KEAMANAN NASIONAL

Oleh : Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. Farouk Muhammad

PEMAHAMAN TENTANG KONSEP KEAMANAN.

Keamanan  berasal dari kata pokok ”aman” yang berarti : bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan ”keamanan memiliki arti “suasana aman” ketenteraman, ketenangan (Peter Salim, 2002).

Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan security Pada awal mulanya konsep keamanan (security) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Komisi Konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “security” : “closely tied to a state’s defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior”.

Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Pshikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya_harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (security) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (publik security).dalam ini istilah lama seperti publik order atau law and order  telah mengalami perluasan, di mana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari, akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Istilah security juga telah bergeser dan berkembang (semakin luas). Semenjak tahun 1994 dengan keluarnya The Human Devolepment dari UNDP, dikenal pula istilah “human security” yang berarti : pertama, keamanan dari ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, berarti perlindungan dari gangguan mendadak yang merugikan pola kehidupan sehari-hari di rumah, ditempat kerja ataupun dalam masyarakat The Human Development Report  tersebut di atas mengidentifikasi 7(tujuh)yang merupakan human security, yaitu (1) economic security, (2) food security, (3) health security, (4) environmental security, (5) personal security, (6) community security, dan (7) political security. Fokus dari human security adalah manusia, bukan bukan negara.

Berdasarkan uraian di atas, istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaikan dengan sesuatu; misalnya keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun Pshikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya” (Awaloedin Djamin, 2004). karena itu pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak kita bisa mengelompokkan konsep keamanan itu dalam 4(empat) kategori yaitu : (1) International security (2) National (State) security, (3) Public security (and Order), dan (4) Human security.

MEMAHAMI KONSEP KEAMANAN NASIONAL

Sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang security, pada pasca Perang Dunia II konsep keamanan nasional (national security) juga digulirkan. Komisi Konstitusi(2004) dengan mengutip Christopher Schoemaker mengemukakan : “national security was seen primarily as the protection from external invasion, an attitude primarily driven by the war. As a result, the original concept had a strong military component”.

Pengertian ini sangat dikaitkan dengan invasi dari luar sehingga seolah­-olah hanya menyangkut upaya pertahanan dalam rangka menjaga keamanan nasional (negara). Karena itu pada tataran global berlangsung pemikiran kembali atau peninjauan ulang tentang dimensi keamanan. Dalam kehidupan bangsa kita, kebutuhan tersebut juga dirasakan karena ada anggapan bahwa seolah-olah keamanan hanya urusannya polisi, sementara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dilakukan dengan upaya pertahanan yang menjadi porsi urusan TNI. Karena itu, sejalan dengan penilaian SBY (rethinking security) kita perlu memikirkan kembali pengertian kembali konsep keamanan khususnya yang menyangkut keamanan Negara.

Pemahaman tentang konsep keamanan nasional dapat kita telusuri dari beberapa sumber.  Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Keamanan Nasional ”berarti“ kekuatan suatu bangsa untuk melindungi negaranya [penebalan oleh penulis] terhadap ancaman atau bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri ”(Peter Salim, 2002). Edy Prasetyono (2005) mengemukakan bahwa“ keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebijakan politik pemerintah yang bertujuan untuk menegakan situasi yang aman dan kondusif bagi terselenggaranya pemerintahan sehingga mampu mempertahankan tujuan vital nasional [penebalan oleh penulis dari segala gangguan dan ancaman.  Dengan demikian keamanan nasional perlu dilihat dalam hubungannya dengan upaya untuk mecapai kepentingan nasional”. Kusnanto Anggoro, dalam buku Keamanan Demokrasi dan Pemilu (2004) tidak memberikan pengertian tetang konsep keamanan nasional, tetapi dikemukakan bahwa “terdapat beberapa ancaman terhadap keamanan nasional, yaitu ancaman militer yang dapat muncul dalam berbagai bentuk.  Bentuk yang paling ekstrim adalah serangan dan pendudukan, baik dengan tujuan untuk memusnahkan suatu negara, untuk merebut atau menguasai suatu wilayah, maupun mengubah institusi kenegaraan.  Dan ancaman yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman ekonomi yang secara jelas dapat mengganggu stabilitas domestik”.

Dari uraian tersebut diatas, kita memperoleh gambaran bahwa keamanan nasional memiliki pengertian yang khusus dalam arti obyeknya, sehingga artinya tidak mencakup aspek keamanan dalam suatu negara tetapi difokuskan pada ancaman terhadap negara (Kamus dan Kusnanto Anggoro), dan tujuan vital nasional (Edy Prasetyono). Pemahaman ini sejalan dengan konsep amerika, seperti dikutip Komisi konstitusi (2004) dari Christopher Schoemaker : “the protection of the United State from major threats [penebalan oleh penulis] to our territorial, political,  or economic wen-being”

Berdasarkan gambaran pengertian yang diuraikan diatas dapat dikemukakan bahwa konsep keamanan nasional tidak lalu berarti keamanan secara nasional. Dalam percakapan sehari-hari tema nasional memberi kesan yang berarti menyeluruh (pusat sampai daerah, semua lapisan masyarakat); Contoh: Bapennas, BKKBN, dan lain-lain. Sementara itu, “National” dalam Bahasa Inggris berarti nasional/bangsa.  Dengan perkataan lain, konsep keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai suatu kesatuan (entitas), bukan totalitas keseluruhan masalah keamanan, yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan dalam suatu negara. (Bandingkan pula pemikiran ini dengan konsep “lnternational/World Security yang menjadi perhatian PBB).

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dengan mengutip Laksda TNI (Pur) Ir. Budiman Djoko Said mengemukakan bahwa “pengertian keamanan nasional cenderung berorientasi kepada masalah pertahanan dan masalah hubungan luar negeri. Manajemennya dapat  dianalogkan dengan yang ada di Indonesia, dengan catatan lebih banyak memfokuskan diri kepada masalah pertahanan yang dalam hal ini dimulai dari konflik intensitas rendah/low intensity conflict dalam skala tinggi (sabotase, spionase, subversi, dan merusak/destructive action) sampai dengan konflik intensitas tinggi/high intensity-conflict (separatisme sampai dengan invasi) tidak termasuk keamanan dan ketertiban masyarakat/kamtibmas dan ketertiban umum/tibum serta hubungan luar negeri”. Hal senada juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Endriartono, bahwa ketentuan penyusunan RUU Kamnas seyogyanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan (Iintas sektoral-penulis).

KEAMANAN NEGARA VS KEAMANAN UMUM

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa TAP MPR NO.VI Tahun 2000 bertentangan dengan TAP MPR NoVII Tahun 2000 dan Pasal 30 UUD 1945. Jika kita merujuk semata-mata pada TAP MPR No. VI Tahun 2000, maka akan diketemukan dua fungsi yang berbeda yaitu pertahanan urusan TNI dan keamanan urusan Polisi. Semestinya untuk memahami TAP MPR No. VI Tahun 2000 harus melihat TAP MPR No. VII Tahun 2000 yang ditetapkan secara bersamaan melalui Sidang Umum MPR Tahun 2000.

TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 secara lebih spesifik merumuskan tugas/peran Polri dalam bidang “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dalam rangka menjamin “Keamanan Dalam Negeri”. Artinya, dalam konteks pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No. VI Tahun 2000 tidak memisahkan fungsi pertahanan (TNI) dengan fungsi keamanan negara apalagi keamanan secara menyeluruh, melainkan keamanan dalam arti keamanan umum (Polri).

Untuk lebih memperjelas perbedaan konsep keamanan negara dan keamanan umum sebaiknya kita menengok kembali rumusan ketentuan tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dalam setiap UUD yang pernah berlaku bagi negara Indonesia. Konstitusi RIS mengatur “Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum” sebagaimana terdapat pada bagian VI. UUDS 1950 mengatur “Pertahanan Negara dan Keamanan Umum” .sebagaimana terdapat pada bagian VI. Dengan demikian Konstitusi RIS dan UUDS 1950 secara tegas membedakan pertahanan/kemanan negara dan keamanan umum.

Disadari bahwa dalam pengelolaan keamanan negara akan saling terkait dengan pengelolaan keamaman umum dan bahkan pengelolaan keamanan manusia. Namun penyelenggaraannya menyangkut kepentingan/pendekatan dan aktor (utama) yang berbeda.  Dari segi  kepentingan/pendekatan, keamanan negara menyangkut kepentingan politik karena yang harus dilindungi adalah persetambatan politik yaitu negara, sedangkan keamanan umum menyangkut kepentingan persetambatan sosial yaitu masyarakat baik dalam satu negara maupun antar negara. Sementara keamanan manusia menyangkut kepentingan perlindungan hak-hak manusia (humaniora). Sudah barang tentu kesemuanya harus diletakkan dalam konsep hukum, dan bagi pelanggar akan dihukum untuk menjamin keamanan Negara, keamanan umum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dari segi aktor (utama), keamanan negara merupakan porsi TNI dan Polri, keamanan umum porsi Polri dan keamanan manusia porsi Komnas HAM.

