rumusan lainnya yang selaras dengan definisi Schumpeter adalah rumusan Robert A. Dahl yang menggunakan istilah “poliarki” (polyarchy) untuk menyebut demokrasi.Ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya.

Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu:

(1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Selanjutnya, Dahl menyatakan bahwa untuk menjamin agar pemerintah berperilaku demokratis, harus ada kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk:

(1) merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. (Dalam makalah Kacung Marijan, “Wajah Demokrasi Kita”, Republika, 23 Januari 1999).

Menurut Parsudi Suparlan (2002) :

“Demokrasi bukanlah semata – mata harus dilihat sebagai aturan kenegaraan , tetapi sebagai sebuah kehidupan dimana warga komuniti-komunitinya dalam masyarakat tersebut secara  aktif turut berpartisipasi didalamnya dan turut memproses program – program pembangunan Sehingga menghasilkan kesejahteraan hidup yang berkeadilan sosial”

Kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya kondisi,sebagai berikut:

(1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi;

(2) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat;

(3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum;

(4) hak untuk menduduki jabatan publik;

(5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara;

(6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;

(7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan

(8) adanya lembaga-lembaga negara yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Diamond, Linz, dan Lipset,menyatakan demokrasi adalah :

“suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.”

Masyarakat sipil demokratis yang kuat tidak lahir sendiri, tetapi harus diperjuangkan, dan pembentukan masyarakat sipil yang demokratis tidak pernah mencapai titik kulminasi .Masyarakat sipil yang demokratik mempunyai ciri sbb :

  • Organisasi yang aktif dalam semua sektor masyarakat.
  • Konstruksi terus menerus dan redefinisi otonomi politik dalam kaitannya dengan negara.
  • Memperluas dan merekonstruksi toleransi dan dialog.
  • Menjamin dan membela kesetaraan akses terhadap negara juga kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat sipil.

Masyarakat sipil merupakan suatu proses dengan adanya kekuatan – kekuatan masyarakat (diluar pemerintah) yang berfungsi sebagai pengimbang atau kekuatan pengontrol negara /pemerintah / state. Dan mereka bebas dari kepentingan komunal (suku, agama , ras (sara)), dan mempunyai sifat demokrasi yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Kondisi masyarakat sipil harus dipahami sebagai proses yang bisa mengalami pasang surut , kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahannya dalam perjalannan sejarahnya. Masyarakat sipil memerlukan berbagai macam aturan atau pembatasan – pembatasan serta penyatuan negara lewat kontrol hukum , administratif dan politik. Bila masyarakat sipil kehilangan demensi politiknya dan akan terus bergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.

7.  Community policing (Pemolisian Komunitas)

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Community policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan progam strategi, Robert Blair (1992) : as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1991995, 86). Dapat  didefinisikan  sebagai cara / gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz,1998), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley 1988)  . Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan,  tetapi mencari  dan melenyapkan sumber kejahatan  . . . sukses dari community policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya  adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Community policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyrakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam community policing bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

The community policing officer assists the residents by meeting with them individually and in groups in hopes that communication will lead to some consensus of accepted action will be agreed upon and implemented by the residents. The major considerations in community policing are: citizen input into defining problems to be solved, citizen involvement in planning and implementing problem solving activities, and citizens determining if their felt needs have been met. Community policing is critical social science in action and is based on the assumptions of normative sponsorship theory (Bayley, 1998).

Trojanowicz’ menjelaskan arti dan bagaimana community policing dapat dilaksanakan  dengan menyebut “ 9 P “ :

  • PHILOSOPHY – The community policing philosophy rests on the belief that contemporary challenges require the police to provide full-service policing, proactive and reactive, by involving the community directly as partners in the process of identifying, prioritizing, and solving problems including crime, fear of crime, illicit drugs, social and physical disorder, and neighborhood decay. A department-wide commitment implies changes in policies and procedures.
  • PERSONALIZED – By providing the community its own community officer, community policing breaks down the anonymity on both sides — community officers and community residents know each other on a first-name basis.
  • POLICING – Community policing maintains a strong law enforcement focus; community officers and teams answer calls and make arrests like any other officer, but they also focus on proactive problem solving.
  • PATROLS – Community officers and teams work and patrol their communities, but the goal is to free them from the isolation of the patrol car, often by having them walk the beat or rely on other modes of transportation, such as bicycles, scooters, or horses.
  • PERMANENT – Community policing rests on assigning community officers and teams permanently to defined beats, so that they have the time, opportunity, and continuity to develop the new partnership. Permanence means that community officers should not be rotated in and out of their beats, and they should not be used as “fill-ins” for absences and vacations of other personnel.
  • PLACE – All jurisdictions, no matter how large, ultimately break down into distinct neighborhoods. Community policing decentralizes police officers, often including investigators, so that community officers can benefit from “owning” their neighborhood beats in which they can act as a catalyst for community-based problem solving, tailoring the response to the needs and resources of the beat area. Moreover, community policing decentralizes decision-making, not only by allowing community officers the autonomy and freedom to act, but also by empowering all officers to participate in community-based problem solving.
  • PROACTIVE – As part of providing full-service policing, community policing balances reactive responses to crime incidents and emergencies with a proactive focus on preventing problems before they occur, escalate, or spread.
  • PARTNERSHIP – Community policing encourages a new partnership between people and their police, which rests on mutual respect, civility, and support.
  • PROBLEM SOLVING – Community policing redefines the mission of the police to focus on community building and solving problems, so that success or failure depends on qualitative outcomes (problems solved) rather than just on quantitative results (arrests made, citations issued — so-called “incident-driven/numbers policing”). [included in Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH, 1998)]

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme kepolisian dalam kegiatan “Community Police  “Friedmann ,1991 ; Alderson , 1979 menyatakan, terdapat 10 ( sepuluh ) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas , yaitu :

  1. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran  dan persaudaraan dalam menghadapi masalah–masalah kemanusian.
  2. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
  3. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagian .
  4. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
  5. Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan didalam masyarakat .
  6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda ,serta rasa aman bagi setiap orang .
  7. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
  8. Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung , gang dan tempat –tempat yang terbuka untuk umum .
  9. Mencegah terjadinya kekacuan.
  10. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah,jika perlu dengan menggerakkan instansi lain. (Koenarto, 1998 : 123)

Untuk mengembangkan community policing Trojanowicz & bucqueroux, 1998, Ventris, 1987, Rivlin 1992 menjelaskan : “Community policing has shown promising results. There is still a need, though, to articulate a comprehensive community theory.  Dan teori tersebut berdasar beberapa asumsi sbb :

  1. The purpose of government is to serve the needs of the people. Citizens determine needs and direct governmental services and priorities.
  2. Healthy communities (i.e. full integration of the needs and desires of all its members), are more able to solve problems.
  3. Problem solving requires the participation of the individual members of the community.
  4. Problem solving needs to begin at the neighborhood level.
  5. Neighborhood identity springs from mutual interests and cannot be arbitrarily chosen by others.
  6. Neighborhood involvement, through community empowerment, promotes community health and problem solving.
  7. Empowerment is accompanied by responsibility. Responsibility requires accountability and representation.
  8. A healthy community integrates the needs and desires of all of its members.
  9. Desires are subordinate to needs.
  10. Community leaders play a role in educating the community to the needs of its members, while remaining aware of the bottom-up nature of problem solving.
  11. The more healthy the community, the less likely there will be destructive competition for community resources and programs.

Community Policing bukan hanya sekedar penanganan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) atau patroli, penyuluhan kepada masyarakan atau membangun sistem keamanan swakarsa  melainkan juga merupakan pelayanan untuk menjaga dan menumbuh kembangkan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya melainkan melihat dari berbagai faktor dalam masyarakat tingkat lokal atau daerah.

Trojanowicz (1998) menyampaikan tentang 10 prinsip Community Policing:1) A Philosophy not an Organisational strategy, 2) All personnel must attempt to translate the philosophy into practice, 3) Community Policing Officer (CPO) = direct link to community. A ‘new breed of line officer’, 4) Continuous sustained contact with citizens, 5) A new contract between police and citizens, 6) Proactive approach, 7) Explore new ways to protect and enhance lives of vulnerable citizens, including minorities, 8) Judicious use of technology, 9) Fully integrated,10) Decentralised, personalised.

Di Samping itu Trojanowicz juga menyatakan hal-hal yang menghambat  Community Policing adalah sbb : 1)Organisational change, 2) Measuring effectiveness, 3)  Political will, 4)  Insufficient imagination, 5) Lack of nerve / managerial sophistication, 6)  Perceptions, 7) Need for common belief and internal acceptance, 8) The media and their love of quick fix instant solutions, 9) Short time line of politicians, 10), Change takes time, 11) Organisational structure, 12) Police Culture.

Dalam tugas pemolisian tersebut polisi senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (respon time), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan. Dan diharapkan polisi dapat menjadi simbol persahabatan dengan masyarakatnya. 

8.  Penutup 

Community Policing (pemolisian Komuniti) adalah pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah social (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakan akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan Community Policing sebagai wujud atau bentuk pemolisian yang demokratis.

Keberhasilan tugas polisi bukan hanya pada menekan angka kejahatan tetapi manakala kejahatan atau gangguan kamtibmas tidak terjadi serta tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

Peran dan fungsi Polri bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan sistem O2H yaitu senantiasa menggunakan otak, otot dan hati nurani (Rahardjo, 2000), Karena yang dihadapi dalam tugasnya adalah masyarakatnya, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia .

 

Daftar Pustaka

Alderson John, 1979, Policing Freedom, Macdonald and Evans, Estover.

Bayley Wiliiam G, 1995, The Encyclopedia of Police Science ( second edition ), Garland Publishing , Newyork & London.

Blumberg Abraham, 1976, The Ambivalent Force persepectives on the Police, The Dryden press, Hinsdale Illinois.

Bayley David H , 1994, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

———————, 1991, Forces of Order Policing Modern Japan, University of california Press.

Beetham david dan Kevin Boyle, 2000, Demokrasi, Kanisiis, Yogyakarta.

Cula Adi Suryadi, 1999, Masyarakat madani, Rajawali Press, Jakarta.

Djamin,Awaloedin, 1999, Menuju Polri Mandiri yang profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta .

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,1993, Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Friedmann Robert, 1992, Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Hass Peter and J Fred Springer, 1998, Applied Policy Research Concepts and Cases, Garland Publishing, Inc, New York.

Hikam Muhammad AS, 1998, Demokrasi dan Civil Society< LP3ES, Jakarta.

Kratcoski Peter and Duane Dukes, 1995, Issues in Community Policing, ACJS (academy of Criminal Justice System, Northen Kenthucky University.

Kunarto, 1995, Polisi harapan dan Kenyataan, CV Sahabat, Klaten.

————,1995, Merenungi kritik terhadap Polri (buku ke 2), Cipta manunggal, Jakarta.

L.Craig Parker.jr, 1987, The Japanese Police System Today, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto,), Cipta Manunggal, Jakarta.

Marijan Kacung, Wajah Demokrasi Kita, Repiblika, 23 Januari 1999.

Meliala Adrianus, 1999, Kumpulan tulisan menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari Abri, Universitas Indonesia.

——————–,2002, Mengkritisi Polisi, Kanisius, Yogyakarta.

——————–, 2002, Problema reformasi Polri, Trio repro, Jakarta

Rahardjo,Satjipto, 1998, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi,  makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi,

———————–, 1999a makalah yang dibacakan pada seminar “Polisi Mandiri tanpa Intervensi” di Jakarta.

———————-,  1999 b, kajian Komparatif Mengenai Kedudukan dan Peran Polri dengan Kepolisian lain di Dunia, makalah seminar nasional tentang Kedudukan dan Peran Polri setelah keluar dari ABRI, Jakarta.

 ———————, 2002, Polisi Sipil, Gramedia, Jakarta

———————,2000, Sosok Polisi Rakyat Menuju Indonesia Baru, Diskusi panel LP3HI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Penegakan Hukum Indonesia) Semarang.

———————, 2001, Tentang Community Policing di Indonesia, Makalah seminar “ Polisi antara harapan dan kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta.

Reksodiputro Mardjono,1996, catatan kuliah Seminar masalah peradilan Pidana, tidak diterbitkan

——————————–, 1998,Reformasi hukum di Indonesia, Makalah Seminar Hukum Nasional VII tentang Reformasi Hukum di Indonesia12 ,Oktober 1998, Jakarta

Secapa Polri, 1996, Vademikum Polri Tingkat I, Secapa Polri, Suka Bumi.

Suparlan Parsudi ( ED ), 1996, Manusia kebudayaan dan Lingkungannya, rajawali press, jakarta.

—————————.1999a,makalah sarasehan ” Etika Publik polisi  indonesia“, tanpa penerbit.

————————–,1999b, Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

————————-, 1999c, Diktat Hubungan antar Suku bangsa, Tidak diterbitkan.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

.————————-, 2002, makalah sarasehan ” Mengefektifkan Peran dan Fungsi Polri dalam Menangani tindak kekerasan Massa  “, tanpa penerbit.

