SIAPA YANG MEMBANGUN PERPECAHAN TNI – POLRI ?

260868_panglima-moeldoko-saat-apel-kesiapan-tni_663_382Tensi konflik hukum antara KPK – Polri paska penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto (BW) oleh Bareskrim Polri semakin meningkat. BW dikenakan pasal pidana karena ikut memberikan kesaksian palsu di persidangan MK dalam sengketa pilkada Kabupaten Waringin Barat. Beberapa kalangan menilai, penangkapan BW tersebut terkait erat dengan penetapan status tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG). Puluhan elemen masyarakat berkumpul di gedung KPK paska penangkapan BW untuk memberikan dukungan moril, termasuk beberapa tokoh atau mantan pejabat lembaga negara/ pemerintahan yang ingin dianggap sebagai figur yg anti korupsi. Berkembangnya isu penggeledahan gedung KPK oleh Bareskrim Polri terkait penangkapan BW tersebut, menimbulkan gelombang pengerahan massa untuk menjaga gedung KPK, bahkan massa membuat pagar betis untuk mencegah penggeledahan oleh Bareskrim Polri. Situasi tersebut digunakan Ketua KPK Abraham Samad untuk menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pasukan TNI menjaga gedung KPK dari penggeledahan Bareskrim Polri. Gayung bersambut, Panglima TNI mengirimkan ratusan anggota Kopassus untuk menjaga gedung KPK. Panglima TNI berkilah bahwa pengerahan prajurit Kopassus tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar tidak terjadi gesekan dilapangan antara KPK dan Polri.

Tindakan Abraham Samad yang meminta bantuan TNI dianggap anggota Kompolnas Adrianus Meliala sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Samad tidak mengerti atau pura-pura bodoh, apa itu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI. Dalam UU No. 34/2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal ini jelas bahwa pengerahan prajurit TNI untuk mengatasi ancaman bersenjata dari luar (invasi asing) dan dari dalam (pemberontakan) dan harus melalui keputusan politik negara, artinya keputusan tersebut harus melalui mekanisme paripurna DPR RI. Apakah ancaman kedatangan penyidik Bareskrim Polri dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara ? Tampaknya Samad benar-benar tidak mengerti hukum.

Setali tiga uang dengan Abraham Samad adalah Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Jenderal TNI yang terkenal karena Jam KW –nya itu juga tidak paham aturan bahwa pengerahan prajurit TNI hanya untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara dan harus melalui keputusan politik atau persetujuan DPR RI. Jenderal tersebut juga tidak paham bahwa TNI harus bekerjasama dengan Polri dalam kegiatan pertahanan dan keamanan. Dalam TAP MPR RI No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri dinyatakan :

  • Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. (Pasal 1)
  • Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. (Pasal 2)

Panglima TNI mungkin lupa atau pura-pura lupa kalau saat ini era reformasi dan demokrasi, dimana fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan fungsi Polri memelihara keamanan. Mungkin Panglima TNI rindu era Orde Baru dimana TNI masih terlibat dalam urusan politik dengan dwi fungsinya. Kelakuan Abraham Samad yang meminta bantuan pasukan TNI dan kelakuan Jenderal Moeldoko yang mengerahkan prajurit TNI, bukan saja memperkeruh suasana, namun juga mengundang TNI untuk masuk lagi dalam arena politik yang dulu pernah kita tolak. Pengerahan prajurit Kopassus ke KPK bukan menyelesaikan masalah, namun malah menimbulkan masalah baru. Pengerahan prajurit TNI tersebut juga dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan antar prajurit TNI dan Polri diberbagai wilayah kesatuan. Tampaknya, Samad dan Jenderal Moeldoko ingin membenturkan TNI dengan Polri yang jelas-jelas melanggar TAP MPR dan UU TNI. Entah apa motivasi Jenderal Moeldoko mau disuruh Samad untuk mengerahkan prajurit Kopassus ke KPK. Apakah Jenderal Moeldoko berharap agar mendapat atensi dari Presiden Jokowi supaya tidak bernasib sama dengan Jenderal Sutarman. Atau berharap KPK tidak “mengobok-obok” korupsi ditubuh TNI, termasuk melacak rekening-rekening maha gendut Jenderal-Jenderal TNI yang disinyalir tidak kalah gendut dengan rekening jenderal-jenderal Polri. Atau Jenderal Moeldoko mau membonceng isu konflik hukum KPK-Polri untuk membangun pencitraan bahwa TNI pro rakyat untuk menghapus dosa-dosa masa lalu yang banyak dilakukan jenderal-jenderal TNI semasa Orde Baru ? Wallohualam Bishawwab…..

Advertisements

SIAPA YANG MENJERUMUSKAN KPK VS POLRI ?

1905754Memang tidak ada yang salah dengan pepatah latin “Fiat justisia ruat coelum” (meski langit runtuh, keadilan harus ditegakkan). Namun ketika pepatah itu digunakan Bambang Wijajanto (BW) dan Abraham Samad (AS) untuk menetapkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka disaat beliau ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi “Soekarnoputri”, maka bisa berubah menjadi malapetaka bagi KPK dan Polri. Betapa tidak, BG adalah “perwira mahkota” yang dipersiapkan Kanjeng Ratu untuk menduduki singgasana di institusi Polri. Oleh karena itu, penetapan BG tersebut bukan saja telah mempermalukan Kanjeng Ratu, namun juga tantangan untuk adu kekuatan.

Mungkin BW dan AS lupa atau pura-pura pilon (bodoh) atau memang tidak mengerti apa itu “realitas politik” sehingga secara sadar atau tidak sadar telah menyeret institusi KPK dan Polri dalam jurang kehancuran. Betapa tidak, tindakan BW dan AS yang menetapkan BG sebagai TSK dengan tuduhan gratifikasi sama saja dengan “menampar pipi” Ketua Umum PDIP, pimpinan partai yang berkuasa saat ini. Mungkin gesekan antara KPK-Polri tidak akan terjadi jika penetapan TSK BG tersebut dilakukan semasa pemerintahan SBY atau jauh-jauh hari sebelum penetapannya sebagai calon tunggal Kapolri. Apakah BW dan AS tidak mengerti bahwa penetapan BG sebagai calon tunggal Kapolri tersebut merupakan “balas jasa” Kanjeng Ratu karena BG banyak membantu partai banteng merah tersebut sejak pemilu 2004, 2009 hingga 2014 ? Atau BW dan AS kena “jebakan Batman” lawan politik PDIP lewat Jenderal Sutarman yang sakit hati karena “dipaksa” pensiun dini sebelum masa dinasnya berakhir Oktober 2015 nanti ?

Karena merasa dipermalukan BW dan AS, maka Kanjeng Ratu marah luar binasa sehingga mengangkat Irjen Budi Waseso (besan BG) sebagai Kabareskrim untuk melakukan aksi “balas dendam” dengan menangkap dan memborgol BW ditengah jalan. Selain itu, Kanjeng Ratu juga memerintahkan Plt. Sekjen PDIP Hasto Kristanto untuk membongkar kelakuan AS yang beberapa kali bertandang menemui elit PDIP untuk memohon disandingkan dengan Jokowi sebagai cawapres. Nasi sudah kadung menjadi bubur ayam, banteng marah besar dan tanduknya menyeruduk siapa saja yang dianggapnya telah mempermalukannya dan terakhir tanduknya menancap di Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Adnan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan “perampokan” saham PT. Desy Timber di Kaltim pada tahun 2006. Setelah Adnan Pandu Praja, mungkin akan menyusul beberapa orang lagi yang dianggapnya terlibat dengan penggagalan BG sebagai Kapolri dan mereka yang berkoar “sok bersih” padahal banyak dosa dimasa lalu.

Jika BW dan APP nantinya ditetapkan sebagai TSK dan AS diberhentikan sebagai ketua KPK karena melanggar kode etik pimpinan KPK, maka otomatis KPK hanya dipimpin oleh satu ketua, yakni Zulkarnaen. Namun apakah KPK masih bisa tetap berjalan ? jelas bisa, namun tidak berjalan efektif, karena Zulkarnaen kurang berani dan tidak mau mengambil keputusan yang sarat resiko politik. Dengan adanya kekosongan pimpinan KPK, maka pemerintah dan DPR akan mempercepat pemilihan pimpinan KPK yang baru. Dan bersamaan dengan itu, pemerintah (partai yang berkuasa) dan DPR melakukan pembahasan Revisi UU No. 30/2002 tentang KPK untuk mempreteli kewenangan dan “super body” –nya.

