SIAPA YANG MEMBANGUN PERPECAHAN TNI – POLRI ?

260868_panglima-moeldoko-saat-apel-kesiapan-tni_663_382Tensi konflik hukum antara KPK – Polri paska penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto (BW) oleh Bareskrim Polri semakin meningkat. BW dikenakan pasal pidana karena ikut memberikan kesaksian palsu di persidangan MK dalam sengketa pilkada Kabupaten Waringin Barat. Beberapa kalangan menilai, penangkapan BW tersebut terkait erat dengan penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG). Puluhan elemen masyarakat berkumpul di gedung KPK paska penangkapan BW untuk memberikan dukungan moril, termasuk beberapa tokoh atau mantan pejabat lembaga negara/ pemerintahan yang ingin dianggap sebagai figur yg anti korupsi. Berkembangnya isu penggeledahan gedung KPK oleh Bareskrim Polri terkait penangkapan BW tersebut, menimbulkan gelombang pengerahan massa untuk menjaga gedung KPK, bahkan massa membuat pagar betis untuk mencegah penggeledahan oleh Bareskrim Polri. Situasi tersebut digunakan Ketua KPK Abraham Samad untuk menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pasukan TNI menjaga gedung KPK dari penggeledahan Bareskrim Polri. Gayung bersambut, Panglima TNI mengirimkan ratusan anggota Kopassus untuk menjaga gedung KPK. Panglima TNI berkilah bahwa pengerahan prajurit Kopassus tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar tidak terjadi gesekan dilapangan antara KPK dan Polri.

Tindakan Abraham Samad yang meminta bantuan TNI dianggap anggota Kompolnas Adrianus Meliala sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Samad tidak mengerti atau pura-pura bodoh, apa itu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Dalam UU No. 34/2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal ini jelas bahwa pengerahan prajurit TNI untuk mengatasi ancaman bersenjata dari luar (invasi asing) dan dari dalam (pemberontakan) dan harus melalui keputusan politik negara, artinya keputusan tersebut harus melalui mekanisme paripurna DPR RI. Apakah ancaman kedatangan penyidik Bareskrim Polri dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara ? Tampaknya Samad benar-benar tidak mengerti hukum.

Setali tiga uang dengan Abraham Samad adalah Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Jenderal TNI yang terkenal karena Jam KW –nya itu juga tidak paham aturan bahwa pengerahan prajurit TNI hanya untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara dan harus melalui keputusan politik atau persetujuan DPR RI. Jenderal tersebut juga tidak paham bahwa TNI harus bekerjasama dengan Polri dalam kegiatan pertahanan dan keamanan. Dalam TAP MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dinyatakan :

  • Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. (Pasal 1)
  • Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. (Pasal 2)

Panglima TNI mungkin lupa atau pura-pura lupa kalau saat ini era reformasi dan demokrasi, dimana fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan fungsi Polri memelihara keamanan. Mungkin Panglima TNI rindu era Orde Baru dimana TNI masih terlibat dalam urusan politik dengan dwi fungsinya. Kelakuan Abraham Samad yang meminta bantuan pasukan TNI dan kelakuan Jenderal Moeldoko yang mengerahkan prajurit TNI, bukan saja memperkeruh suasana, namun juga mengundang TNI untuk masuk lagi dalam arena politik yang dulu pernah kita tolak. Pengerahan prajurit Kopassus ke KPK bukan menyelesaikan masalah, namun malah menimbulkan masalah baru. Pengerahan prajurit TNI tersebut juga dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar prajurit TNI dan Polri diberbagai wilayah kesatuan. Tampaknya, Samad dan Jenderal Moeldoko ingin membenturkan TNI dengan Polri yang jelas-jelas melanggar TAP MPR dan UU TNI. Entah apa motivasi Jenderal Moeldoko mau disuruh Samad untuk mengerahkan prajurit Kopassus ke KPK. Apakah Jenderal Moeldoko berharap agar mendapat atensi dari Presiden Jokowi supaya tidak bernasib sama dengan Jenderal Sutarman. Atau berharap KPK tidak “mengobok-obok” korupsi ditubuh TNI, termasuk melacak rekening-rekening maha gendut Jenderal-Jenderal TNI yang disinyalir tidak kalah gendut dengan rekening jenderal-jenderal Polri. Atau Jenderal Moeldoko mau membonceng isu konflik hukum KPK-Polri untuk membangun pencitraan bahwa TNI pro rakyat untuk menghapus dosa-dosa masa lalu yang banyak dilakukan jenderal-jenderal TNI semasa Orde Baru ? Wallohualam Bishawwab…..

SIAPA YANG MENJERUMUSKAN KPK VS POLRI ?

1905754Memang tidak ada yang salah dengan pepatah latin “Fiat justisia ruat coelum” (meski langit runtuh, keadilan harus ditegakkan). Namun ketika pepatah itu digunakan Bambang Wijajanto (BW) dan Abraham Samad (AS) untuk menetapkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka disaat beliau ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi “Soekarnoputri”, maka bisa berubah menjadi malapetaka bagi KPK dan Polri. Betapa tidak, BG adalah “perwira mahkota” yang dipersiapkan Kanjeng Ratu untuk menduduki singgasana di institusi Polri. Oleh karena itu, penetapan BG tersebut bukan saja telah mempermalukan Kanjeng Ratu, namun juga tantangan untuk adu kekuatan.

Mungkin BW dan AS lupa atau pura-pura pilon (bodoh) atau memang tidak mengerti apa itu “realitas politik” sehingga secara sadar atau tidak sadar telah menyeret institusi KPK dan Polri dalam jurang kehancuran. Betapa tidak, tindakan BW dan AS yang menetapkan BG sebagai TSK dengan tuduhan gratifikasi sama saja dengan “menampar pipi” Ketua Umum PDIP, pimpinan partai yang berkuasa saat ini. Mungkin gesekan antara KPK-Polri tidak akan terjadi jika penetapan TSK BG tersebut dilakukan semasa pemerintahan SBY atau jauh-jauh hari sebelum penetapannya sebagai calon tunggal Kapolri. Apakah BW dan AS tidak mengerti bahwa penetapan BG sebagai calon tunggal Kapolri tersebut merupakan “balas jasa” Kanjeng Ratu karena BG banyak membantu partai banteng merah tersebut sejak pemilu 2004, 2009 hingga 2014 ? Atau BW dan AS kena “jebakan Batman” lawan politik PDIP lewat Jenderal Sutarman yang sakit hati karena “dipaksa” pensiun dini sebelum masa dinasnya berakhir Oktober 2015 nanti ?

Karena merasa dipermalukan BW dan AS, maka Kanjeng Ratu marah luar binasa sehingga mengangkat Irjen Budi Waseso (besan BG) sebagai Kabareskrim untuk melakukan aksi “balas dendam” dengan menangkap dan memborgol BW ditengah jalan. Selain itu, Kanjeng Ratu juga memerintahkan Plt. Sekjen PDIP Hasto Kristanto untuk membongkar kelakuan AS yang beberapa kali bertandang menemui elit PDIP untuk memohon disandingkan dengan Jokowi sebagai cawapres. Nasi sudah kadung menjadi bubur ayam, banteng marah besar dan tanduknya menyeruduk siapa saja yang dianggapnya telah mempermalukannya dan terakhir tanduknya menancap di Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan “perampokan” saham PT. Desy Timber di Kaltim pada tahun 2006. Setelah Adnan Pandu Praja, mungkin akan menyusul beberapa orang lagi yang dianggapnya terlibat dengan penggagalan BG sebagai Kapolri dan mereka yang berkoar “sok bersih” padahal banyak dosa dimasa lalu.

Jika BW dan APP nantinya ditetapkan sebagai TSK dan AS diberhentikan sebagai ketua KPK karena melanggar kode etik pimpinan KPK, maka otomatis KPK hanya dipimpin oleh satu ketua, yakni Zulkarnaen. Namun apakah KPK masih bisa tetap berjalan ? jelas bisa, namun tidak berjalan efektif, karena Zulkarnaen kurang berani dan tidak mau mengambil keputusan yang sarat resiko politik. Dengan adanya kekosongan pimpinan KPK, maka pemerintah dan DPR akan mempercepat pemilihan pimpinan KPK yang baru. Dan bersamaan dengan itu, pemerintah (partai yang berkuasa) dan DPR melakukan pembahasan Revisi UU No. 30/2002 tentang KPK untuk mempreteli kewenangan dan “super body” –nya.

POLRI DALAM PUSARAN POLITIK & KEKUASAAN

BN-CK100_0416IN_G_20140416082259Proses reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia pada dasarnya merupakan perjuangan menuju masyarakat sipil yang demokratis. Demikian pula dengan proses reformasi yang terjadi dalam tubuh Polri merupakan usaha untuk memperbaiki citranya sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel dan akuntabel. Selama pemerintahan orde baru, citra Polri sebagai unsure keamanan negara mengalami kemerosotan yang luar biasa. Polri yang ditempatkan di bawah ABRI cenderung menampakkan wajah militeristiknya serta digunakan sebagai alat kekuasaan. Awaluddin Djamin melukiskan kemerosotan Polri itu karena kekeliruan penjabaran integritas ABRI karena Polri tunduk pada panglima ABRI sehingga tugas Polri banyak diintervensi oleh pihak TNI. Integrasi Polri ke ABRI berlangsung sejak tahun 1969-1999, suatu waktu yang sangat lama.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa keberadaan Polri ditentukan oleh kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang otoriter dan despotik, maka polisi juga akan menjadi despotik dan otoriter dan menjadi kaki tangan yang setia dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan hidup, serta melestarikan dan memperkuat kekuasaan pemerintahannya yang otiriter-despotik beserta oknum-oknumnya, sedangkan dalam corak masyarakat sipil yang demokratis, fungsi polisi juga akan menyesuaikan dengan corak masyarakat sipil yang demokratis itu . Pandangan Suparlan memiliki kesamaan dengan pandangan Reksodiputro dan Richardson yang mengatakan bahwa polisi sebagai alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi dan mencegah kejahatan serta memeranginya. Secara lebih khusus fungsi polisi adalah memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat agar masyarakat itu dapat hidup secara beradab.

Konsepsi yang dikemukakan beberapa pakar kepolisian tersebut diatas, memberikan gambaran jelas adanya hubungan antara institutional of interest group (kelompok kepentingan institusional) dengan keberadaan Polri. Dalam kehidupan bernegara pun, interest group memiliki arti yang amat penting sebagai suatu kekuatan politik karena kelompok ini selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah serta lembaga-lembaga politik lainnya. Suatu interest group terdapat dalam sistem politik tertentu yang berjalan dengan fungsinya sejumlah infrastruktur politik yang mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada. Fungsi artikulasi kepentingan menurut Rod Hague (1992) yang meliputi formulasi tuntutan dan transmisi dari masyarakat luas kedalam sistem politik yang dilakukan oleh infrastruktur politik, seperti interenst group, partai politik, media massa, gerakan massa dan sebagainya. Kepentingan yang diartikulasikan bermacam-macam, ada yang hanya menjadi sekedar pressure group (kelompok penekan), juga ada yang secara sengaja membangun hubungan interaktif dengan kekuasaan.