Suseno Frans Magniz, 1999,  Etika Politik, gramedia, Jakarta.

———————————, 2000,Mencari sosok Demokrasi, Gramedia Jakrta.

Trojanowicz Robert, 1998, Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH.

Advertisements

PERBEDAAN SISTEM KAMTIBMAS DENGAN PEMOLISIAN KOMUNITI

Dalam kamtibmas swakarsa masyarakat menjadi subyek dan menentukan bagaiaman dan apa yang harus dilakukan untuk menciptaka rasa aman dan menajga keamanan lingkungan. Sedangkan dalam pemolisian komuniti, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, dalam kuliah KIK UI lebih mengedapankan peran kepolisian. Polisi menjadi agent utama dari perubahan. Polisi sebagai pembina dan tempat dituju. Hal dinayatakan dengan pendirian pos pemolisian komuniti, dimana warga yuang dilibatkan dalam proses ini harus selalau berkonsulatsi dengan polisi di kantor /markas polisi.

Tetapi ada pendapat umum juga bahwa kamtibmas swakarsa dalam pengertian lama (zaman Orba) kamtibmas swakarsa sejauh apa yang bisa ditelusur dari berbagai literature tetap mengacu pada kehendak kekuasaan. Pengertian swakarsa di sini hanya seola-olah. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Pihak aparat, khususnya militer sering memakai kepentingan keamanan swakarsa untuk memobilisir kehendak kekuasaan untuk tujuan-tujuan lain, seperti misalnya politik. Peran militer, di mana pada waktu itu institusi kepolisian masih berada dibawahnya ada penentu gerak dan kehendak politik dengan Presiden Soeharto sebagai aktor utamanya. Rakyat dimobilisir dengan nama kamtibmas swakarsa berlabel keamanan rakyat (kamra), rakyat terlatih (ratih), pertahanan sipil (hansip) dan lain-lain organisasi mantel partai yang berkuasa pada saat itu. Sering makna kamtibmas diselewengkan dan di tinjau dari sudut pandang yang searah.

Indonesia saat ini baru saja meniti jalan demokrasi, rule of law, penghormatan terhadap HAM, tetapi aspirasi dan kehendak yang ingin melakukan perubahan terhadap institusi Polri begitu banyak dan sekonyong konyong mau merombak polisi tanpa mempelajari situasi kondisi dalam dan luar negeri. Malah ada yang langsung mau membawahkan polisi langsung kepada Presiden. Baru saja kita bebas dari Police State sudah mau dijebloskan lagi dalam Police State. Di Romania Presiden Nicolae Ceauscescu telah mengangkangi kekuasaan secara sewenang-wenang karena dia langsung membawahi polisi. Kekuasaan Presiden RI menurut UUD 45 saat itu adalah mutlak, baru sekarang saja ada pelbagai aturan yang mengatur penyelenggaraan kepolisian secara lebih baik. Pada saat itu polisi banyak terlibat dalam kepentingan politik sebagai contoh polisi terlibat dalam skandal 27 Juli, penyiksaan dan penembakan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi, apalagi di luar Jawa reputasinya buruk benar. Jangan bicara dulu soal Polantas. Amerika adalah negara paling demokratis, paling patuh rule of law, HAM, Civil Liberties, reputasi polisi di LA dan New York coreng moreng karena penganiayaan Rodney King dan penganiayaan Louima, penembakan Amadou Dialo sampai 41 kali padahal ia tidak bersenjata, sehingga menimbulkan huru hara di kedua kota itu mengakibatkan hubungan masyarakat denganpolisi tegang sekali. Maka daripada itu pelajarilah kepolisian di Jepang, Inggeris dan Amerika sebelum “plunging headfirst” reformasi Indonesia karena kita sudah mau dijebak perangkap totalitarianisme lagi. Tanggal 1 April diharapkan menjadi hari bersejarah bagi hubungan polisi dan masyarakat. Polisi secara bertahap disapih dari ABRI. Keputusan itu mengandung makna bahwa polisi dikembalikan ke fungsi asalnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.

Dengan pemisahan, polisi mesti meninggalkan kerangka berpikir angkatan bersenjata: bahwa siapa pun yang mengancam keamanan negara dianggap musuh. Polisi, sebagai pengayom, tak bisa memperlakukan masyarakat yang dihadapinya sebagai musuh. Langkah terpenting buat polisi saat ini adalah memperbaiki citranya. Sebagai salah satu angkatan dari TNI (dulu ABRI), selama ini polisi sering kena getah. Dalam permainan politik, polisi suka dimanfaatkan secara militeristik untuk melakukan intimidasi, penahanan, penangkapan, dan penekanan kelompok kritis. Memang, melaksanakan tugas kemiliteran seperti itu bukannya tanpa imbalan. Selain tampak lebih seram, polisi juga kecipratan “sawab” politik ABRI yang selama ini memainkan peran penting dalam percaturan politik. Jatah kursi di lembaga perwakilan rakyat bisa didapatnya dengan gratis, dan beberapa “jatah” jabatan sipil. Di mata masyarakat, citra polisi lagi tak cerah. Kesan bahwa polisi mengesalkan rakyat masih melekat. Polisi suka mengutip di jalan, menjual izin, memeras, sampai memperdagangkan perkara. Sebaliknya, pada saat dibutuhkan mereka sering absen. Misalnya, pada saat terjadi aksi penjarahan, perampokan di jalanan, kerusuhan, dan gangguan kamtibmas lainnya. Ada sederet harapan setelah penyapihan itu. Polisi akan segera mendapat dukungan masyarakat asalkan benar-benar menjadi pengayom, bukan “memusuhi” rakyat. Tugas utama yang mendesak adalah menegakkan kamtibmas. Sebab, pemulihan rasa aman saat ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia kepada Indonesia. Dan, kepercayaan itu penting artinya bagi pemulihan ekonomi kita.

Dalam keseluruhan usaha menciptakan pengayoman, perlindungan dan rasa aman masyarakat, polisi memegang posisi yang paling strategis. Dalam negara hukum yang demokratis, norma umum yang harus berlaku adalah bahwa kepolisian (sebagai suatu organisasi) tunduk (tersubordinasi) pada hukum dan kekuasaan demokratis yang ada. Sedangkan kekuasaan demokratis adalah kekuasaan yang dibatasi oleh pertanggungjawaban kepada rakyat atau kedaulatan rakyat (Reksodiputro, 2004, hal. 2). Oleh karena itu, dalam program reformasi kepolisian, kesejahteraan dan rekruitmen polisi hendaknya menjadi pusat perhatian dalam penataannya. Disamping itu hak-hak asasi polisi sebagai pribadi, pemangku profesi kepolisian, anggota masyarakat, dan warga negara perlu mendapat prioritas dalam reformasi penegakan hukum. Upaya pembenahan kurikulum, perbaikan sarana, penyesuaian peraturan, jelas sangat penting. Akan tetapi tanpa polisi yang profesional dan “kesejahteraan” yang memadai hal tersebut belum tentu ada hasilnya.

Dengan demikian upaya reformasi kepolisian harus dimulai dengan penataan SDM “polisi” terutama dalam mutu profesi dan kesejahteraannya yang meliputi: imbalan jasa yang wajar, suasana rasa aman dalam bekerja, kondisi kerja yang baik, hubungan antar pribadi yang sehat, dan kesempatan peningkatan diri dan karir. Semua itu hanya mungkin terwujud apabila para polisi mendapat peluang yang besar untuk pemberdayaan dirinya dalam nuansa paradigma penegakan hukum dan bukan dalam paradigma birokratis yang kaku atau paradigma lainnya. Alangkah idealnya apabila semua pihak dapat menempatkan polisi dalam posisi yang tepat yaitu sebagai insan penegakan hukum melakukan tindakan nyata dalam upaya pemberdayaanya sesuai dengan hak-hak asasinya. Tetapi dikalangan para petinggi polisi maupun purnawirawannya masih banyak pemikiran untuk mempertahankan sistem manajemen dan sistem kepangkatan yang ada sekarang ini. Di sini patut diberika pujian terhadap gagasan Gubernur PTIK, khususnya dibidang perubahan-perubahan yang menyangkut gagasan pengembangan sumber daya manusia (Muhammad, 2004 : 7). Gagasan yang diajukan cukup maju dan fundamental jika dilakukan sedikit banyak bisa merubah kebudayaan lama institusi Polri.

Dalam pengertian terbatas, polisi diartikan sebagai satu sosok individu yang berada di depan dalam usaha sebagai individu maupun kelembagaan untuk menegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain secara umum fungsi kepolisian, maka kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup baik tataran represif, preventif dan preemptif (Kelana, 2002 : 60). Secara lebih luas, polisi mempunyai makna sebagai seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di masyarakat maupun luar masyarakat. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional, polisi termasuk kelompok profesi khususnya tenaga penegak hukum, yang bertugas untuk membimbing, menegakan keamanan, dan atau melatih (membina) masyarakat. Siapapun akan mengakui bahwa keberadaan polisi tidak dapat dilepaskan dalam keseluruhan kehidupan umat manusia. Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi melalui penegakan hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam suahan menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas memelihara ketrtiban atau keraturan/maintaining order (Reksodiputro, 2004, hal. 180).

Dalam maraknya tuntutan pada masa kini, polisi bukan lagi satu-satunya aparat penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti KPK. Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dipandang oleh masyarakat masihlah cukup dominan dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat. Diakui atau tidak, setiap anggota masyarakat pernah menerima bantuan atau berhubungan dengan polisi, entah di masyarakat atau di luar masyarakat entah di pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi atau di lembaga penegakan hukum lainnya. Hal ini mempunyai makna bahwa polisi mempunyai andil dalam proses aktivitas sehari-hari seseorang. Oleh karena itu, pada hakekatnya polisi itu dibutuhkan oleh setiap orang, dan pada tempatnya kalau semua orang sangat mengidamkan kehadiran citra polisi yang ideal dalam dirinya. Kenapa tidak karena pemerintahan dipilih karena karisma tidaklah cukup untuk menanggulangi berbagai masalah bangsa baik yang mendesak maupun yang telah bertumpuk. Jadi pelajaran apa yang harus diambil oleh polisi, adalah mendapatkan pujian baik tapi itu bukan tujuan. Karena polisi bekerja atas dasar tugas dan wewenangnya bukan mengejar kerja-kerja adhoc dan sesaat apalagi seratus hari, satu semester. Tetapi polisi bekerja karena kehendak rakyat sebagai pembayar pajak.

Bagaimanakah sosok polisi yang diharapkan itu, Secara konseptual polisi yang diharapkan adalah sosok polisi yang ideal yang diidamkan oleh setiap pihak yang terkait. Dari sudut pandang masyarakat, polisi ideal adalah polisi yang memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum bersama-sama menciptakan rasa aman. Pada umumnya masyarakat sangat mengidamkan polisinya memiliki sifat-sifat yang ideal sebagai sumber keteladanan, bersikap ramah dan penuh kasih sayang, penyabar, menguasai hukum, mampu melaksanakan tugas dengan baik, dsb. Dari sudut pandang masyarakat, polisi yang diharapkan adalah sosok yang dapat menjadi mitra masyarakat. masyarakat sangat mengidamkan agar polisi itu menjadi teladan di masyarakat sehingga dapat melengkapi, menambah, memperbaiki pola-pola penegakan hukum dan di luar maupun di dalam keluarga. Pihak pemerintah, mengidamkan agar para polisi itu mampu berperan secara profesional sebagai unsur penunjang kebijakan dan program pemerintah terutama di bidang penegakan hukum. Dengan perkataan lain, polisi merupakan wakil pemerintah dan wakil masyarakat di lembaga penegakan hukum dan wakil lembaga penegakan hukum dan ada/eksistensinya diakui oleh masyarakat. Polisi merupakan unsur masyarakat yang diharapkan mampu mempersiapkan anggota masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan sebaik-baiknya.

Dari sudut pandang budaya, polisi merupakan subyek yang berperan dalam proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam pelestarian nilai-nilai budaya sebagai bangsa yang beradab (policing). Dan benar apa yang dijelaskan oleh Gubernur PTIK, bahwa polisi sipil adalah suatu konsep bukan institusi (Muhammad, 2004 : 1). Demikianlah kehadiran sosok polisi ideal itu merupakan harapan semua pihak. Secara ideal polisi yang diharapkan adalah polisi yang memiliki keberdayaan untuk mampu mewujudkan kinerja yang dapat mewujudkan fungsi dan peran-nya seoptimal mungkin. Perwujudan tersebut terutama tercermin melalui ke-unggulannya dalam menegakan keamanan, hubungan dengan pihak lain, sikap dan ketrampilan profesional-nya. Penampilan semua itu dapat terwujud apabila didukung oleh sejumlah kompetensi yang meliputi kompetensi intelektual, sosial, pribadi, moral-spiritual, fisik, dsb.