Pertimbangan lain yang membuat kita untuk harus berhati-hati dalam menyusun ruang lingkup konsep Keamanan Nasional adalah seperti dikemukakan oleh Andi Widjajanto. Andi Widjajanto (2003) dengan merujuk Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde menekankan : “ketiga pakar strategi ini memperingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak terburu-buru mengeskalasi suatu isu menjadi isu keamanan. Suatu isu hanya dapat dikategorikan sebagai isu keamanan jika isu tersebut menghadirkan ancaman nyata (existential threats) terhadap kedaulatan dan keutuhan teritorial negara. Isu keamanan juga hanya akan ditangani oleh aktor militer jika ancaman yang muncul disertai dengan aksi kekerasan bersenjata dan telah ada kepastian bahwa negara telah mengeksplorasi semua kemungkinan penerapan strategi non kekerasan” .

Sejalan dengan kutipan Andi Widjajanto, SBY mengingatkan : …agar kita berhati-hati dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan wilayah yang kritikal yaitu the use of military force” (Susilo B. Yudhoyono, 2004). A.A. Banyu Perwita (2006) mengutip Amitav Acharya : “the state it seff, far from being the provider of securjfy as in the conventional view, has in many ways been a primary source of insecurity “.

Advertisements

Problems of Indonesia National Security

By David Raja Marpaung

FGD Presentation at Ministry of Defense 2011

A. Border Problems

Development of border regions is essentially an integral part of national development. The border region has a strategic value in supporting the success of national development, it is shown by the characteristics of activity include:
a. Any impact to state sovereignty.
b. A driving factor for the improvement of social welfare economics surrounding community.
c. Having a relationship of mutual influence with the activities carried out in other areas bordering the regions and between countries.
d. Have an impact on defense and security conditions, both regional and national scale. Resilience border areas need attention very seriously because these conditions will support the national defense within the framework of Homeland.

Border current conditions are:

1. Economic Aspects.

Border region is a region lagging (backward) due to, among other things:
1) The location is relatively isolated (isolated) with a low level of accessibility.
2) Low levels of education and public health.
3) The low level of socio-economic welfare frontier society (the number of poor and underdeveloped villages).
4) Scarcity of information about government and community development in the border area (blank spots).

Socioeconomic disparities border areas with neighboring communities affect the character and lifestyle of local communities and have a negative impact border security and a sense of nationalism. So it is not infrequently the border as an entry or transit point for criminals and terrorists.

2. Social and Cultural Aspects.

Due to globalization and the development of science and technology are so rapid, information and communication technologies especially the Internet, can accelerate the entry and growth of foreign cultures into the life of Indonesian society. Influence of foreign culture is a lot that does not fit with our culture, and could damage national security, as it accelerates dekulturisasi contrary to the values ​​contained in Pancasila. Frontier communities tend to be more quickly influenced by foreign cultures, due to greater intensity of relationships and their economy is very dependent with neighboring countries.

3. Aspects of Defence and Security.

Border region is a vast area of ​​coaching with the pattern of uneven distribution of the population, thus causing a range of government control, supervision and guidance of territorial difficult to implement with a steady and efficient. All forms of activity or activity that is in the border area if not managed properly will have an impact on the state defense and security, regional and international levels, both directly and indirectly. Border areas prone to hiding the GPK, smuggling and other crimes including terrorism, so the need for an integrated cooperation between relevant agencies in their handling.

Efforts to Build Border can be done in the following ways:

1. Enabling System Sishanta

Defense Act No. 3 of 2002, mandates the defense system of the universe. The consequences of the Defense Security System of the Universe make all the components involved and integrated in the system, which all subsystems must function to support the system. Malfunction of one of the subsystems will interrupt the operation of the system. In this case Sishanta which operate based on awareness of rights and obligations of citizens. Urgency setup is so that the system can function at any time ..

2. Developing Detterence

With the deterrent power, Indonesia can provide a psychological effect on the countries that plan to the threat. One step to achieve such deterrence is conducting modernization or construction of Indonesian military forces. Updates alutsista really done, not just maintenance of existing weapons, but we need to buy weapons and other combat equipment, modern technology has also advanced with the aim of protecting the entire area and homeland of Indonesia.

3. New Regional Development in the Border Region

This view of the border as a remote area we have to change. From now on we must look at the border as a strategic region. Strategically to defend our territory. From an external perspective, or districs territory in the border area is a “storefront” Homeland. That is, progress and welfare of the people in these areas will be “selling” a positive for Indonesia’s international diplomacy. In contrast, the economic backwardness or inaction in these areas it will be soft food for foreign parties concerned to weaken the credibility of the Republic of Indonesia in the international world. Therefore, the central and local government areas that have land borders with neighboring countries such as West Kalimantan, East Kalimantan, East Nusa Tenggara and Papua have to prioritize development along the border.

4. Cooperative Security (Security Cooperation)

To prevent conflicts, often the solution to be taken are the cooperation with the opposition. This is related to an existing problem actually comes from misunderstandings, differences of information, different views and interpretations, and different systems adopted. Security cooperation with the bias to be a step between the Governments of Indonesia and Malaysia, especially in solving border problems.

B. Education

If ateacher is not prosperous and poor educational facilities, then the next generation will face the challenge of lost generation. This is especially true at the level of rural areas or who have a limited budget, and the level of corruption is quite high due to lack of control and monitoring functions. Thankful the government has budgeted 20 percent of state budget funds for education sector.But with the various problems with the welfare of teachers and the inequality of education, there are problems in budget allocation and distribution of the budget to the regions?

All of the success of education reform agenda, is ultimately determined by the elements that are in the forefront, namely teachers. Without teachers who can serve as its flagship, something impossible curricular events following the educational system can achieve the results as expected. Then the main prerequisites that must be met for the continuity of teaching and learning process that ensures the optimization of the ‘learning’ is curricular is the availability of teachers with qualifications and competence are able to meet the demands of his job. But the reality on the ground conditions are still many teachers still lack the level of welfare. According to the research results, ideally average earnings of teachers in Indonesia is Rp 3 million per person. But what happens now is Rp 1.5 million for civil servant teachers, Rp 450 thousand for teacher aides, and Rp 10 thousand per hour for teachers. This amount is still very far from the benchmark welfare of teachers. Therefore, injustice is accepted by the teachers should get serious attention of government. About the injustice experienced by teachers in the area, it is associated with two things: First, the issue of regional autonomy. With the enactment of regional autonomy the Education Department in each county / city has the autonomy to determine programs they make, as well as with the budget set. Irregularities in the operational problems should be dealt with directly by the Regional Supervisory Agency (BAWASDA). Moreover, this issue has been enlarged and can spotlight masyarakt a lot, very funny if BAWASDA long to intervene. Second, it showed that less stringent controls in the expenditure budget in the region. Although the CPC is already in the area, but it would be better KPK also created in each district / city, making it easier for reporting allegations of misappropriation of funds or corruption.

Related to certification, the policy is actually very good for setting standards of quality faculty nationally. However, access must be simplified to facilitate teachers getting certified. Problem of “extortion” certification has been heard since two years ago, but until now no real action that gives a deterrent effect. There should be a dismissal and imprisonment for persons who do it, and covered by the mass media.

The government must also carry out supervision of Ministry of Education officials in agencies, and always monitor the amount of their wealth. This can make them afraid to do anything. And when they were reports from the public, should be followed up immediately.

Budget 20 percent of the national budget for education sector should be able to bring prosperity for educators, and provide good facilities for students. With this condition, it can be concluded that the first, the distribution is uneven and disproportionate budget for each district / city, and second, there circumcision budget at the level of district / city for the education sector. These funds may be diverted to other sectors such as infrastructure, etc.. Third, the existence of corrupt elements in the related department. Fourth, the cost in the region is high as it was in Part of territory in eastern Indonesia.

C. Horizontal Conflict Related Religion Issues

Escalation sealing, closure, assault, and the suppression of places of worship in Indonesia was in essence a representation of the tribal-religious attitude.
Although there are efforts to improve conditions for freedom of religion and belief, the practice of intolerance, discrimination, and violence continued to occur in Indonesia between 2007 and 2011. State officials and political parties have not been able to guarantee freedom of religion / belief and did not understand the fundamental principles of human rights into the constitutional rights of citizens.

In 2010, recorded 286 violations of freedom in 20 provinces.This is worrying because most of the provinces in Indonesia have problems of intolerance. Of the 286 forms of action, there is state action involving 103 \ organizer of the state as an actor. Of that number, 24 is the act of omission (by omission) and 79 are active measures, including the provocative statements of public officials and invited theviolence (condoning).Intolerance is a real crisis in sight, but unfortunately the government seemed to let or slow to handle this. In fact, freedom and protection for worship has been mandated by the 1945 Constitution. Pluralism also who can make the Indonesia can advance up to this SAA. In this case the government must be firm. If the establishment of a house of worship had obtained permission, then the local security forces must protect its inception to finish, and its use by the religious community.Do not let happen to tyranny by the majority of religious adherents are much less. This could bring the nation’s divisions and resentments in the future. This had happened in Ambon, where the conflict due to a politicized religion can take place until nearly a decade. Problems houses of worship can easily ignite conflict, especially with the fairly large number of fundamental and radical in Indonesia.To overcome intolerance, and understanding amongst build tollerance indeed properly inculcated from an early age through education. Moreover, the level of transition from school to family to society. The availability of religious education curriculum that emphasizes noble values ​​in religious as interacting software makes students better prepared to face life a plural. Schools have a dual role: not only educate students through knowledge transfer activities (transfer of knowledge), but also obliged to transfer value (transfer value) as a guide and associating themselves in society. On the other hand, the government needs to redesign the curriculum of religious education based on a more multicultural touches on concrete issues, such as the exclusivism, intolerance, apathy, and racial discrimination, so that the phenomenon of suppression of the name of religion can be eliminated.Furthermore, governments need to be proactive, especially in the area to discuss and address issues that arise related to harmonious life between religion.then, Indonesian government must act more decisively against groups that teach Islamic radicalism and often commit acts of violence in the name of religion. If necessary, the government prohibits the existence of groups that are anti against Pancasila and Unity in Diversity.In the aspect of law enforcement, the police must take firm action against perpetrators of the destruction of houses of worship that occurred in various regions in Indonesia. During this time the police seemed to let the destruction of houses of worship.Overall, the State must establish the authority and show empowerment in the face and deal with the actions undertaken intolerant groups. Nullifying the actions undertaken radicalization triggered public and horizontal conflicts. Actions of intolerant groups are the starting point or seed acts more radical. Therefore, the actual state need to take decisive action.