POLRI DALAM PUSARAN POLITIK & KEKUASAAN

BN-CK100_0416IN_G_20140416082259Proses reformasi yang sedang berlangsung di Indonesia pada dasarnya merupakan perjuangan menuju masyarakat sipil yang demokratis. Demikian pula dengan proses reformasi yang terjadi dalam tubuh Polri merupakan usaha untuk memperbaiki citranya sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel dan akuntabel. Selama pemerintahan orde baru, citra Polri sebagai unsure keamanan negara mengalami kemerosotan yang luar biasa. Polri yang ditempatkan di bawah ABRI cenderung menampakkan wajah militeristiknya serta digunakan sebagai alat kekuasaan. Awaluddin Djamin melukiskan kemerosotan Polri itu karena kekeliruan penjabaran integritas ABRI karena Polri tunduk pada panglima ABRI sehingga tugas Polri banyak diintervensi oleh pihak TNI. Integrasi Polri ke ABRI berlangsung sejak tahun 1969-1999, suatu waktu yang sangat lama.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa keberadaan Polri ditentukan oleh kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang otoriter dan despotik, maka polisi juga akan menjadi despotik dan otoriter dan menjadi kaki tangan yang setia dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan hidup, serta melestarikan dan memperkuat kekuasaan pemerintahannya yang otiriter-despotik beserta oknum-oknumnya, sedangkan dalam corak masyarakat sipil yang demokratis, fungsi polisi juga akan menyesuaikan dengan corak masyarakat sipil yang demokratis itu . Pandangan Suparlan memiliki kesamaan dengan pandangan Reksodiputro dan Richardson yang mengatakan bahwa polisi sebagai alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi dan mencegah kejahatan serta memeranginya. Secara lebih khusus fungsi polisi adalah memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat agar masyarakat itu dapat hidup secara beradab.

Konsepsi yang dikemukakan beberapa pakar kepolisian tersebut diatas, memberikan gambaran jelas adanya hubungan antara institutional of interest group (kelompok kepentingan institusional) dengan keberadaan Polri. Dalam kehidupan bernegara pun, interest group memiliki arti yang amat penting sebagai suatu kekuatan politik karena kelompok ini selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah serta lembaga-lembaga politik lainnya. Suatu interest group terdapat dalam sistem politik tertentu yang berjalan dengan fungsinya sejumlah infrastruktur politik yang mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada. Fungsi artikulasi kepentingan menurut Rod Hague (1992) yang meliputi formulasi tuntutan dan transmisi dari masyarakat luas kedalam sistem politik yang dilakukan oleh infrastruktur politik, seperti interenst group, partai politik, media massa, gerakan massa dan sebagainya. Kepentingan yang diartikulasikan bermacam-macam, ada yang hanya menjadi sekedar pressure group (kelompok penekan), juga ada yang secara sengaja membangun hubungan interaktif dengan kekuasaan.

Hubungan kepolisian dan politik ternyata telah berkembang sangat lama sejak jaman feodal dan kolonial (sebelum revolusi Perancis, 1789). Sejak itu kepolisian lebih banyak digunakan untuk kepentingan penguasa dari pada kepentingan publik. Di Inggris dengan penggunaan “constable” merupakan cerminan dimulainya campur tangan penguasa terhadap penyelenggaraan fungsi kepolisian pada era “Norman Feodalism”. Dalam hal ini bukan lagi mewakili kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana idealnya polisi tetapi meupakan mewakili kepentingan raja. Pendekatan itu menandai kegagalan pertama sistem kepolisian yang semata-mata berorientasi pada negara

Penggunaan kepolisian bagi kepentingan kekuasaan ternyata diadopsi di negara-negara jajahan. Termasuk model ini pernah diterapkan di Indonesia ketika masih dalam penjajahan Belanda. Demikian pula dalam perkembangan kepolisian modern nyatanya sukar melepaskan diri dari kodratnya sebagai alat kekuasaan. Hal itu terjadi di Uni Sovyet, yang digunakan oleh partai komunis, polisi disana dikenal dengan sebutan KGB, tahun 1950-an dan 1970-an kepolisian Jepang pernah dikecam sebagai kepolisian yang berorientasi politik. Masyarakat Amerika Serikat menentang segala upaya untuk membentuk badan kepolisian nasional yang sentralistik, mereka menghawatirkan penyalahgunaan wewenang kepolisian yang bersifat memaksa (couscive power) untuk kepentingan politik. Dalam hubungannya dengan sistem politik dan kekuasaan, Ronald Weitzer dan Stenning berpendapat : “The police may be evaluated not only by what they symbolize. In some societies, they are very strongly associeted with the existing political system where they are very autonomous of it. Moreover, attack on police are often driven by political motives. Police would become a political instrument of government or monarchy.”

Kasus perseteruan antara “pimpinan Polri” dengan “pimpinan KPK” yang berujung pada penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan isu lobi politik posisi Wapres oleh Ketua KPK Abraham Samad paska penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan menunjukkan adanya pola hubungan politik dan kekuasaan antara interest group ditubuh Polri dengan elit partai yang berkuasa. Penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan selain telah mempermalukan, juga telah memupuskan harapan Ketua Umum PDIP untuk menempatkan “kadernya” sebagai orang pertama di institusi Polri. Oleh karena itu muncul “aksi balas dendam” terhadap pimpinan KPK. Hal serupa juga pernah terjadi ketika Presiden Gus Dur mengangkat Komjen Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, sementara Jenderal Bimantoro yang didukung DPR menolak penonaktifannya. Pola hubungan politik dan kekuasaan antara interest group Polri dengan kekuasaan juga dapat dilihat dari lobi-lobi perwira Polri ke elit partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis serta masuknya beberapa jenderal polisi dan mantan Kapolri menjadi pengurus partai politik.

Keterlibatan Polri dalam politik dan kekuasaan akan terus berlanjut selama institusi Polri masih berada dalam ranah kekuasaan. Untuk itu, perlu adanya wacana untuk menempatkan Polri diluar struktur politik/ kekuasaan dan berdiri secara independen bersama-sama Kejaksaan dan Kehakiman. Wallohualam Bishawwab…..

CICAK VS BUAYA JILID 2, SIAPA MENANG ?

Penetapan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK telah menuai pro dan kontra, baik ditingkat elit politik maupun masyarakat. Keberanian KPK menetapkan BG sebagai TSK paska dikeluarkannya surat usulan calon tunggal Kapolri ke DPR selain patut diapresiasi, juga perlu dipertanyakan. Mengapa penetapan status TSK tersebut baru dilakukan KPK setelah diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, mengapa tidak dilakukan sebelum itu ? Apakah KPK tidak menyadari bahwa BG yg masuk “daftar merah” tersebut akan dicalonkan sebagai Kapolri ? Rasanya tidak mungkin KPK tidak menyadari itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memiliki kedekatan politik dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. BG banyak membantu partai kepala banteng tersebut pada pemilu 2004, 2009 hingga 2014 dan imbal baliknya adalah jabatan-jabatan strategis di institusi Polri.

Meskipun KPK telah menetapkan status TSK kepada BG, namun DPR RI tetap melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri tersebut, bahkan diluar dugaan secara aklamasi Komisi III DPR menyetujui calon Kapolri usulan Presiden Jokowi tersebut. Hal ini mengindikasikan “perlawanan” DPR terhadap keputusan KPK tersebut. DPR berkilah bahwa mereka hanya menyetujui calon Kapolri usulan Presiden Jokowi tersebut, namun Presiden Jokowi juga mengelak dan mengatakan bahwa calon Kapolri tersebut merupakan usulan Kompolnas. Saling lempar tanggungjawab terus berlanjut, Presiden Jokowi menunggu keputusan hasil sidang paripurna DPR yang digelar hari ini. Jika melihat “perlawanan” sebagian besar fraksi di DPR terhadap KPK, maka diprediksikan Komjen BG akan lolos sebagai Kapolri, apalagi adanya perintah Ketua Umum PDIP dan Partai Nasdem untuk “menjaga” pencalonan BG sebagai kapolri.