Hubungan kepolisian dan politik ternyata telah berkembang sangat lama sejak jaman feodal dan kolonial (sebelum revolusi Perancis, 1789). Sejak itu kepolisian lebih banyak digunakan untuk kepentingan penguasa dari pada kepentingan publik. Di Inggris dengan penggunaan “constable” merupakan cerminan dimulainya campur tangan penguasa terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian pada era “Norman Feodalism”. Dalam hal ini bukan lagi mewakili kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana idealnya polisi tetapi meupakan mewakili kepentingan raja. Pendekatan itu menandai kegagalan pertama sistem kepolisian yang semata-mata berorientasi pada negara

Penggunaan kepolisian bagi kepentingan kekuasaan ternyata diadopsi di negara-negara jajahan. Termasuk model ini pernah diterapkan di Indonesia ketika masih dalam penjajahan Belanda. Demikian pula dalam perkembangan kepolisian modern nyatanya sukar melepaskan diri dari kodratnya sebagai alat kekuasaan. Hal itu terjadi di Uni Sovyet, yang digunakan oleh partai komunis, polisi disana dikenal dengan sebutan KGB, tahun 1950-an dan 1970-an kepolisian Jepang pernah dikecam sebagai kepolisian yang berorientasi politik. Masyarakat Amerika Serikat menentang segala upaya untuk membentuk badan kepolisian nasional yang sentralistik, mereka menghawatirkan penyalahgunaan wewenang kepolisian yang bersifat memaksa (couscive power) untuk kepentingan politik. Dalam hubungannya dengan sistem politik dan kekuasaan, Ronald Weitzer dan Stenning berpendapat : “The police may be evaluated not only by what they symbolize. In some societies, they are very strongly associeted with the existing political system where they are very autonomous of it. Moreover, attack on police are often driven by political motives. Police would become a political instrument of government or monarchy.”

Kasus perseteruan antara “pimpinan Polri” dengan “pimpinan KPK” yang berujung pada penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan isu lobi politik posisi Wapres oleh Ketua KPK Abraham Samad paska penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan menunjukkan adanya pola hubungan politik dan kekuasaan antara interest group ditubuh Polri dengan elit partai yang berkuasa. Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan selain telah mempermalukan, juga telah memupuskan harapan Ketua Umum PDIP untuk menempatkan “kadernya” sebagai orang pertama di institusi Polri. Oleh karena itu muncul “aksi balas dendam” terhadap pimpinan KPK. Hal serupa juga pernah terjadi ketika Presiden Gus Dur mengangkat Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, sementara Jenderal Bimantoro yang didukung DPR menolak penonaktifannya. Pola hubungan politik dan kekuasaan antara interest group Polri dengan kekuasaan juga dapat dilihat dari lobi-lobi perwira Polri ke elit partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis serta masuknya beberapa jenderal polisi dan mantan Kapolri menjadi pengurus partai politik.

Keterlibatan Polri dalam politik dan kekuasaan akan terus berlanjut selama institusi Polri masih berada dalam ranah kekuasaan. Untuk itu, perlu adanya wacana untuk menempatkan Polri diluar struktur politik/ kekuasaan dan berdiri secara independen bersama-sama Kejaksaan dan Kehakiman. Wallohualam Bishawwab…..

CICAK VS BUAYA JILID 2, SIAPA MENANG ?

Penetapan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK telah menuai pro dan kontra, baik ditingkat elit politik maupun masyarakat. Keberanian KPK menetapkan BG sebagai TSK paska dikeluarkannya surat usulan calon tunggal Kapolri ke DPR selain patut diapresiasi, juga perlu dipertanyakan. Mengapa penetapan status TSK tersebut baru dilakukan KPK setelah diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, mengapa tidak dilakukan sebelum itu ? Apakah KPK tidak menyadari bahwa BG yg masuk “daftar merah” tersebut akan dicalonkan sebagai Kapolri ? Rasanya tidak mungkin KPK tidak menyadari itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memiliki kedekatan politik dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. BG banyak membantu partai kepala banteng tersebut pada pemilu 2004, 2009 hingga 2014 dan imbal baliknya adalah jabatan-jabatan strategis di institusi Polri.

Meskipun KPK telah menetapkan status TSK kepada BG, namun DPR RI tetap melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri tersebut, bahkan diluar dugaan secara aklamasi Komisi III DPR menyetujui calon Kapolri usulan Presiden Jokowi tersebut. Hal ini mengindikasikan “perlawanan” DPR terhadap keputusan KPK tersebut. DPR berkilah bahwa mereka hanya menyetujui calon Kapolri usulan Presiden Jokowi tersebut, namun Presiden Jokowi juga mengelak dan mengatakan bahwa calon Kapolri tersebut merupakan usulan Kompolnas. Saling lempar tanggungjawab terus berlanjut, Presiden Jokowi menunggu keputusan hasil sidang paripurna DPR yang digelar hari ini. Jika melihat “perlawanan” sebagian besar fraksi di DPR terhadap KPK, maka diprediksikan Komjen BG akan lolos sebagai Kapolri, apalagi adanya perintah Ketua Umum PDIP dan Partai Nasdem untuk “menjaga” pencalonan BG sebagai kapolri.

KMP di DPR yang awalnya diprediksi akan menolak pencalonan tersebut, diluar dugaan justru mendukung penuh pencalonan BG tersebut. Seolah terjadi “Koalisi ” antara KMP dan KIH di DPR untuk menentang keputusan KPK, mereka berpendapat bahwa selama belum ada keputusan hukum pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus tetap dianggap sebagai tidak bersalah, sedangkan proses fit and proper test dan persetujuan paripurna DPR merupakan mekanisme hukum terpisah yang harus dijalankan. Kalau melihat sikap Ketua Umum PDIP dan keputusan DPR, tampaknya BG akan tetap dilantik sebagai Kapolri ditengah penetapan status TSK oleh KPK. Jika itu terjadi, akankah kasus “Cecak vs Buaya” akan kembali terulang ? Mari berandai-andai…..

Jika Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman, maka langkah pertama yang dilakukan BG adalah segera mengganti beberapa pimpinan Polri yang memegang jabatan strategis. Selanjutnya beliau akan melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi bahwa ada pihak-pihak yang ingin merusak citra institusi Polri, dengan harapan akan mendapat dukungan kuat dari internal Polri. Selain mendapat dukungan internal Polri, BG juga akan mencari dukungan eksternal, terutama dukungan politik dari KMP untuk melawan KPK, baik melalui revisi UU No. 30/2002 maupun mempengaruhi proses peradilan. Setelah mendapat dukungan politik terutama dari PD, selanjutnya BG akan mengangkat kembali kasus pembocoran SPINDIK KPK sebagai bentuk kejahatan terhadap kerahasiaan negara yang melibatkan 4 (empat) pimpinan KPK waktu itu. Sementara itu, DPR juga melakukan pembahasan untuk merevisi UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan TPK yang dianggapnya telah memberikan kewenangan sangat besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody.

Dan singkat cerita, pada akhirnya BG dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan TPK, sementara pimpinan KPK yang dituduh terlibat pembocoran SPRINDIK ditahan Polri dan persidangan DPR menghasilkan keputusan merevisi UU No. 30/2002 dengan memangkas kewenangan “superbody” KPK sehingga menjadi lembaga anti korupsi yang mandul. Selanjutnya, koalisi kelompok-kelompok masyarakat anti-korupsi akan menggelar aksi massa untuk menolak revisi UU No. 30/2002 dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Massa anti-korupsi juga juga meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Kapolri Jenderal Budi Gunawan dan membebaskan pimpinan KPK yang ditahan. Meskipun pada akhirnya ke-empat pimpinan KPK yang ditahan tersebut dibebaskan, namun bisa jadi pimpinan KPK sudah berganti dan UU No. 30/2002 sudah direvisi. Jokowi tetap akan dianggap berjasa membebaskan pimpinan KPK yang ditahan, namun tidak mampu mengganti Kapolri terpilih, karena itu amanah Kanjeng Ratu….. Wallohualam bishawwab.

SKENARIO BANTENG VS MATADOR

ec5496ea-a7b7-4a57-bc70-2831b8ef1ed1_169Cerita itu sudah ramai sejak 2010, katanya PPATK melacak byk “rekening gendut” milik jenderal-jenderal polisi, mungkin jg ada milik jenderal TNI tp mungkin gak segendut polisi. Salah satu jenderal yang rekeningnya dituduh gendut adalah Brigjen Budi Gunawan (BG, skrg Komjen). Sejak isu rekening gendut petinggi polri merebak dimedia massa, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan laporan PPATK tersebut dan hasilnya tidak ditemukan unsur pidana. Oleh karena itu, Polri tidak melanjutkan ke tahap penyidikan terkait isu rekening gendut tersebut.

Meskipun Polri telah menghentikan proses penyelidikan, namun KPK melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait rekening gendut tersebut. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kapolri dan Ketua KPK No. Pol. : Kep/16/VII/2005 dan Nomor : 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama antara Polri dan KPK dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap kasus-kasus TPK yg ditangani Polri. Berdasarkan SKB tersebut, Polri beranggapan bahwa KPK tidak berhak melanjutkan kasus rekening gendut tersebut ketingkat penyidikan, karena Polri telah menghentikan proses penyelidikan setelah diklaim tidak ditemukan unsur pidananya. Namun KPK berpedoman pada Pasal 8 Ayat (2) UU No. 30/2002, bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Atas dasar hukum tersebut, KPK melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus rekening gendut tersebut hingga ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tanggal 12 Januari 2015.

Penetapan status tersangka calon tunggal Kapolri tersebut menimbulkan polemik dan berbagai anggapan bahwa kasus tersebut bermuatan politis. Pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri terkesan dipaksakan. Sebelumnya, dalam usulan calon menteri yang diserahkan Presiden Jokowi ke KPK untuk diverifikasi (ada sekitar 80-an nama yg diusulkan, termasuk orang-orang dari KMP), nama Komjen Budi Gunawan mendapat tanda merah, artinya BG terindikasi terlibat TPK sehingga Presiden Jokowi tidak mengangkat BG sebagai menteri (usulan calon menteri sekretaris negara/kabinet). Dengan mendapat tanda merah dari KPK, seharusnya Presiden Jokowi tidak memaksakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, namun mengapa Jokowi tetap mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri ? Ada apa ?

Presiden Jokowi pada dasarnya sudah paham betul bahwa BG tidak layak menjabat sebagai menteri atau Kapolri. Untuk itu, beliau membuat “daftar merah” nama-nama pejabat yang terindikasi TPK untuk diverifikasi KPK. Namun mengapa Jokowi tetap mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri ? Tidak ada historis kedekatan Jokowi dengan BG sehingga tidak ada alasan kuat untuk mengangkat BG sebagai Kapolri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memiliki kedekatan dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri, oleh karena itu masyarakat berasumsi bahwa pengajuan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri adalah kehendak kuat dari ketua partai berkuasa tersebut yang sulit ditolak Presiden Jokowi.

Megawati berasumsi bahwa pengajuan BG sebagai calon Kapolri aman-aman saja, karena kasus rekening gendut dianggap tidak mengandung unsur pidana. Bahkan sejak 2010 hingga akhir 2014, KPK tidak menetapkan BG sebagai tersangka. Namun diluar dugaan, tiba-tiba jelang pengangkatan BG sebagai Kapolri justru KPK menetapkan BG sbg tersangka. Sulit untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui kalau BG sudah menjadi T.O. berdasarkan laporan “daftar merah” KPK. Kuat indikasi bahwa Jokowi sengaja ingin mempermalukan Ketua Umum PDIP yang dianggapnya terlalu banyak ikut campur dalam kebijakan pemerintahannya.