KONFIGURASI KEKUATAN POLITIK DAN DAMPAK KEAMANAN PEMILU 2009

I. PENDAHULUAN

Perubahan format politik paska pemerintahan orde baru menampilkan babak baru dalam transisi demokrasi di Indonesia. Penguatan kelembagaan politik yang awalnya diharapkan mampu menjembatani proses transisi demokrasi, dalam kenyataannya telah menjelma menjadi “raksasa” kekuatan baru yang sangat menentukan arah perjalanan politik bangsa Indonesia ke depan.

Munculnya berbagai partai politik “bak cendawan di musim hujan” sebagai konsekuensi penerapan system politik multipartai telah menimbulkan masalah ketika diterapkan bersamaan dengan system pemerintahan presidensiil. Pemerintahan SBY-JK yang terbentuk dari hasil Pemilu 2004 ternyata harus berjalan tertatih-tatih dan melakukan politik akomodasi agar memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen (DPR) dan partai politik.

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang diharapkan mampu memberikan penguatan kelembagaan politik lokal melalui pemilu kada, dalam kenyataannya telah berubah menjadi arena transaksi politik yang bernilai ekonomi tinggi. Berbagai partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu kada tingkat propinsi dan kabupaten sebagai salah satu strategi untuk meraih kepemimpinan nasional.

Rendahnya rasa nasionalisme dan semangat kebersamaan serta budaya “fairness” masyarakat dalam berpolitik, menjadikan pemilu hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan dan akses sumber daya ekonomi semata. Kondisi ini selanjutnya berdampak terhadap menurunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan politik dan meningkatnya potensi konflik serta ancaman dalam penyelenggaraan pemilu.

II. PILKADA DAN PEMILU 2009

Sejak tahun 2005 hingga Agustus 2008 telah dilaksanakan sebanyak 360 kali pilkada tingkat kabupaten/kota dan 29 pilkada tingkat propinsi. Dari keseluruhan propinsi dan kabupaten/kota, PDIP telah berhasil memenangkan di 15 propinsi dan 166 kab/kota (total sekitar 50%). Sedangkan Golkar memenangkan di 7 propinsi dan 154 kab/kota (sekitar 45%). Masih ada sekitar 4 propinsi dan 111 kab/kota yang belum melaksanakan pilkada (data per-juli 2008).

Secara umum, tingkat ketidak-ikutsertaan masyarakat (golput) dalam pilkada masih tergolong cukup tinggi atau berkisar 20-45% (lihat table 1). Faktor figur calon kepala daerah cenderung sangat menentukan kemenangan dalam pilkada, sedangkan dalam pemilu legislatif, faktor kemenangan lebih ditentukan oleh kinerja infrastruktur politik parpol.

Tabel 1. Jumlah Golput dalam Pilgub 2008

Propinsi

Pemenang

Jumlah Suara

Golput

Total Pemilih

Sumut

Syamsul Arifin-gatot Pujo Nugroho

28,31% (1.396.892)

41,83% (3.548.788)

8.482.505

Jawa Barat

Ahmad Heriawan-Dede Yusuf

40,5% (7.287.647)

32,6% (9.130.604)

27.933.259

Jawa Tengah

Bibit Waluyo-Rustriningsih

43,44% (6.084.261)

45,8% (11.854.192)

25.861.234

NTT

Frans Lebu Raya-Esthon Foenay

37,35% (772.030)

19,54% (516.718)

2.643.971

NTB

Tuanku Guru Bajang-Badrul Munir

38,84% (847.896)

25,05% (752.802)

3.004.902

Bali

Manku Pastika-Puspayoga

55,04% (1.087.910)

24,89% (655.259)

2.631.754

Keberhasilan parpol dalam memenangkan pilkada memiliki nilai strategis untuk membangun basis dukungan finansial dan jaringan politik untuk pemenangan Pemilu 2009. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis dukungan politik dan finansial bagi pemenangan parpol dalam Pemilu 2009, cenderung berada di tingkat kabupaten/kota, karena bupati/walikota merupakan perpanjangan tangan partai politik.

Berdasarkan hasil kemenangan parpol dalam pilkada tingkat kabupaten/ kota selama kurun waktu 2005-2008, Partai Golkar dan PDIP mendominasi posisi kepala daerah. Kekalahan kedua partai tersebut dalam beberapa pilkada tingkat propinsi/kabupaten/kota diprediksikan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara kedua parpol tersebut dalam Pemilu 2009.

Adanya parpol baru seperti HANURA atau GERINDRA pada Pemilu 2009, tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Golkar dan PDIP. Banyaknya parpol peserta pemilu (34 parpol nasional & 6 parpol lokal di Aceh) akan semakin mempertajam persaingan antar parpol dalam memperebutkan perolehan suara. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dalam internal Parpol berpotensi menimbulkan friksi antar elit parpol & massa pendukungnya, termasuk perselisihan pidana maupun perdata.

Potensi konflik cukup tinggi akibat mobilisasi massa pendukung parpol khususnya pada masa kampanye akibat jadwal kampanye yang serentak. Potensi konflik akibat ketidakpuasan parpol atas keputusan KPU sangat tinggi (khususnya pada Pemilu Legislatif, penetapan DPT, DCT dan perhitungan suara ).

III. KONFIGURASI KEKUATAN POLITIK

Peta kekuatan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2009 tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik yang terdapat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Banyaknya pilkada yang dimenangkan Partai Golkar dan PDIP menunjukkan bahwa konfigurasi kekuatan politik masih berputar pada dua partai besar tersebut. Kemenangan pasangan yang didukung PKS dan PAN di Sumut dan Jabar tidak dapat dikatakan sebagai berakhirnya dominasi kedua partai tersebut, namun lebih kepada faktor keberuntungan akibat perubahan perilaku pemilih di tingkat lokal dan besarnya angka golput.

Kalahnya kandidat yang berasal dari kalangan mantan pejabat militer dalam pilkada menunjukkan kecenderungan perubahan perilaku pemilih yang tidak lagi percaya bahwa pemimpin dari kalangan militer mampu membawa perubahan hidup kearah yang lebih baik. Terpilihnya kandidat yang berlatar belakang artis juga tidak dapat dipandang dari sisi kepemimpinnya, namun lebih kepada populisme mereka kalangan wanita dan ibu-ibu rumah tangga yang lebih mengenal sosok mereka melalui tayangan televisi dibandingkan kalangan laki-laki dewasa yang cenderung memilih golput.

Kemenangan partai dalam berbagai pilkada memiliki nilai strategis bagi partai tersebut. Penguasaan kepala daerah merupakan modal politik untuk mendapatakan modal ekonomi. Penguasaan modal politik di level “elit” tersebut akan digunakan untuk mendapatkan modal ekonomi dari kalangan elit atau pengusaha yang diuntungkan secara ekonomi. Selanjutnya modal ekonomi tersebut akan digunakan untuk membiayai ongkos politik pemeliharaan basis-basis politik di level masyarakat. Dalam konteks Pemilu dan Pilpres 2009, pengerahan kekuatan modal ekonomi dilakukan melalui peningkatan akumulasi anggaran pemilu dan pilpres yang diperoleh dari mark-up atau korupsi dana APBD dan sumbangan “mengikat” dari relasi bisnis yang terkait dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Sedangkan pengerahan kekuatan politik dibangun melalui jaringan basis massa pemilih (vote getter) yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat (community groups).

Pelaksanaan pilkada di tingkat propinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini cenderung tidak bergerak dalam diktum penguatan demokrasi kerakyatan, namun lebih kepada “demokrasi transaksional”. Mekanisme pilkada yang awalnya bertujuan untuk penguatan kapasitas kelembagaan politik, dalam kenyataannya telah menjadi ajang proses transaksi politik dan ekonomi. Kelembagaan politik hanya menjadi “kendaraan” bagi elit politik untuk mendapatkan akses kekuasaan politik dan penguasaan modal ekonomi.

Konfigurasi politik hasil Pemilu 2009 sangat mempengaruhi konfigurasi politik paska pilkada. Kemampuan kepala daerah terpilih dalam memenangkan caleg di setiap daerah pemilihan (dapil) akan menentukan konfigurasi politik di tingkat parlemen (DPR/DPRD) yang sangat mempengaruhi pemerintahanannya. Semakin banyaknya caleg terpilih yang berasal dari partainya, maka akan semakin menguatkan dukungan politik bagi jalannya pemerintahan dan sebaliknya. Untuk itu, setiap kepala daerah akan mengerahkan segenap kekuatan modal politik dan ekonominya untuk memenangkan Pemilu 2009. Kemenangan dalam pemilu pada akhirnya akan menentukan besaran dukungan suara atau kursi bagi proses pencalonan kandidat presiden dalam Pilpres 2009.