Dari sudut pandang polisi itu sendiri, mereka sangat mengharapkan adanya pengakuan terhadap keberadaan dirinya sebagai pribadi insan penegakan hukum dan diberikan peluang untuk mewujudkan “otonomi tugasnya” secara profesional. Dalam mewujudkan otonomi tugasnya, polisi mengharapkan agar memperoleh kesempatan untuk mewujudkan kinerja pribadi dan profesionalnya melalui pemberdayaan diri secara kreatif. Polisi juga mengharapkan agar memperoleh perlakuan yang wajar dan adil sesuai dengan hak dan martabatnya. Polisi mengharapkan perwujuan hak-haknya sebagai insan penegakan hukum dan yang berupa kesejahteraan pribadi dan profesional yang meliputi: (1) imbal jasa yang wajar dan profesional, (2) rasa aman dalam melaksanakan tugasnya, (3) kondisi kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan suasana kehidupannya, (4) hubungan antar pribadi yang baik dan kondusif, (5) kepastian jenjang karir dalam menuju masa depannya. Untuk pembenahan yang berkaitan dengan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan polri dititikberatkan pada materi-materi yang bersendikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sebagaimana ciri dalam masyarakat demokratis dan juga pengetahuan tentang kebudayaan multikultural serta upaya-upaya pemolisian masyarakat (Reksodiputro, 1999, hal. 65.

Perwujudan nyata dari pola dan cara pandang dalam melihat perubahan yang sekarang sedang terjadi di tubuh Polri adalah dengan melihat pemaknaan terhadap kamtibmas swakarsa dan pemolisian komuniti. Perbedaan itu bisa di dipahami karena antara lain pemaknaan atas kamtibmas swakarsa saat itu sering diwarnai kepentingan politik. Peran polisi ketika masih bergabung dengan TNI masih sering dijadikan alat kekuasaan untuk mengintimidasi dan kekuatan penekan rakyat. Dalam kamtibmas swakarsa polisi lebih menjadi pelopor, lebih menjadi subyek dalam pembinaan kamtibmas. Sedangkan dalam konsep pemolisian komuniti, mulai ada kesetaraan antara peran kepolisian dengan masyarakat. Adanya forum untuk menciptakan dan menjaga kamtibmas di lingkungan tempat tinggal. Komunikasi sedemikian rupa berjalan dua arah dan saling mengisi jika ada masalah tanpa harus menunggu persoalan menumpuk dan berpotensi merusak. Dalam pemolisian komuniti masyarakat adalah aktor utama untuk menciptakan dan menegakan keamanan. Peran kepolisian adalah mitra dan fasilitator bagi tercapainya tujuan pemolisian komuniti bagi warga masyarakat setempat.

PEMOLISIAN KOMUNITAS MASYARAKAT : OPTIMALISASI TUGAS KEPOLISIAN, PERSPEKTIF DINAMIKA MASYARAKAT DEMOKRATIS

CERAMAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN PPRA XLII LEMHANAS RI / 2008
14 Agustus 2008

1. PENDAHULUAN

INDONESIA DIBANGUN DENGAN KONSEP KEMAJEMUKAN, KEBINEKAAN MASYARAKATNYA DIKRISTALISASI DALAM FILOSOFI PERIKEHIDUPAN BHINNEKA TUNGGAL IKA. PARA FOUNDING FATHERS BANGSA INDONESIA TIDAK MELIHAT KEBHINEKAAN SEBAGAI KELEMAHAN, JUSTRU MELIHAT SEBAGAI KEKUATAN MODAL UTAMA MEMBANGUN BANGSA DARI BERBAGAI KOMPONEN KEBUDAYAAN DAN PERADABAN WARISAN NENEK MOYANG YANG SELAMA RATUSAN TAHUN. AKHIRNYA SETELAH PERJUANGAN PANJANG BANGSA INDONESIA PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 1945 MERDEKA DARI PENJAJAH MEMBENTUK NEGARA YANG BERDAULAT DISEBUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

SEBAGAI AMANAT RAKYAT INDONESIA MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH, DASAR NEGARA DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL UUD 1945. CITA-CITA NKRI ADALAH MELINDUNGI SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA. HAL INI MENGAMANATKAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA TERSEBUT. ADA DUA ASPEK MENDASAR YANG MENJADI KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA NEGARA YAITU KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN DISEMUA BIDANG KEHIDUPAN RAKYAT INDONESIA. KEDUA ASPEK TERSEBUT SATU SAMA LAINNYA BERBEDA DIMENSI, PENDEKATAN MAUPUN PENYELENGGARAANYA, NAMUN SALING TERKAIT, BERSINERGI DAN TIDAK BISA DIPISAHKAN IBARAT DUA SISI MATA UANG YANG DITUJUKAN KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT INDONESIA.

PENYELENGGARA NEGARA MENGHADAPI KONDISI OBYEKTIF GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS YANG TIDAKLAH MUDAH. BERBAGAI ANCAMAN PERPECAHAN DAN KONFLIK MERUPAKAN SPEKTRUM KERAWANAN YANG HARUS TERUS DIIKUTI DAN DICEGAH IMPLIKASINYA SEDINI MUNGKIN. PERLU KEMAMPUAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KONFLIK SECARA TEPAT DAN ARIF SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEAMANAN MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN AGAR ASPEK KEHIDUPAN MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL DINAMIS SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.

KONDISI INI DAPAT KITA WUJUDKAN MANAKALA SEMUA PENYELENGGARA NEGARA DAN SELURUH KOMPONEN BANGSA MENYADARI MEREKA SEDANG MENGHADAPI BERBAGAI PERUBAHAN, KARENA ITU PERLU PENGUATAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, KEMITRAAN DAN BERORIENTASI KEPADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KESETARAAN, TERJADI PERUBAHAN CARA BERPIKIR DAN BERSIKAP YANG DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT.

2. MENGHADAPI PERUBAHAN

PASCA ERA PERANG DINGIN, MEMASUKI ABAD MILLENIUM TELAH TERJADI BERBAGAI PERUBAHAN FUNDAMENTAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DI SELURUH DUNIA. DEMOKRATISASI, SUPREMASI HUKUM DAN HAM TELAH MENJADI IKON BARU BAGI SETIAP WARGA NEGARA. TIDAK LAGI HANYA SEBAGAI OBYEK, NAMUN TELAH BERGESER SEBAGAI SUBJEK YANG MENENTUKAN JALANNYA PEMERINTAHAN SUATU NEGARA MAUPUN KEGIATAN LINTAS NEGARA DIPICU OLEH KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI/INFORMASI MEMBUAT INTERAKSI MASYARAKAT DUNIA TAK LAGI TERSEKAT OLEH BATAS WILAYAH.

PERUBAHAN MENDASAR SEPERTI INI JUGA TELAH MELANDA BANGSA INDONESIA MELALUI PROSES REFORMASI DAN BERBAGAI PERUBAHAN TERJADI DI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA; KONDISI YANG DULUNYA DIANGGAP TIDAK MEMBAWA KEBAIKAN DAN KESEJAHTERAAN TELAH DITATA ULANG DENGAN KONSEP YANG LEBIH BAIK GUNA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP.

REALITAS PERUBAHAN MENIMBULKAN GEJALA BARU, BERBAGAI GESEKAN KETIDAK-TERATURAN, GANGGUAN KEAMANAN BERUPA KEJAHATAN BERDIMENSI BARU MAUPUN KONFLIK-KONFLIK SOSIAL HORIZONTAL, VERTIKAL TIDAK JARANG MENIMBULKAN KERUGIAN HARTA BENDA DAN KORBAN JIWA MASYARAKAT. KEADAAN INI TIDAK SELALU MERUPAKAN DAMPAK MENINGKATNYA DINAMIKA SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK MASYARAKAT PADA SUATU SISI, YANG MERUPAKAN INHEREN DALAM MASYARAKAT. NAMUN JUGA DIRASAKAN PRANATA-PRANATA SOSIAL KURANG BERFUNGSI DIBERDAYAKAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN MAUPUN PENYELESAIANNYA.

MENCERMATI FENOMENA SOSIAL DAN POLITIK TERSEBUT, PROSES REFORMASI PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI SEJALAN DENGAN DESENTRALISASI/OTONOMI DAERAH, PERUBAHAN ORIENTASI FUNGSI HARUS DIJALANKAN SECARA TRANSPARAN, AKUNTABLE PARTISIPATIF. MENTAL BIROKRASI SEBAGAI PENGUASA DIRUBAH MENJADI PELAYAN, PARTISIPASI MASYARAKAT YANG SUB-ORDINASI MENJADI HUBUNGAN KEMITRAAN/KESETARAAN DAN HARUS NYATA DIRASAKAN MASYARAKAT.

KOMPLEKSITAS DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT TERSEBUT MENJADI TANTANGAN TUGAS POLRI SEBAGAI APARAT NEGARA YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BIDANG KEAMANAN UNTUK DAPAT MENGHADIRKAN PELAYANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (HARKAMTIBMAS), PELINDUNG, PENGAYOM PELAYAN MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM.

3. PENYELENGGARAAN KEAMANAN NEGARA

BAGI BANGSA INDONESIA LANDASAN FILOSOFI PANCASILA DAN KONSTITUSIONAL UUD 1945, PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN TUMPAH DARAHNYA. MENJAMIN RASA AMAN DAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN, PADA AKHIRNYA TERWUJUD NEGARA SENTOSA, TANGGUH DI SEMUA SENDI KEHIDUPAN DAN SANGGUP MENGHADAPI GEJOLAK KEPENTINGAN, SEMUA BENTUK PERSAINGAN ANTAR BANGSA DAN MENCIPTAKAN PERDAMAINAN DUNIA YANG ABADI SEKALIGUS MENINGKATKAN RASA AMAN MASYARAKAT DUNIA.

PERLINDUNGAN TERHADAP SETIAP WARGA NEGARA AGAR TERCIPTA RASA AMAN DIMANAPUN BERADA ADALAH TUGAS UTAMA NEGARA KARENA RASA AMAN MERUPAKAN KEBUTUHAN MENDASAR BAGI SETIAP INDIVIDU DALAM BERINTERAKSI SOSIAL. KONDISI INI AKAN TERGANGGU BILA UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BERBAGAI BENTUK GANGGUAN TIDAK BERJALAN SECARA BAIK.

UNTUK ITULAH SETIAP NEGARA PADA TATARAN OPERASIONAL MEMBENTUK INSTITUSI KEPOLISIAN. DI INDONESIA; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) KEWENANGANNYA DIATUR DALAM BERBAGAI PERUNDANG-UNDANGAN. PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI NEGARA BERPERAN MENJAGA DAN MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT (LIHAT UUD 1945 PASAL 30)

DOMAIN TUGAS POKOK POLRI ADALAH MENYELENGGARAKAN KEAMANAN DALAM NEGERI ADALAH SUATU KEADAAN YANG DILANDASI TERJAMINNYA SUASANA TERTIB DAN NYAMAN, MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.

DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI ALAT NEGARA, POLRI TUNDUK KEPADA HUKUM, DARI SEGI KETATANEGARAAN SUBSTANSI TUGAS POKOK POLRI DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI SETIAP GERAK PELAKSANAAN TUGASNYA MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT SEHINGGA MENJADI JATIDIRI/WATAK DASAR POLRI.
DALAM MEMELIHARA KEAMANAN SETIDAKNYA MENYENTUH 4 (EMPAT) KEPENTINGAN YANG SATU SAMA LAIN SALING TERKAIT YAITU :
– KEPENTINGAN MASYARAKAT; YAITU TERPELIHARANYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN.
– KEPENTINGAN NEGARA: INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM YAITU TERTIB, TEGAK DAN TERLAKSANANYA PENEGAKKAN HUKUM.
– KEPENTINGAN PENDUDUK: SECARA INDIVIDUAL; YAITU TERSELENGGARANYA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASAYARAKAT.
– KEPENTINGAN RASA AMAN: TERBINANYA KETENTRAMAN MASYARAKAT, DENGAN TERCIPTA RASA AMAN SETIAP ORANG YANG BERADA DI WILAYAH NKRI.

OLEH KARENA ITU POLRI SEBAGAI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI, SUBSTANSINYA HARUS LEBIH DEKAT BERMITRA DENGAN MASYARAKAT. KARENA MASYARAKAT BERKEMAMPUAN POLISIONING UNTUK DIRINYA. INI JUGA MESTI DIKELOLA DENGAN KEARIFAN LOKAL KARENA JIKA TERLAU MENGEDEPANKAN KEWENANGAN POLISI DALAM PARADIGMA NEGARA, CENDERUNG MELAHIRKAN NEGARA POLISI (POLICE STATE), BAHKAN LEBIH JAUH LAGI MILITERISASI POLISI (MILITERIZED POLICE). NEGARA YANG DEMOKRATIS MEMANG MUTLAK MEMILIKI KEPOLISIAN YANG KUAT, TETAPI POLISI YANG DEMOKRATIS (DEMOCRATIC POLICING).