Keberanian Ketua KPK Abraham Samad untuk menetapkan status TSK kepada BG tidak lepas karena adanya dukungan politik dari beberapa elit politik dan tentunya juga atas persetujuan Presiden Jokowi. “Bola panas” sudah ditendang ketengah lapangan, bahkan DPR RI yang dikuasai KMP juga mendukung BG sebagai calon Kapolri. Lalu apakah Presiden Jokowi tetap melanjutkan pencalonan BG sbg Kapolri atau mengganti dengan calon lain ? Kapolri dan Wakapolri mengatakan bahwa pencalonan BG tanpa melalui persetujuan/konsultasi mereka, terkesan ada rivalitas di internal Polri terkait calon Kapolri. Jika Presiden Jokowi tetap melanjutkan pencalonan BG (tentunya atas desakan Megawati) dan mendapat dukungan KMP di DPR RI, maka mengindikasikan “koalisi anti-KPK” untuk “mengeroyok” KPK dan merevisi UU No. 30/2002 ttg Pemberantasan TPK. Jika BG betul-betul ditetapkan sebagai Kapolri, maka “bola panas” siap membakar pihak-pihak yang terlibat dengan penggagalan BG sebagai Kapori. Kita tunggu saja cerita selanjutnya…..Wa’llohualam bishawwab

PEMOLISIAN KOMUNITI (COMMUNITY POLICING) DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS

Oleh : Kombes Dr. Chrysnanda Dwilaksana

1.  Pendahuluan

122311_chrysnandadlfacebookTulisan ini tentang community policing (pemolisian komuniti), yang ingin ditunjukan adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi  dalam masyarakat  yang berkaitan dengan pencegahan  terjadinya tindak kejahatan  dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban.

Pemolisian  adalah pengindonesian dari Policing, ada juga yang menterjemahkan menjadi perpolisian. Konsep pemolisian pada dasarnya adalah gaya atau model yang melatar belakangi sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian … dan lebih dari sekedar teknik atau taktik kepolisian, dilakukan tatkala menginterogasi tersangka, mengawal tamu penting, mengatur lalu lintasa atau saat memberikan penyuluhan (Meliala, 1999). Menurut Reksodiputro (1996) Pemolisian adalah suatu initiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural.

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi dari kegiatan atau aktivitas kepolisian dalam memberikan pelayanan keamanan baik kepada individu, masyarakat atau negara dapat dipahami dan dijelaskan dengan memahami secara holistik dari komuniti yang terwujud sebagai satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah, di mana anggotanya terikat dalam dalam suatu hubungan sosial.

Dalam era reformasi yang telah dan sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk dapat mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat sipil (civil society) yang demokratis. Menurut Suparlan(1999) Dalam tatanan demokrasi ada tiga unsur yang mendasar yang sakral, yaitu: individu, masyarakat atau komuniti dan negara, ketiga-tiganya selalu berada dalam konflik kepentingan atau selalu dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan,tetapi salah satu dari ketiganya tidak dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus dalam keadaan seimbang untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.

Masyarakat madani atau masyarakat sipil menurut Gelner 1995:32; Adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata-pranata non pemerintah yang cukup kuat uintuk menjadi penyeimbang dari kekuasasaan negara dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah menjalankan peranannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peran masyarakat. Masyarakat sipil/ madani yang modern dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup prinsip, prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah, secara konstitusional, kemajemukan ekonomi, politik, nilai-nilai toleransi, paragmatisme kerja sama dan mufakat (suparlan, 1994).

Kehidupan demokrasi pada dasarnya sebuah kebudayaan konflik yaitu menekankan pada perolehan sesuatu dengan melalui persaingan. Persainagan harus melalui aturan-aturan main atau hukum yang adil dan beradab yang berada di bawah pengawasan wasit, dalam kehidupan demokrasi, polisi dapat dilihat  perannya atau berperan sebagai wasit yang adil untuk ditaatinya hukum oleh warga masyarakat.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk berproduksi dan berguna atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu  sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak berproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusuhan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan Tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b).

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : ”Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai : mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999). Menurut Bayley 1994 :Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi  saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional–yang dilibat oleh birokrasi yang rumit , mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998,xi).

Dari bahasan di atas fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat  menunjukan adanya  kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyrakatnya dan dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan senantiasia menumbuhkan kreativitas dan inovasi –inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara sentralistik atau diseragamkan  melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem bottom up (desentralisasi).

Prinsip desentralisasi akan lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kreativitas serta inovasi bagi petugas kepolisian di tingkat bawah atau daerah. David Bay Ley dalam bukunya Police for The Future yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Autralia, Inggris, Canada, Jepang dan Amerika Serikat dengan sistim pemerintahan dan kepolisiannya berbeda-beda, menyebutkan : “semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dinamakan basic police unit (a basic police unit wold be the smallest full service teritorrial command unit of a police force). Di Amerika Serikat seperti LAPD, NYPD, SPD,  di Inggris di sebut sub division, di Jepang police station di Belanda distric politie. Bay Lay,(1998) menyatakan basic Police unit,  wold be responsible for delevering all but the most specialized  police services their essencial function would be to determind local needs and to devized strategics to meet those needs.

2.  Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan masyarakat berasal dari kata dasar “aman“ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  diartikan sebagai :  bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat dapat diambil orang; tidak meragukan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut :

  • Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
  • Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
  • Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
  • Perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah .

Terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Ketertiban masyarakat berasal dari kata dasar “tertib“. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan : teraturan; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan adanya keteraturan, situasinya berjalan secara teratur sesuai dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.Terdapat dua  macam norma yang mengatur ketertiban masyarakat yaitu norma yang sudah dijadikan norma hukum dan norma non hukum. Kedua macam norma ini disebut norma ketertiban. Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No 2 tahun 2002 dijelaskan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Butir 6 menjelaskan : Keamanan Dalam Negari adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertuib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman masyarakat  berasal dari kata “Tentram “ menurut kamus bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka (1995) berarti : aman  damai dan tenang, sedangkan tenang diartikan sebagai kelihatan diam tidak berombak; berubah-ubah; tidak gelisah; tidak resah; tidak kacau tidak ribut; aman dan tentram. Dapat diartikan keadaan tentram; keamanan; ketenangan (hati; pikiran). Dari pengertian ini ketentraman masyarakat dapat diartikan sebagai ketenangan hati masyarakat. Dalam UU No.20 1982 /UU No. 2  2002 disebutkan bahwa Polri bertugas membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketentraman merupakan kondisi bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Untuk menciptakan dan menjaga keamanandan ketertiban dlam masyarakat yang komplek dan modern memerlukan institusi yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum dan keadilan salah satunya adalah polisi.

3.  Fungsi dan Peranan Polisi

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidup, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran.Sedangkan konsep peranan selalu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individu dalam sebuah struktur yang satu sama lainnya berada dalam suatu kaitan hubungan peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut (Suparlan, 2000).

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan  mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

(1) Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; (2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat,warga masyarakat dan negara; (3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam persepektif individu, masyarakat dan negara, masing – masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program – program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses – proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur – unsur utama dan sakral dalam proses – proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan.

Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan :

  1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
  4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal  2 dijelaskan bahwa :”  Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Polri dalam Pasal  4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fungsi Polri dalam masyarakat dilihat sebagai prananta atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranannya dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam melaksanakan pelayanan keamanan pada masyarakat polisi dapat melakukan  berbagai macam gaya pemolisiannya.

4.  Gaya Pemolisian

Gaya pemolisian bermacam-macam atau bervariasi yang secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional (ada yang menyebut sebagai pemolisian tradisional) yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban . Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (reactive policing), pemolisian ala pemadam kebakaran (fire brigade policing), pemolisian para militer (paramilitary policing), pemolisian tipe putar nomor telpon (dial-a-cop policing), pemolisian reaksi cepat (rapid response policing), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (enforcement-oriented policing). Ke dua adalah pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional , yang mempraktekan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan–tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah penuntasan masalah (problem solving policing), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing) (meliala, 1999).

Gaya pemolisian sebagai model yang melatarbelakangi tindakan atau aktivitas kepolisian dalam mengatasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dan  pencegahan terjadinya tindak kejahatan diperlukan juga pemahaman tentang masyarakatnya dengan berbagai masalah dan sistem sosial yang ada di dalamnya serta aspek intern kepolisian sendiri yang mencakup sistem manajemen, kebijaksanaan – kebijaksanaan yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman oleh para petugas kepolisian dalam melaksanakan tindakan operasionalnya.

Penanganan masalah keamanan dan ketertiban  di masyarakat tidak bisa disamaratakan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Masing masing daerah mempunyai situasi, kondisi dan karakteristik  yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lain. Di dalam organisasi Polri kepolisian di tingkat kabupaten atau Kota madya ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres), yang  merupakan kesatuan yang terlengkap pada tingkat daerah kabupaten tentunya lebih mengetahui dan memahami tingkat kebutuhan ataupun ancaman serta gangguan kamtibmas yang terjadi di darerahnya.

Reformasi Polri  dapat dilakukan melalui perubahan baik secara struktural, instrumental dan kultural salah satu sasarannya adalah bentuk kepolisian nasional yang pelaksaan operasionalnya difokuskan pada tingkat Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) atau basic police unit  atau kepolisian pada kota madya ataupun kabupaten. Trojanovicz (1998) kepolisian yang berorientasi pada masyarakat perlu adanya :”An equal commitment to community-oriented government – Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods”. Polres dijadikan sebagai KOD karena  sebagai satuan kepolisian yang terdepan dan terlengkap unsur ataupun fungsi dan bagian-bagiannya. Dengan KOD pada tingkat polres berarti adanya kewenangan ataupun otonomi dari polres untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta dapat mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial ataupun bekerja sama dengan masyarakat dalam menciptakan Keamanan dan ketertiban.

Di negara negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan community policing (pemolisian komuniti) sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang besama-sama dengan masyarakat di lingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Elemen kunci dalam menentukuan terwujudnya masyarakat demokratis yang efektif melalui pemberdayaan masyarakat sipil  Masyarakat sipil mungkin ada tanpa demokrasi tetapi demokrasi tidak bisa ada tanpa masyarakat sipil yang kuat.

5.  Masyarakat Sipil (Civil society) dan Demokrasi

Masyarakat sipil merupakan salah satu istilah yang digunakan di Indonesia dalam padanan bahasa Indonesia dari kata Civil society . Padanan lainnya yang sering digunakan adalah masyarakat warga, masyarakat madani, masyarakat berbudaya atau masyarakat beradab. Konsep masyarakat sipil bisa dipandang dari dua aspek yang berbeda : sudut pandang negatif , gagasan bahwa jangkauan negara harus dibatasi , sehingga negara dicegah agar tidak mengendalikan semua kegiatan masyarakat , merasuki semua lingkup kehidupan , atau mernghisap habis semua inisiatif dan bakat masyarakat. Sudut pandang positif, gagasan yang memiliki banyak dukungan independen dari swaorganisasi dalam masyarakat, yang dengannya orang – orang bisa bekerja secara bersama – sama untuk memecahkan masalah – masalah mereka sendiri, yang bisa bertindak sarana perlindungan rakyat dari penguasaan pemerintah.(Beetham david & Keyvin Boyle : 2000: 157).