Kemenangan Golkar dan PDIP dalam berbagai pilkada merupakan potret awal untuk menggambarkan konfigurasi kekuatan politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Pilkada merupakan “aset” untuk mengakumulasikan kekuatan modal ekonomi dan politik bagi pemenangan Pemilu dan Pilpres 2009. Kekalahan Golkar dan PDIP oleh koalisi PKS dan PAN dalam pilkada Sumut dan Jabar merupakan pukulan yang cukup telak bagi kedua partai tersebut. Besarnya jumlah kursi yang berasal dari Dapil Sumut, Jabar, Jateng dan Jatim (lihat lampiran UU Pemilu) mendorong berbagai partai politik untuk memenangkan pilkada di daerah tersebut. Kekalahan Golkar dan PDIP di Sumut dan Jabar telah menjadi pelajaran bagi kedua partai tersebut agar tidak lagi kecolongan dalam pilkada Jateng dan Jatim. Untuk itu, kedua partai tersebut akan all out dalam memenangkan pilkada di kedua propinsi tersebut.

Berkaca dari perubahan perilaku massa pemilih (vote getter) dalam Pemilu 2004 dan Pilkada, maka sulit untuk memastikan kemana arah pilihan vote getter tersebut dalam Pemilu dan Pilpres 2009. Perlu juga disadari bahwa psikologi massa pemilih dalam Pilkada berbeda dengan Pemilu. Pilkada hanya melibatkan psikologi sebagian masyarakat, sementara Pemilu merupakan “hajatan” nasional yang mampu menyedot perhatian seluruh lapisan masyarakat. Sulit juga dipastikan, apakah hasil pilkada Sumut dan Jabar merupakan indikasi perubahan orientasi massa pemilih menuju pilihan yang lebih rasional atau emosional semata. Namun demikian, kemenangan PKS dalam beberapa pilkada mengindikasikan adanya pergerakan kekuatan politik PKS menuju tiga besar bersama Golkar dan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres 2009 yang akan datang.

Kekalahan Partai Demokrat (PD) dalam berbagai pilkada menunjukkan bahwa partai tersebut hanya bersandar pada popularitas personal SBY dan mengindikasikan semakin mengecilnya kekuatan politik partai tersebut menjelang Pemilu dan Pilpres 2009. Sementara PKB yang masuk 3 (tiga) besar perolehan suara dalam Pemilu 2004, saat ini mengalami perpecahan partai dan mulai ditinggalkan sebagian massa pemilihnya. Sedangkan PAN dan PPP yang dalam Pemilu 2004 masuk dalam 7 (tujuh) besar, saat ini juga mengalami penyusutan kekuatan politik, sehingga cenderung berperan sebagai kekuatan komplementer bagi kekuatan politik dominan.

Banyaknya pilkada yang harus dilaksanakan dipenghujung tahun 2008 serta konflik-konflik yang terjadi dalam pilkada berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan semakin memburuknya perekonomian nasional yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 120 US dollar per barrel. Tahun 2008 ini pemerintah harus menyediakan subsidi BBM lebih dari dua kali dari subsidi tahun sebelumnya. Bila pada tahun 2007 BBM adalah Rp. 88,048 triliun, maka pada tahun anggaran ini jumlahnya diperkirakan mencapai Rp. 187,108 triliun atau sekitar 20,97% dari Total Penerimaan Dalam Negeri. Dengan jumlah subsidi yang sangat besar ini maka kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi yang sangat dibutuhkan menjadi sangat terbatas.

Dengan tidak adanya kepastian mengenai harga minyak menjelang Pemilu dan Pilres 2009, maka kebijakan yang akan dilakukan adalah menyesuaikan secara bertahap harga BBM di dalam negeri agar bergerak searah dengan harga internasional. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya tarif listrik, transportasi dan harga pangan. Kesulitan ekonomi menjelang Pemilu dan Pilpres 2009 akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menjadi “titik ledak” terjadinya konflik sosial dalam skala massif yang dapat menimbulkan kerentanan keamanan dalam negeri.

IV. GERAKAN MASSA DAN ISU KENAIKAN HARGA BBM

Temperatur politik mulai bergerak ke titik panas menjelang suksesi kepemimpinan nasional. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 120 dollar AS per barrel telah memaksa pemerintahan SBY-JK untuk mengambil langkah tidak populis, yakni menaikkan harga jual BBM di dalam negeri. Meskipun Panitia Anggaran DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran subsidi BBM dalam APBN-P 2008, namun keputusan menaikan harga BBM tersebut mendapat penentangan langsung dari kalangan DPR RI.

Penentangan juga datang dari berbagai kalangan, seperti politisi, pengusaha, kelompok masyarakat, LSM dan mahasiswa, bahkan beberapa kepala daerah secara terang-terangan juga menolak kenaikan harga BBM tersebut. Penentangan yang lain juga dilakukan terhadap Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni program pemerintah untuk mensubsidi masyarakat miskin yang terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM.

Isu kenaikan harga BBM telah menjadi momentum penting bagi berbagai kekuatan politik oposisi untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintahan SBY-JK yang dianggapnya membohongi rakyat. Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Jenderal (Purn.) Wiranto secara terang-terangan menuduh Presiden SBY telah melakukan kebohongan publik dengan menaikkan harga BBM yang sebelumnya telah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM. Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik Program BLT sebagai kebijakan “sinterklas” yang menciptakan masyarakat bermental pengemis.

Kenaikan harga BBM telah menimbulkan gelombang demonstrasi dan aksi mogok angkutan umum di berbagai kota. Kondisi ini telah dimanfaatkan berbagai kekuatan politik untuk menjatuhkan kredibilitas Pemerintahan SBY-JK sehingga diharapkan akan menurunkan dukungan rakyat pada Pilpres 2009. Penolakan kenaikan BBM juga dimanfaatkan beberapa pengusaha besar yang terlibat, korupsi, BLBI dan kasus-kasus besar lainnya dengan memberikan dukungan baik tersamar maupun terang-terangan dengan tujuan menciptakan destabilitas politik nasional, sehingga diharapkan dapat melemahkan upaya penegakkan hukum terhadap pengusaha yang bersangkutan.

Penolakan kenaikan BBM dan skema penyaluran subsidi telah menyatukan kepentingan politik dan hukum para pengusaha besar yang memiliki dana dan memiliki jaringan politik untuk memperluas dan menghancurkan kredibilitas pemerintahan saat ini. Para pengusaha besar mengucurkan dana kepada berbagai kekuatan politik untuk pengerahan massa menentang kenaikan harga BBM. Penolakan terhadap kenaikan BBM dan Program BLT juga dilakukan oleh beberapa kepala pemerintahan daerah yang diusung oleh kekuatan politik di luar maupun di dalam pemerintahan SBY-JK. Penolakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk insubordinasi birokrasi dan “disintegrasi politik” dalam pemerintahan saat ini.

Isu kenaikan harga BBM telah menjadi komoditas politik yang melibatkan berbagai kekuatan politik. Tindak kekerasan dalam penanganan aksi penolakan BBM, telah digunakan sebagai isu pemicu (trigger issue) oleh kekuatan politik tertentu untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan yang berkuasa. Hal ini tentunya tidak lepas dari pertarungan politik menjelang Pemilu 2009.

V. GERAKAN POLITIK DAN SUKSESI NASIONAL

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM telah menimbulkan gelombang aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa baik di Jakarta maupun di berbagai daerah. Beberapa aksi demonstrasi tersebut telah menjurus pada tindak kekerasan dan menjurus pada anarki, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oknum aparat kepolisian. Aksi kekerasan mulai meluas dalam berbagai demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya dan beberapa kota lainnya. Aksi kekerasan mencapai puncaknya pada demontrasi mahasiswa di Kampus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta tanggal 24 Mei 2008 dan aksi pembakaran kendaraan milik pemerintah di Jakarta. Mahasiswa dan aparat kepolisian juga terlibat bentrok fisik yang mengakibatkan beberapa mahasiswa dan polisi mengalami luka-luka dan kerusakan pada beberapa fasilitas umum.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menuding ada pihak ketiga yang membenturkan mahasiswa dengan aparat kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Kampus Universitas Nasional, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS dalam siaran pers tanggal 26 Mei 2008 mengatakan bahwa unjuk rasa di Kampus UNAS telah ditunggangi pihak ketiga yang mendorong terjadinya aksi anarkis dan kekerasan dengan membenturkan pihak pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Pernyataan pemerintah tersebut sekaligus menguatkan pernyataan senada yang dilontarkan Kepala BIN Syamsir Siregar beberapa hari sebelumnya.

Pernyataan pemerintah tersebut menyiratkan adanya gerakan politik di balik aksi demonstrasi mahasiswa yang marak di berbagai daerah. Meskipun pemerintah tidak menyebutkan secara eksplisit kekuatan politik yang mendalangi aksi kekerasan tersebut, namun tampaknya tuduhan mengarah pada kekuatan politik “nasionalis-kiri” dan avonturir yang memiliki jaringan di kampus-kampus, seperti UNAS, UKI, Moetopo, Mercu Buana, dll. Pemilihan mahasiswa sebagai basis gerakan massa untuk menentang kenaikan harga BBM, tentunya tidak lepas dari pandangan umum bahwa mahasiswa cenderung tidak memiliki vested interest tertentu dalam melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap menyesengsarakan rakyat.