HAL INI SUDAH LAMA DIKENALKAN J. SKOLNICK DAN SUDAH BERABAD SILAM DIOPERASIONALKAN DI NEGARA-NEGARA MAJU, NAMUN MEREKA TIDAK PERNAH MENGGUNAKAN ISTILAH POLISI SIPIL (CIVILIAN POLICE) KARENA ISTILAH CIVILIAN POLICE LAZIM DIGUNAKAN DALAM PENUGASAN POLISI DIBERBAGAI NEGARA OLEH PBB. KEMUDIAN KITA MENGENAL PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLICING SOCIETY) AWAL ABAD KE-20 SEBAGAI UPAYA EXSTERNAL MENGAJAK PARTISIPASI MASYARAKAT AGAR TAAT HUKUM. DAN PADA AKHIR ABAD KE-20 (1998) LAHIR ISTILAH PEMOLISIAN KOMUNITAS (COMMUNITY POLICING) YANG DI INDONESIA DITERJEMAHKAN SEBAGAI “POLMAS”.

POLRI SEBAGAI LEADING SEKTOR YANG BERTANGGUNGJAWAB BIDANG KEAMANAN DALAM NEGERI, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA LEBIH MENEKANKAN KEGIATAN BERSIFAT PRE-EMTIF DAN BERMITRA DENGAN MASYARAKAT SEBAGAI SUMBERDAYA KAMTIBMAS YANG BERASAL DARI BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT, AGAR KEHIDUPAN MASYARAKAT TIDAK BERKEMBANG KE ARAH KONDISI NEGATIF YANG DAPAT MENGHAMBAT PEMBANGUNAN, KEGIATAN SECARA KONSISTEN BERTINDAK TEGAS NON DISKRIMINATIF, AKUNTABEL, HUMANISTIK, MENJUNJUNG TINGGI HAM DAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW. (KEADILAN HUKUM)

KEMITRAAN DALAM POLMAS

1. KONSEPSI POLMAS
POLRI TERUS MELAKUKAN REFORMASI UNTUK MENJADI KEPOLISIAN YANG CERDAS (SMART), SANTUN (CIVILIAN), HUMANISTIC, BERMARTABAT (CIVILIZED) YANG ADAPTIF DENGAN PERADABAN (CIVILIZATION). PARADIGMA BARU POLRI DARI REAKTIF KONVENSIONAL MENUJU PROAKTIF PROFESIONAL MODERN YANG MENGEDEPANKAN KEMITRAAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH.
POLRI SEBELUM REFORMASI CENDERUNG SEBAGAI ALAT PENGUASA BERGESER MENGABDI UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN NEGARA. HAL INI MEMBAWA BERBAGAI IMPLIKASI PERUBAHAN, SALAH SATUNYA PENEGASAN PERAN POLRI SESUAI UU NOMOR 2/2002; MEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM, PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT. DALAM PELAKSANAAN PERAN TERSEBUT, POLRI TIDAK HANYA BERORENTASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TETAPI JUGA TUNDUK KEPADA PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL YANG BERLAKU SECARA INTERNASIONAL DALAM MASYARAKAT MADANI POLRI YANG MENEKANKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BINGKAI SUPREMASI HUKUM.
MODEL PEMOLISIAN TERBARU DIKENAL DENGAN BERBAGAI NAMA SEPERTI COMMUNITY POLICING ; COMMUNITY BASED POLICING; NEIGHBOURHOOD POLICING DAN AKHIRNYA POPULER DENGAN COMMUNITY POLICING (CP). NAMUN KONSEP CP PADA HAKEKATNYA BUKAN HAL ASING DI INDONESIA.
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BANGSA INDONESIA TELAH MENGENAL SISTEM KEAMANAN DAN KETERTIBAN SWAKARSA DIANGKAT DARI KEARIFAN LOKAL, MENGGUNAKAN NILAI-NILAI KULTURAL MASYARAKAT INDONESIA YANG MENJUNJUNG NILAI-NILAI SOSIAL DARIPADA NILAI INDIVIDU YANG DIKANDUNG DALAM KONSEP CP. ATAS PERTIMBANGAN TERSEBUT DIPANDANG PERLU KONSEP CP DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK BANGSA INDONESIA DENGAN CARA DAN NAMA INDONESIA; “PEMOLISIAN MASYARAKAT” (POLMAS).
SECARA KONSEPTUAL “POLMAS” ATAU LEBIH TEPATNYA ADALAH; “PEMOLISIAN KOMUNITAS MASYARAKAT” YANG KINI DIJADIKAN SALAH SATU STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLRI TERTUANG DALAM SKEP KAPOLRI NO POL: SKEP/ 737/X/2005. 13 OKTOBER 2005 YANG TERUS DISEMPURNAKAN.
POLMAS PADA HAKEKATNYA MENGANDUNG 2 UNSUR UTAMA YAITU : PERTAMA, MEMBANGUN KEMITRAAN ANTARA POLISI DAN MASYARAKAT, KEDUA, IKUT MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH SOSIAL YANG BERIMPLIKASI KEPADA GANGGUAN KAMTIBMAS LOKAL. OLEH KARENA ITU PENERAPAN POLMAS DITUJUKAN UNTUK MEMBERDAYAKAN (EMPOWERING) MASYARAKAT SEBAGAI SUBYEK DALAM MENENTUKAN DAN MENGELOLA SENDIRI UPAYA PENCIPTAAN KOMUNITAS SEHINGGA DAPAT HIDUP TERTIB, AMAN, TENTERAM YANG DIFASILITASI OLEH POLRI YANG BERPERAN SEBAGAI PETUGAS POLMAS DALAM KEMITRAAN KOMUNITAS BAIK STRATEGIS MAUPUN FILOSOFIS.
STRATEGI, POLMAS ADALAH MODEL PEMOLISIAN YANG MENEKANKAN KEMITRAAN SEJAJAR ANTARA PETUGAS POLMAS DENGAN KOMUNITAS MASYARAKAT DAN MENCARI MENGATASI SERTA MEMBERIKAN SOLUSI PERMASALAHAN SOSIAL YANG MENGANCAM KAMTIBMAS SERTA KETENTERAMAN MASYARAKAT SETEMPAT DENGAN TUJUAN MENGURANGI KEJAHATAN (CRIME PREVENTION) DAN RASA TAKUT PADA KEJAHATAN (FEAR OF CRIME) MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP WARGA MASYARAKAT.
FALSAFAH; POLMAS SEBAGAI “MODEL PEMOLISIAN YANG MENEKANKAN NILAI-NILAI SOSIAL MENAMPILKAN SIKAP SANTUN, SALING MENGHARGAI ANTARA POLISI DAN WARGA MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN HARMONIS DEMI KELANCARAN TERSELENGGARANYA FUNGSI KEPOLISIAN DAN MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT”.
PERWUJUDAN POLMAS SEBAGAI SUATU FALSAFAH INI DIHARAPKAN MENJADI AKSELERASI REFORMASI KULTURAL POLRI DALAM BERSIKAP DAN PERILAKU SETIAP ANGGOTA POLRI DALAM MENCERMINKAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN BAIK DALAM KEDINASAN MAUPUN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL SEHARI-HARI.
PERWUJUDAN DAN PENERAPAN POLMAS DAPAT MENGAMBIL BERBAGAI MODEL MISALNYA;
a. MODEL WILAYAH, YAITU YANG MENCAKUP SATU ATAU GABUNGAN BEBERAPA AREA KAWASAN PEMUKIMAN, ATAU MODEL KAWASAN YAITU SATU KESATUAN AREA KEGIATAN BISNIS DENGAN PEMBATASAN YANG JELAS DALAM SUATU FORUM KEMITRAAN.
b. MODEL PROFESI: BAIK PROFESI DI BIROKRASI PEMERINTAHAN MAUPUN PROFESI NON PEMERINTAH/ SWASTA.
c. MODEL PEKERJAAN/ KEGIATAN; NELAYAN, PETANI, KAMPUS, PESANTREN, ARTIS DAN SEBAGAINYA.
PEMILIHAN MODEL POLMAS DI ATAS SESUAI DENGAN SKALA PRIORITAS DAN SELEKTIFITAS TIAP DAERAH MUNGKIN PRIORITASNYA BISA BERBEDA. SEBAGAI CONTOH KOMUNITAS MASYARAKAT NELAYAN BISA DIPRIORITASKAN UNTUK DISENTUH PROGRAM POLMAS KARENA 2/3 LUAS WILAYAH INDONESIA ADALAH PERAIRAN DAN ADA INDIKASI BERBAGAI KEJAHATAN PENYELUNDUPAN (SMUGGLING) MENINGKAT DI INDONESIA AKHIR-AKHIR INI SEPERTI PENYELUNDUPAN MANUSIA, SENJATA API, NARKOBA, ELEKTRONIK DAN SEBAGAINYA. DALAM MENENTUKAN SKALA PRIORITAS SASARAN PERLU DIKOORDINASIKAN LEBIH DAHULU DENGAN KOMUNITASNYA DAN BISA JUGA BERDASARKAN ATAS PERMINTAAN KOMUNITAS MASYARAKAT SENDIRI ATAU ATAS INISIATIF BERSAMA TANPA MENINGGALKAN KEARIFAN LOKAL.

POLMAS
2. POLRI – MASYARAKAT.
KEAMANAN DAN RASA AMAN ADALAH KEBUTUHAN DASAR MANUSIA SECARA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK, DISAMPING KEBUTUHAN-KEBUTUHAN DASAR LAINNYA. KETIDAK TERTIBAN SOSIAL DAN GANGGUAN KEAMANAN SELALU ADA KARENA POTENSI, SUMBER DAN PENYEBABNYA MUNCUL DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI (THE SHADOW OF CIVILIZATION). KARENA ITU GANGGUAN KAMTIBMAS TIDAK BERAKAR TUNGGAL ADA VARIAN FAKTOR YANG HARUS DIURAI SEPERTI TEORI GUNUNG ES DAN HARUS SELALU DICEGAH AGAR TIDAK MENGGANGGU PROSES PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN.
UPAYA UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA GANGGUAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT SANGAT DITENTUKAN DARI KUALITAS PARTISIPASI KETERLIBATAN MASYARAKAT BESERTA APARAT PEMERINTAH.
MASYARAKAT SEBAGAI OBJEK SEKALIGUS SUBJEK, PARTISIPASINYA MENJADI SANGAT URGEN, TIMBUL PERASAAN MEMILIKI MELU HANDARBENI (SENSE OF BILONGING) MERASA IKUT BERTANGGUNG JAWAB / MELU HANGRUNGKEBI (SENSE OF RESPONSIBILITY) DAN SADAR IKUT MEMBELA JIKA DIGANGGU MELU MULAT SARIRO HANGROSOWANI (SENSE OF SUPPORT) INILAH YANG DINAMAKAN KEARIFAN-KEARIFAN LOKAL YANG TERUS KITA GUNAKAN UNTUK MENYUKSESKAN PROGRAM.
BUKAN HANYA DIDASARKAN PADA ATURAN SEMATA TETAPI MUNCUL SECARA SADAR DARI DIRI PRIBADI ANGGOTA MASYARAKAT. SIKAP INI AKAN MEMUDAHKAN TERWUJUDNYA INTERAKSI DAN KOMUNIKASI DALAM KESETARAAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH SOSIAL ANTARA MASYARAKAT DAN APARAT NEGARA BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN INSTITUSI.