Masyarakat sipil diidentikan dengan masyarakat berbudaya (civilized society) dan lawannya adalah masyarakat liar (savage society). Pemahaman tersebut memberikan gambaran dalam membandingkan bahwa masyarakat sipil (civil society) menunjuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai- nilai sosial dan kemanusiaan (termasuk dalam kehidupan berpolitik). Sedangkan kata masyarakat liar (savage society) dapat dijelaskan melalaui pemikiran Thomas Hobes identik dengan gambaran masyarakat keadaan alami (state of nature) yang tanpa hukum sebelum lahirnya negara dimana setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya ( homo homini lupus ). Eksistensi masyarakat sipil sebagai sebuah abstraksi sosial yang dihadapkan secara kontradiktif dengan masyarakat alami (natural society).

Di barat eksistensi masyarakat sipil biasanya dihadapkan dengan kelompok militer dan secara politik berlaku apa yang disebut supremasi masyarakat sipil atas militer (civilian supremacy over the military). Sedangkan di Indonesia, model dikotomik demikian dapat menimbulkan tudingan negatif dipertentangkan antara komunitas militer dan masayarakat sipil . Terlebih lagi ada konsep Dwi fungsi (dual function) dalam peran militer dan indonesia yang selama lebih tiga dasa warsa Orde baru sangat mempengaruhi diskursus politik kita, yang pada dasarnya mengabsahkan keterlibatan fungsional militer dalam politik di samping fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan.

Masyarakat sipil digunakan dalam kontek hubungan negara dan masyarakat (state and comunity) ,sifat hubungan adalah kekuasaan konsepnya adalah politik . Masyarakat terlalu komplek tidak bisa dilihat dari satu segi saja    (politik, ekonomi, sosial, budaya), analisanya penjelasaanya harus konfiguratif (keterkaitan semua aspek tidak bisa parsial) contohnya sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dsb. Karakteristik masyarakat sipil dapat dilihat dari faktor – faktor :

  • Masyarakat melaksanakan kegiatan politik secara kolektif melalui partisipasi masyarakat secara luas.
  • Terdapat phase perkembangan yang tumbuh dan berkembang di tingkat grass root politic (gerakan poliotik secara agresif di tingkat infrastruktur politik para elit politik bersifat defensif membungkam tuntutan / tuntutan dari masyarakat).
  • Gerakannya terfokus praksis politik yang mengacu pada gerakan transparan sifatnya untuk merambah secara luas ke tingkat negara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas masyarakat sipil dapat diartikan sebagai keadaan dimana dalam masyarakat terdapat kelompok- kelompok dan individu-individu yang bukan atau diluar pemerintah yangb bebas kepentingan komunal ( golongan , etnis, agama, ras, suku ) atau premodial. Sifat utamanya adalah demokratis yang amat peduli pada keadaan masyarakat dan kekuatan secara politis untuk bertindak sebagai penyeimbang atau pengontrol kekuatan negara ( yang terwujud dalam pemerintah ). Disamping itu menjunjung tinggi Hak asasi manusia, adanya supremasi hukum dan humanis.

Dalam perkembangan negara modern masyarakat sipil mendahului demokrasi, oleh karena itu tidak aneh bila negara dengan masyarakat sipil tidak berfiungsi secara demokratik. Masyarakat sipil yang demokratik paling tidak mempunyai ciri- ciri sbb :

  • Asosiasi sipil yang secara politik independen dari negara.
  • Budaya toleran dan dialog yang berlaku.
  • Perempuan  dan  laki – laki mempunyai hak politik yang sama., hak untuk memilih dan hak untuk menolak pemerintahannya.

Negara demokrasi yang kuat ditandai dengan setaranya akses semua kelompok tanpa memandang basis gender, ras, agama atau ideologi terhadap negara.

6.  Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat sebagai teori empiris yang berkenaan dengan sistem politik yang ada dapat dielaborasi dari segi etika politik dan mengemukakan dengan ciri yan hakiki negara yang demokratis sbb :

  1. Negara hukum
  2. Pemerintah yang di bawah kontrol  masyarakat
  3. Pemilihan umum yang bebas
  4. Prinsip mayoritas dan indungan terhadap minoritas
  5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Negara yang demokratis adalah negara yang mengandung ciri hakiki negara demokratis di atas. Joseph Schumpeter. menyatakan bahwa “metode demokratis” adalah prosedur kelembagaan untuk    mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Rumusan lainnya yang selaras dengan definisi Schumpeter adalah rumusan Robert A. Dahl yang menggunakan istilah “poliarki” (polyarchy) untuk menyebut demokrasi.Ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya.

Tatanan politik seperti itu bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu:

(1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa banyak warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.

Selanjutnya, Dahl menyatakan bahwa untuk menjamin agar pemerintah berperilaku demokratis, harus ada kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk:

(1) merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri; (2) memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warga negara dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun kolektif; dan (3) mengusahakan agar kepentingannya itu dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak didiskriminasikan berdasar isi atau asal-usulnya. (Dalam makalah Kacung Marijan, “Wajah Demokrasi Kita”, Republika, 23 Januari 1999).

Menurut Parsudi Suparlan (2002) :

“Demokrasi bukanlah semata – mata harus dilihat sebagai aturan kenegaraan , tetapi sebagai sebuah kehidupan dimana warga komuniti-komunitinya dalam masyarakat tersebut secara  aktif turut berpartisipasi didalamnya dan turut memproses program – program pembangunan Sehingga menghasilkan kesejahteraan hidup yang berkeadilan sosial”

Kesempatan itu hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa menjamin adanya kondisi,sebagai berikut:

(1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi;

(2) kebebasan untuk mengungkapkan pendapat;

(3) hak untuk memilih dalam pemilihan umum;

(4) hak untuk menduduki jabatan publik;

(5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara;

(6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;

(7) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan

(8) adanya lembaga-lembaga negara yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung pada suara dalam pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.

Diamond, Linz, dan Lipset,menyatakan demokrasi adalah :

“suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok: kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warganegara dewasa) yang dikecualikan; dan suatu tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.”

Masyarakat sipil demokratis yang kuat tidak lahir sendiri, tetapi harus diperjuangkan, dan pembentukan masyarakat sipil yang demokratis tidak pernah mencapai titik kulminasi .Masyarakat sipil yang demokratik mempunyai ciri sbb :

  • Organisasi yang aktif dalam semua sektor masyarakat.
  • Konstruksi terus menerus dan redefinisi otonomi politik dalam kaitannya dengan negara.
  • Memperluas dan merekonstruksi toleransi dan dialog.
  • Menjamin dan membela kesetaraan akses terhadap negara juga kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat sipil.

Masyarakat sipil merupakan suatu proses dengan adanya kekuatan – kekuatan masyarakat (diluar pemerintah) yang berfungsi sebagai pengimbang atau kekuatan pengontrol negara /pemerintah / state. Dan mereka bebas dari kepentingan komunal (suku, agama , ras (sara)), dan mempunyai sifat demokrasi yang menjunjung tinggi Hak asasi manusia. Kondisi masyarakat sipil harus dipahami sebagai proses yang bisa mengalami pasang surut , kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahannya dalam perjalannan sejarahnya. Masyarakat sipil memerlukan berbagai macam aturan atau pembatasan – pembatasan serta penyatuan negara lewat kontrol hukum , administratif dan politik. Bila masyarakat sipil kehilangan demensi politiknya dan akan terus bergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.

7.  Community policing (Pemolisian Komunitas)

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Community policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan progam strategi, Robert Blair (1992) : as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1991995, 86). Dapat  didefinisikan  sebagai cara / gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/ menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz,1998), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley 1988)  . Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan,  tetapi mencari  dan melenyapkan sumber kejahatan  . . . sukses dari community policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya  adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Community policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyrakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam community policing bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

The community policing officer assists the residents by meeting with them individually and in groups in hopes that communication will lead to some consensus of accepted action will be agreed upon and implemented by the residents. The major considerations in community policing are: citizen input into defining problems to be solved, citizen involvement in planning and implementing problem solving activities, and citizens determining if their felt needs have been met. Community policing is critical social science in action and is based on the assumptions of normative sponsorship theory (Bayley, 1998).

Trojanowicz’ menjelaskan arti dan bagaimana community policing dapat dilaksanakan  dengan menyebut “ 9 P “ :

  • PHILOSOPHY – The community policing philosophy rests on the belief that contemporary challenges require the police to provide full-service policing, proactive and reactive, by involving the community directly as partners in the process of identifying, prioritizing, and solving problems including crime, fear of crime, illicit drugs, social and physical disorder, and neighborhood decay. A department-wide commitment implies changes in policies and procedures.
  • PERSONALIZED – By providing the community its own community officer, community policing breaks down the anonymity on both sides — community officers and community residents know each other on a first-name basis.
  • POLICING – Community policing maintains a strong law enforcement focus; community officers and teams answer calls and make arrests like any other officer, but they also focus on proactive problem solving.
  • PATROLS – Community officers and teams work and patrol their communities, but the goal is to free them from the isolation of the patrol car, often by having them walk the beat or rely on other modes of transportation, such as bicycles, scooters, or horses.
  • PERMANENT – Community policing rests on assigning community officers and teams permanently to defined beats, so that they have the time, opportunity, and continuity to develop the new partnership. Permanence means that community officers should not be rotated in and out of their beats, and they should not be used as “fill-ins” for absences and vacations of other personnel.
  • PLACE – All jurisdictions, no matter how large, ultimately break down into distinct neighborhoods. Community policing decentralizes police officers, often including investigators, so that community officers can benefit from “owning” their neighborhood beats in which they can act as a catalyst for community-based problem solving, tailoring the response to the needs and resources of the beat area. Moreover, community policing decentralizes decision-making, not only by allowing community officers the autonomy and freedom to act, but also by empowering all officers to participate in community-based problem solving.
  • PROACTIVE – As part of providing full-service policing, community policing balances reactive responses to crime incidents and emergencies with a proactive focus on preventing problems before they occur, escalate, or spread.
  • PARTNERSHIP – Community policing encourages a new partnership between people and their police, which rests on mutual respect, civility, and support.
  • PROBLEM SOLVING – Community policing redefines the mission of the police to focus on community building and solving problems, so that success or failure depends on qualitative outcomes (problems solved) rather than just on quantitative results (arrests made, citations issued — so-called “incident-driven/numbers policing”). [included in Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH, 1998)]

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme kepolisian dalam kegiatan “Community Police  “Friedmann ,1991 ; Alderson , 1979 menyatakan, terdapat 10 ( sepuluh ) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas , yaitu :

  1. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran  dan persaudaraan dalam menghadapi masalah–masalah kemanusian.
  2. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
  3. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagian .
  4. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
  5. Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan didalam masyarakat .
  6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda ,serta rasa aman bagi setiap orang .
  7. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
  8. Menciptakan kebebasan berlalu-lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung , gang dan tempat –tempat yang terbuka untuk umum .
  9. Mencegah terjadinya kekacuan.
  10. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah,jika perlu dengan menggerakkan instansi lain. (Koenarto, 1998 : 123)

Untuk mengembangkan community policing Trojanowicz & bucqueroux, 1998, Ventris, 1987, Rivlin 1992 menjelaskan : “Community policing has shown promising results. There is still a need, though, to articulate a comprehensive community theory.  Dan teori tersebut berdasar beberapa asumsi sbb :

  1. The purpose of government is to serve the needs of the people. Citizens determine needs and direct governmental services and priorities.
  2. Healthy communities (i.e. full integration of the needs and desires of all its members), are more able to solve problems.
  3. Problem solving requires the participation of the individual members of the community.
  4. Problem solving needs to begin at the neighborhood level.
  5. Neighborhood identity springs from mutual interests and cannot be arbitrarily chosen by others.
  6. Neighborhood involvement, through community empowerment, promotes community health and problem solving.
  7. Empowerment is accompanied by responsibility. Responsibility requires accountability and representation.
  8. A healthy community integrates the needs and desires of all of its members.
  9. Desires are subordinate to needs.
  10. Community leaders play a role in educating the community to the needs of its members, while remaining aware of the bottom-up nature of problem solving.
  11. The more healthy the community, the less likely there will be destructive competition for community resources and programs.