Gerakan politik yang terjadi saat ini tentunya tidak lepas dari adanya rivalitas politik di antara beberapa tokoh politik tanah air. Rivalitas politik antara SBY denga Wiranto sudah berlangsung sebelum Pemilu 2004, yakni adanya black campaign dari kubu SBY terhadap Wiranto di Washington sehingga ditolak masuk ke Amerika Serikat. Wiranto dianggap bertanggungjawab terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Timor Timur (Timor Leste). Rivalitas ini terus berlanjut saat Pemilu 2004 dengan saling melakukan black campaign di beberapa daerah, seperti di Maluku dan Sulawesi Tengah.

Selain dengan Wiranto, rivalitas juga terjadi antara SBY dengan Megawati. Rivalitas mulai terbangun saat SBY mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam Kabinet Gotong Royong dan mencalonkan diri untuk maju dalam Pilpres 2004. Pengunduran diri SBY mendekati pemilu ini dianggap Megawati sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab karena situasi sosial politik dan keamanan menjelang pemilu yang menuntut penanganan serius Menko Polkam. Rivalitas Megawati-SBY semakin memuncak saat terjadi saling kritik antara SBY dengan Taufi Kiemas tentang perilaku SBY tersebut.

Rivalitas politik juga terjadi antara Wapres Jusuf Kalla dengan Akbar Tanjung saat menjelang Pemilu 2004. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang mendukung Capres/Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dalam putaran kedua Pilpres 2004 ditentang sebagian elit Golkar yang tergabung dalam Forum Pembaharuan Partai Golkar yang justru mendukung Capres/ Cawapres Susulo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Rivalitas semakin memuncak ketika Rapat Pleno DPP Golkar tanggal 15 September 2004 secara aklamasi memecat Jusuf Kalla sebagai penasihat DPP Golkar.

Selain persoalan rivalitas, gerakan politik juga didalangi oleh beberapa elit politik yang masuk “barisan sakit hati” karena tidak dimasukkan dalam struktur kekuasaan pemerintahan SBY-JK. Selanjutnya mereka menjalin “aliansi taktis” dengan kekuatan rivalitas dan menggunakan jaringan politik mahasiswa di kampus-kampus untuk melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM. Aksi dilakukan secara serentak di beberapa kota dengan pola yang sama, yakni melakukan pembakaran ban dan memprovokasi aparat kepolisian untuk menggunakan kekerasan, sehingga diharapkan akan terjadi aksi kekerasan dan anarkis.

Dalam masa kampanye pemilu caleg sejak Juli 2008 hingga April 2009 ini, aksi penolakan kenaikan harga BBM cenderung menurun. Hal ini tentunya tidak lepas dari pemusatan konsentrasi dan konsolidasi parpol memenangkan pemilu legislative dan pilpres 2009. Para elit politik yang sebelumnya “bermain” membangun gerakan politik untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK melalui isu kenaikan BBM, saat ini mulai mengalihkan konsentrasinya untuk pemenangan dalam Pemilu dan Pilpres 2009.

VI. DAMPAK KEAMANAN PERTARUNGAN POLITIK MENJELANG PEMILU 2009

Pertarungan politik kekuatan “opisisi” dan avonturir yang menggunakan kendaraan aksi-aksi mahasiswa dengan isu kenaikkan harga BBM telah menimbulkan dampak keamanan yang cukup serius. Beberapa aksi mahasiswa telah menjurus pada tindakan anarkis yang telah menimbulkan gangguan kamtibmas. Aksi provokasi dan kekerasan merupakan strategi untuk menggiring aparat kepolisian kedalam lingkaran konflik vertikal.

Para “oposan” dan kelompok avonturir berharap terjadinya konflik vertikal antara mahasiswa dengan kepolisian, yang selanjutnya menjadi “pintu masuk” untuk menjatuhkan kredibilitas atau pemakzulan pemerintahan SBY-JK. Isu kenaikkan harga BBM digunakan sebagai “isu bersama” berbagai kekuatan politik untuk mengancurkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK sehingga diharapkan tidak lagi mendapatkan dukungan suara dalam Pilpres 2009 yang akan datang.

Memasuki masa kampanye pemilu selama kurun waktu Juli 2008-April 2009, gerakan politik “oposisi” melalui aksi penolakan harga BBM semakin melemah. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengalihan perhatian para elit politik untuk berkonsentrasi dan konsolidasi bagi pemenangan pemilu dan pilpres 2009. Situasi ini berdampak terhadap menurunnya intensitas aksi-aksi demontrasi yang kerap dilakukan mahasiswa. Kondisi ini juga menunjukkan adanya korelasi antara maraknya aksi-aksi penolakan kenaikkan harga BBM oleh mahasiswa dengan keterlibatan elit politik dalam gerakan politik melalui isu kenaikkan harga BBM.

Mendekati masa penetapan daftar pemilih tetap (DPT), daftar calon tetap (DCT), pemungutan suara dan perhitungan suara, maka konflik akan bergeser dari konflik vertikal menuju konflik horizontal. Konflik yang sebelumnya terjadi antara mahasiswa dengan pemerintah, selanjutnya akan bergeser menjadi konflik antar pendukung partai atau konflik internal partai. Konflik juga akan terjadi antara massa pendukung partai dengan KPU/KPUD atau Bawaslu/Panwaslu.

Konflik horizontal yang terjadi dalam pemilu atau pilpres, dapat digunakan oleh kekuatan politik yang kalah untuk membuat kekacauan dan tindakan anarkis yang pada akhirnya diharapkan akan menganulir pemilu atau pilpres yang telah dilaksanakan. Jika kondisi ini terjadi, maka proses demokrasi dan keamanan dalam negeri mengalami ancaman serius.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kekuatan politik menjelang Pemilu 2009 dibangun melalui upaya pemenangan dalam Pilkada, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Pemenangan ini memiliki nilai strategis untuk mengembangkan basis ekonomi dan jaringan politik bagi pemenangan Pilpres 2009. Kemenangan PDIP pada sekitar 50% pilkada kabupaten/kota dan Partai Golkar pada 45% pilkada menunjukkan bahwa kekuatan politik menjelang pemilu 2009 masih didominasi oleh kedua partai tersebut.

Adanya kebijakan menaikkan harga BBM telah digunakan berbagai kekuatan politik “oposisi” dan avonturir untuk menghancurkan kredibilitas pemerintahan SBY-JK, sehingga diharapkan tidak terpilih lagi dalam Pilpres 2009 yang akan datang. Para “oposan” dan kelompok avonturir telah menggunakan jaringan politiknya di kampus-kampus untuk menggerakkan aksi-aksi mahasiswa untuk menentang kenaikkan harga BBM. Aksi-aksi mahasiswa yang menggunakan kekerasan dan aksi anarkis menunjukkan bahwa aksi tersebut sudah merupakan gerakan politik ketimbang gerakan moral.

Dimulainya masa kampanye pemilu legislatif selama periode Juli 2008-April 2009 menunjukkan intensitas aksi mahasiswa cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi antara maraknya aksi-aksi penolakan kenaikkan harga BBM oleh mahasiswa dengan keterlibatan elit politik dalam gerakan politik melalui isu kenaikkan harga BBM. Memasuki masa pemilu, konflik cenderung bergeser dari konflik vertikal menuju konflik horizontal. Konflik yang sebelumnya terjadi antara mahasiswa dengan pemerintah, selanjutnya akan bergeser menjadi konflik antar pendukung partai atau konflik internal partai. Konflik juga akan terjadi antara massa pendukung partai dengan KPU/KPUD atau Bawaslu/Panwaslu.

Konflik horizontal yang terjadi dalam pemilu atau pilpres, dapat digunakan oleh kekuatan politik yang kalah untuk membuat kekacauan dan tindakan anarkis yang pada akhirnya diharapkan akan menganulir pemilu atau pilpres yang telah dilaksanakan. Jika kondisi ini terjadi, maka proses demokrasi dan keamanan dalam negeri mengalami ancaman serius.

2. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian aparat kepolisian, yakni :

a. Polri harus dapat mengikuti perkembangan setiap tahapan pemilu, mulai dari tahapan pendataan pemilih tetap, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan paska perhitungan suara.

b. Polri, khususnya di tingkat KOD harus mampu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan KPU/KPUD, Bawaslu/ Panwaslu, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK dan pihak terkait lainnya dalam rangka menjaga keamanan dan antisipasi dampak keamanan selama penyelenggaraan Pemilu.

c. Polri, khususnya di tingkat KOD, KPUD/Panwaslu, Papol, Pemda, dan Kejaksaan hendaknya dapat menginisiasi adanya kesepakatan atau ikrar bersama untuk melaksanakan pemilu secara aman, damai dan demokratis.

d. Polri, khususnya di tingkat KOD harus melakukan penguatan program Polmas agar mampu mengerahkan masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan memelihara kamtibmas di lingkungannya masing-masing.