3. POLRI – PEMERINTAH.
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002, POLRI ADALAH APARATUR NEGARA PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DIBIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN APARAT PEMERINTAH LAINNYA SERTA MASYARAKAT.
POLRI DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN DIBANTU OLEH KEPOLISIAN KHUSUS, PPNS, YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI APARAT PEMERINTAH SERTA BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA OLEH MASYARAKAT. BERTITIK TOLAK DARI KETENTUAN YURIDIS YANG ADA BAHWA PADA DASARNYA HUBUNGAN POLRI DAN PEMERINTAH DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN KEAMANAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG MEMBEDAKAN IMPLEMENTASI PERANNYA.
KHUSUS PADA POLMAS DALAM KERANGKA UPAYA HARKAMTIBMAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTDA PASAL 14 (1) DAN PASAL 27 MENYATAKAN OPERASIONALISASINYA SAMPAI PADA TINGKAT PEMERINTAHAN DESA. INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA TERJALINNYA HUBUNGAN KERJA DENGAN SEMUA INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH DAN SEMUA PERANGKAT DAE RAH.
LANDASAN YURIDIS INI SEBAGAI PEDOMAN IMPLEMENTASI HUBUNGAN ANTARA POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH. DOMAIN TUGAS POKOKNYA DALAM KERANGKA PENERAPAN POLMAS AKAN LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF.
DALAM OPERASIONALNYA, DENGAN SKEP KAPOLRI NO. POL : SKEP/737/X/2005 TELAH MENETAPKAN KEBIJAKAN STRATEGI PENERAPAN MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT MENITIKBERATKAN TERBANGUNNYA KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, DPRD SERTA KEMITRAAN SEGENAP KOMPONEN TERKAIT YAITU INSTANSI PEMERINTAH SIPIL/ MILITER, PENGUSAHA, LEMBAGA SOSIAL DAN MEDIA MASSA.
MASING-MASING KESATUAN KEWILAYAHAN MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH SETEMPAT, DPRD DAN INSTANSI TERKAIT LAIN. HUBUNGAN DAN KERJASAMA SEBAGAIMANA DALAM UNDANG-UNDANG 2/2002 PASAL 42 (2) BERBUNYI: “HUBUNGAN DAN KERJASAMA DIDALAM NEGERI DILAKUKAN TERUTAMA DENGAN UNSUR-UNSUR PEMDA, PENEGAK HUKUM, BADAN, LEMBAGA, INSTANSI LAIN, SERTA MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS.”
PENERAPAN POLMAS SECARA LOKAL TIDAK BERARTI BAHWA PROSESNYA HANYA DILAKUKAN TERBATAS PADA TATARAN OPERASIONAL, TETAPI BERLANDASKAN KEBIJAKAN KOMPREHENSIF YANG MEMUAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN/ ORGANISASI, MANAJEMEN, SDM, KEUANGAN, DAN LAIN LAIN. HUBUNGAN KELEMBAGAAN/ORGANISASI DALAM PENERAPAN POLMAS MENEKANKAN ADANYA KESAMAAN KOMITMEN DAN KERJASAMA DENGAN SEGENAP INSTANSI TERKAIT TERUTAMA PEMDA SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LOKAL DAN KEARIFAN-KEARIFAN LOKAL.
SEBAGAI PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKSANAKAN POLRI DALAM HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH ADALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DARI ASPEK KEAMANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. SEHINGGA PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KAMTIBMAS, MEMBERIKAN ALTERNATIF LANGKAH KEBIJAKAN SETIDAKNYA MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI PEJABAT POLRI SETEMPAT.
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) HENDAKNYA POLRI DILIBATKAN UNTUK MEMBERIKAN MASUKAN DALAM ASPEK-ASPEK PERTIMBANGAN HARKAMTIBMAS. KERJASAMA POLISI DAN PEMERINTAH DAERAH AKAN BERPENGARUH POSITIF SERTA EFEKTIF DALAM MENGOPERASIONALKAN POLMAS KARENA KEBERHASILAN POLMAS SEKALIGUS DAPAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA.

STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

1. VISI.
KONSEP POLMAS SEBAGAI FALSAFAH DAN STRATEGI DALAM PELAKSANAAN OPERASIONALNYA MEMBERIKAN GAMBARAN KOMPREHENSIF DALAM DIMENSI POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN. ADA TIGA ASPEK PENTING BAGI PENYELENGGARAAN KEAMANAN YAITU : TRUST, SINERGI DAN TAAT HUKUM.
KETIGA ASPEK INI MEMBERI KONSTRIBUSI TERWUJUDNYA RASA KEADILAN, DEMOKRATIS DAN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN SENTOSA. SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 POLRI TELAH MENETAPKAN VISI POLRI YAITU :
” TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, BERMORAL DAN MODERN SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM PELAYAN MASYARAKAT YANG DIPERCAYA DALAM HARKAMTIB MAS DAN MENEGAKKAN HUKUM ”.
INTI VISI POLRI TERSEBUT DIATAS ADALAH PELAYANAN. MENUNTUT SEMUA ANGGOTA POLRI BERPIKIR DAN BERPRILAKU SEBAGAI PELAYAN MEMBERIKAN BANTUAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT. POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEAMANAN BERPAYUNG PADA SUPREMASI HUKUM DAN HAM, DIBANTU OLEH PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN LAINNYA, INSTANSI PEMERINTAH SECARA PROPORSIONAL SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. DENGAN KATA LAIN ”POLRI BERSAMA MASYARAKAT MENINGKATKAN KEAMANAN.”
UPAYA POLRI MEMBANGUN POLISI PROFESIONAL SECARA GARIS BESAR BERHASIL APABILA POLISI TELAH MAHIR KARENA BERBEKAL ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SARANA PRASARANA YANG MEMADAI SESUAI TUNTUTAN ZAMAN. POLISI MENJADI TERPUJI KARENA SEMAKIN PROFESIONAL SEHINGGA SELALU BERHASIL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN POLISI SANGAT PATUH HUKUM DENGAN NILAI-NILAI MORAL, MENTAL YANG DIMILIKINYA SEPADAN DENGAN PROFESIONALISMENYA
DALAM RANGKA MENUJU POLISI YANG PROFESIONAL, BERBAGAI LANGKAH PENATAAN TELAH DILAKUKAN MELIPUTI ASPEK INSTRUMENTAL, STRUKTURAL DAN KULTURAL. PELEMBAGAAN KODE ETIK PROFESI POLRI SEBAGAI PERUBAHAN ASPEK INSTRUMENTAL SERTA PENYUSUNAN KEMBALI PIRANTI LUNAK SEBAGAI PENJABARAN DARI UNDANG-UNDANG. ASPEK STRUKTURAL MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPOLISIAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN KEWILAYAHAN TERUS DILAKSANAKAN AGAR ADAPTIF DENGAN PROGRAM DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH. SEDANGKAN ASPEK KULTURAL PERUBAHAN PERILAKU ANGGOTA POLRI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. DISADARI BAHWA PERUBAHAN ASPEK KULTURAL TIDAK DAPAT DICAPAI DALAM WAKTU SINGKAT, MENGINGAT SEBELUMNYA POLRI DI DIDIK, DIBINA DAN HIDUP DALAM PARADIGMA KONTRADIKTIF DENGAN FILOSOFIS KEPOLISIAN MODERN.

2. MISI.
UNTUK MEWUJUDKAN VISI POLRI MENETAPKAN MISINYA SEBAGAI BERIKUT:
a. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN YANG MUDAH, RESPONSIF DAN TIDAK DISKRIMINATIF AGAR MASYARAKAT TERJAGA DARI SEGALA BENTUK GANGGUAN FISIK MAUPUN PSIKIS.
b. MEMELIHARA KAMTIBMAS DISELURUH WILAYAH NKRI SERTA FASILITATOR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HARKAMTIBMAS DI LINGKUNGAN MASING-MASING.
c. HARKAMTIBMAS DAN CARLANTAS MENJAMIN KESELAMATAN DAN KELANCARAN ARUS PEMBANGUNAN, MANUSIA MAUPUN BARANG.
d. MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MEMBANGKITKAN MASYARAKAT PATUH HUKUM DAN MENJADI MITRA KEPOLISIAN.
e. PENEGAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL PROPORSIONAL, OBYEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG AKUNTABEL SELURUH SUMBERDAYA POLRI.

3. GRAND STRATEGY POLRI 2005 – 2025.
DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN KEDEPAN SERBA KOMPLEKS DAN PENUH KETIDAKPASTIAN DIKAITKAN DENGAN PERUBAHAN SISTEM KETATANEGARAAN, SEBAGAI BERIKUT :
a. TAHAP I ”TRUST BUILDING” (2005-2010) : MEMBANGUN KEPERCAYAAN INTERNAL POLRI, TERUTAMA BIDANG KEPEMINPINAN; SUMBER DANA, SDM YANG EFEKTIF.
b. TAHAP II “PARTNERSHIP BUILDING” (2011-2015) : MEMBANGUN KERJASAMA YANG ERAT DENGAN BERBAGAI PIHAK” BIDANG PENEGAKKAN HUKUM; KETERTIBAN; PELAYANAN; PERLINDUNGAN; DAN PENGAYOMAN.
c. TAHAP III “STRIVE FOR EXCELENCE” (2016-2025) MEMBANGUN KEMAMPUAN PELAYANAN PUBLIK YANG UNGGUL DENGAN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE; PRO FESIONALISME SDM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFRA STRUKTUR MATERIIL, FASILITAS DAN JASA.

4. ARAH PENYELENGGARAAN KEAMANAN 2005 – 2009.
SAAT INI, TAHAP I “TRUST BUILDING” (RENSTRA POLRI 2005 – 2010) MASIH BERLANGSUNG, ARAH PENYELENGGARAAN KEAMANAN SELAMA 5 TAHUN TELAH DITUANGKAN DALAM REN STRA POLRI DALAM BENTUK 3 (TIGA) PILAR UTAMA YAITU :

a. MEMBANGUN MASYARAKAT PATUH HUKUM.
MASYARAKAT PATUH HUKUM ADALAH PONDASI SUPREMASI HUKUM YANG PERLU DIBANGUN MELAUI PEMBUDAYAAN SEMUA LAPISAN. DENGAN MASYARAKAT PATUH HUKUM DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. HAL INI MERUPAKAN ASPEK YANG MENDASAR DARI PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGARAN HUKUM BERBAGAI BENTUK SEKALIGUS AKAN MENJADI IDENTITAS WATAK BANGSA DI TENGAH PERGAULAN DUNIA INTERNASIONAL.

b. MEMBANGUN SINERGI ANTAR KOMPONEN NEGARA
MELALUI SINERGI ANTAR DEPARTEMEN, ANTAR LEMBAGA TINGKAT LOKAL, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL MENJADI SATU KEKUATAN UNTUK MENINDAK MAUPUN MENCEGAH BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN (PELANGGARAN HUKUM). MEMBANGUN SINERGI MERUPAKAN STRATEGI PRE-EMTIF BERBAGAI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT, MASYARAKAT SUDAH MELENGKAPINYA SISTEM PENGAMANAN SEJAK PROSES YANG PALING AWAL.

c. MEMBANGUN TRUST MASYARAKAT;
MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA POLRI DIFOKUSKAN PADA PENATAAN INTERNAL POLRI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT. DENGAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT, MAKA BERBAGAI PERMASALAHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DAPAT DITANGGULANGI DENGAN CEPAT DENGAN KEHADIRAN POLISI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT KEPERCAYAAN AKAN TUMBUH DALAM MASYARAKAT BERSAMAAN DENGAN TUMBUHNYA RASA AMAN DAN TENTERAM MASYARAKAT.

FALSAFAH “SOFT POWER POLICE”

SESUAI ALUR GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025 PADA TAHAP SEKARANG INI TITIK BERAT PADA TRUST BUILDING UNTUK MENGHADIRKAN TAMPILAN KINERJA POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA MASYARAKAT DAN PERSIAPAN TAHAP SELANJUTNYA SUDAH DIMULAI. PADA TAHAP INI TELAH DIGELAR METODE PROACTIVE POLICING BUKAN REACTIVE POLICING. HAL INI DIDASARI PADA PENGALAMAN NEGARA-NEGARA MAJU ANGKA KONFLIK DENGAN KEKERASAN LEBIH KECIL DIBANDING DENGAN NEGARA-NEGARA YANG SEDANG MENCARI BENTUK DEMOKRASI.

DALAM SISTEM INI PROFESIONALISME POLRI DIBANGUN KEARAH YANG SAMA YAITU KEMAHIRAN TIDAK SELALU MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM MENANGANI BERBAGAI BENTUK GANGGUAN KEAMANAN, TERMASUK DALAM INTERAKSI SOSIAL MENINGGALKAN ANTAGONISTIS MENJADI PROTAGONIS BENTUK KEMANTAPAN KULTURAL SEBAGAI TAMPILAN POLRI YANG BERMORAL, BERKINERJA MODEREN MENGAMANKAN SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN DENGAN PENDEKATAN “SOFT POWER” DAN LEBIH MENGEDEPANKAN PELAYANAN. INILAH ROH DARI VISI DAN MISI POLRI.

KONSEPSI DIATAS MELANDASI SIKAP PRO-ACTIVE POLICING MENANGANI KONFLIK DARI AKAR PERMASALAH SEJAK STADIUM DINI. AKAR MASALAH TERSEBUT MASIH TERBENAM DALAM MASYARAKAT BELUM MENJADI POLICING PROBLEM. KONSEP INI MENJADI LANDASAN MENGHADAPI BERBAGAI POTENSI KONFLIK DALAM NEGERI. LANGKAH PENANGANANNYA POLRI BEKERJASAMA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA INSTITUSI PUBLIK DAN MASYARAKAT “SINERGI POLISIONAL” AGAR TIDAK MUNCUL MENJADI PROBLEM POLISIONIL. DENGAN DEMIKIAN KONFLIK BISA DIKELOLA SECARA SEIMBANG SEJAK DINI, UNTUK MENGHINDARI TIMBULNYA KORBAN DAN PENGERAHAN SUMBER DAYA YANG BESAR BAIK PERSONIL, MATERIL DAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN KONFLIK.