Community Policing bukan hanya sekedar penanganan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) atau patroli, penyuluhan kepada masyarakan atau membangun sistem keamanan swakarsa  melainkan juga merupakan pelayanan untuk menjaga dan menumbuh kembangkan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya melainkan melihat dari berbagai faktor dalam masyarakat tingkat lokal atau daerah.

Trojanowicz (1998) menyampaikan tentang 10 prinsip Community Policing:1) A Philosophy not an Organisational strategy, 2) All personnel must attempt to translate the philosophy into practice, 3) Community Policing Officer (CPO) = direct link to community. A ‘new breed of line officer’, 4) Continuous sustained contact with citizens, 5) A new contract between police and citizens, 6) Proactive approach, 7) Explore new ways to protect and enhance lives of vulnerable citizens, including minorities, 8) Judicious use of technology, 9) Fully integrated,10) Decentralised, personalised.

Di Samping itu Trojanowicz juga menyatakan hal-hal yang menghambat  Community Policing adalah sbb : 1)Organisational change, 2) Measuring effectiveness, 3)  Political will, 4)  Insufficient imagination, 5) Lack of nerve / managerial sophistication, 6)  Perceptions, 7) Need for common belief and internal acceptance, 8) The media and their love of quick fix instant solutions, 9) Short time line of politicians, 10), Change takes time, 11) Organisational structure, 12) Police Culture.

Dalam tugas pemolisian tersebut polisi senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (respon time), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan. Dan diharapkan polisi dapat menjadi simbol persahabatan dengan masyarakatnya. 

8.  Penutup 

Community Policing (pemolisian Komuniti) adalah pemolisian untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan : (1) Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan masalah social (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakan akan adanya gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan Community Policing sebagai wujud atau bentuk pemolisian yang demokratis.

Keberhasilan tugas polisi bukan hanya pada menekan angka kejahatan tetapi manakala kejahatan atau gangguan kamtibmas tidak terjadi serta tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan oleh masyarakatnya.

Peran dan fungsi Polri bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah tetapi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi kepolisian. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan tugasnya hendaknya menggunakan sistem O2H yaitu senantiasa menggunakan otak, otot dan hati nurani (Rahardjo, 2000), Karena yang dihadapi dalam tugasnya adalah masyarakatnya, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati hak-haknya sebagai manusia .

 

Daftar Pustaka

Alderson John, 1979, Policing Freedom, Macdonald and Evans, Estover.

Bayley Wiliiam G, 1995, The Encyclopedia of Police Science ( second edition ), Garland Publishing , Newyork & London.

Blumberg Abraham, 1976, The Ambivalent Force persepectives on the Police, The Dryden press, Hinsdale Illinois.

Bayley David H , 1994, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

———————, 1991, Forces of Order Policing Modern Japan, University of california Press.

Beetham david dan Kevin Boyle, 2000, Demokrasi, Kanisiis, Yogyakarta.

Cula Adi Suryadi, 1999, Masyarakat madani, Rajawali Press, Jakarta.

Djamin,Awaloedin, 1999, Menuju Polri Mandiri yang profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta .

Finlay mark dan Ugljesa Zvekic,1993, Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Friedmann Robert, 1992, Community Policing, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Cipta Manunggal, Jakarta.

Hass Peter and J Fred Springer, 1998, Applied Policy Research Concepts and Cases, Garland Publishing, Inc, New York.

Hikam Muhammad AS, 1998, Demokrasi dan Civil Society< LP3ES, Jakarta.

Kratcoski Peter and Duane Dukes, 1995, Issues in Community Policing, ACJS (academy of Criminal Justice System, Northen Kenthucky University.

Kunarto, 1995, Polisi harapan dan Kenyataan, CV Sahabat, Klaten.

————,1995, Merenungi kritik terhadap Polri (buku ke 2), Cipta manunggal, Jakarta.

L.Craig Parker.jr, 1987, The Japanese Police System Today, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto,), Cipta Manunggal, Jakarta.

Marijan Kacung, Wajah Demokrasi Kita, Repiblika, 23 Januari 1999.

Meliala Adrianus, 1999, Kumpulan tulisan menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari Abri, Universitas Indonesia.

——————–,2002, Mengkritisi Polisi, Kanisius, Yogyakarta.

——————–, 2002, Problema reformasi Polri, Trio repro, Jakarta

Rahardjo,Satjipto, 1998, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi,  makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi,

———————–, 1999a makalah yang dibacakan pada seminar “Polisi Mandiri tanpa Intervensi” di Jakarta.

———————-,  1999 b, kajian Komparatif Mengenai Kedudukan dan Peran Polri dengan Kepolisian lain di Dunia, makalah seminar nasional tentang Kedudukan dan Peran Polri setelah keluar dari ABRI, Jakarta.

 ———————, 2002, Polisi Sipil, Gramedia, Jakarta

———————,2000, Sosok Polisi Rakyat Menuju Indonesia Baru, Diskusi panel LP3HI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Penegakan Hukum Indonesia) Semarang.

———————, 2001, Tentang Community Policing di Indonesia, Makalah seminar “ Polisi antara harapan dan kenyataan”, Hotel Borobudur, Jakarta.

Reksodiputro Mardjono,1996, catatan kuliah Seminar masalah peradilan Pidana, tidak diterbitkan

——————————–, 1998,Reformasi hukum di Indonesia, Makalah Seminar Hukum Nasional VII tentang Reformasi Hukum di Indonesia12 ,Oktober 1998, Jakarta

Secapa Polri, 1996, Vademikum Polri Tingkat I, Secapa Polri, Suka Bumi.

Suparlan Parsudi ( ED ), 1996, Manusia kebudayaan dan Lingkungannya, rajawali press, jakarta.

—————————.1999a,makalah sarasehan ” Etika Publik polisi  indonesia“, tanpa penerbit.

————————–,1999b, Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

————————-, 1999c, Diktat Hubungan antar Suku bangsa, Tidak diterbitkan.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

————————-, 2000,Masyarakat majemuk dan perawatannya, jurnal Antropologi, Yayasan Obor, Jakarta.

.————————-, 2002, makalah sarasehan ” Mengefektifkan Peran dan Fungsi Polri dalam Menangani tindak kekerasan Massa  “, tanpa penerbit.

Suseno Frans Magniz, 1999,  Etika Politik, gramedia, Jakarta.

———————————, 2000,Mencari sosok Demokrasi, Gramedia Jakrta.

Trojanowicz Robert, 1998, Community Policing: How To Get Started, co-authored with policing.com’s Bonnie Bucqueroux (Anderson Publishing, Cincinnati, OH.

KODE ETIK UNTUK MENUNJANG PROFESIONALISME POLISI

 Oleh : Prof. Dr. Parsudi Suparlan

1.  Pendahuluan.

parsudi suparlanTulisan ini adalah mengenai pentingnya kode etik kepolisian bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak becus. Lebih lanjut, dalam tulisan ini ingin ditunjukkan bahwa salah satu unsur pendukung utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dipunyai oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya, dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organsiasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah sebuah syarat utama yang tidak bisa ditawar, karena tugas-tugas kepolisian adalah tugas-tugas profesional yang pada intinya adalah to serve (melayani) dan to protect (melindungi) yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan kenyamanan dan ketentaraman hidup baik secara pribadi maupun secara sosial dan berkenaan dengan keamanan dan keselamatan diri, nyawa dan harta benda dari mereka yang dilayani dan dilindungi oleh polisi. Dan melakukan penegakkan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan yang melanggar hukum serta merusak keteraturan sosial dapat dicegah serta ditangani secara hukum yang berlaku, untuk disingkirkan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikann acuan bertindak maka petugas kepolisian dapat tidak secara profesional melayani dan melindungi warga dan melakukan tindakan-tindakan penegakkan hukum. Begitu juga, petugas kepolisian dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau bahkan melanggar hukum misalnya, bertindak sebagai petugas dan atas nama kepolisian, tetapi untuk kepentingan diri sendiri dan kerabat atau teman-temannya atau melakukan pemerasan sehingga merugikan warga dan publik yang seharusnya dilayani dan dilindungi.

Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukannya, karena petugas kepolisian mempunyai kekuasaan memaksa yang sah secara hukum yang sebenarnya ditujukan untuk pelayanan dan perlindungan warga dan publik, tetapi kekuasaan tersebut dapat diselewengkan atau dimanipulasi untuk kepentingan diri si petugas atau kelompoknya. Untuk menjamin agar tugas-tugas pelayanan dan perlidungan serta penegakkan hukum oleh petugas kepolisian itu berjalan sebagaimana seharusnya, atau dilakukan secara profesional, maka organisasi-organisasi kepolisian di seluruh dunia telah membuat, memantapkan, dan memberlakukan kode etik kepolisian serta melakukan pengendalian tindakan-tindakan para petugas kepolisian mereka agar mereka mentaati kode etik dalam tugas-tugas pemolisian. Dalam tulisan ini akan diuraikan apa itu profesionalisme, polisi sebagai organisasi profesional yang dimantapkan melalui pembentukan kebudayaan polisi dan pembuatan kode etik kepolisian, serta pengendalian secara internal dalam pelaksanaan kode etik oleh petugas\kepolisian dalam tugas-tugas.

2.  Profesionalisme

Profesionalisme adalah kinerja atau kerja yang ditunjukkan oleh seseorang, yaitu seorang profesional, melalui tindakan-tindakan dan sikap-sikapnya, dimana dia tahu apa yang dikerjakannya dan menghasilkan pekerjaan yang bermutu yang memuaskan bagi yang dilayani atau yang memesan pekerjaannya. Seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya (lihat: Farris 2005:784-787).

Pengertian profesionalisme mencakup unsur-unsur: (1) Ciri-ciri seorang profesional, yaitu: seorang yang ahli dalam bidangnya, yang tugas utamanya secara langsung atau tidak lansung adalah melayani umum atau kepentingan komuniti, mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi, dan yang dalam tindakan-tindakannya berpedoman pada kode etik. Kode etik yang dipunyainya adalah sebuah pernyataan mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi, yang menjamin bahwa pelayanannya bermutu tinggi, yang menjamin kompetensinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya, yang menjamin bahwa dalam tugas-tugas pekerjaanya dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari yang dikerjakannya karena penekanan tugas-tugasnya adalah pada pelayanan dan jaminan mutu akan pelayanannya dan karena dia telah dibayar atau digaji oleh organisasinya.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya seorang profesional mempunyai kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu solusi atau pemecahan masalah dan dalam memproses serta menanganinya, mempunyai keterikatan pada dan mengutamakan kepentingan yang dilayani, dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk lebih banyak belajar dan mendalami berbagai masalah yang ada dan berkaitan dengan bidang profesinya agar dapat menjalankan tugas-tugas profesinya secara lebih baik lagi.