Kontraktor Keamanan Partikelir (Private Security Company)

1. Latar Belakang

Setelah Perang Dingin, dominasi Amerika Serikat tak terelakkan hingga memperkenalkan konsep demokrasi politik, pasar bebas, dan kebudayaan populer. Tiga elemen inilah yang menjadi basis penyangga globalisasi yang dilancarkan AS. Berdekatan dengan pergerakan globalisasi adalah fakta bahwa aparat keamanan yang terampil, terutama dari militer, dipindahkan dari kesatuannya. Hal ini menandakan emergence dan pertumbuhan yang cepat dari agen partikelir yang bergerak di bidang jasa keamanan. Mereka dibentuk untuk memenuhi tingginya permintaan akan penjagaan keamanan seiring dengan instabilitas dan intensitas konflik di suatu wilayah.

Agen partikelir dalam keamanan memiliki sebutan khusus dengan mercenary atau tentara bayaran yang tergabung dalam agen militer partikelir (Private Military Companies, PMCs) dan agen keamanan partikelir (Private Security Companies, PSCs). Tentara bayaran atau mercenaries berangkat ke medan tempur dengan motivasi murni demi uang, tanpa tendensi nilai dan latar belakang membela ideologi, kebangsaan, atau aliran politik tertentu (Angkasa edisi khusus “Tentara Bayaran”).

Jauh sebelum konsep mercenary dipopulerkan, di abad ke-17 saat maraknya negara-negara kolonial melakukan perperang demi gold, gospel, dan glory, sudah dikenal buccaneers atau privateers. Kata buccaneer dalam bahasa Prancis adalah bouncans, istilah yang sering digunakan pada kriminal dan buronan di pulau-pulau Karibia. Buccaneers jauh berbeda dari bajak laut dalam modus operasi dan motivasi dalam bertempur. Dalam perang perebutan wilayah kekuasaan dengan Spanyol untuk menghindari konflik terbuka, kerajaan Inggris Raya secara sembunyi-sembunyi memberikan dukungan terhadap operasi buccaneers di Amerika Selatan dan Karibia. Operasi itu dipimpin legendaris Henry Morgan yang kemudian menjadi Gubernur Panama dan mendapat gelar bangsawan sir dari Charles II.

Keberadaan agen keamanan dan militer partikelir merupakan kajian khusus dalam ranah security sector governance (SSG), yang mencoba meninjau ulang peran dan fungsi aktor-aktor keamanan dalam modernisasi konflik dan globalisasi. Khusus untuk Indonesia, kajian ini menjadi penting untuk melihat peran dan nexus agen keamanan partikelir (non-state actor) dengan kelompok keamanan tradisional, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisan Repubrik Indonesia (state actor).

2. Outsourcing Keamanan

Pergeseran relasi produksi dalam industri modern ditandai secara khusus dengan fleksibilitas modal dan tenaga kerja yang melahirkan capital flight dan diversifikasi tenaga kerja. Konteks ini berlaku global karena diusung oleh kaum neoliberal yang menabrak sendi-sendi pertahanan nasional suatu bangsa. Diversifikasi tenaga kerja dapat dipandang sebagai pembedaan terhadap status kerja antara tenaga kerja tetap, kontrak, lepas (outsource) dalam bentuk ikatan kerja. Kecenderungan model fleksibilitas adalah pergerakan tenaga kerja dengan cepat ditandai dengan terbangunnya pasar tenaga kerja dengan persediaan cadangan yang berlimpah (labor oversupply).

Praktik outsourcing atau labor contracting telah lama dilakukan negara-negara maju dan kini mulai berkembang di Indonesia. Kegiatan meng-subkontrak-kan pekerjaan ini oleh kalangan pendukung human resource management (HRM) dipandang sebagai efesiensi nilai kerja, solusi dari pasar tenaga kerja, kelangsungan perusahaan dalam berkompetisi, dan peningkatan keahlian tenaga kerja. Sementara dalam pandangan penentangnya seperti serikat pekerja dianggap sebagai bentuk perbudakan baru dan memperlemah posisi pekerja.

Praktik outsourcing dalam sektor keamanan memiliki akar historis yang panjang dan bukanlah hal asing. Dalam sejarah, Firaun, Nabi Muhammad, Aleksander Agung, serta tokoh dan perang besar lainnya pernah menggunakan jasa mereka. Outsourcing dalam sektor keamanan menggeliat lagi ditandai dengan momentum operasi yang dilakukan George Bush Senior dalam pembebasan warga negara AS di Iran. Dalam operasi itu Bush membentuk tim “tentara bayaran” setelah kegagalan operasi resmi di bawah Presiden Jimmy Carter. Peristiwa inilah yang mengantarkan Ronald Reagen ke tampuk kepresidenan dan menjadi kisah sukses praktik agen militer partikelir.

3. Konvensi Jenewa

Pro-kontra dalam penggunaan jasa agen keamanan partikelir biasanya merujuk pada  Konvensi Jenewa 1949 yang menggarisbawahi pengertian tentara bayaran. Berikut kutipan Protocol Additional dari Geneva Convention (GC) pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Juni 1977, Pasal 47, tentara bayaran adalah:

1). Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.

2). Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik.

3). Mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata pihak tersebut.

4). Bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak.

5). Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak; dan

6). Belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini. (Wikipedia)

Negara-negara di belahan Afrika dan Timur Tengah merupakan ajang paling subur dari tumbuh kembangnya agen militer partikelir ini. Konflik-konflik di negara dunia ketiga yang dipicu oleh masalah politik kekuasaan, perebutan akses sumber daya alam, ketidakadilan ekonomi, serta masalah agama dan etnis yang terus-menerus menjadi kondisi objektif untuk keterlibatan pihak ketiga. Tingginya tingkat ancaman dalam negeri menjadi alasan bagi rezim lokal meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju. Keterlibatan negara maju dengan pengiriman agen militer partikelir/PMC dalam sejarah selalu dibarengi kepentingan koorporasi penguasaan atas sumber daya alam yang dikenal dengan istilah Dirty War. Hubungan tentara bayaran dengan Dirty War terkait erat dengan jenis operasi berisiko tinggi seperti order penggulingan rezim di negara tertentu, jaringan mafia atau triad obat bius atau narkotika, dan pasar gelap peredaran senjata.

Di negara-negara maju, personel tentara bayaran direkrut dari mantan personel tentara yang telah habis masa dinasnya atau dikeluarkan dari dinas kemiliteran karena indisipliner atau restrukturisasi. Agen militer partikelir dalam hal ini mendapatkan keuntungan dengan kemampuan dasar dan pengalaman lapangan dari mantan tentara tersebut. Posisi yang tak kalah penting adalah pengurangan beban anggaran negara dalam membiayai personel yang terikat secara tetap. Kedua, difungsikan sebagai kanal sosial penciptaan lapangan kerja dengan keberadaan agen partikelir di sektor keamanan. Agen  militer partikelir/PMC mendapat tawaran bayaran yang sangat tinggi dibandingkan semasa berdinas dalam institusi negara.

Praktik agen militer partikelir di Indonesia mulai menjadi tren setelah 1998 yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi dan demokratisasi. Hingga akhir tahun 2003, sedikitnya 220 badan usaha jasa pengamanan dan penyelamatan (BUJPP) terdaftar di Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI). Enam jenis usaha kini digarap perusahaan-perusahaan itu, yakni jasa konsultasi keamanan (security consultancy); penerapan peralatan keamanan (security devices); pendidikan dan latihan keamanan (security training and education); kawal angkut uang dan barang berharga (cash in transit); penyediaan tenaga pengaman (guard services); dan penyelamatan (rescue services). (Bisnis Keamanan, Industri yang Menggiurkan, Suara Pembaruan, 12/7/2005) Perusahan jasa pengamanan yang tergabung dalam AMSI mempunyai legitimasi dari pemerintah berupa Surat Keputusan Kapolri No 500/VI/2002. Latar belakang agen keamanan partikelir di Indonesia berangkat dari organisasi massa yang berbasis kedaerahan dan agama, bahkan juga ada kelompok preman. Namun, sebagian dari mereka sudah mendapat sertifikat dari Polri untuk beroperasi.

4. Agen Keamanan

Dalam sejarah Nusantara, dengan bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak raja kecil dan tuan tanah, sudah memiliki alat represif berupa prajurit dan punggawa perang yang dalam bahasa modern disebut tentara reguler (militer). Sementara di pedesaan, elite-elite desa punya jawara dan centeng sebagai bentuk piranti kekuasaannya. Sampai sekarang sisa-sisa masyarakat tradisonal ini masih sangat berakar di era industri yang juga menggunakan jasa centeng dan jawara lokal sebagai satpam di kawasan bisnis dan industri.

Pasar grosir Tanah Abang adalah saksi sejarah dalam hubungan antara pasar-pedagang dan keamanan-centeng yang sudah berusia lebih dari dua setengah abad. Pasar Tanah Abang tak ubahnya lahan subur untuk tumbuhnya praktik palak, pungli, upeti, copet, calo, pemerasan, dan lainnya. Dalam sejarahnya Tanah Abang memiliki segudang centeng yang namanya berkibar dan dihormati warga setempat. Sebut saja Sabeni, legendaris dari Tanah Abang. Namanya terkenal sejagat Betawi jauh sebelum perang kemerdekaan pecah.