PROACTIVE POLICING JUGA STEROTIPE YANG DITOPANG PENGGUNAAN TEKNOLOGI SEPERTI : TEKNOLOGI PORENSIK, LABORATURIUM, DNA, TI. DIKEMBANGKAN “E-POLICE” SUBSISTEM DARI “E-GOVERNMENT” DALAM RANGKA MENAMPILKAN POLISI SEBAGAI “SOFT POWER” DIGUNAKAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN MASSA (RIOT CONTROL) BERUPA ARMOURED WATER CANON (AWC), SECURITY BARRIERS (KAWAT PEMISAH), PAPER BALL (PELURU KERTAS) DAN SEJENISNYA, MESKIPUN HAKIKATNYA PADA ASPEK MORAL NAMUN TEKNOLOGI PENTING SEBAGAI PENDUKUNGNYA.

DEMIKIAN PULA UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM NEGERI DAN TRANSNASIONAL TELAH DIBUAT BERBAGAI MOU ANTARA POLRI DENGAN 38 LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA INTERNASIONAL. SECARA KELEMBAGAAN TELAH DIDIRIKAN TNCC (TRANSNASIONAL CRIME CENTRE), PLATINA (PUSAT LATIHAN ANTI TEROR INTERNASIONAL), JCLEC (JAKARTA CENTRE FOR LAW ENFORCEMENT CORPORATION), ASEANAPOL DAN SENIOR LIASSON OFFICER (SLO) DI 6 (ENAM) NEGARA. SEMUA INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PASAL 42 UU NO. 2/2002.

UNTUK MENDUKUNG METODE PROACTIVE POLICING KEKUATAN POLRI DI DISTRIBUSIKAN KESELURUH WILAYAH NKRI UNTUK LEBIH MENDEKATKAN PELAYANAN KEPOLISIAN SECARA UMUM KEPADA MASYARAKAT MAUPUN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN TINDAK DINI SERTA KEMAMPUAN DITEKSI DINI KEMUNGKINAN ADANYA “WEAKS SIGNAL”. SINYAL-SINYAL HALUS YANG MENGISYARATKAN ADANYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DI DAERAH-DAERAH HOT-SPOT DAN BLANK–SPOT, POSTUR KEKUATAN TERSEBUT DIKEMBANGKAN DENGAN SUSUNAN MABES KECIL, POLDA CUKUP, POLRES BESAR, POLSEK KUAT DAN POS POL TANGGUH.

DALAM IMPLEMENTASINYA PERAN SELURUH LEMBAGA NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA SERTA SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT; MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA SECARA AKTIF DALAM UPAYA HARKAMDAGRI MULAI DARI HULU SAMPAI HILIR. PERSPEKTIF MEMPERKUAT HAKEKAT DAN LANDASAN HARKAMDAGRI BERORIENTASI PADA KEKPENTINGAN RAKYAT DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MELALUI KEARIFAN LOKAL MENJADI ANDALAN BANGSA IMPLEMENTASI DARI SISHANKAMRATA SESUAI PASAL 30 (5) UUD45.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLMAS

TUJUAN POLMAS ADALAH TERWUJUDNYA KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (KOMUNITAS) UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN DAN KETIDAKTERTIBAN SOSIAL UNTUK MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DALAM KEHIDUPAN KOMUNITAS. MENANGGULANGI KEJAHATAN DAN KETIDAK-TERTIBAN SOSIAL BUKAN HANYA MENCEGAH TIMBULNYA, TETAPI JUGA MENCARI JALAN KELUAR PEMECAHAN MASALAH YANG MENIMBULKAN GANGGUAN TERHADAP KEAMANAN DAN KETERTIBAN YANG BERSUMBER DARI KOMUNITAS ITU SENDIRI.

UNTUK MEMUNGKINKAN TERBANGUNNYA KEMITRAAN YANG MERUPAKAN TUJUAN POLMAS SEPERTI DIURAIKAN DIATAS, SASARANNYA ADALAH MEMBANGUN POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA OLEH WARGA DAN MEMBANGUN KOMUNITAS YANG SIAP BERMITRA DENGAN POLRI TERMASUK DENGAN PEMDA DALAM MENIADAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MENCIPTAKAN KETENTERAMAN WARGA.

POLRI YANG DAPAT DIPERCAYA TERCERMIN DARI SIKAP DAN PERILAKU SEGENAP PERSONEL POLRI, BAIK DALAM KEHIDUPAN PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI KOMUNITAS MAUPUN DALAM PELAKSANAAN TUGAS MEREKA, YANG MENYADARI BAHWA WARGA KOMUNITAS ADALAH STAKEHOLDERS YANG MENUNTUT LAYANAN KEPOLISIAN, SEDANGKAN KOMUNITAS ADALAH WARGA YANG WALAUPUN DENGAN LATAR BELAKANG KEPENTINGAN YANG BERBEDA, MEMAHAMI DAN MENYADARI BAHWA KEPENTINGAN PENCIPTAAN SITUASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA ANTARA WARGA DENGAN POLISI.

POLMAS SECARA LOKAL TIDAK BERARTI PROSESNYA HANYA DILAKUKAN TERBATAS PADA TATARAN OPERASIONAL, TETAPI BERLANDASKAN PADA KEBIJAKAN YANG KOMPREHENSIF MULAI DARI TATARAN KONSEPTUAL PADA LEVEL MANAJEMEN. SEBAGAI PENDEKATAN BERSIFAT KOMPREHENSIF, MAKA KEBIJAKAN POLMAS MENYANGKUT BIDANG ; ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN, MANAJEMEN SDM, MANAJEMEN LOGISTIK, MANAJEMEN ANGGARAN DAN MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI. STRATEGI PENERAPAN POLMAS SECARA INTERNAL DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN SDM BAGI PETUGAS POLMAS, PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLMAS, PENYEDIAAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI PELAKSANAAN TUGAS POLMAS SERTA PENGEMBANGAN UPAYA PENCIPTAAN KONDISI INTERNAL POLRI YANG KONDUSIF, SEDANGKAN SECARA EKSTERNAL DIUPAYAKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI TERKAIT DAN MEMBANGUN SERTA MEMBINA KEMITRAAN DENGAN BERBAGAI PIHAK.

IMPLEMENTASI POLMAS DAN HARAPAN.

MENDASARI KEBIJAKAN DAN STRATEGI ARAH PENYELENGGARAN KEAMANAN, POLMAS DITETAPKAN SEBAGAI KEGIATAN PROGRAM HARKAMTIBMAS DAN KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN, MELALUI POLMAS DIHARAPKAN PERCEPATAN TRUST TERWUJUD SECARA EFEKTIF.

DARI TATARAN EMPIRIK, SEBENARNYA POLMAS BUKAN MERUPAKAN KONSEPSI BARU BAGI POLRI WALAUPUN SECARA KONSEPSI POLMAS BARU DICANANGKAN PADA TAHUN 2006, NAMUN PADA KENYATAANNYA SEJAK TAHUN 2006 SAMPAI SAAT INI PADA KESATUAN KEWILAYAH SUDAH DILAKSANAKAN. SALAH SATU KENDALA LAPANGAN ANTARA LAIN PENYESUAIAN METODE, KELEMAHAN KUALITAS KUANTITAS PELAKSANA UNTUK MENCAPAI DAERAH TUGAS DI DESA-DESA. PADA LINGKUP EKSTERNAL KHUSUSNYA PERAN SERTA PEMUDA DAN MASYARAKAT MASIH BELUM OPTIMAL, HAL INI BERALASAN KARENA TRAUMATIS PERILAKU APARATUR NEGARA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT BELUM BERUBAH.

PENGEMBANGAN POLMAS SEBAGAI SUATU STRATEGI/PROGRAM HARUS DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DENGAN MEMPRIORITASKAN PERKEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA POLRI DAN PEMBENTUKAN POLMAS BERIKUT SARANA/PRASARANA PADA DESA/KELURAHAN SESUAI KEBUTUHAN OPERASIONAL, SEHINGGA DIHARAPKAN PADA TAHUN 2010 KEBUTUHAN PENEMPATAN PETUGAS POLMAS SECARA MENYELURUH MENCAKUP SELURUH DESA/KELURAHAN DI INDONESIA SEJUMLAH 70.000 DESA/KELURAHAN.

SESUAI DENGAN PROGRAM PENGEMBANGAN LIMA TAHUN POLMAS 2006 – 2010 TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM YANG SEDANG DILAKASANAKAN, ANTARA LAIN PROGRAM PENYUSUNAN SISTEM DAN METODA MELIPUTI PEMBINAAN PERSONEL PENGEMBAN FUNGSI POLMAS, PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DENGAN PRIORITAS PENYUSUNAN HANJAR DAN PELATIHAN TRAINERS DAN MASTER TRAINERS POLMAS, PROGRAM PENYUSUNAN PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA DAN REINVENTARISASI DISTRIBUSI PERALATAN SERTA PROGRAM OPERASIONALISASI POLMAS.

DUKUNGAN DAN KERJASAMA.

KEBERHASILAN DAN KEEFEKTIFAN OPERASIONALISASI PROGRAM POLMAS DITENTUKAN OLEH HAL-HAL DAN KONDISI ANTARA LAIN :
a. PERUBAHAN PERSEPSI DIKALANGAN ANGGOTA KEPOLISIAN SETEMPAT; MASYARAKAT ADALAH PEMILIK (STAKEHOLDERS), BUKAN HANYA KEPADA SIAPA POLISI MEMBERIKAN LAYANAN, TETAPI JUGA KEPADA SIAPA MEREKA BERTANGGUNGJAWAB.
b. PELAKSANAAN TUGAS SATUAN FUNGSI OPERASIONAL POLRI DIJIWAI SEMANGAT “MELAYANI DAN MELINDUNGI” SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN POLISI.
c. KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA), LEGISLATIF, DAN KOMPONEN TERKAIT SERTA MEDIA MASSA.

KERJASAMA DAN DUKUNGAN MASYARAKAT SERTA PEMERINTAH KHUSUSNYA PEMERINTAH DAERAH, TERMASUK PERANGKAT PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PASAL 22 HURUF A DAN B UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA PEMERINTAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI, DAERAH MEMPUNYAI KEWAJIBAN MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI; DAN MENINGKATKAN KUALITAS MASYARAKAT.

DENGAN DEMIKIAN PERLU SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDA DALAM MENDUKUNG PROGRAM POLMAS. DUKUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS, MENYANGKUT PERAN DAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
a. UNSUR POLRI :
1) PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA SEBAGAI PETUGAS POLMAS TERUTAMA DENGAN MEMBERDAYAKAN BINTARA PEMBINA KAMTIBMAS YANG DIBERIKAN PELATIHAN ULANG.
2) MENYIAPKAN PERALATAN/PERLENGKAPAN PETUGAS POLMAS TERMASUK BARANG-BARANG BEKAL UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI.
3) MENGUSAHAKAN DUKUNGAN ANGGARAN DARI INSTANSI PEMERINTAH LAIN SEPERTI ; BAPPENAS, DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
4) MENYEDIAKAN/MENYALURKAN DUKUNGAN ANGGARAN PETUGAS POLMAS UNTUK TUNJANGAN KHUSUS/FUNGSIONAL DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONALISASI.
5) MENGAWASI DAN MENGARAHKAN OPERASIONALISASI POLMAS.

b. UNSUR MASYARAKAT :
1) MERANGSANG DAN MENDORONG TUMBUHNYA RESPON DAN DUKUNGAN POSITIF SERTA KESADARAN WARGA MASYARAKAT UNTUK BEKERJASAMA MEMBANGUN KEMITRAAN DAN MEMECAHKAN BERBAGAI PERMASALAHAN SOSIAL YANG DAPAT MEMBAWA IMPLIKASI TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
2) MENGUSAHAKAN KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS PUSAT KEGIATAN POLMAS SEBAGAI BALAI KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT.
3) MENJADI MITRA AKTIF SERTA PENYEDIA SUMBERDAYA MANUSIA DAN MATERIAL, TERMASUK SUKARELAWAN, TOKOH ADAT, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA UNTUK MENANGANI BERBAGAI MASALAH SOSIAL DAN KEJAHATAN, SEHINGGA MENJAMIN DAPAT MENJAMIN PENYELESAIAN PERTIKAIAN ANTAR WARGA PADA TATARAN KEHIDUPAN MASYARAKAT LOKAL DAN TIMBULNYA DAYA CEGAH JANGKA PANJANG.

c. UNSUR PEMERINTAH ;
1) CAMAT BERSAMA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DAN LPD KELURAHAN DIHARAPKAN :
a) BERSAMA KAPOLSEK MENGAMBIL LANGKAH-PERSIAPAN OPERASIONALISASI PROGRAM POLMAS DENGAN MEMBENTUK FKPM.
b) MEMANTAU OPERASIONALISASI POLMAS DAN MENGKOORDINASIKAN DENGAN UNSUR POLRI DALAM HAL MENGANTISIPASI ADANYA KENDALA YANG DIHADAPI.
c) MEMBERIKAN ATAU MENGUSAHAKAN ADANYA DUKUNGAN DANA, TENAGA DAN PEMIKIRAN UNTUK PEMECAHAN BERBAGAI MASALAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH FKPM DALAM PENGGALANGAN DUKUNGAN PEMERINTAH.
d) KADES/LURAH DIHARAPKAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT-RAPAT FKPM DAN MEMBERI MASUKAN.