KMP di DPR yang awalnya diprediksi akan menolak pencalonan tersebut, diluar dugaan justru mendukung penuh pencalonan BG tersebut. Seolah terjadi “Koalisi ” antara KMP dan KIH di DPR untuk menentang keputusan KPK, mereka berpendapat bahwa selama belum ada keputusan hukum pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus tetap dianggap sebagai tidak bersalah, sedangkan proses fit and proper test dan persetujuan paripurna DPR merupakan mekanisme hukum terpisah yang harus dijalankan. Kalau melihat sikap Ketua Umum PDIP dan keputusan DPR, tampaknya BG akan tetap dilantik sebagai Kapolri ditengah penetapan status TSK oleh KPK. Jika itu terjadi, akankah kasus “Cecak vs Buaya” akan kembali terulang ? Mari berandai-andai…..

Jika Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman, maka langkah pertama yang dilakukan BG adalah segera mengganti beberapa pimpinan Polri yang memegang jabatan strategis. Selanjutnya beliau akan melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi bahwa ada pihak-pihak yang ingin merusak citra institusi Polri, dengan harapan akan mendapat dukungan kuat dari internal Polri. Selain mendapat dukungan internal Polri, BG juga akan mencari dukungan eksternal, terutama dukungan politik dari KMP untuk melawan KPK, baik melalui revisi UU No. 30/2002 maupun mempengaruhi proses peradilan. Setelah mendapat dukungan politik terutama dari PD, selanjutnya BG akan mengangkat kembali kasus pembocoran SPINDIK KPK sebagai bentuk kejahatan terhadap kerahasiaan negara yang melibatkan 4 (empat) pimpinan KPK waktu itu. Sementara itu, DPR juga melakukan pembahasan untuk merevisi UU No. 30/2002 tentang Pemberantasan TPK yang dianggapnya telah memberikan kewenangan sangat besar kepada KPK sehingga menjadi lembaga superbody.

Dan singkat cerita, pada akhirnya BG dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan TPK, sementara pimpinan KPK yang dituduh terlibat pembocoran SPRINDIK ditahan Polri dan persidangan DPR menghasilkan keputusan merevisi UU No. 30/2002 dengan memangkas kewenangan “superbody” KPK sehingga menjadi lembaga anti korupsi yang mandul. Selanjutnya, koalisi kelompok-kelompok masyarakat anti-korupsi akan menggelar aksi massa untuk menolak revisi UU No. 30/2002 dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Massa anti-korupsi juga juga meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Kapolri Jenderal Budi Gunawan dan membebaskan pimpinan KPK yang ditahan. Meskipun pada akhirnya ke-empat pimpinan KPK yang ditahan tersebut dibebaskan, namun bisa jadi pimpinan KPK sudah berganti dan UU No. 30/2002 sudah direvisi. Jokowi tetap akan dianggap berjasa membebaskan pimpinan KPK yang ditahan, namun tidak mampu mengganti Kapolri terpilih, karena itu amanah Kanjeng Ratu….. Wallohualam bishawwab.

SKENARIO BANTENG VS MATADOR

ec5496ea-a7b7-4a57-bc70-2831b8ef1ed1_169Cerita itu sudah ramai sejak 2010, katanya PPATK melacak byk “rekening gendut” milik jenderal-jenderal polisi, mungkin jg ada milik jenderal TNI tp mungkin gak segendut polisi. Salah satu jenderal yang rekeningnya dituduh gendut adalah Brigjen Budi Gunawan (BG, skrg Komjen). Sejak isu rekening gendut petinggi polri merebak dimedia massa, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan laporan PPATK tersebut dan hasilnya tidak ditemukan unsur pidana. Oleh karena itu, Polri tidak melanjutkan ke tahap penyidikan terkait isu rekening gendut tersebut.

Meskipun Polri telah menghentikan proses penyelidikan, namun KPK melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait rekening gendut tersebut. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kapolri dan Ketua KPK No. Pol. : Kep/16/VII/2005 dan Nomor : 07/POLRI-KPK/VII/2005 tentang Kerjasama antara Polri dan KPK dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa KPK melakukan supervisi terhadap kasus-kasus TPK yg ditangani Polri. Berdasarkan SKB tersebut, Polri beranggapan bahwa KPK tidak berhak melanjutkan kasus rekening gendut tersebut ketingkat penyidikan, karena Polri telah menghentikan proses penyelidikan setelah diklaim tidak ditemukan unsur pidananya. Namun KPK berpedoman pada Pasal 8 Ayat (2) UU No. 30/2002, bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Atas dasar hukum tersebut, KPK melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus rekening gendut tersebut hingga ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tanggal 12 Januari 2015.

Penetapan status tersangka calon tunggal Kapolri tersebut menimbulkan polemik dan berbagai anggapan bahwa kasus tersebut bermuatan politis. Pengajuan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri terkesan dipaksakan. Sebelumnya, dalam usulan calon menteri yang diserahkan Presiden Jokowi ke KPK untuk diverifikasi (ada sekitar 80-an nama yg diusulkan, termasuk orang-orang dari KMP), nama Komjen Budi Gunawan mendapat tanda merah, artinya BG terindikasi terlibat TPK sehingga Presiden Jokowi tidak mengangkat BG sebagai menteri (usulan calon menteri sekretaris negara/kabinet). Dengan mendapat tanda merah dari KPK, seharusnya Presiden Jokowi tidak memaksakan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, namun mengapa Jokowi tetap mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri ? Ada apa ?

Presiden Jokowi pada dasarnya sudah paham betul bahwa BG tidak layak menjabat sebagai menteri atau Kapolri. Untuk itu, beliau membuat “daftar merah” nama-nama pejabat yang terindikasi TPK untuk diverifikasi KPK. Namun mengapa Jokowi tetap mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri ? Tidak ada historis kedekatan Jokowi dengan BG sehingga tidak ada alasan kuat untuk mengangkat BG sebagai Kapolri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BG memiliki kedekatan dengan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri, oleh karena itu masyarakat berasumsi bahwa pengajuan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri adalah kehendak kuat dari ketua partai berkuasa tersebut yang sulit ditolak Presiden Jokowi.

Megawati berasumsi bahwa pengajuan BG sebagai calon Kapolri aman-aman saja, karena kasus rekening gendut dianggap tidak mengandung unsur pidana. Bahkan sejak 2010 hingga akhir 2014, KPK tidak menetapkan BG sebagai tersangka. Namun diluar dugaan, tiba-tiba jelang pengangkatan BG sebagai Kapolri justru KPK menetapkan BG sbg tersangka. Sulit untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui kalau BG sudah menjadi T.O. berdasarkan laporan “daftar merah” KPK. Kuat indikasi bahwa Jokowi sengaja ingin mempermalukan Ketua Umum PDIP yang dianggapnya terlalu banyak ikut campur dalam kebijakan pemerintahannya.

Keberanian Ketua KPK Abraham Samad untuk menetapkan status TSK kepada BG tidak lepas karena adanya dukungan politik dari beberapa elit politik dan tentunya juga atas persetujuan Presiden Jokowi. “Bola panas” sudah ditendang ketengah lapangan, bahkan DPR RI yang dikuasai KMP juga mendukung BG sebagai calon Kapolri. Lalu apakah Presiden Jokowi tetap melanjutkan pencalonan BG sbg Kapolri atau mengganti dengan calon lain ? Kapolri dan Wakapolri mengatakan bahwa pencalonan BG tanpa melalui persetujuan/konsultasi mereka, terkesan ada rivalitas di internal Polri terkait calon Kapolri. Jika Presiden Jokowi tetap melanjutkan pencalonan BG (tentunya atas desakan Megawati) dan mendapat dukungan KMP di DPR RI, maka mengindikasikan “koalisi anti-KPK” untuk “mengeroyok” KPK dan merevisi UU No. 30/2002 ttg Pemberantasan TPK. Jika BG betul-betul ditetapkan sebagai Kapolri, maka “bola panas” siap membakar pihak-pihak yang terlibat dengan penggagalan BG sebagai Kapori. Kita tunggu saja cerita selanjutnya…..Wa’llohualam bishawwab

STRATEGI MENINGKATKAN LEGITIMASI KEPEMIMPINAN NASIONAL MELALUI PEMILU YANG BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS

1.  Pendahuluan

Pemimpin merupakan penggerak dan motivator seluruh komponen bangsa untuk menjalankan kehidupan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dibutuhkan sistem kepemimpinan tingkat nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemimpin tingkat nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan oleh warga negara.