Keberagaman agen keamanan partekelir di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, memiliki basis motivasi yang berangkat dari kesukuan, agama, organisasi massa, dan organisasi politik. Kedua, berbasis pada basis dukungan atau sokongan terhadap keberadaan agen keamanan partikelir tersebut. Di mana basis dukungan ini bisa berasal dari state actor dan non state actor seperti pihak swasta. State actor biasanya berasosialisasi atau berafiliasi dengan TNI dan Polri. Sedangkan non-state actor berasosiasi dengan individu tertentu, swasta lokal/nasional atau lintas negara seperti TNCs. Ketiga, berbasis pada pengalaman lapangan dan bentuk aktivitasnya. Kategori ketiga ini dipecah menjadi jenis bisnis legal dan ilegal dan  dapat berperan dalam skala besar dan kecil. Gambaran lebih terstruktur ada dalam tabel berikut:

Aktor keamanan di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga kelompok yang memiliki kepentingan besar terhadap bisnis keamanan (lihat tabel di samping). Aktor tersebut adalah state security actor (TNI and Polri), kontraktor partikelir, dan kelompok traditional (agama dan etnis).

Agen keamanan partekelir di Indonesia mempunyai hubungan kekerabatan dengan aktor keamanan negara. Kondisi ini jauh berbeda dari sejarah lahirnya keamanan partekelir seperti jawara dan centeng. Di masa kolonial Belanda, tidak stabilnya kondisi sosial masyarakat karena ketidakadaan jaminan keamanan pada waktu itu. Kondisi inilah yang memunculkan kelompok sosial yang berbasis pada agama, kesukuan, atau identitas umum lain. Sebagian dari kelompok ini kemudian tumbuh menjadi kelompok keamanan, centeng, dan laskar. Ketika Orde Baru mulai berkuasa pada 1966, kelompok-kelompok keamanan ini mengalami transformasi dengan orientasi bisnis dan keuntungan. Keberadaan kelompok-kelompok keamanan ini mengalami lompatan besar dengan liberalisasi setelah 1998 dan menjadi jauh lebih signifikan karena faktor kekerabatan dengan aktor keamanan negara.

5. Hubungan kelompok keamanan di Indonesia dapat digambarkan melalui:

1). Kelompok keamanan berbasis agama, kelompok milisi mendapat pengakuan dari Polri dengan UU 2/2002, di mana keberadaan milisi berbasis menjadi komponen sipil yang mendukung sistem keamanan nasional yang termaktub dalam UU 2/2002, seperti keberadaan pecalang-Bali dan amphibi-Lombok. Di Lombok, pemerintah melalui gubernur secara resmi meminta amphibi atau (ababil) terlibat aktif dalam pengamanan upacara Bodak dan membantu aparat keamanan mengendalikan kekacauan dan tindak kriminal lainnya. Amphibi mendapat pelatihan khusus dari kodim setempat dan berperan sebagai pamswakarsa. Sementara pecalang di Bali, Dharma Wisesa, mengklaim memiliki anggota 60.000 orang yang dipersenjatai secara tradisional. (IGJ Asia Report, 7/11/2003)

2). Organisasi massa atau organisasi kepemudaan binaan TNI dan Polri yang sering difungsikan sebagai kekuatan antidemonstransi dan penggusuran, seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, dan GIBAS.

3). Kelompok kesukuan dan pemerintah lokal, seperti Forum Betawi Rempug di Jakarta yang mengklaim sebagai representasi masyrakat Betawi asli. FBR memiliki kedekatan politik dengan Gubernur Sutyoso. Di Lampung keberadaan PAKU Banten juga memiliki fungsi politik serupa dengan FBR di Jakarta.

4). Rekanan bisnis di bawah pengaruh Polri/TNI. Kelompok ini hadir dengan tampilan lembaga yang profesional berupa perusahaan. Perusahaan ini memberikan jasa pengamanan seperti AMSI dan PT BASS. Perusahaan biasanya menyediakan jasa keamanan terhadap bank, hotel, mall, tempat karaoke, kompleks industri, apartemen, dan pertokoan. PT BASS di bawah binaan Yayasan Marinir yang menjadi pelatih dan perekrut personelnya. (Abdur Rozaki,”Sosial Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura“, Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki, Op.Cit.)

6. Reformasi Sektor Keamanan

Gerakan reformasi 1998 menjadi titik pijak proses demokrasi Indonesia yang mensyaratkan perubahaan dalam relasi kuasa rezim Orde Baru dengan aktor utama ABRI (TNI), birokrasi, dan Golkar. Tuntutan terhadap TNI “back to barac” memiliki suatu seruan yang merepresentasikan pemisahan antara arena politik (polis) dan senjata (oeicos), bukan hanya menarik TNI dari DPR, penghapusan komando teritorial, mengaudit bisnis TNI, sampai normalisasi kehidupan demokrasi dan politik di bawah otoritas politik sipil.

Demokrasi dan otoritas politik sipil bukanlah ruang dan waktu yang kosong dan berhenti di ranah formal prosedural semata. Mandat-mandat reformasi telah menandai peletakan batu fondasi aturan-aturan legislasi bagi aktor-aktor politik. Salah satu mandat yang diamanatkan adalah pemisahan TNI dan Polri melalui Ketetapan MPR VI/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai komponen utama pertahanan dan komponen utama pemeliharaan keamanan. Tidak hanya berhenti pada ketetapan MPR, selanjutnya dipertegas dengan dikeluarkannya UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Polri dan TNI memang sudah ditetapkan, namun bukan berarti semua persoalan menjadi rampung. Reformasi sektor keamanan masih menyisakan permasalahan mendasar lain seperti pertahanan yang terpisah sama sekali dari keamanan. Seharusnya, seperti di negara-negara lain, pertahanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan dalam negeri. Pemisahan antara pertahanan dan keamanan menimbulkan berbagai kerugian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama jika terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada keutuhan negara, sebagai contoh kerusuhan Ambon, Poso, dan Papua (www.bappenas.go.id/001_PJP_Kondisi_Umum).

Sejauh ini pemerintah sudah menempuh beberapa program yang berdampak tidak langsung terhadap keberadaan para kontraktor keamanan partekelir. Pertama, reformasi TNI dimaksudkan untuk membangun otoritas politik sipil atas militer. Aspek yang cukup penting dalam reformasi TNI berkenaan dengan audit bisnis (formal) di kalangan TNI dan akuisisi menjadi BUMN perusahaan yang layak. Dalam usaha merealisasikan pengalihan bisnis militer, ada beberapa permasalahan. Bisnis militer mempunyai arti yang luas dan rancu. Bisnis militer bisa berarti militer sebagai sebuah institusi yang menjalankan bisnis atau institusi bisnis yang melayani aktivitas militer, ini sukar ditentukan.

Contoh paling jelas bisa dilihat ketika Endriartono Sutarto menjabat sebagai Panglima TNI, dia pernah mengeluarkan statemen bahwa TNI bukanlah tentara bayaran. “Kehadiran pasukan TNI untuk menjaga obyek vital, bukan sebagai tentara bayaran. Kami di sana bukan karena kehendak TNI, tapi karena ada permintaan dan kebutuhan untuk mengamankan obyek vital tersebut. Keberadaan pasukan TNI untuk pengamanan objek vital seperti Freeport dan Exxon Mobil hanya berdasarkan perintah yang tertuang dalam kontrak karya.” Dia juga meminta kepastian hukum pada pemerintah mengenai perlu atau tidaknya pasukan TNI menjaga obyek vital. Karena dasar kemitraan antara TNI dan Freeport tidak pernah ada. Karena pemerintah tidak mempunyai dana untuk menyiapkan akomodasi dan pembangunan pos-pos penjagaan bagi prajurit TNI (Koran Tempo, Panglima TNI: Kami Bukan Tentara Bayaran, 23/1/2006).

Kedua, reformasi Polri mengarah pada membangun kekuatan masyarakat sipil untuk menangani masalah keamanan sipil. Berbagai ragam kejahatan dengan skala besar-kecil, luas-sempit, serta tinggi-rendahnya dalam masyarakat terjadi karena kemampuan dan kapasitas polisi yang masih minimalis. Kerangka penting lain dalam reformasi Polri adalah legalisasi lembaga penyedia keamanan partikelir melalui Keputusan Kepala Polri Nomor Skep/1138/X/1999 yang diumumkan pada 5 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bidang Pelayanan Keselamatan dan Keamanan. Program lain yang diwacanakan adalah program membangun polisi masyarakat atau community policing.

Dalam upaya reformasi Polri beberapa permasalahannya adalah wacana community policing atau polmas tidak semegah yang diwacanakan. Walau secara formal sudah terlepas dari institusi militer, secara sistem dan budaya Polri masih saja militeristik. Bahkan, menjurus pada ranah kompetisi yang tidak kondusif antara TNI dan Polri, terutama seperti dalam kasus kelompok binaan. Di beberapa daerah, kelompok tradisional yang tumbuh menjadi kelompok keamanan partikelir tampil sebagai kelompok kekerasan yang justru menciptakan instabilitas. Contoh kasus Pecalang di Bali sebagai bantu polisi (pam swakarsa) yang menyerupai polisi terjebak pada praktik xenophobia untuk yang bekerja atau melakukan bisnis di Bali (ICG Asia Report °67, 2003).

7. Legislasi dan Aturan Pelibatan (Role of Engagement) Aktor Keamanan

Untuk memudahkan dalam membedah keberadaan kontraktor keamanan partikelir di Indonesia, penulis membagi dalam dua komponen sebagai alat analisis. Pertama, analisis tingkat risiko/ancaman kontraktor keamanan partikelir di Indonesia. Kedua, piranti perencanaan strategis untuk menemukan regulasi yang tepat diterapkan.