2) PEMERINTAH DAERAH BERSAMA DPRD DIHARAPKAN :
a) MENYEDIAKAN DUKUNGAN DANA UNTUK BIAYA OPERASIONALISASI (RAPAT/AKTIVITAS) FKPM.
b) MENGUSAHAKAN DUKUNGAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN DANPEMECAHAN MASALAH REKOMENDASI FKPM

HARAPAN KEDEPAN MELALUI POLMAS, KEMITRAAN, SINERGITAS POLRI – MASYARAKAT – PEMERINTAH DAPAT TERBANGUN DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT. MELALUI POLMAS POTENSI-POTENSI GANGGUAN DAN KONFLIK SOSIAL SECARA DINI DAPAT DIKETAHUI (EARLY DETECTION) DAN SEBAGAI PERINGATAN DINI (EARLY WARMING) SEHINGGA SEGERA DAPAT DIAMBIL LANGKAH AWAL PELAYANANNYA (AKSI DINI), AGAR TIDAK MENJADI GANGGUAN NYATA SERTA MENJADI MELUAS.

APABILA KEGIATAN POLMAS DAPAT TERLAKSANA, KITA SEMUA MENGAKUI BAHWA PADA DASARNYA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KITA, CINTA AKAN KEDAMAIAN, MENJUNJUNG PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAN TERCERMIN DALAM BUDAYA GOTONG ROYONG YANG KESEHARIAN MASIH HIDUP DALAM MASYARAKAT KITA. SEHINGGA DALAM MENGHADAPI BERBAGAI DAMPAK NEGATIF PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT SEPERTI KONFLIK-KONFLIK SOSIAL, BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN SERTA PERILAKU APARAT PEMERINTAH YANG TIDAK SESUAI ATURAN DAN NORMA DALAM MASYARAKT YANG TIDAK BERORIENTASI KEPADA RAKYAT SEBAGAI STAKEHOLDER DAPAT DENGAN SEGERA DIELIMINIR.

PENUTUP

POLRI TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI MASYARAKATNYA, KARENA MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI. JADI, FALSAFAH POLMAS BUKAN SESUATU HAL YANG BARU BAGI POLRI. SEBAGIAN DARI POLMAS SEBAGAI SUTUA STRATEGI OPERASIONAL SUDAH DIJALANKAN OLEH POLRI. STRATEGI POLMAS, MENGEDEPANKAN TINDAKAN BERSIFAT PRE-EMTIF DAN PREVENTIF MAKA TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN ALTERNATIF TERAKHIR.

MELALUI PENERAPAN PRINSIP KEMITRAAN POLISI – MASYARAKAT – PEMERINTAH DENGAN PENDEKATAN LOKALITAS, MAKA MASYARAKAT TERLIBAT SECARA LANGSUNG DI DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN. SELAIN ITU, MASYARAKAT JUGA TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM PENGAWASAN, SEHINGGA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK DARI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POLISIONAL OLEH ANGGOTA POLRI. SEMAKIN AKUNTABEL PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS POLISI, MAKA POLISI PUN SEMAKIN PROFESIONAL, DAN BEGITU PULA SEBALIKNYA.

POLMAS BUKAN TUJUAN, MELAINKAN INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI TUJUAN DARI FUNGSI DAN EKSISTENSI KEPOLISIAN, YAITU TERCIPTANYA RASA AMAN DAN KEAMANAN DI MASYARAKAT, SERTA TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN. SEBAGAI INSTRUMEN, POLMAS DITERAPKAN UNTUK MENGGESER SITUASI DAN KONDISI PADA TAHAP KONTIJENSI/PENEGAKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN REPRESIF KETAHAP PENCEGAHAN (PREVENTIF), DAN BAHKAN KE TAHAP PALING AMAN DAN TENTERAM, YAITU PENANGKALAN (PRE-EMPTIF). POLMAS TIDAK HANYA MENYENTUH PADA TATARAN HILIR, NAMUN MENYENTUH PULA PADA TATARAN HULU. UNTUK ITU, DIPERLUKAN KESAMAAN PERSEPSI, SERTA HUBUNGAN KERJASAMA YANG EFEKTIF ANTARA POLRI DAN UNSUR PEMERINTAHAN BAIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN MAUPUN BIDANG PENGAWASAN.

DENGAN DEMIKIAN, UKURAN KINERJA POLRI TIDAK LAGI SEMATA-MATA DILIHAT DARI PERSENTASE KASUS YANG DAPAT DISELESAIKAN ATAU JUMLAH KASUS YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN (DARK NUMBER). PARAMETER KINERJA POLRI KEMUDIAN BERTAMBAH DENGAN TURUNNYA ANGKA KEJAHATAN (CRIME RATE). SEMAKIN AMAN SUATU MASYARAKAT, ATAU SEMAKIN TINGGI RASA AMAN MASYARAKAT, TERCERMIN DARI SEMAKIN RENDAHNYA TINGKAT KEJAHATAN DAN SEMAKIN KONDUSIF IKLIM PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

POLMAS YANG EFEKTIF AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI TERCIPTANYA RASA AMAN DALAM MASYARAKAT DI DALAM MEMBANGUN SISTEM KEAMANAN DALAM NEGERI BERBASIS PADA PERAN SERTA SECARA AKTIF DARI SELURUH APARATUR NEGARA DAN SEGENAP KOMPONEN BANGSA. PARAMETER EFEKTIVITAS POLMAS TERCEMIN DARI TUMBUHNYA KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP POLRI PADA KHUSUSNYA DAN PEMERINTAH PADA UMUMNYA.

EFEKTIVITAS POLMAS JUGA AKAN TAMPAK MANAKALA SISTEM DETEKSI DINI YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT ITU SENDIRI TELAH BERFUNGSI SEBAGAI PERINGATAN DINI BAGI TIMBULNYA GANGGUAN KEAMANAN SETEMPAT, SEKALIGUS BERFUNGSI SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN ATAS PENYIMPANGAN DI DALAM PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAPAT DILAKUKAN LEBIH EFEKTIF. DIBAWAH KONTEKS INILAH POLRI MEJALANKAN TUGAS DAN PERANNYA DALAM MENGELOLA KEAMANAN DALAM NEGERI. PADA DASARNYA TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN POLMAS DALAM MEMBANGUN KETAHANAN NASIONAL YANG DINAMIS UNTUK TETAP MENJAGA DAN MENGAWAL KEUTUHAN DAN KEADULATAN NKRI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
BILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU’ ALAIKUM Wr. Wb.

JAKARTA, AGUSTUS 2008

STRATEGI MEMANTAPKAN KEPEMIMPINAN POLRI DALAM MENGAKSELERASI POLMAS

Oleh : Drs. Sugianto, MSi.[1]

Dimensi kepemimpinan selalu bersifat kontekstual dan dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemimpinan selain membutuhkan kapabilitas personil (kemampuan memimpin), juga perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pimpinan struktural atau pembuat kebijakan struktural dan dukungan sumber daya yang memungkinkan seseorang dapat memimpin secara efektif. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus mampu menjabarkan visi dan misi organisasi melalui kebijakan dan strategi serta dioperasionalisasikan dalam bentuk program-program atau kegiatan guna mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan Strategis (Renstra) Polri 2005-2009 telah memasukkan Polmas sebagai sebuah strategi Polri untuk membangun kemitraan sejajar dengan masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui upaya-upaya pre-emtif dan pemecahan akar masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Untuk mengimplementasikan Polmas, Kapolri mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. : 737/X/2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Salah satu strategi yang harus dikembangkan Polri adalah mengedepankan kepemimpinan angkatan muda Polri dalam penerapan Polmas.

Untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang mampu mengakselerasi penerapan Polmas, maka dibutuhkan beberapa strategi antara lain adalah membangun komitmen atau tanggung jawab moral untuk menerapkan Polmas sebagai strategi Polri untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan membangun birokrasi Polri yang profesional, adanya sistem pengawasan dan pengendalian (wasdal) atas penerapan Polmas, serta adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait (stakeholders) dan masyarakat.

a. Komitmen dan Tanggungjawab Pimpinan Polri

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan Polmas adalah kuatnya komitmen pimpinan Polri di semua level kesatuan, mulai dari Mabes, Polda hingga Polres dan Polsek. Komitmen pimpinan Polri tidak cukup hanya dalam bentuk komitmen personil, namun harus ditransformasikan menjadi komitmen kelembagaan yang diwujudkan dalam bentuk sistem dan metode kerja mencakup :

1) Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)

Untuk menghasilkan pemimpin Polri yang memiliki komitmen kuat terhadap penerapan Polmas, maka setiap anggota Polri yang mencalonkan diri menjadi pemimpin Polri harus menjalani “Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test)”. Melalui tes ini setiap calon pimpinan Polri harus memiliki pengetahuan dan konsep Polmas serta bagaimana strategi penerapannya di lapangan. Keharusan menjalani tes ini juga akan menjadikan Polmas sebagai wacana atau paradigma bagi setiap anggota Polri yang akan menjadi pemimpin dan merupakan salah satu strategi utama Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Keharusan menjalani fit and proper test ini dapat dibangun melalui kebijakan Kapolri dan dilakukan oleh tim independen atau perguruan tinggi yang kompeten. Mekanisme seleksi dengan fit and proper test diharapkan mampu menghasilkan pimpinan Polri yang berkualitas dan memiliki visi pembangunan Polri yang profesional, bermoral dan moderen.

2) Kontrak Kerja

Setiap pimpinan Polri harus menandatangani “kontrak kerja” selama jangka waktu tertentu untuk menjalankan program-program kerja yang diajukannya ketika mengikuti seleksi. Kontrak kerja tersebut juga mencakup komitmen untuk merelisasikan program Polmas dengan target pencapaian hasil yang didasarkan atas indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Polri.

Kontrak kerja juga mencakup kemampuan pimpinan Polri dalam membangun etika kerja di lingkungan organisasinya serta mampu mengubah paradigma berpikir anggota Polri yang menjadi bawahannya agar menjadikan Polmas sebagai pendekatan utama Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Pimpinan Polri juga harus mampu menegakkan etika kerja kepolisian bagi diri dan bawahannya serta memotivasi bawahannya agar bekerja secara profesional serta menjaga perilakunya agar tidak melanggar hukum dan etika kerja kepolisian, sehingga diharapkan dapat membangun akuntabilitas Polri di tengah masyarakat.

Dengan adanya kontrak kerja diharapkan pimpinan Polri dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Polri serta mensukseskan program Polmas di wilayah kerjanya. Keberhasilan merealisasikan target pencapaian hasil program Polmas selama menjadi pimpinan Polri, maka akan menjadi bahan pertimbangan untuk promosi jabatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, kegagalan dalam merealisasikan program Polmas akan menjadi catatan (track record) buruk bagi perjalanan karirnya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Setiap pimpinan Polri juga harus mampu mengembangkan manajemen sumber daya manusia (SDM) di kesatuan yang dipimpinnya, mencakup pembagian tugas dan kewenangan (job description), adanya studi kelayakan (feasibility study) dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sistem reward and punishment, sistem penilaian kinerja, kaderisasi dan pengembangan karir (promosi, mutasi dan demosi).

1) Deskripsi Kerja (Job Description)

Untuk meningkatkan efektivitas kerja organisasi, seorang pimpinan Polri harus mengetahui beban kerja dan tanggung jawab organisasi sehingga mampu mendistribusikan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada sumber daya manusia (SDM) yang tersedia secara tepat.

Pembagian tugas dan tanggung jawab/kewenangan harus dilakukan secara tepat yang didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahlian, prestasi dan pengalaman setiap personil yang ada. Adanya pembagian kerja yang jelas tersebut juga harus ditunjang oleh sistem atau metode hubungan dan tata cara kerja antar bagian atau unit dalam organisasi Polri tersebut.

Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dari setiap personil, maka tugas dan tanggung jawab seorang petugas Polmas juga akan jelas dan tidak dibebani oleh tugas dan tanggung jawab lain yang dapat mengganggu kinerja penerapan Polmas.

2) Studi Kelayakan dalam Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menghasilkan kinerja organisasi yang optimal, maka dibutuhkan perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terarah dan tepat sasaran. Perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia tersebut hendaknya didasarkan atas hasil kajian yang mendalam terhadap berbagai aspek kebutuhan organisasi dan cakupan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan Polmas hendaknya didasarkan atas berbagai aspek, seperti aspek kultur masyarakat, perangkat kebijakan yang diperlukan, ketersediaan sumber daya dan lain-lain. Pimpinan Polri hendaknya mampu membuat perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan program Polmas yang didasarkan atas hasil studi kelayakan pada aspek kebijakan, kelembagaan, struktur masyarakat, karakter dan budaya masyarakat serta sumber daya agar penerapan program Polmas dapat berjalan secara efektif.