Era reformasi dimulai tahun 1998, salah satu agenda reformasi nasional adalah segera menyelenggarakan pemilu, negara tidak boleh terlalu lama berada dalam transisi kepemimpinan. Pemilu 1999 adalah buah reformasi dan keberhasilan tersebut yang persiapannya relatif singkat kemudian hasilnya dipandang memiliki legitimasi kuat, merupakan prestasi awal pemimpin tingkat nasional pada era reformasi. Era presiden B.J. Habibie bersama pemimpin tingkat nasional lainnya seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Amin Rais, dan Sultan Hemengkubowono X dan pemimpin lainnya berupaya menepis perbedaan kepentingan dan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, untuk menyelenggarakan Pemilu 1999 yang berkualitas, luber dan jurdil sebagai salah satu cara untuk keluar dari krisis politik saat itu. Kemudian proses demokrasi lima tahunan terselenggara semakin baik pada Pemilu 2004, dan untuk pertama kali pemimpin tingkat nasional memilih presiden secara langsung dan berhasil baik dan diakui oleh dunia Internasional. Begitu juga dengan Pemilu 2009 dan 2014 yang berjalan dengan baik dan lancar.

Untuk melaksanakan Pemilu yang berkualitas dan demokratis dibutuhkan peran pemimpin tingkat nasional yang dapat merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

2. Kepemimpinan Tingkat Nasional Saat ini

Berbagai pujian dan kritik terhadap kualitas pemimpin di tingkat nasional saat ini datang dari berbagai kalangan, dengan beragam argumentasi. Pujian terhadap kualitas pimpinan tingkat nasional umumnya datang dari luar negeri dengan sudut pandang prestasi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh ditengah kelesuan perekonomian dunia dan perkembangan demokrasi yang semakin baik. Sistem demokrasi yang semakin baik ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 yang berlangsung aman, serta pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005 yang berlangsung relatif lancar dan relative aman. Di sisi lain datang berbagai kritikan terhadap kualitas pimpinan tingkat nasional sebenarnya salah satu wujud kepedulian masyarakat dan kerinduan mereka tentang pemimpin tingkat nasional yang mampu memahami aspirasi rakyat untuk kesejahteraan rakyat.

Di bawah ini akan diuraikan pencapaian peran pemimpin tingkat nasional dalam upayanya mewujudkan pemilu yang berkualitas meskipun masih memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi beberapa pencapaian berikut ini merupakan sisi positif yang sudah dicapai para pemimpin tingkat nasional sesuai konteks kebijakan dan situasi nasional yang melingkupinya.

a.  Pengembangan Kebijakan tentang Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu yang Berasaskan Konstitusi

Salah satu kritik terhadap pemimpin tingkat nasional pada era Orde Baru adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai belum demokratis dan adanya pengekangan kebebasan berpolitik. Ketika masa reformasi, para pemimpin tingkat nasional berupaya membuka kembali kebebasan berpartai dan berupaya mengembalikan penyelenggaraan pemilu berasaskan prinsip-prinsip demokrasi melalui Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014.

Selama masa tersebut pemimpin tingkat nasional telah menghasilkan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang menyertainya untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilu yang sesuai prinsip dasar demokrasi dan telah membentuk suatu sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Para pemimpin tingkat nasional sudah membentuk sistem politik yang memberlakukan kembali kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat (kebebasan mendirikan partai, serikat buruh, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan lainnya); penyelenggaraan pemilu yang bebas dan terbuka (pemilihan langsung, sistem proporsional, dan pemilukada); amandemen UUD 1945, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, pemberantasan korupsi, dan pembenahan dunia usaha dan perekonomian. Proses-proses demokratisasi oleh para pemimpin tingkat nasional selanjutnya diarahkan pada perencanaan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu berkualitas yang merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional di bidang poltik, cita-cita tersebut termuat dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN yang telah menggariskan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum, yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pokok berupa ”pemantapan pelembagaan demokrasi yang kokoh” yang dicapai melalui penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi yang dicapai melalui antara lain: penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, dan perbaikan proses politik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dan uji kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.

Sejalan dengan strategi pembangunan sistem politik dan demokrasi diatas, pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Definisi Pemilu dan asas-asasnya merujuk pada prinsip dasar demokrasi yang dirumuskan sebagai: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Sebagai landasan konstitusional bagi partai politik peserta pemilu, pemimpin tingkat nasional telah menetapkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan sebagai landasan hukum bagi calon-calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu, telah dikeluarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pemilu anggota legislatif juga untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan pemilihan presiden yang sebelumnya secara tidak langsung, disepakati menjadi langsung melalui amandemen UUD 1945, pada pasal 6A disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan akhirnya dibentuk UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa substansi penting yang signifikan antara lain mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

b.  Menjaga Integrasi Bangsa dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Sekalipun masih mendapat kritik dari berbagai kalangan, para pemimpin tingkat nasional sudah berhasil mempertahankan integrasi bangsa, seperti melakukan penyelesaian berbagai konflik sosial yang mengarah kepada disintegrasi bangsa, seperti konflik di Aceh dan Papua, yang sudah dapat diselesaikan melalui otonomi khusus dan memberi kesempatan pada rakyat Aceh membentuk partai lokal untuk menyelenggarakan pemilihan kepada daerah secara mandiri.

Tuntutan pemekaran daerah di beberapa wilayah (pemekaran propinsi, kabupaten, dan kecamatan) relatif dapat terlaksana tanpa menimbulkan ekses separatisme dan konflik sosial, termasuk penyelesaian konflik berdarah di Poso, Ambon, Sampit, dan lainnnya. Terlepas dari kritik berbagai pihak, rakyat di daerah sudah dapat menerima pelaksanaan otonomi daerah sehingga meskipun masih ada konflik-konflik lokal sudah dapat diselesaikan dan ditempatkan sebagai proses belajar berdemokratisasi bagi kehidupan politik lokal di daerah tersebut.

Dinamika demokratisasi, otonomi daerah dan pemilukada juga telah berdampak pada semakin menguatnya politik identitas kedaerahan/ kesukuan dan primordialisme yang dapat melahirkan disintegrasi sosial. Liberalisasi sistem politik juga telah melahirkan elit-elit politik lokal (power-seeking politician) yang memanfaatkan birokrasi rente (rent-seeking bureaucrats) untuk mendapatkan akses kekuasaan dan sumber daya bagi kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Pertumbuhan opisisi lokal dan kelompok-kelompok pengkritisi, seringkali juga menimbulkan masalah pada pertikaian/ konflik sosial pada pemilukada dan jalannya pemerintahan daerah.

Berbagai konflik sosial yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia tersebut, selain dapat melemahkan integrasi nasional juga dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan ketahanan nasional. Sekalipun demikian, pemimpin tingkat nasional telah mampu meredam berbagai konflik sosial dimaksud dan tetap mempertahankan integrasi bangsa dari ancaman disintegrasi. Untuk memberikan payung hukum bagi penanganan konflik sosial tersebut, telah ditetapkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

c.  Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Pemimpin tingkat nasional selama ini telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemilu yang dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilu. Sesuai data Bawaslu tercatat, pada Pemilu tahun 2009 telah terjadi 197 kasus pelanggaran pemilu, dengan rincian 159 kasus pelanggaran pidana pemilu; 16 kasus pelanggaran administrasi; dan 22 pelanggaran lainnya, yang telah diproses sesuai ketentuan berlaku. Adanya data pelanggaran ini mengisyaratkan bahwa pemimpin tingkat nasional mampu mengerakkan Bawaslu bersama-sama lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan pemilu dalam usaha menjamin kualitas pemilu.