Oleh karena itu, seorang profesional bukan hanya cukup mempunyai pengetahuan yang diperolehnya dari sesuatu jenjang pendidikan formal dan umum tetapi juga harus melalui berbagai macam dan tahapan pendidikan latihan yang khusus atau spesialisasi, sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Melalui tahapan-tahapan jenjang pendidikan dan latihan keahlian tersebut, seorang profesional bukan hanya belajar dan mendalami bidang profesinya tetapi juga belajar dan meyakini ketentuan-ketentuan moral yang ada dalam kode etik profesinya. Seorang tenaga profesional biasanya tergabung dalam dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (seorang pengacara biasanya menjadi anggota asosiasi pengacara, misalnya) atau dia bekerja dalam sebuah organisasi profesional (seorang petugas kepolisian, misalnya).

Organisasi profesional biasanya menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para anggota-anggotanya yang profesional. Karena organisasi-organsasi profesi.tersebut merasa bertanggung jawab atas profesionalisme dari para tenaga profesional yang menjadi anggotanya, dengan alasan bahwa organisasi-organisasi profesi tersebut merasa turut bertaggung jawab terhadap umum dan warga masyarakat yang dilayani oleh tenaga-tenaga profesional yang menjadi anggota-anggota mereka. Organisasi-organisasi profesi inilah yang membuat dan menerapkan berlakunya kode etik profesi bagi anggota-anggotanya, dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelanggaran yang mereka lakukan.

Bukan hanya organisasi-organisasi profesi yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan hubungan baik dengan warga dan umum, tetapi tenaga-tenaga profesional juga melakukan hubungan dengan warga dan umum melalui kegiatan-kegiatan pelayanan mereka. Penilaian mengenai mutu profesionalisme sebuah organisasi profesi ditentukan oleh warga dan umum mengenai kemampuan dari tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam organisasi yang bersangkutan di dalam memberikan layanan kepada warga dan umum. Karena itu sesuatu perbuatan melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang petugas profesional dari sebuah organisasi akan mencoreng nama baik profesionalisme dari organisasi profesi yang bersangkutan.

3.  Polisi : Organisasi dan Administrasi Kepolisian

Polisi adalah organisasi atau badan atau pranata pemerintahan, yang melaksanakan kebijakan pemerintah pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat lokal atau lapangan bukan hanya menjalankan kebijakan pemerintah tetapi juga membuat kebijakan-kebijakan untuk menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan keamanan umum, dan melindungi warga dan harta benda mereka dari gangguan tindak kejahatan. Polisi adalah badan atau organisasi yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggunakan paksaan dan berbagai bentuk dan cara paksa secara hukum dalam upaya menciptakan dan menjamin terwujudnya keteraturan sosial dan kesejahteraan umum.

Terdapat kesan umum seolah-olah tugas polisi adalah hanya memerangi kejahatan, menggunakan cara-cara kekerasan, dan menerapkan hukum pidana terhadap tersangka kejahatan, sebagaimana kesan yang diperoleh dari siaran berbagai saluran media elektronik, pertunjukan film, dan siaran berita media massa. Kesan umum tersebut, terutama di Amerika Serikat, telah terbentuk secara akumulatif dari banyaknya serial lakon-lakon film tentang kejahatan terorganisasi yang terjadi di tahun 1930an di Amerika Serikat dan peranan dari para petugas FBI (Federal Bureau of Investigation) sebagai penegak hukum yang telah memerangi dan menumpas mereka.

Padahal sebenarnya, tugas utama polisi dalam menangani kejahatan adalah dengan cara mencegah terjadinya kejahatan; terutama di daerah perkotaan dan bukannya memerangi para penjahat. Begitu pula, sebetulnya tugas kepolisian dalam memerangi kejahatan dan menerapkan hukum pidana terhadap tersangka penjahat adalah kecil bila dilihat perbandingannya dalam ruang lingkup cakupan tugas kepolisian. Sesungguhnya, tugas utama dan terbanyak dari polisi adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemantapan keteraturan sosial dan berbagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada warga, komuniti, dan umum (Neocleous 2004: 93-94).

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sir Robert Peel (Walker 1977), dan yang biasanya dinamakan sebagai prinsip-prinsip Peel, dinyatakan bahwa:

  1. Misi utama mengapa polisi itu ada adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan ketidak teraturan atau kekacauan dalam kehidupan
  2. Kemampuan polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada persetujuan dan dukungan umum atau publik
  3. Polisi harus mampu untuk mengendalikan keinginan publik dalam     turut serta secara sukarela dalam menjalankan penegakkan hukum     dengan cara sedemikian rupa, sehingga polisi tetap dapat      mengendalikan dan mempertahankan rasa hormat publik kepadanya,     dan bukan sebaliknya dimana polisi berada di bawah kendali      kepentingan sosial atau politik atau ekonomi sekelompok warga atau      sebagian dari komuniti atau publik
  4. Tingkat kerjasama dengan dan cara-cara pengendalian publik harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi tindak kekerasan fisik
  5. Usaha polisi untuk memperoleh simpati dan dukungan publik tidak berarti harus dilakukan dengan cara mengikuti kehendak mereka, tetapi dengan cara yang secara mutlak dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu
  6. Polisi hanya menggunakan cara paksa dan kekerasan fisik sesuai ketentuan hukum apabila dengan cara-cara persuasif, pemberian nasehat dan saran, serta pemberian peringatan ternyata tidak berhasil
  7. Setiap saat polisi harus tetap menjaga hubungan baik dengan publik, karena polisi adalah publik dan publik adalah polisi, polisi hanya merupakan anggota dari publik yang dibayar dengan uang pajak publik untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan dan keselamatan warga dan memperhatikan keberadaan serta kepentingan kesejahteraan komuniti dan publik
  8. Polisi harus bertindak sesuai fungsinya dan tidak seharusnya memanfaatkan fungsinya tersebut untuk kepentingan yang lain
  9. Keberhasilan dari tugas polisi adalah pada tidak adanya tindak kejahatan atau tidak adanya ketidak teraturan, dan bukannya pada bukti-bukti tentang tindakan polisi di dalam menangani tindak kejahatan.

Dengan mengikuti model Robert Peel (Cordner 2005: 11), polisi di seluruh dunia “berada di bawah kontrol pemerintah dan diorgansiasi seperti organisasi militer”. Disamping diorganisasi secara militer, polisi juga diorganisasi dengan mengikuti teori birokrasi klasik atau birokrasi impersonal dari Weber, dimana diterapkan satuan komando, rentang kendali, dan delegasi kewenangan dari jenjang atas ke jenjang bawah yang coraknya terpusat seperti sebuah piramida, dengan hierarki yang ketat dari pusat ke daerah-daerah dan dari jenjang paling atas sampai dengan ke jenjang paling bawah, dan dengan ketentuan disiplin yang tinggi (Souryal 2005: 571- 572). Lebih lanjut, Souryal (2005:572-573) menyatakan bahwa organisasi polisi yang isinya adalah pengorganisasian kewenanngan dan pendelegasiannya, mengikuti prinsip-prinsip birokrasi yang mengkoordinasikan aktivitas polisi yang kompleks dan penuh bahaya menjadi aktivitas yang efisien dan efektif. Prinsip-prinsip yang tercakup dalam birokrasi tersebut adalah :

  1. Suatu hierarki atau jenjang kekuasaan;
  2. Pembagian pekerjaan dalam fungsi-fungsi dan satuan-satuan kewilayahan;
  3. Kesatuan perintah;
  4. Spesialisai fungsi-fungsi;
  5. Cakupan kontrol dan mekanismenya;
  6. Pendelegasian kekuasaan; dan
  7. Komunikasi formal.

Disamping itu, Souryal (2005: 572-573) menyatakan bahwa prinsip-prinsip bi9rokrasi tersebut diatas secara bersama-sama dan secara keseluruhan telah membangkitkan dan memantapkan suasana kemilitersan formal. Otoritas atau kewenangan merupakan tulang punggung dari organisasi ini yang berjalan dengan baik karena didukung oleh prinsip-prinsip tersebut diatas. Walaupun dalam salah satu prinsipnya, komunkasi yang berlaku adalah formal, sebagaimana yang seharusnya berlaku dalam sebuah organisasi kemiliteran, tetapi adalah tidak mungkin untuk dapat mengefektifkan dan mengefisienkan kewenangan dalam bentuk tindakan-tindakan operasional bila komunikasi yang berlangsung hanya bersifat formal. Bentuk-bentuk komunikasi tidak formal disamping yang formal yang berkembang telah memungkinkan terwujudnya efesiensi dan efektifitas perintah-peruntah dan pesan-pesan serta arahan-arahan dari jenjang diatas kepada jenjang-jenjang yang di bawah, dan juga diantara mereka yang berada dalam jenjang yang sama. Diantara mereka yang berada dalam jenjang yang sama, melalui komunikasi yang tidak formal, telah berlangsung berbagai bentuk kerjasama dan solidaritas yang produktif.

Organisasi polisi melalui adminsitrasinya juga melakukan penstrukturan dan penstrukturan kembali serta pemantapan kebudayaan polisi serta sumber daya, manajemen organisasi kepolisian dan lingkungannya (Cordner 2005: 11-12), dalam upaya membangun kepolisian yang profesionsal. Patut dicatat, bahwa kepolisian di Amerika Serikat baru betul-betul dapat dibangun secara profesional setelah polisi dapat membebaskan diri dari pengaruh kekuatan partai-partai politik yang berkuasa. Manajemen dalam organisasi polisi atau proses-proses administrasi yang diatur dan dikendalikan oleh pejabat-pejabat administrasi kepolisian mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, personalia, pengarahan, pengkordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Organisasi polisi menentukan sejumnlah tugas-tugas polisi yang diperinci dalam sejumlah fungsi sesuai dengan tujuan organisasi.

Diantara fungsi-fungsi tersebut yang merupakan fungsi utama adalah fungsi operasional yang bersifat pre-emtif, preventif, dan represif. Fungsi operasional ini adalah fungsi yang kritikal dalam bangunan citra polisi dalam masyarakat atau umum. Karena, petugas-petugas kepolisian yang mengemban fungsi tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan lingkungan kepolisian yang dilayani dan dilindungi yaitu warga, komuniti, umum, dan masyarakat luas. Para petugas kepolisian dalam fungsi operasional ini, dengan sadar ataupun tanpa disadari telah melakukan hubungan antar-budaya dengan lingkungan yang dilayaninya, dan melalui serta dalam proses-proses hubungan antar-budaya tersebut muncul berbagai bentuk perpaduan serta penyesuaian ataupun pertentangan budaya diantara keduanya yang terwujud sebagai citra polisi di mata mereka yang dilayani oleh polisi. Citra polisi sebagai produk dari hubungan antar-budaya tersebut ditentukan oleh berbagai corak dan kualitas mutu atau profesionalisme dalam tindak pelayanan dan pengayoman serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh para petugas kepolisian yang mengemban tugas-tugas fungsi operasional. Seringkali polisi sendiri tidak menyadari akan hal itu, bahkan tidak menyadari bahwa pemahaman mereka mengenai kebudayaan polisi dan operasionalisasi dari kebudayaan polisi melalui kode etik kepolisian itu sering mereka abaikan oleh karena beberapa faktor penyebab. Lebih-lebih lagi adalah pengabaian pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam lingkungan kepolisian yang harus mereka hadapi dalam tugas-tugas kepolisian, agar tugas-tugas pemolisian mereka itu dapat berjalan secara efisien dan efektif hasilnya.