Seperti uraian sebelumnya, ada beberapa risiko berkaitan dengan agen keamanan partikelir di Indonesia. Tingkat risiko dihubungkan dengan status mereka dan cakupan aktivitasnya. Aktor keaman di Indonesia memang masih memiliki peran yang minimalis dalam industri penyedia jasa keamanan. Sejauh ini industri jasa ini masih mayoritas sebagai agen penyuplai tenaga satpam dan bodyguard.

Setelah kerusuhan massal 1998, dunia bisnis Indonesia mulai berpikir tidak hanya fokus pada bisnis inti, tetapi juga mulai memperhatikan keselamatan dan keamanan bisnis mereka. Gejala ini bisa dilihat bagaimana perusahan-perusahan melakukan outsourcing terhadap pengamanan perusahaan. Untuk mendapatkan kondisi aman perusahaan mengeluarkan anggaran besar. Sebagai contoh, honor satu pengawal pribadi beberapa tahun lalu saja sudah mencapai Rp 2,5 juta per hari. Belum jika bicara soal tarif sewa peralatan keamanan, seperti alat deteksi bom, cermin, dan ruang kontrol keamanan. Sewa peralatan secara lengkap bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan (Suara Pembaruan, 12/7/2005).

Aktor keamanan Indonesia bekerja dengan situasi negara dan masyarakat pasca-otoritarian yang menyisakan beberapa persoalan seperti meningkatnya angka kriminalitas, kerawanan konflik, tradisi amuk massa, dan konstelasi (kompetitor) penyedia jasa keamanan dengan status yang beragam, mulai dari kelompok yang berbasis keagamaan, kedaerahan, geng, kepemudaan, sampai yang profesional seperti perusahaan. Situasi tersebut secara otomatis membutuhkan tingkat keterampilan tinggi karena berhadapan secara vertikal dengan masyarakat dan horizontal dengan aktor keamanan tradisional.

Tingginya tingkat risiko pada wilayah industri keamanan Indonesia karena belum memadainya basis peraturan perundangan yang legal seperti sektor industri jasa lain yang sudah mempunyai basis perundang-undangan yang sah. Sejauh ini industri penyedia jasa keamanan merupakan tatanan sistem kamtibmas swakarsa di bawah payung hukum Polri.

Bahwa penetapan kebijaksanaan teknis kepolisian di bidang preventif maupun represif bagi seluruh kegiatan badan usaha jasa pengamanan harus disesuaikan dan sejalan dengan kebijaksanaan di bidang Kamtibmas. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan. (Penjelasahan khusus sektor pertahanan dan keamanan)

Tidak berhenti pada tataran undang-undang saja, Polri juga merespons perkembangan agen keamanan partikelir di Indonesia dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang petunjuk lapangan pembinaan badan usaha jasa pengamanan dan penyelamatan.

Selayaknya aktor ataupun sektor ekonomi lainnya, riil dan jasa, memiliki status hukum di bawah departemen perindustrian. Sejauh ini dalam praktik ada dua sumber yang sering digunakan sebagai payung hukum, yaitu Undang-undang Organisasi Massa dan hukum adat yang sering menjadikan faktor kultural sebagai basis legitimasi keberadaan mereka.

Aktor keamanan yang dipayungi hukum adat secara riil bisa dilihat praktik pecalang di Bali, kelompok jawara pasar Banten, atau blater di Madura. Di Bali, pecalang menggunakan tradisi sebagai  pertimbangan untuk melanjutkan eksistensi. Peristiwa pemboman Bali dijadikan momentum meluaskan ruang geraknya untuk menyortir pendatang, terutama pendatang dari Jawa Timur. Di Banten, kelompok jawara pasar dibentuk pada tahun 1971 oleh rezim Orde Baru untuk mengakomodasi partai yang dominan. Aktivitasnya mulai dari mengakomodasi kepentingan politis sampai mengamankan kepentingan pemerintah di Banten. Setelah reformasi dan ada program pemekaran wilayah, dan Banten menjadi provinsi baru, terjadi pelipatgandaan peran jawara dalam relasi terhadap politik dan ekonomi seperti keberadaan pabrik-pabrik. Dalam kasus Inul Daratista, keberadaan Forum Betawi Rempug juga tidak jauh beda dari organisasi di atas, di mana peran keamanan partikelir dengan keamanan negara sama-sama tidak memberikan solusi konkret bagi persoalan jaminan keamanan warga negara.

Aktor keamanan yang dipayungi Undang-undang Organisasi Massa (memakai selubung ormas) lebih banyak berupa organisasi kepemudaan (OKP). Aktor keamanan kedua ini lebih banyak beroperasi di wilayah abu-abu atau ilegal. Organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Karya, atau Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, merupakan sederetan nama yang beroperasi pada ranah backing parkiran, prostitusi, perjudian, bahkan mendapat pesanan dari aparat keamanan negara untuk melakukan intimidasi dan teror. Contoh paling kasatmata adalah Pamswakarsa waktu Sidang Istimewa 1999, di mana ada instruksi langsung dari Panglima TNI Wiranto. Sejauh ini keberadaan aktor keamanan partikelir yang berselubung ormas kepemudaan merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Di ranah inilah tumpang-tindih regulasi di negara ini bermula, di mana pertarungan kepentingan antara aktor keamanan negara juga memiliki intervensi ke ranah privat. Tanpa perlu memberikan pemakluman pada transisi pasca-ototitarian, sistem hukum seperti ini harus dirombak untuk menghindari alasan “pembinaan” oleh aktor keamanan negara terhadap aktor keamanan tradisional dan privat.

8. Penutup

Dalam kondisi krisis yang berkepanjangan ini, outsourcing agen keamanan sangat membantu mengurangi pengangguran dan beban anggaran pembelanjaan tetap di sektor keamanan dan pertahanan. Para pekerja bisa mendapatkan pekerjaan, meskipun dalam bentuk kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu (perjanjian kerja waktu tertentu/ PKWT). Pilihan agen keamanan partikelir menjadi relevan dengan gagasan merasionalisasi (pensiun dini) personel TNI karena permintaan pasar yang meningkat dan gaji yang diterima, bahkan bisa lebih besar karena sifatnya kontrak.

Pada posisi lain, pemerintah harus responsif terhadap situasi ini di mana Indonesia belum memiliki undang-undang atau peraturan hukum yang secara jelas mewadahi kegiatan outsourcing untuk agen keamanan partikelir. Keberadaan UU Polri sebagai payung hukum merupakan posisi yang sangat lemah bagi perkembangan industri jasa keamanan.

Reformasi keamanan diletakkan sebagai persoalan yang sektoral, namun sebagai suatu konsep dan proses merupakan kebijakan dan otoritas politik. Sebagai konsep reformasi sektor keamanan juga fokus pada kajian antara keamanan dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia kekinian keberadaan agen keamanan partikelir dapat memiliki posisi strategis. Pertama, restrukturisasi aktor keamanan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh aktor negara dalam setiap level ekonomi. Kedua, melimpahnya pasokan tenaga kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia, di mana industri jasa keamanan merupakan pilihan alternatif. Ketiga, beban anggaran negara yang terlalu besar untuk alokasi keamanan dan pertahanan dapat dikurangi dengan pembagian peran dengan agen partikelir yang profesional. Keempat, dalam merespons modernisasi konflik yang terjadi, agen keamanan partikelir memiliki peran yang signifikan.

RUU KAMNAS DALAM ARAS DEMOKRASI

Salah satu aras demokrasi adalah berkembangnya kekuatan masyarakat sipil (civil society) dengan prinsip dasar kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Kepentingan dan nilai-nilai dalam masyarakat sipil merupakan pendukung utama bagi masyarakat politik yang dituangkan dalam kerangka legal konstitusional. Kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menghendaki tegaknya supremasi sipil dan penegakkan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya diaktualisasikan melalui Ketetapan MPR RI dan Peraturan Perundang-undangan.

Lahirnya gerakan reformasi dan proses demokratisasi merupakan manifestasi atas kepentingan dan nilai-nilai masyarakat yang menginginkan adanya pemisahan fungsi Polri dan TNI. Pemisahan fungsi ini telah dimanifestasikan melalui Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Ketetapan MPR ini selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lahirnya konsep Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform/SSR) yang dituangkan dalam RUU Kamnas (Keamanan Nasional) selain tidak relevan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, juga bertentangan dengan cita-cita reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang menghendaki adanya penguatan instrumen masyarakat sipil serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Konvergensi fungsi keamanan nasional (national security) dalam sebuah kekuatan politik (institusionalisasi) seperti yang digagas dalam RUU Kamnas, berpotensi mengancam proses reformasi dan demokratisasi.

Proses penyusunan RUU Kamnas baru dilakukan secara terbatas melalui Kelompok Diskusi Terfokus (FGD) tanpa adanya proses konsultasi publik dan sosialisasi yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini selain melanggar UU No. 10/2004 dan Perpres No. 68/2005, pada hakekatnya juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan perundangan-undangan.

Wacana pembuatan RUU Kamnas telah mengundang polemik dan hanya akan menguras energi serta membuang waktu untuk memecahkan masalah lain yang lebih memerlukan pemikiran dan prioritas, seperti krisis ekonomi dan kemiskinan yang dapat mengancam ketahanan dan keamanan nasional secara luas. Pemaksaan terhadap pengesahan RUU Kamnas dapat mengindikasikan adanya muatan kepentingan politik yang tidak menginginkan terjadinya reformasi dan demokratisasi di Indonesia. (SGT)