Dalam Pemilu Presiden 2004, tercatat dari 187 kasus yang diserahkan Panwas kepada penyidik kepolisian, 94 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan dan 82 kasus diajukan ke persidangan 79 kasus telah mendapat keputusan tetap (vonis). Banyaknya kasus yang telah divonis ini merupakan suatu prestasi/peningkatan jika dibandingkan dengan penanganan pelanggaran pada Pemilu 1999. Sekalipun kalangan pakar dan LSM memandang ada pembiaran didalam penanganan berbagai pelanggaran pemilu tersebut kasus-kasus tersebut (Topo Santoso, 2006), namun selama ini Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPU, dan Bawaslu sudah berupaya meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus-kasus pemilu, yang juga merupakan upaya dalam penyuksesan Pemilu.

Data yang dikumpulkan Panwas Pemilu 2004 menunjukkan, dalam Pemilu Legislatif 2004, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana banyak terdapat pada tahapan penetapan peserta pemilu, penetapan kandidat, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta penetapan calon terpilih. Pada Pemilu Presiden 2004, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana banyak terdapat pada tiga tahapan saja, yakni pendaftaran pemilih, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya dapat disimpulkan, walaupun masih banyaknya kritik publik terhadap pemimpin tingkat nasional saat ini (Harian Kompas, 4 Juni 2013), tetapi sudah banyak yang dihasilkan oleh para pemimpin tingkat nasional dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, dan disisi lain juga masih banyak kelemahan yang didapatkan.

Pada uraian berikut ini akan digambarkan berbagai kelemahan atas peran pemimpin tingkat nasional baik yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas di Indonesia, antara lain pada aspek :

1)  Sistem rekruitmen/ kaderisasi pemimpin tingkat nasional

Titik awal yang perlu dicermati dari semakin meluasnya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin tingkat nasional adalah masih lemahnya sistem rekruitmen pimpinan tingkat nasional. Sistem pengkaderan pemimpin baik di tingkat partai-partai politik, ormas, dan birokrasi negara, masih cenderung mengedepankan kedekatan-kedekatan personal (nepotisme), ketenaran, kemampuan finansial, senioritas calon, dan bukan berdasarkan kualitas calon. Bahkan dalam rekrutmen kader juga telah semakin berkembang “politik dinasti” yang merekrut keluarganya untuk duduk di jabatan-jabatan politis (kepala daerah, walikota/bupati, DPRD) di seuatu daerah. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sistem rekruitmen/ kaderisasi belum sepenuhnya berdasarkan merit sistem.

Penerapan sistem demokrasi pada era reformasi yang tidak diimbangi peningkatan sistematis kesadaran politik (political awareness), sehingga rekruitmen politik dimanipulasi menjadi demokrasi prosedural. Partisipasi politik bukan murni berasal dari kesadaran politik masyarakat, tetapi hasil dari mobilisasi politik yang dilakukan elit-elit politik atau tokoh-tokoh masyarakat melalui money politics dengan orientasi pada keuntungan ekonomi atau mendapatkan kekuasaan. Pemimpin tingkat nasional yang mencalonkan diri ternyata masih memiliki kesadaran politik sempit dan sesaat, yang akhirnya menghasilkan pemimpin yang lebih mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Disisi lain praktik-praktik money politic juga berakibat pada sikap-sikap calon yang “siap menang tapi tidak siap kalah” dan cenderung melakukan pemaksakan kehendak, yang berakibat pada merebaknya kasus-kasus konflik sosial-politik dalam penyelenggaraan pemilukada seperti konflik komunal antar pendukung calon kepala daerah, penolakan terhadap hasil pemilukada, dan maraknya politik uang menunjukkan rendahnya kesadaran rekruitmen politik di kalangan partai politik. Berdasarkan data Bawaslu, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah 2010 yang totalnya diikuti oleh 327 kabupaten/kota dari tujuh provinsi telah menimbulkan banyak konflik (Harian Kompas, 27 Mei 2010)

Proses rekruitmen di tingkat partai politik yang kurang berkualitas, sekalipun dalam proses pemilu dapat dilangsungkan secara demokratis, akhirnya akan tetap menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas, dan berdampak pada merosotnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang merupakan proses pemilihan calon pemimpin di tingkat nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan kualitas bukan hanya pada pemilu sebagai sarana demokrasi, tetapi juga pada sistem rekruitmen calon di tingkat partai politik.

2)  Meningkatnya Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan

Untuk menjalankan program pembangunan nasional dibutuhkan pemimpin yang berintegritas. Integritas seorang pemimpin akan mempengaruhi cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas, yang diharapkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Namun yang terjadi dewasa ini, integritas pemimpin tingkat nasional terus mengalami degradasi, bahkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan, mencerminkan merosotnya aktualisasi nilai-nilai kebangsaan. Kenyataan ini bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, namun telah sampai ke tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan data KPK, selama periode 2004-2012 terdapat 337 kasus korupsi kelas “kakap” yang melibatkan anggota DPR-RI, DPRD, kepala lembaga/ kementerian, duta besar, gubernur, walikota/ bupati dan wakil, pejabat eselon I-III, penegak hukum, dan lain-lain. Diantara kasus korupsi besar tersebut adalah kasus mega korupsi bailout Bank Century senilai 6,7 triliun yang diduga melibatkan elit pemerintahan. Kemudian juga kasus mega korupsi Proyek Hambalang senilai 2,5 triliun yang melibatkan Menteri dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga, Anggota DPR-RI/ Bendahara Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu juga terdapat kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri senilai 144 miliar yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri dan kasus kolusi dan korupsi impor daging sapi yang melibatkan petinggi PKS.

Tabel 1. Kasus Korupsi Menurut Tingkat Jabatan

JABATAN

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH
Anggota DPR/ DPRD 2 7 8 27 5 16 65
Kepala K/L 1 1 1 1 2 1 7
Duta Besar 2 1 1 4
Komisioner 3 2 1 1 7
Gubernur 1 2 2 2 1 8
Walikota/Bupati-Wkl 3 7 5 5 4 4 4 32
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 107
Hakim 1 2 2 5
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 70
Lain-lain 6 1 2 4 4 9 3 3 32
JUMLAH 4 23 29 27 55 45 65 39 50 337

Sumber :   Laporan Tahunan KPK 2012

Berdasarkan data Kejaksaan Agung RI, perkara tindak pidana korupsi se-Indonesia untuk tahap penyelidikan periode Januari-Agustus 2011 berjumlah 357 kasus. Adapun peringkat tiga besar kasus korupsi pada tahap penyidikan, yakni di Jawa Timur 119 kasus, disusul Papua 114 kasus, dan Jateng sebanyak 79 kasus.

Sedangkan menurut data Kemendagri, selama 2004 – Agustus 2012 ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terlibat kasus pidana. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus korupsi merupakan kasus terbanyak dengan jumlah 349 kasus atau 33,2 persen. Sepanjang periode itu pula, sebanyak 155 kasus korupsi melibatkan kepala daerah (Kemendagri, 2013). Besarnya biaya politik menjadi salah satu penyebab tingginya korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

Rangkaian penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan membuat rendahnya kualitas penerapan dan pelayanan publik sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan nasional. Integritas dan wawasan kebangsaan akan mempengaruhi cara pandang pemimpin tingkat nasional bahwa pelaksaan tugas dan fungsinya merupakan satu kesatuan sistem yang akan saling mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Minimnya aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Tingkat kepercayaan masyarakat dan legitimasi terhadap pemimpin tingkat nasional yang semakin rendah selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan sehingga memunculkan dampak masyarakat cenderung bertindak sepihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti terjadinya kasus-kasus konflik sosial di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian UNSFIR (United Nations Support Facility for Indonesian Recovery), selama periode 1990-2003 di Indonesia terjadi sekitar 3.608 kasus konflik sosial dengan jumlah korban jiwa sebanyak 10.758 jiwa. Konflik sosial tersebut meliputi konflik komunal sebanyak 599 kasus (9.612 korban jiwa), konflik negara dengan masyarakat (state vs community) sebanyak 423 kasus (105 korban jiwa), konflik berlatar belakang ekonomi sebanyak 444 kasus (78 korban jiwa) dan konflik lainnya sebanyak 2.142 kasus dengan jumlah korban jiwa sebanyak 963 jiwa. Dari seluruh konflik komunal, sekitar 23% atau 140 kasus berlatar belakang konflik etnis, 72% atau 433 kasus berlatar belakang agama, dan 4% atau 26 kasus berlatar belakang sectarian/intra-agama (UNSFIR, 2004).