4.  Kebudayaan, Kebudayaan Polisi, dan Kode Etik Kepolisian

Kebudayaan dapat dilihat sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dipunyai menusia mengenai dirinya dan lingkungannya beserta segala isnya, serta posisi dirinya dalam lingkungan yang dikonsepsikannya tersebut, Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan alam, fisik, dan sosial. Isi dari setiap kebudayaan adalah konsep-konsep dengan masing-masing sistem-sistem maknanya, aturan-aturan atau norma-norma, resep-resep, formula-formula, petunjuk-petunjuk serta larangan-larangan, dan nilai-nilai. Inti atau puncak dari kebudayaan adalah nilai-nilai yang dipunyai oleh dan yang ada dalam kebudayaan tersebut yaitu yang dinamakan nilai-nilai budaya.

Dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai budaya yang baku atau seringkalai juga dilihat sebagai nilai-nilai yang ideal yang biasanya dinamakan pandangan hidup atau world view, disamping nilai-nilai budaya yang operasional dalam kegiatan-kegiatan kehidupan manusia yang dinamakan etos atau ethos, yang tidak baku dan dapat berubah-ubah, seperti misalnya etos belajar, etos kerja, dsb.nya.   Isi yang mendasar dari setiap kebudayaan adalah sistem-sistem penggolongan yang menghasilkan konsep-konsep, golongan-golongan, metode-metode, dan teori-teori. Teori tentang sakit sebagai lawan dari sehat dalam kebudayaan Jawa misalnya, berbeda dari yang ada dalam kebudayaan Barat atau kebudayaan-kebudayaan lainnya. Sakit yang namanya masuk angin misalnya, hanya dikenal dalam kebudayaan Jawa yang sekarang menyebar dan dikenal di seluruh Indonesia. Di balik konsep masuk angin ini, terdapat sistem-sistem penggolongan yang mencakup konsep-konsep yang yang mendukung dan yang berlawanan dengan masuk angin, teori atau teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya dan cara-cara atau metode-metode atau resep-resep untuk pengobatannya, dsb.nya*).

Fungsi kebudayaan dalam dan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Kebutuhan-kebutuhan hidup manusia mencakup kebutuhan-kebutuhan biologi, sosial, dan adab. Kebudayaan ada dalam dan operasional melalui diri orang perorang dan pranata-pranata yang ada dalam sebuah kelompok atau masyarakat, dan karena itu kebudayaann ada dalam dan dimiliki oleh kelompok, organisasi, komuniti dan masyarakat (lihat Suparlan 1986, 2005).

Dengan mengacu pada pengertian kebudayan seperti tersebut diatas, saya melihat kebudayaan polisi sebagai pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang dipunyai polisi sebagai organisasi atau pranata mengenai dirinya dan lingkungannya beserta isinya, dan mengenai posisinya dalam lingkungannya tersebut. Fungsi kebudayaan polisi adalah sebagai pedoman bagi kehidupan polisi sebagai organiasi atau pranata pemerintahan dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai polisi, yaitu pemenuhan tugas-tugas kepolisian.

Kebudayaan polisi, yaitu kebudayaan yang dipunyai oleh polisi sebagai organisasi atau pranata, dibakukan sebagai seperangkat pedoman formal yang berisikan sistem-sistem penggolongan, konsep-konsep, teori-teori, metode-metode, aturan-aturn atau norma-norna, dan nilai-nilai berkenaan dengan keabsahan organisasi serta fungsi-fungsinya dalam lingkungannya, orientasi kegiatan organsasi, tugas-tugas pemolisian, dan lingkungan yang dihadapi dalam pemolisian serta metode-metode penanganan dan pengelolaannya. Kebudayaan polisi harus dibedakan dari kebudayaan yang dipunyai oleh anggota-anggota atau petugas-petugas kepolisian yang menjadi anggota-anggota organisasi tersebut.

Kebudayaan polisi yang dibakukan tersebut adalah pedoman bagi kehidupan polisi secara ideal atau normatif atau yang seharusnya, yang secara sadar atau tidak sadar berfungsi utuk menyeragamkan tindakan-tidakan para anggota-anggotanya dalam tugas-tugas pemolisian dan kehidupan mereka. Kebudayaan polisi mempunyai inti atau nilai-nilai budaya yang berisikan pedoman penilaian dalam dan bagi pembuatan dan pemantapan penggolongan-penggolongan mengenai polisi dan dunia yang dihadapi oleh polisi, hasil-hasil penggolongan yang terwujud sebagai konsep-konsep yang dipunyai oleh polisi, serta berisikan penilaian secara etika, moral, dan estetika mengenai gejala-gejala yang ada dalam kehidupan polisi dan lingkungannyan yang berkaitan dengan konsep-konsep keindahan, kepantasan, kebenaran, kepahlawanan, keperkasaan, gender, moral dan etika, kesusilaan, harga diri dan kehormatan, kerja, kerapian, ketaatan pada atasan, kemandirian dan diskresi, pelanggaran, kejahatan, keteraturan dan ketertiban atau disiplin.

Kebudayaan polisi sebagai kebudayaann organisasi dibangun berdasarkan atas ideologi dibentuknya kepolisian sebagai organisasi pemerintahan untuk melayani, melindungi, dan menegakkan hukum sebagaimana yang telah digariskan oleh Robert Peel, seperti yang telah disebutkan di halaman-halaman terdahulu dalam tulisan ini. Karena itu, kebudayaan polisi dapat digolongkan sebagai kebudayaan yang ideal, yang artinya adalah sebagai seperangkat pedoman dari pespektif kepolisian untuk melihat dirinya dan lingkungnnya dan untuk bertindak dalam pemolisian sesuai cita-cita yang normatif atau yang seharusnya dalam perspektif kebudayaan tersebut.

Kebudayaan polisi yang normatif ini dibedakan dari kebudayaan polisi yang aktual. Yang dimaksud dengan kebudayaan polisi yang aktual adalah kebudayaan polisi yang sebenarnya atau yang betul-betul dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan polisi sebagaimana yang ada dalam organisasinya melalui kegiatan-kegiatan administrasi maupun manajemennya, dan dalam kegiatan-kegiatan dari fungsi-fungsi operasionalnya, sebagaimana yang terwuujud dalam tugas-tugas dan tindakan-tindakan dari para anggota kepolisiannya. Kebudayaan aktual adalah sebuah kesimpulan atau abstraksi dari rangkaian-rangkaian tindakan para petugas atau anggota kepolisian untuk sesuatu jangka waktu tertentu dan dalam sesuatu wilayah kegiatan tertentu yang secara berulang selalu ditunjukkab, yang hasil abstrakti atau kesimpulan tersebut menunjukkan ciri-ciri atau pola-pola dari tindakan-tindakan kepolisian.

Artinya, tindakan-tindakan para anggota dan petugas kepolisian tersebut mempunyai ciri-ciri atau pola-pola tertentu.  Pola-pola dari tindakan-tindakan kepolisian tersebut dapat dilihat sebagai pola-pola bagi tindakan-tindakan dari petugas kepolisian, karena tindakan-tindakan tersebut berpola dan terwujud secara berulang untuk situasi-situasi tertentu yang sama dalm waktu-waktu yang berbeda. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa ada pola-pola atau acuan pedoman bagi tindakan-tindakan yang berpola dan yang aktual tersebut. Pola-pola atau pedoman yang diacu itulah yang dinamakan kebudayaan yang akual. Tidak ada kebudayaan polisi manapun yang secara normatif berisikan pedoman untuk memeras tersangka dalam tindak korupsi. Tetapi bila secara aktual, dalam sebuah organisasi kepolisian, tindakan seperti itu dilakukan oleh petugas kepolisian yang berbeda dan yang secara berulang dilakukan dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan seperti inilah kebudayaan polisi yang aktual.

Kebudayaan polisi dikembangkan serta dimantapkan oleh organisasi kepolisian melalui kegiatan-kegiatan manajemen oleh para administrator atau pejabat-pejabat administrasinya, yang diwujudakan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan-aturan atau perundangan, yang merupakan pencerminan dari pengetahuan dan keyakinan-keyakinan dari para admniistrator tersebut yang mengacu pada pinsip-prinsip mengenai organisasi kepolisian dan pengorganisasiannya sebagaimana yang telah digariskan oleh Robert Peel, tersebut diatas. Sebagai kebudayaan organisasi, kebudayaan polisi berintikan pada nilai-nilai budaya kepolisian yang menjadi acuan dalam pembuatan berbagai pedoman bertindak dan norma-norma yang diberlakukan dalam organisasi tersebut, yang penekanannya adalah pada pedoman berlakunya perbedaan jenjang dan kewenangan serta pendelegasiannya dan pada keseragaman bertindak sebagai petugas kepolisian, yang membedakannya dari kebudayaan yang berlaku dalam organisasi sipil atau militer.

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya yang dipunyai oleh sebuah organisasi atau pranata polisi adalah tidak sama dengan yang dipunyai oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi atau pranata polisi tersebut. Kebudayaan polisi adalah kebudayaan organisasi yang bercorak formal yang penekanan intinya adalah pada jenjang dan pada kewenangan serta pendelegasian kewenangan, sedangkan kebudayaan yang dipunyai oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi tersebut adalah kebudayaan yang pada dasarnya telah dipunyai oleh mereka masing-masing sebelum menjadi anggota kepolisian yang ditambah dan digabungkan dengan mengadopsi atau menerima kebudayaan polisi sebagai bagian dari kebudayaan mereka, karena mereka adalah anggota atau petugas kepolisian yang wajib tunduk pada berbagai ketentuan yang diberikan oleh organisasi dan oleh atasan mereka.. Bahkan kebudayaan polisi yang normatif tersebut dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan kebudayaan yang dipunyai oleh para petugas kepolisian yang menjadi anggota organisasinya; lebih-lebih laginadalah mereka yang baru saja selesai pendidikan dan diangkat sebagai anggota kepolisian. Begitu juga diantara sesama anggota kepolisian terdapat variasi atau perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan dari masing-masing anggota kepolisian tersebut. Perbedaan kebudayaan diantara sesama anggota kepolisiann disebabkan karena mereka itu berasal dari berbagai kelompok sukubangsa atau bangsa yang berbeda, asal jenjang sosial dan kelas sosial yang berbeda, pengalaman pembudayaan atau enkulturasi dalam keluarga dan pendidikan yang berbeda, dan juga oleh perbedaan orientasi nilai-nilai budaya yang mereka punyai masing-masing.

Karena itu, polisi sebagai sebuah organisasi profesional, membuat aturan-aturan sebagai acuan mekanisame kontrol yang ditujukan kepada anggota-anggotanya untuk mengendalikan mereka agar taat pada disiplin yang ada dalam aturan-aturan moral dan etika sesuai dengan nilai-nilai budaya polisi di dalam tindakan-tindakan mereka, sebagai petugas kepolisian. Aturan-aturan moral dan etika polisi tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk sebuah kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian diberlakukan bagi para petugas kepolisian sehingga dalam menjalankan tugas-tugas pemolsian, para petugas kepolisian tersebut dapat mencerminkan berlakunya kebudayaan polisi yang terwujud sebagai tindakan-tindakan profesional dalam pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum.