3) Sistem Imbalan dan Hukuman (Reward and Punishment)

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, maka pimpinan Polri dapat menerapkan sistem imbalan dan hukuman (reward and punishment). Setiap personil Polri yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik harus diberikan imbalan (reward) yang pantas dan personil yang dinilai gagal melaksanakan tugas atau melanggar kode etik akan mendapatkan hukuman (punishment).

Untuk meningkatkan performa program Polmas, pimpinan Polri dapat menerapkan sistem imbalan dan hukuman kepada setiap personil yang bertanggung jawab terhadap program tersebut. Personil yang dinilai berhasil menjalankan program Polmas akan mendapatkan imbalan berupa promosi kenaikan pangkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Dengan diterapkan sistem imbalan dan hukuman tersebut, maka setiap personil Polri akan bersaing secara sehat untuk terlibat dalam program Polmas. Adanya insentif promosi tersebut diharapkan setiap personil Polri akan berusaha mempelajari dan memahami Polmas secara baik, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma atau cara berpikir setiap personil Polri terhadap Polmas.

4) Sistem Penilaian Kinerja

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem penilaian kinerja yang akuntabel, adil dan transparan. Pimpinan Polri harus mampu membangun sebuah sistem penilaian kinerja yang adil (fairness), obyektif dan transparan. Penilaian kinerja harus didasarkan atas kriteria yang jelas dan baku serta tidak bersifat subyektif yang dapat ditafsirkan atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka).

Mekanisme penilaian tidak hanya bersifat top down atau atasan terhadap bawahan, namun juga bersifat 2 (dua) arah, yakni penilaian yang bersifat vertikal (atasan terhadap bawahan dan bawahan terhadap atasan) serta bersifat horisontal, yakni antar personil Polri dalam jenjang kepangkatan atau jabatan yang sama. Penilaian didasarkan atas dasar fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bukan atas isu/gosip atau asumsi semata.

5) Pengembangan Karir (Promosi, Mutasi dan Demosi)

Untuk meningkatkan atau menjaga semangat (spirit) kerja personil Polri, pimpinan Polri harus mampu membangun sistem pengembangan karir yang memungkinkan setiap personil memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir atau jabatannya. Pengembangan karir tersebut dapat dibangun melalui sistem promosi, mutasi dan demosi yang adil, obyektif dan transparan.

Setiap personil yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, berhak mendapatkan promosi peningkatan pangkat dan jabatan. Dan sebaliknya, personil Polri yang dinilai gagal atau tidak berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atau melanggar etika kerja kepolisian, akan mendapatkan demosi atau penurunan pangkat dan jabatan.

Pimpinan Polri juga harus dapat membangun mekanisme mutasi atau pemindahan tempat tugas personil Polri secara transparan. Setiap personil berhak mengetahui alasan atau sebab dilakukannya mutasi terhadap dirinya. Dengan adanya sistem promosi dan demosi serta mekanisme mutasi yang jelas, adil, obyektif dan transparan, maka setiap personil Polri yang bertanggung jawab terhadap penerapan Polmas akan bekerja secara optimal guna mendapatkan promosi dan mutasi ke jenjang karir yang lebih tinggi.

6) Kaderisasi

Untuk menjaga ketersediaan personil yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu, maka harus ada mekanisme atau sistem pengkaderan yang berkesinambungan. Pengkaderan personil sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) implementasi sebuah program kerja atau kegiatan.

Adanya mekanisme promosi atau demosi, memungkinkan setiap personil Polmas dimutasi untuk mengisi jabatan lain, sehingga dapat mengakibatkan kekosongan posisi jabatan yang ditinggalkan personil tersebut. Penempatan personil yang kurang tepat atau tidak memiliki kemampuan/keahlian dalam penerapan Polmas, dapat mengganggu aktivitas kerja atau penerapan program Polmas yang sedang berjalan.

Untuk mengantisipasi hal di atas, pimpinan Polri harus membangun sistem pengkaderan yang baku, obyektif dan transparan. Pengkaderan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan latihan, sosialisasi atau pembelajaran sambil bekerja (learning by doing) melalui transformasi pengetahuan atau keterampilan antar personil Polri yang menduduki posisi atau jabatan di Polmas.

c. Rasionalitas Sistem Birokrasi Polri

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh sistem birokrasi dan budaya organisasi. Sebuah sistem birokrasi yang korup, dapat membentuk atau mendorong orang yang jujur menjadi korup pula. Sistem birokrasi dapat menjadi “penjara” bagi ide-ide kreatif dan inovatif serta dapat membentuk “mentalitas” seseorang yang berada di dalam birokrasi tersebut.

Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, pimpinan Polri harus melakukan evaluasi atau penilaian kesehatan organisasi Polri yang dipimpinnya (organization health audit). Kesehatan organisasi merupakan prasyarat bagi berkembangnya ide-ide atau pemikiran kreatif dan inovatif bagi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Berkembangnya ide-ide atau gagasan pemikiran tentang penerapan Polmas, kadang terkendala oleh sistem birokrasi yang menghambat penerapan Polmas seperti lambatnya prosedur pencairan anggaran Polmas.

Pimpinan Polri harus menghilangkan segala hambatan birokrasi melalui rasionalitas birokrasi yang mampu mendukung berkembangnya ide-ide atau gagasan pemikiran yang dapat meningkatkan akselerasi penerapan Polmas di seluruh wilayah tugas Polri.

d. Sistem Pengawasan dan Penilaian (Monitoring dan Evaluasi)

Untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja personil Polri, dibutuhkan sistem pengawasan dan penilaian terhadap perencanaan dan implementasi program kerja atau kegiatan guna mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja atau kegiatan tersebut. Mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala, mencakup pengawasan internal organisasi Polri dan pengawasan yang dilakukan pihak lain di luar Polri, seperti masyarakat, media massa, ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain-lain. Sedangkan sistem penilaian (evaluasi) dilakukan pada setiap periode tertentu atau pada akhir program kerja dan didasarkan atas kriteria dan indikator keberhasilan program kerja yang jelas dan transparan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui dalam penerapan Polmas, pimpinan Polri harus mampu mengembangkan sistem pengawasan dan penilaian kinerja. Pengawasan internal organisasi dilakukan melalui pembuatan laporan kemajuan (progress report) penerapan Polmas secara berkala (misalnya bulanan atau triwulan). Dan untuk mengetahui kebenaran isi laporan kemajuan, pimpinan Polri harus melakukan peninjauan atau kunjungan lapangan guna menilai sejauh mana keberhasilan penerapan Polmas serta berbagai kendala yang dihadapi personil Polri di lapangan.

Pimpinan Polri dapat membangun mekanisme pengawasan eksternal guna mendapatkan berbagai masukan ide, gagasan, pemikiran atau keluhan anggota masyarakat, ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan Polri maupun yang disampaikan melalui pemberitaan media massa. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Polri untuk menilai kinerja personil Polri guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Polri di mata masyarakat.

e. Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas Publik

Polri merupakan lembaga publik yang secara struktural bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, namun secara moral juga bertanggung jawab kepada rakyat, karena sumber anggaran Polri berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat. Oleh karena itu, Polri harus mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh Polri.

Sebagai bentuk akuntabiltas publik, pimpinan Polri dapat membangun mekanisme pertanggungjawaban setiap unit atau bagian dari kesatuan Polri yang dipimpinnya. Setiap unit atau bagian di kesatuan Polri (Mabes, Polda, Polres dan Polsek) harus membuat laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan tingkat pencapaian hasil (performance) berdasarkan perbandingan antara perencanaan dengan realisasi (program dan anggaran).

f. Keterlibatan Pihak-pihak Terkait (Stakeholder Engagement)

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukan hanya urusan Polri semata, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Untuk itu, Polri membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait (stakeholders) guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pimpinan Polri harus mampu membangun dukungan dari berbagai kalangan, seperti pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha (private sector), media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan masyarakat. Dukungan stakeholders dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat, media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap sikap dan perilaku personil Polri, dukungan anggaran melalui APBD, partisipasi dunia usaha dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui program community development atau corporate social responsibility (CSR) serta kalangan akademisi dalam bentuk gagasan pemikiran, ide-ide maupun kritik guna terwujudnya akuntabilitas Polri.


[1] Direktur Eksekutif ICPS

WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

WACANA DAN POLEMIK SEPUTAR RUU KAMNAS

Kaji ulang atas sejumlah peraturan perundang-undangan memang merupakan suatu keniscayaan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilandasi dengan dasar pertimbangan yang matang, serta substansi yang konsisten terhadap tujuan perubahan tersebut. Dalam konteks inilah kehadiran wacana RUU Keamanan Nasional dipandang melahirkan sejumlah kontroversi menyangkut berbagai aspek yang melingkupinya.

Menyikapi polemik yang terus berpijar ini, Polri sebagai salah satu obyek yang turut diwacanakan di dalamnya, dituntut untuk mampu memberikan pandangan sehubungan dengan berkembangnya diskursus tersebut. Terlebih lagi bila mengingat gagasan terpendam dari RUU tersebut yang ingin menempatkan Polri di bawah suatu departemen tertentu, yang dalam koridor umum dipandang sebagai antitesis dari proses reformasi di negeri ini.

Suka atau tidak, berkembangnya wacana RUU ini memang melahirkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab tuntas, guna melihat dengan jernih dan transparan seluruh aspek serta dimensi dari RUU ini. Di tengah riuhnya polemik ini, hal pertama yang harus dijawab tentunya menyangkut urgensi dan relevansi dari pembahasan RUU Keamanan Nasional itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut apa yang mendasari sehingga wacana RUU ini perlu untuk ditanggapi.

Oleh karena sinkronisasi dan harmonisasi diperlukan oleh suatu UU, terutama terhadap UUD 1945, maka tinjauan juga perlu diberikan menyangkut amanat UUD 1945 tentang Keamanan, bagaimana pengelolaan serta penjabarannya. Dari sini akan didapatkan perspektif yang jelas, apakah pengelolaan Keamanan oleh Polri harus identik dengan TNI atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui RUU inipun berupaya untuk memberikan telaah atau redefinisi terhadap konsep Keamanan Nasional. Namun dalam iklim demokrasi, klaim sepihak tentunya tidak cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan bersama. Oleh karena itu diperlukan tinjauan terhadap redefinisi konsep ini, dengan melihat perbandingan antara konsep Keamanan Nasional versi Departemen Pertahanan, selaku penggagas RUU ini, dengan konsep Keamanan dalam pandangan Polri yang telah dibakukan oleh UU.

Sejatinya, UU menyangkut bidang Keamanan telah banyak kita miliki, seperti UU 2/2002 tentang Polri, UU 3/2002 tentang Pertahanan, UU 34/2004 tentang TNI, UU Darurat 23/1959 dan PP 16/1960, UU Keadaan Bahaya, KUHP, UU Pidana Khusus dan sederet UU lainnya. Dalam konteks ini, kehadiran RUU ini sendiri melahirkan semacam ambiguitas – terlepas dari perlu tidaknya RUU ini – antara melengkapi atau menjadi payung berbagai UU bidang Keamanan yang telah ada sebelumnya. Karena itu perlu adanya penjabaran untuk mengetahui apa masalah aktual dalam implementasi UU bidang Keamanan yang telah ada. Kalaupun memang ada kekurangan dari berbagai UU tersebut, diperlukan jawaban mengenai bagaimana alternatif penyempurnaannya.

Muara dari polemik yang berkembang menyangkut RUU ini memang berpusar pada gagasan untuk menempatkan Polri di bawah departemen tertentu. Sebagai sebuah wacana, tentu saja gagasan tersebut sah-sah saja. Namun tentu tak setiap wacana merupakan kebenaran dan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Oleh sebab itu tanggapan terhadap gagasan ini sangat diperlukan untuk meluruskan kembali opini sepihak yang telah tersebar secara luas. Terutama, argumentasi menyangkut resiko jika Polri berada di bawah departemen serta mengapa Polri harus berada di bawah Presiden.

Di antara berbagai persoalan yang telah disampaikan di atas, persoalan mendasar yang menarik untuk ditelaah adalah menyangkut latar belakang politik wacana dari RUU Keamanan Nasional ini. Sebab, sejak awal diluncurkannya gagasan ini, telah terjadi pergeseran substansi yang menjadi dasar pijakan RUU ini, dari koordinasi, hankamrata hingga supremasi sipil. Pergeseran ini tentunya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Apakah RUU ini mengandung muatan politis dan jika benar demikian apa antisipasi terhadap muatan politis tersebut? Apakah gagasan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau justru menjadi antitesis dari derap reformasi itu sendiri?

Sebuah kesimpulan tentu tak dapat dibangun tanpa argumentasi yang memiliki landasan yang kokoh dan rasional. Jawaban serta alternatif pemecahan terhadap berbagai pokok persoalan ini pada akhirnya akan membimbing kita pada sebuah postulat baru menyangkut RUU Keamanan Nasional ini. (KRM)