3)  Menurunnya rasa nasionalisme

Selain merebaknya praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, pada sisi lain, kepemimpinan nasional yang seharusnya berkarakter kenegarawanan semakin tenggelam dalam konflik dan intrik politik. Sebagian pemimpin tingkat nasional juga dinilai telah mengalami penurunan rasa nasionalisme.

Sikap mengedepankan kepentingan diri sendiri, mengedepankan kepentingan kelompoknya, sikap ego kedaerahan, etno-sentris (sentimen kesukuan) dan primordialisme (sentimen keagamaan). Kondisi ini menciptakan fragmentasi atau sekat-sekat antarkelompok masyarakat dan mengarah terjadinya disharmonis dan disintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara telah menjadi nomor dua, sehingga pemimpin yang berbicara tentang nilai-nilai Pancasila kurang didengarkan lagi. Kepentingan dan perlindungan kepada kelompok minoritas, kebebasan beragama dan beribadah, munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang mengedepankan cara-cara kekerasan, masih kerap terjadi dan belum dapat ditselesaikan dengan tuntas yang memperlihatkan adanya keraguan dalam menegakkan hak-hak warga negaranya.

Ego sektoral dimana satu kementerian/lembaga merasa programnya lebih prioritas dibandingkan kementerian lain, tarik-menarik kepentingan di dalam penyusunan APBN/APBD, membuat sulit untuk memprioritaskan kepentingan pembangunan secara nasional. Pembahasan anggaran pun di tingkat DPR/DPRD juga menjadi arena yang rawan “pencaloan” dan adanya biaya-biaya pelolosan anggaran yang menyalahi prosedural.

Saat ini dibutuhkan pemimpin tingkat nasional yang berkarakter negarawan, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok/ pribadi, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3.  Permasalahan

Dalam membangun kepemimpinan tingkat nasional dewasa ini, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain adalah :

a. Lemahnya Integritas Moral dan Etika Kepemimpinan

Peran pemimpin tingkat nasional dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya mampu berperan sebagai pengawal dan pelaksana pesta demokrasi yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang kelak diharapkan dapat menghasilkan pemimpin tingkat nasional yang berkualitas pula. Namun pada kenyataannya, penyelenggaraan pemilu terdahulu masih diwarnai berbagai tindakan yang melanggar moral dan etika kepemimpinan seperti isu kecurangan, memaksakan kehendak yang berakibat konflik antar pendukung, money politic, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Selain itu, masih banyak pemimpin tingkat nasional terpilih yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok politiknya ketimbang kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Maraknya kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan pemimpin tingkat nasional membuktikan masih rendahnya moral dan etika kepemimpinan sehingga mengkompromikan berbagai kebijakan nasional untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu yang menguntungkan pribadi dan kelompoknya.

b.  Kurangnya Komitmen Pemimpin Tingkat Nasional Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana nasional untuk rekrutmen politik dan pendidikan politik masyarakat. Pemimpin tingkat nasional dan partai politik peserta pemilu seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui keteladanan penyelenggaraan pemilu secara jurdil, luber, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan pemilu masih diwarnai adanya isu-isu kecurangan seperti politik uang, pelanggaran kampanye, konflik antar pendukung, penggelembungan suara, manipulasi DPT, dan lain-lain. Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) di DPR-RI maupun DPRD melalui partai politik, seseorang harus mengeluarkan banyak uang untuk biaya mulai dari kampanye, pemilihan, sampai dengan pelantikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anggota legislatif dan aparatur negara/ pemerintahan yang terlibat berbagai kasus korupsi demi untuk mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan (ongkos politik) maupun untuk mendapatkan pendanaan partai politiknya.

c.  Kurangnya Legitimasi Pemimpin Tingkat Nasional

Tujuan ideal penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah agar pemimpin tingkat nasional yang terpilih memiliki basis legitimasi/ pengakuan atau dukungan yang kuat dari rakyat dalam mengemban amanat rakyat melaksanakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Secara kuantitas, kadar legitimasi pemimpin dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dapat diukur dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin berkualitas pemilu tersebut dan semakin terlegitimasi pemimpin yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keterlibatan masyarakat, makin minim kadar legitimasi pemimpin yang dihasilkan.

Banyaknya pemilih yang tidak memberikan suaranya (golput) menunjukkan rendahnya legitimasi pemimpin tingkat nasional. Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2009, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 49.677.776 atau 29,0059 persen. Data tersebut dinyatakan dalam surat penetapan KPU mengenai perolehan suara nasional pemilu legislatif dan presiden. Pada pemilu legislatif total pemilih yang menggunakan hak suaranya 121.588.366 dari total daftar pemilih tetap (DPT) 171.265.442, dan jumlah angka “golput” sebesar 49.677.076 atau mendekati angka 30 persen yang dinilai tergolong besar. Namun angka tersebut masih lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi angka golput akan mencapai 40 persen. Tingginya angka golput ini, dapat dipastikan akan berulang saat Pemilu 2014. Tidak hanya pada saat pemilu legislatif saja, melainkan pada pemilu presiden.

d.  Masih Lemahnya Manajemen Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemilu, didalam pelaksanaan tugasnya, sejak tahapan awal pemilu hingga pengumuman hasil pemilu, senantiasa diawasi banyak pihak, oleh karena itu dituntut untuk mampu bersifat netral, tanpa partisan, mandiri dan profesional guna merwujudkan pemilu yang berkualitas. Selain bertanggung jawab terhadap seluruh proses dalam tahapan pemilu, KPU juga dituntut untuk independen. Independensi KPU akan menjadi salah satu penentu sukses tidaknya pemilu.

Terkait dengan independensi pemilu, kinerja KPU pada Pemilu 2009 masih dinilai mengecewakan, berpihak dan masih dipertanyakan banyak pihak, sehingga DPR akhirnya menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih, karena permasalahan validitas DPT dan memberbaiki UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dengan UU No. 15/2011.

Menurunnya kredibilitas KPU selaku penyelenggara Pemilu 2009, berimbas pada eksistensi KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota yang hendak menyelenggarakan Pilkada disepanjang tahun 2010-2013. Sebagai bagian dari KPU, mereka diragukan independensi dan kompetensinya. Independensi KPU inilah yang selalu menjadi salah satu alasan awal bagi pasangan calon yang kalah dalam piemilukada, ketika mengajukan gugatan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Sistem pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui Bawaslu-pun masih perlu ditingkatkan, termasuk kerjasamanya dengan pihak penegak hukum dalam penindakan pelanggaran pemilu. Penegakan hukum atas berbagai kasus tindak pidana pemilu yang terjadi juga masih dinilai lamban, ragu-ragu dan belum sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan agar penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu dapat lebih cepat dan efektif, serta dapat menjawab keraguan banyak pihak akan kinerja manajemen penyelenggara pemilu dalam mendukung terwujudnya pemilu yang berkualitas yang kelak dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, memiliki legitimasi dan dukungan masyarakat, dan mampu mengemban amanat rakyat melaksanakan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dan memperkokoh ketahanan nasional.

4.  Landasan Konseptual

a.  Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu fenomena kemasyarakatan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kepemimpinan merupakan salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, aspirasi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Sementara, Pemimpin Tingkat Nasional diartikan sebagai kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan nasional didalam setiap gatra (asta gatra) pada bidang/sektor profesi, baik di tingkat suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur maupun formal dan nonformal, yang memilki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan segenap potensi nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang (Pokja Pimnas, Lemhannas, 2013).

Menurut Werren Benis dalam Covey; Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi ke dalam realita. Seorang pemimpin selain harus mampu membuat visi, misi, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya, juga harus mampu “mengalirkannya” dalam program – baik yang berkala panjang atau rencana strategis (renstra) dan yang berkala pendek atau rencana operasional (renop), dapat memberi pemahaman kepada para pengikutnya, mampu merealisasikan semua program yang telah digarap bersama serta bisa mengajak seluruh pengikutnya untuk bersama mensukseskan semua program tersebut (Covey, 2008).

b.  Konsep Pemilu dan Demokrasi

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dan merupakan pilar pokok dari demokrasi. Pemilihan umum adalah merupakan conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara (Budiardjo, 2008).