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersngkutan untuk dipatuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh anggota-angotanya dalam tindaikan-tindakan mereka. Sama halnya dengann kebudayaan atau nilai-niolai budaya, yaitu ada yang ideal dan yang aktual, maka kode etik kepolisian juga ada yang aktual dan ada yang ideal. Sebuah kode etik kepolisian yang aktual biasanya adalah pedoman etika dalam tugas-tigas kepolisian yang bertentangan secara etika dengan kode etik yang formal dari organisasin kepolisiann yang bersangkutan; walaupun tidak selalu demikian. Kode etik kepolisian yang aktual biasanya juga tidak tertulis, tetapi ada dan digunakan oleh sekelompoik petugas kepolsian dari fungsi yang sama atau dari satgas yang sama,.

Sebuah kode etik kepolisian biasanya dibuat secara sederhana, dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun, sebagai pedoman atau larangan bertindak dalam kapasitas anggota kepolisian sebagai petugas kepolisian, sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh para petugas kepolisian pada jenjang manapun.. Kode etik kepolisian diberlakukan bagi para petugas atau anggota-anggota organisasi tersebut, yang isinya adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman kerja dan bertindak bagi para petugas atau anggota organisasi, dan yang penekanan isinya adalah bahwa pada waktu dan pada saat melakukan tugas-tugas pekerjaannya si petugas atau anggota kepolisian tersebut tidak melakukannya untuk kepentingan atau keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi mengutamakan pada kepentingan pelayanan dan bagi kepentingan yang dilayani.

Ketentuan yang ada dalam kode etik menjamin kompentesi atau kemampuan si petugas atau anggota organisasi dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kualitasnya, dimana pelayanan yang bermutu tersebut juga dijamin oleh organisasinya. Oleh karena itu kode etik dapat dikatakan sebagai merupakan jaminan kesetiaan dan pengabdian pada pekerjaan dari para petugas atau anggota organisasi, serta menjamin kehormatan dirinya dan organisasinya.

Tujuan dari dibuat dan diberlakukannya kode etik kepolisian bagi anggota-anggota kepolisian, adalah agar anggota-anggota kepolisian tersebut tidak menggunakan kebudayaan dan nlai-nilai budayanya masing-masing sebagai acuan bertindak dalam kapasitasnya sebagai petugas kepolisian, tetapi menggunakan kebudayaan polisi dalam tugas-tugas pemolisian mereka. Kode etik kepolisian juga dibuat dan diterapkan kepada anggota-anggota kepolisian untuk menjamin mutu atau kualitas kerja atau profesionalisme dari petugas kepolisian dalam tugas-tugas pelayanan kepolisian kepada warga, komuniti, umum, dan masyarakat luas. Karena itu isi dari kode etik kepolisian, yang secara umum berlaku di seluruh dunia, adalah idealisme atau cita-cita keluhuran dan profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas-tugas pemolisian, larangan-larangan dan berbagai hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh polisi baik dalam kegiatan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi (karena seorang polisi bertugas selama duapuluh jam dalam satu hari dan tujuh hari dalam satu minggu, sehingga kehidupan pribadinya adalah juga sama dengan kehidupannya sebagai seorang polisi).

5.  Masalah dan Penerapan Kode Etik Kepolsian

Di negara-negara berkembang atau yang baru terbebas dari rezim yang otoriter, kode etik kepolisian biasanya bercorak militeristik atau dibuat dalam susunan kata-kata dan kalimat-kalimat yang sulit dipahami. Coraknya yang militeristik tersebut merupakan sisa-sisa kebudayaan militer yang masih ada dalam kebudayaan polisi, karena dalam rezim yang otoriter atau militeristik tersebut, polisi menjadi bagian dari dan tunduk pada ketenbtuan-ketentuan dari organisasi kemiliteran yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, para petugas kepolisian secara sadar ataupun tidak sadar, mengabaikan penggunaan kode etik kepolisian yang ada dan yang seharsnya berlaku sebagai pedoman dalam tugas-tugas pemolisiannya. Disamping itu para administrator atau pejabat dari organisasi kepolisian yang bersangkutan juga tidak melakukan kegiatan pemberlakuan secara efektif dari kode etik yang dibuat oleh organisasi kepolisiannya, terutama dalam pendidikan dan latihan kedinasas bagi personilnya. Biasanya mata pelajaran kode etik hanya diadakan sebagai hiasan bagi keindahan atau kelengkapan krikulum pendidikan dan latihan kedinasan, dan bukannya diperlakukan sebagai sebuah mata ajaran yang pokok bagi menjamin terwujudnya profesionalisme personil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan tersebut.

Di Amerika Serikat kegiatan-kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh petugas-petugas kepolisian bukan hanya dikendalikan dan ditangani oleh badan internal yang ada dalam organisasi kepolisian yang bersangkutan, tetapi juga oleh warga dan komuniti-komuniti tempat berfungsinya organisasi kepolisian tersebut. Walaupun demikian, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat masih juga berlangsung. Sebab utamanya adalah adanya perbedaan antara kebudayaan organsasi polisi yang ideal dan formal dengan kebudayaan polisi yang aktual yang dipunyai oleh dan ada dalam diri orang perorang anggota kepolisian yang bersangkutan.

Hal yang sama juga berlaku dalam kode etik kepolisian. Disamping kode etik yang formal dan tertulis yang dibuat dan diterapkan oleh organisasi kepolisian yang bersangkutan terhadap anggota-anggotanya, maka bersamaan dengan itu juga ada kode etik yang tidak tertulis yang hidup secara aktual dan digunakan oleh anggota-anggota kepolisian dari organisasi tersebut. Kode etik tidak tertulis ini mereka ketahui sebagai bertentangan atau melanggar ketentuan aturan-aturan yang ada dalam kode etik kepolisian yang resmi dan tertulis, tetapi mereka dengan sengaja atau tidak sengaja melangganya karena termotivasi untuk kepentingan keuntungan diri sendiri.

Debbie J. Goodman (1998) yang menyadari bahwa menerapkan kode etik kepolisian kepada petugas kepolisian adalah pekerjaan yang tidak mudah, menyarankan agar jumlah jam pelajaran dan muatan pelajaran mengenai kode etik kepolisian dalam pendidikan dan pelatihan kepolisian ditambah dan harus diajar oleh pengajar yang dikenal sebagai polisi atau pengajar profesional. Selanjutnya Goodman juga menyarankan agar pola-pola persahabatan dan solidaritas sosial yang ada dalam partner kerja petugas kepolisian dan dalam satuan-satuan angkatan atau kelas di pendidikan dan latihan kepolisian dapat dimanfaatkan untuk digunakan dalam saling mengontrol apakah teman mereka itu bertindak tidak profesional dengan melanggar ketentuan yang ada dalam kode etik kepolisian atau tidak.

Untuk itu, Goodman dalam bukunya (1998) membuat lima puluh pertanyaan mengenai apakah sesuatu perbuatan itu melanggar etika atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh petugas kepolisian. Jawaban-jawabannya ada di bagian belakang dari buku tersebut. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Goodam antara lain, adalah mengenai etis atau tidaknya menerima tawaran makan dan minum pada waktu bertugas, makan dan minum gratis dalam keadaan sedang bertugas di sebuah restoran, menerima hadiah uang atau barang berharga dari warga yang merasa berterimakasih, berbohong sebagai petugas kepolisian, perbuatan a susila, kekerasan dan kebrutalan polisi, dsb.

Masalah-masalah yang dipertanyakan oleh Goodman kepada pembacanya yang polisi Amerika, adalah masalah-masalah yang sensitif dan penting yang mempengaruhi integritas dan profesionalisme mereka sebagai petugas kepolisian. Tetapi bagi kita di Indonesia beberapa diantara masalah-masalah yang ditanyakan oleh Goodamn tersebut adalah sesuatu yang biasa yang tidak kita anggap sebagai melanggar etika kepolisian. Sebuah contoh dari pertanyaan yang diajukan dalam buku Goodman (1998:3), adalah sbb.: “Apakah dibenarkan bagi seorang petugas kepolisian untuk menerima tawaran kopi, makanan, dan berbagai barang lainnya?’ Di Amerika Serikat jawabannya akan mengatakan “itu tidak benar”. Tetap kalau di Indonesia, “Itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa”

Sebagai akhir kata mungkin patut dinyatakan bahwa kebudayaan polisi merupakan sebuah konsep yang penting dalam dan bagi kehidupan polisi sebagai organiasi atau pranata pemerintah. Karena kebudayaan polisi adalah pedoman bagi kehidupan organisasi polisi, yaitu bekenaan dengan fungsinya dalam masyarakat yang mencakup administrasi dan manajemen pemolisian yang penekanannya pada pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum. Kebudayaan polisi merupakan acuan utama.bagi pembuatan dan pemantapan kode etik kepolisian, yang merupakan salah satu unsur penunjang yang penting dalam proses-proses pembentukan dan penciptaan profesionalisme polisi disamping keahlian dan efektifitas kerja dalam tugas-tugas pemolisian. Profesionalisme tidak dinilai atau ditentukan mutunya oleh yang melakukan tugas pekerjaan tetapi ditentukan nilai dan mutunya oleh mereka yang dilayani atau yang memberi pekerjaan berdasarkan pada mutu kerja dan hasil kerja yang ditunjukkan.

Karena pentingnya kode etik kepolisian dalam menjamin mutu atau kualitas kerja secara profesional, saya lampirkan pernyataan dari International Association of Chiefs of Police (IACIP) mengenai Kode Etik Kepolisian atau Penegak Hukum.

Catatan:

*) Naskah aslinya berjudul “Etika Bagi Polisi” telah disampaikan dalam Seminar Sespim Polri Angkatan 44, dengan tema Meningkatkan Profesionalisme Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Guna Terciptanya Kamtibmas Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri. Bandung, 11 Juni 2007.

**)   Saya tidak menggunakan konsep kebudayaan sebagai gagasan, kelakuan, dan hasil kelakukan (Prof. Koentjaraningrat) ataupun sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa (Ki Hajar Dewantara), ataupun konsep lainnya seperti kebudayaan sebagai tata nilai. (Pembahasan mengenai hal ini akan tercakup dalam tulisan saya yang lain mengenai Kebudayaan Polisi).

Logo ICPSS - Copyright

Kepustakaan

Goodman, Debbie J. (1998). Enforcing Ethics. Upper Sadle, N.J.: Prentice.

Cordner, Garry W. (2005). “Administration”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kepolisian. Hal. 10-15. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Farris, Edward A. (2005). “Professionalism”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kepolisian. Hal 784-787. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Souryal, Sam S. (2005). “Organizational Structure: Theory into Practice”. Dalam William G. Bailey, Editor. Ensiklopedi Ilmu Kedpolisian. Hal. 571-577. Terjemahan. Jakarta: YPKIK

Suparlan, Parsudi (1986). “Kebudayaan dan Pembangunan”. Media IKA, Vol. 14, No. 2, , Hsl. 106-135. Jurusan Antropologi, U.I.

___________   (2005). Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa.  Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta: YPKIK