Kemudian Scumpeter menempatkan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik yang demokratis (Joseph Scumpeter, 1947). Partisipasi politik rakyat berkaitan dengan demokrasi suatu negara dimana warga secara langsung memilih wakilnya. Partisipasi politik itu merupakan ukuran kualitas demokrasi suatu negara yang dapat dilihat secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Mochtar Mas’ud, 2003).

Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people, kata Yunani ‘demos’ berarti rakyat, ‘kratos/kratein’ berarti kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 2008). Istilah demokrasi tersebut seringkali diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Gagasan demokrasi merupakan konsep yang evolutif dan dinamis yang secara terus menerus mengalami perubahan baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansinya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio historisnya dimana konsep demokrasi berkembang (Ahmad Suhelmi, 2001).

c.  Konsep Partai Politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai, dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich “A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.” (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kemanfaatan idiil maupun materiil bagi para anggota partainya (dalam Budiardjo, 2008).

Partai politik berkembang sebagai bagian dari sistem demokrasi. UU No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mendefinisikan: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Keterkaitan partai politik dengan kepemimpinan dilihat dalam pemilihan Pasal 11 (ayat 1) yang menggambarkan fungsi partai politik sebagai sarana penyaluran kepemimpinan:

  • pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
  • penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
  • penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan/menetapkan kebijakan negara,
  • partisipasi politik warga negara Indonesia, dan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

5. Strategi Membangun Legitimasi Kepemimpinan Tingkat Nasional

Berlandaskan kebijakan di atas, maka perlu menetapkan strategi-strategi untuk lebih memastikan bagaimana mengoptimalisasi peran pemimpin tingkat nasional guna mewujudkan Pemilu 2014 yang berkualitas dalam rangka memperkokoh Ketahanan Nasional. Maka dirumuskan strategi-strategi yang diuraikan berikut ini.

a.  Meningkatkan Integritas Moral dan Etika Kepemimpinan pada Pemimpin Tingkat Nasional

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan integritas moral dan etika kepemimpinan pada tingkat nasional agar terwujud kepemimpinan nasional yang berlandaskan nilai-nilai penghayatan Pancasila dan UUD 1945. Etika kepemimpinan sebagai kelanjutan dari moral kepemimpinan sebagai aktualisasi nilai-nilai instrumental Pancasila yang terpatri dalam UUD 1945. Nilai-nilai instrumental yang menjadi muatan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara adalah instrumen keorganisasian, kelembagaan, kekuasaan dan kebijaksanaan pemerintah. Keempat instrumen tersebut sekaligus merupakan instrumen dalam pemerintahan negara dan menjadi ruang gerak integritas dan etika pimpinan nasional. Ada pun integritas moral dan etika kepemimpinan berdasarkan sila-sila Pancasila :

  • Integritas Moral dan Etika: Ketaqwaan.

Ketaqwaan mengandung dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal adalah pemimpin melaksanakan ibadahnya dan menyadari bahwa Tuhan yang Maha Esa mengawasi perbuatannya. Dimensi horizontalnya adalah seorang pemimpin menyadari bahwa manusia terlepas dari agamanya adalah mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pemimpin perlu menyadari bahwa keberagaman agama dan keyakinan merupakan wujud dari Bhineka Tunggal Ika. Pancasila dan UUD 1945 melindungi segenap warga negara dalam menjalankan ibadah agamanya. Dalam menyukseskan Pemilu 2014, pemimpin diharapkan memberi kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa membeda-bedakan agamanya, untuk berpartisipasi dalam pemilu 2014.

  • Integritas Moral dan Etika: Kemanusiaan.

Aktualisasi moral dan etika kemanusiaan adalah pemimpin menghargai hak asasi manusia (HAM) dan mengupayakan perlindungan HAM bagi semua warga negara. Pemilu mengandung asas-asas yang merupakan terjemahan dari implementasi HAM yang merupakan tanggung jawab pemimpin untuk menerapkannya sehingga pemilu yang berkualitas dapat terwujud. Pemimpin yang mengedepankan HAM akan menjadi contoh bagi warga negara sehingga konflik-konflik atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam cara-cara yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua Pancasila.

  • Integritas Moral dan Etika: Persatuan Kebangsaan.

Persatuan dan kebangsaan memiliki keterkaitan dengan ketaqwaan dan kemanusiaan. Seorang pemimpin wajib menjaga persatuan dan kebangsaan dengan tidak mengorbankan nilai-nilai ketaqwaan dan HAM yang menjadi jatidiri Bangsa Indonesia. Persatuan bangsa membutuhkan kepemimpinan yang mendekatkan pemimpin dengan yang dipimpin, serta memberi kesempatan yang sama bagi semua komponen bangsa untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Moral kebangsaan akan membuat pemimpin yang dipilih memimpin tanpa berpihak pada kepentingan golongan, agama, suku, dan lainnya, namun lebih mengutamakan dan menyadari bahwa dia memimpin Bangsa Indonesia.

  • Integritas Moral dan Etika: Kerakyatan.

Pemimpin yang memiliki integritas moral dan etika yang tinggi

Memperjuangkan aspirasi kerakyatan melalui cara-cara bermusyawarah untuk mufakat. Para pemimpin tingkat nasional jika memiliki visi kerakyatan, akan menggalang rakyat untuk secara bersama-sama melaksanakan dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Para pemimpin perlu memiliki hikmat kebijaksanaan dan menyadari bahwa dirinya sebagai wakil rakyat adalah amanah yang bukan hanya dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Tuhan sebagaimana diamanatkan sila kesatu. Olah kerena itu, dari penghayatan sila ke 4 ini, maka pemimpin dituntut memiliki sikap terbuka (transparency) terhadap rakyat, konsisteni (consistency) antara ucapan (janji-janji pada rakyat) dengan tindakan/kebijakannya, dan bekerja berdasarkan kepastian waktu (certainty) dalam melaksanakan kebijakannya.

  • Integritas Moral dan Etika: Keadilan.

Pemimpin dituntut punya integritas dan moral keadilan dalam memimpin bangsa Indonesia. Negara Indonesia menganut asas negara hukum, bukan negara kekuasaan; serta semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Pemimpin yang adil, tidak memperjual-belikan hukum, bertindak tegas menegakkan hukum, akan membuat masyarakat mematuhi hukum. Penegakan hukum diharapkan memenuhi asas-asas keadilan di masyarakat, supaya hukum dapat bersikap tegas bukan hanya kepada rakyat jelata, tetapi juga kepada para pemimpin lainnya yang melanggar hukum.

b.  Meningkatkan Legitimasi Pemimpin Tingkat Nasional

Pemimpin yang berakar pada nilai-nilai integritas moral dan etika sebagaimana disampaikan di atas umumnya akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Namun partai politik yang berpraktik sebagai industri politik cenderung lebih mengedepankan calon-calon pemimpin yang transaksional sehingga money politic lebih dikedepankan sebagai upaya memenangkan pemilu/pemilukada. Maka tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan legitimasi pemimpin tingkat nasional melalui upaya meningkatkan pencalonan pemimpin yang berjiwa Pancasila, pembuatan mekanisme pencalonan berbasis kader partai (bukan kutu loncat antar partai), mendorong keterbukaan dan profesionalitas partai politik, peningkatan kinerja dan profesionalitas badan penyelenggara dan pengawas pemilu, dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga rekrutmen politik semakin meningkat kualitas integritas moral dan etika calon pemimpin yang diajukan.

Salah satu kendala yang mempersulit peningkatan legitimasi pemimpin tingkat nasional adalah adanya kecenderungan partai penjadi partai yang berorientasi “family party”. Partai PDIP identik dengan keturunan Soekarno, Partai Demokrat identik dengan SBY atau kelompok Cikeas. Gejala-gejala ini membuat kepemimpinan partai bukan didasarkan integritas dan penghayatan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, tetapi didasarkan oleh garis-garis keturunan, sumbangan-sumbangan material pada partai, dan sebagainya. Maka transparansi dan demokratisasi partai perlu didorong dan ditingkatkan untuk sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas kepemimpinan partai sebagai organisasi yang mencalonkan para pemimpin di tingkat nasional untuk memimpin Bangsa dan Negara Indonesia.

c.  Meningkatkan Komitmen Pemimpin Tingkat Nasional Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan komitemen pemimpin tingkat nasional untuk mewujudkan pemilu yang LUBER-JURDIL serta berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Upaya ini untuk mengurangi dan mempersempit ruang gerak praktik-praktik kecurangan seperti politik uang, pelanggaran kampanye, konflik antar pendukung, manipulasi suara, manipulasi DPT, dan lainnya. Peningkatan komitmen ini juga diharapkan memberi dampak positif bagi rekrutmen politik serta memperluas peluang bagi calon-calon yang berintegritas untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, sehingga ketika memimpin diharapkan memiliki legitimasi yang kuat pada rakyat serta menjauhi praktik-praktik “mengejar setoran”, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Peningkatan ini juga secara strategis akan meredam konflik-konflik pemilu/pemilukada sehingga para calon juga siap untuk kalah, bukan hanya siap untuk menang. Dalam beberapa pemilu terakhir ini saja, para calon yang kalah umumnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengakuan akan profesionalitas dan kemampuan KPU dan Badan pengawas pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih belum mendapat legitimasi yang baik di kalangan partai politik. Peningkatan komitemen pemimpin tingkat nasional guna mewujudkan pemilu yang demokratis akan secara langsung menumbuhkan partisipasi politik masyarakat secara umum dan berdampak pada peningkatan legitimasi pemimpin yang terpilih melalui pemilu yang berkualitas.

Komitmen dari pemimpin tingkat nasional yang berkedudukan di legislatif maupun eksekutif, perlu disinergikan dengan komitemen dari pimpinan-pimpinan partai politik dan ormas-ormas afiliasinya. Para pemimpin partai politik perlu diminta berkomitmen mengajukan kader-kader yang berintegritas untuk dicalonkan, bukan berdasarkan kemampuan finansial dalam membantu partai maupun mendanai kampanyenya. Oleh karena itu, komitmen ini juga bertujuan menyelenggarakan pemilu yang berbiaya rendah dan berkualitas.

d.  Memperbaiki Kinerja Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, Kementerian dalam negeri, Polri sebagai lembaga pengamanan pemilu, lembaga peradilan dan MK sebagai lembaga yang menangani kasus sengketa pemilu. Semua lembaga ini diharapkan netral, non partisan dan mandiri dengan bersikap profesional dan independen. Berbagai persoalan manajemen dan koordinasi masih perlu ditingkatkan di dalam maupun ke luar dari semua lembaga yang disebutkan tersebut.

Kendala yang sering menjadi hambatan adalah kesiapan dan pengesahan UU pemilu atau kebijakan menyangkut pemilu dan pemilukada, kesiapan dalam penyelenggaraan baik dalam arti perekrutan SDM KPU dan Bawaslu maupun kesiapan sistem manajemen. Kendala yang dari tahun ke tahun tetap menjadi masalah adalah masalah pendataan Daftar pemilih atau DPT dimana Kemendagri bertugas menyuplai data kepada KPU. Dalam Pemilu 2009, kredibilitas KPU jatuh, kinerjanya dianggap mengecewakan dan kemandiriannya dipertanyakan, sehingga DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki banyaknya masyarakat yang tidak bisa memilih. Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan terhadap praktik kecurangan masih perlu dibenahi, dan kenetralan POLRI dan TNI perlu terus dibenahi dan ditingkatkan.

STRATEGI PEMBANGUNAN PERTAHANAN & KEAMANAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NASIONAL

1. Pendahuluan

Indon-41Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah :

a. Belum Selarasnya Landasan Hukum Strategi Hankam

Makin variatifnya potensi ancaman keamanan, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan. Belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antar institusi menjadikan pentingnya sebuah kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang sudah ada. Kerangka kebijakan tersebut bersifat memayungi berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan yang telah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya.

b. Terbatasnya Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Efek penggentar (detterent effect) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya.
Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negaranegara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Belum tercapainya postur pertahanan pada skala minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

c. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi keamanan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun partisipasi warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran serta atau partisipasi masyarakat. Sebagaimana tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat berperan serta ikut menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multi- dimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

3. Tujuan dan Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : (a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force; (b) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (c) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging); (d) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (e) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (f) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Terlaksananya keenam prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya penggentar sistem pertahanan Indonesia, meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri, meningkatkan kekayaan negara, masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan nasional.

Kondisi keamanan nasional saat ini relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan negatif internasional terhadap kasus pelanggaran HAM oleh oknum TNI/Polri dapat diredam dengan baik seiring dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dari aspek penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai keberhasilan menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Di berbagai wilayah masih ditemukan berbagai gangguan pertahanan dan keamanan baik berupa pelanggaran wilayah maupun tindak kriminal yang apabila tidak diatasi dengan baik berpotensi mendegradasi keamanan dan kenyamanan aktivitas masyakat dan dunia investasi.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada dasarnya mengacu pada kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan prioritas bidang untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

a. Meneruskan upaya modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasionalkan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
b. Melanjutkan peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
c. Menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
d. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
e. Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Indonesian Coast Guard, yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
g. Melanjutkan upaya pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
h. Melanjutkan program “Quick Win” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
i. Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
k. Melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika;
l. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
m. Melanjutkan upaya pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
n. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

5. Konsep dan Strategi Pembangunan Hankam

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Standard Deterence). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan beberapa strategi yang relevan dengan kebutuhan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melaksanakan pembangunan pertahanan dan keamanan dibutuhkan beberapa strategi yang mencakup :

a. Menyelaraskan Landasan Hukum Hankam

Upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dilaksanakan dengan Sishankamrata. Amanat ini telah diupayakan pengembangannya melalui berbagai upaya pembangunan komponen-komponen sistemnya, namun belum menggambarkan perkembangan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sishankamrata yang sebelumnya telah diupayakan penataannya, sejak amandemen UUD 1945 sampai sekarang belum ditata kembali secara menyeluruh kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan tentang rakyat sebagai kekuatan pendukung sama sekali belum dijabarkan. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi yang telah ada perlu disesuaikan kembali karena dasar yang digunakan sudah berbeda.

Dalam rangka rencana pembangunan Sishankamrata, maka perlu dilakukan penyempurnaan perangkat perundang-undangan hankamneg dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait, didahului dengan kajian, uji coba dan sosialisasi konsep. Sebagai konsekuensi logis dari jabaran sistem tersebut, maka telah selesai dilaksanakan pemisahan TNI dengan Polri dan No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penataan selanjutnya baru pada tahap penjabaran Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU yang bersangkutan. Sejalan dengan itu juga telah berkembang gagasan untuk menyusun UU tentang Keamanan Nasional (National Security Act), yang substansinya dapat menampung setiap upaya pertahanan dan keamanan negara dengan Sishankamrata. Konsep UU tersebut tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

b. Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Hankam

Kebijakan hankam adalah meningkatkan postur MEF (minimum essential force) sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014. Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada dua periode pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu dengan mengingat keterbatasan anggaran negara, maka prioritas pembangunan pertahanan dilaksanakan melalui modernisasi alutsista TNI/Alut Polri secara terbatas baik melalui penggantian, up grading, maupun perbaikan alutsista TNI/ Alut Polri untuk mempertahankan usia pakainya. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI/ Polri salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan personil TNI/ Polri. Upaya ini dilakukan dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan asuransi, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), peningkatan uang lauk pauk (ULP), dan pemberian tunjangan khusus bagi personil yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara. Dalam rangka mendukung pembentukan postur MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produkproduk militer yang secara teknis mampu diproduksi.

Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force (MEF) yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala kekuatan tidak mudah diwujudkan apabila melihat kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI yang relatif masih kurang, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan teknologi militer dan keadaan lingkungan masa kini.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5). Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori sebanyak mungkin di lingkungan masing-masing.

Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

6. Penutup

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri, profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Deterrence Standard). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.